SYARIAH COMPLIANCE DALAM REKSADANA SYARIAH (OPTIMALISASI DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI PERUSAHAAN INVESTASI BERBASIS SYARIAH)

Pendahuluan

Di Indonesia Reksa dana syariah diterbitkan pada tahun 1997 dua tahun setelah kelahiran undang-undang No 8 tahun 1995 tentang pasar modal yang salah satu babnya menjelaskan tentang Reksa Dana. Walaupun  Reksa Dana muncul pada tahun 1995 akan tetapi media ini mulai aktif berjalan pada tahun 1996. Sedangkan  Reksa dana syariah yang pertama kalinya adalah Reksa dana syariah Danareksa saham pada Juli 1997.

Saat ini di Indonesia terdapat 13 Perusahaan Manajemen Investasi yang mengeluarkan reksa dana syariah. Terdapat 20 jenis reksa dana syariah  dari 398 reksa dana yang ada di Indonesia dengan total  NAB Rp. 933,3 miliar atau hanya 1,5% dari total NAB Reksa dana yang ada di Indonesia.( data Feberuari 2008).

Sebagai salah satu instrumen investasi, reksa dana syariah memiliki kriteria yang berbeda dengan reksa dana konvensional pada umumnya. Dimana perbedaan ini terletak pada pemilihan instrumen investasi dan mekanisme investasi yang harus berpedoman pada sumber Al-Qur’an dan Hadits serta hukum islam yang lainnya. Reksa dana syariah beroperasi berlandaskan pada fatwa DSN No.20 DSN-MUI/IV/2001 [1]tentang pedoman dan pelaksanaan investasi reksa dana syariah butir 1,2,3 dan Bab Iv tentang pemilihan dan Pelaksanaan Investasi pasal 10.Selain itu dasaran hukum lain adalah Keputusan ketua BAPEPAM dan LK nomor Kep-314 Bl 2007 tanggal 31 Agustus 2007 peraturan No.JLK1 tentang ” Kriteria dan penerbitan Daftar efek Syariah”angka 2 hurufe butir 4b.

Mekanisme transaksi Reksa Dana dalam konsep Fiqih Muamalah berjalan menggunakan akad Wakalah yaitu antara investor dengan Manajer Investasi. Dan Mudharabah antara Manajer Investasi dengan Perusahaan .

Forte memaparkan tentang prinsip investasi syariah yang tidak hanya mengedepankan pencapaian keuntungan akan tetapi juga pelaksanaan investasi berdasarkan prinsip prinsip syariah, kehalalan investasi, dan terhindar dari praktek-praktek riba, gharar  dan Maysir.

Dalam kaitannya dengan reksa dana syariah terdapat 3 langkah yang ditempuh adalah pertama, memilih aset alocation atau menyusun portfolio investasi. Kedua, instrumen dan strategi. Ketiga distribusi income dan purifikasi (zakah). Purifikasi dilakukan karena kemungkinan tercampurnya pendapatan halal dan non halal yang ada dalam return yang dihasilkan.

Dalam penyusunan portfolio investasinya, Reksa Dana syariah hanya dapat menempatkan dananya ke dalam instrumen-instrumen investasi yang terbebas dari riba dan praktek-praktek tidak halal menurut syariah.( Datuk Dr Syech Othman Alhabshi :1995)  Pada instrumen pasar modal, Reksa Dana Syariah hanya menempatkan dananya pada emiten atau perusahaan atau pihak-pihak  penerbit instrumen investasi yang tidak melakukan usaha-usaha yang bertentangan dengan prinsip kehalalan syariah seperti riba, perjudian, pornografi, minuman haram (alkohol), babi, dan hiburan yang bertentangan dengan syariah dan lain-lain. Sebagaimana firman Allah SWT  di dalam Al-Qur’an surat Al-Imron ayat 130 dan An-Nisa ayat 29, yang berbunyi :

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.“

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kalian.”(QS. An-Nisa’:29)

Untuk itu, fungsi dan tugas seorang manajer investasi pada Reksa Dana syariah menjadi lebih luas daripada manajer investasi Reksa Dan konvensional yaitu menyusun strategi portofolio yang baik agar menghasilkan return optimal dan outperform dibandingkan dengan Reksa Dana lain, dengan tetap menjamin kehalalan proses investasi yang dilakukan.

Di Indonesia, instrumen–instrumen keuangan dan pasar modal yang sesuai dengan prinsip–prinsip syariah masih sangat terbatas. Sarana investasi Reksa Dana syariah di pasar modal terbatas pada saham-saham yang tercantum dalam Jakarta Islamic Index (berupa 30 saham yang dikategorikan halal sesuai keputusan DSN), Instrumen Obligasi syariah dan  instrument pasar uang seperti deposito mudharabah bank-bank Syariah dan Sertifikat Bank Indonesia syariah

Hal ini dapat menjadi kendala bagi Reksa Dana Syariah untuk mendapatkan return yang optimal. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Rothchild (1996) yang mengatakan “limitating choices based on non-fiancial criteria is destrimental to financial gains of portfolio performance” (Rothchild, 1996).

Penelitian Iggi H Achsien tentang perbandingan kinerja antara Reksa Dana syariah dan Reksa Dana konvensional di Malaysia memberikan kesimpulan berbeda dengan Rothchild. Dari penelitian Iggi Achsien disimpulkan bahwa keterbatasan sarana investasi ternyata tidak menyebabkan kinerja Reksa Dana Syariah (Islamic Mutual Fund) di Malaysia menjadi underperform dibandingkan Reksa Dana konvensional.  (Untuk lebih jelas baca  buku Iggi H. Achsien, “Investasi  Syariah di Pasar Modal”).

Berbeda halnya dengan Iggi, penelitian tentang perbandingan kinerja antara reksa dana syariah dan reksa dana konvensional  di Indonesia yang dilakukan oleh P Rinda Asytuti  pada tahun 2001-2002, membuktikan bahwa minimnya sarana investasi yang sesuai syariah  mengakibatkan kesulitan bagi kinerja reksa dana syariah pada tahun tersebut untuk memberikan return optimal dibandingkan dengan reksa dana konvensional. Dengan menggunakan pendekatan Sharpe, Treynor dan Jensen, Penulis menghitung kinerja dengan menggunakan risk adjusted return dan non risk adjusted return, kinerja reksadana syariah mayoritas masih underperformed dari benchmarknya. (Rinda : 2003)

Walaupun secara mekanisme operasional dan  mekanisme penghitungan kinerja , reksa dana syariah masih menggunakan teori keuangan konvensional, akan tetapi perbedaan mendasar pada sisi purifikasi syariah ( syariah compliance) adalah sebuah keharusan yang tidak dapat ditawar. Mendasari itu keberadaan DPS dalam perusahaan investasi syariah adalah bagian yang tidak dapat dipandang sebelah mata. (Yusuf Talal De lorenzo: 2005)

Supervisi shariah (DPS) di dalam reksa dana syariah adalah sebuah kebutuhan yang wajib. Dimana Reksa dana syariah menjadi wahana investasi halal bagi umat Islam untuk menghidupi diri dan keluarganya. Kehalalan Produk Reksa dana syariah adalah dengan memenuhi semua aturan dan mekanisme operasional yang sesuai dengan norma syariah, yaitu halal dalam pemilihan instrumen investasi, terbebas dari  riba, gharar, dan maysir.

Untuk itu keberadaan supervisi syariah sebagai bagian dari prinsip kontrol dan pelaksanaan syariah compliance perlu di tingkatkan. Keberadaan supervisi syariah dapat dijadikan sebagai pendekatan advokasi terhadap konsumen, yang dapat dijadikan landasan atas garansi pelaksanaan kaidah islam dalam berinvestasi yang pada akhirnya dapat memberikan return positif bagi Manajer Investasi, karena investor akan semakin yakin akan kehalalan investasi yang dilakukannya.

Kedudukan dan Mekanisme Kerja DPS Di Perusahaan Investasi (Management Fund) Berbasis Syariah

Hal paling signifikan yang membedakan antara lembaga investasi syariah dan lembaga investai  konvensional adalah adanya kepastian pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Untuk memastikan hal itu dibentuk dewan pengawas syariah. Keberadaan Dewan Pengawas syariah (DPS) dalam struktur organisasi adalah wajib bagi lembaga yang ingin beroperasional berberbasis sistim syariah.

Dasar hukum dibentuknya DPS adalah implementasi dari perintah Allah yang termaktub dalam surat At-Taubah 105

” Dan Katakanlah : ”Bekerjaalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang mu’min akan melihat pekerjaan itu dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang mengetahui akan Yang Ghaib dan yang Nyata lalu dibetikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan . ”

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa manusia dapat melakukan apa saja termasuk kegiatan ekonomi, akan tetapi semuanya itu akan selalu dalam pengawasan Allah secara langsung dan bersifat melekat, pengawasan Rasulullah yang diejawantahkan dalam bentuk pengawasan oleh penguasa dan pengawasan umum yang dilakukan oleh umat Islam. Pengawasan masyarakat dapat diwujudkan secara langsung atau melalui aturan-aturan yang mengatur dan membatasi.( Abdul Hamid M:19960)

Pengawasan implementasi syariah bersifat tegas dan teliti meliputi berbagai alur operasional lembaga investasi  baik dari sisi pengumpulan dana, penyaluran dana, (investasi). Hal tersebut dilakukan agar terjaminnya pelaksanaan prudential syariah di dalam lembaga ini. Pengawasan seperti ini dituntunkan oleh dalam surat Qaf ayat 17-18:

”ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk disebelah kanan dan yang lain duduk disebelah kiri. Tiada suatu pengucapan yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawa yang selalu hadir.”

Keberadaan supervisi syariah dapat disejajarkan pada keberadaan auditor internal ataupun eksternal keuangan yang akan menjamin pelaksanaan peraturan berdasarkan undang-undang. Supervisi Syariah membawa dua job pokok yaitu pengawas syariah compliance dalam management juga dapat menjadi perwakilan investor dalam perusahaan akan pemenuhan asas syariah.

Menurut Yusuf  Talal Delorenzo, tugas supervisi syariah tidak hanya terbatas pada screening dan menyeleksi equities portfolio investasi akan tetapi lebih dari itu yakni pada  proses purifikasi portfolio moral dan fiskal, purifikasi portfolio seleksi stock, portfolio monitoring: monitoring management, monitoring fee, monitoring dokumentasi keuangan, monitoring industry, product developmet, advokasi konsumen, membuat laporan secara teratur.

Purifikasi ini bukan berarti hanya zakat atau purifikasi harta dari hal- hal yang dilarang atau tidak halal atau sebagaimana prilaku kebanyakan masyakat muslim yang membersihkan harta seperti dengan infak, shodaqah atau menyedekahkan pendapatan non halal untuk kedermawanan. Akan tetapi yang dimaksud dengan purifikasi fiskal oleh dewan syariah adalah mengontrol terhadap seluruh pendapatan managemen yang kemungkinan masih tercampur dengan bisnis yang tidak sesuai syariah ataupun pendapatan dari bunga dan  berikut uang yang diinvestasikan agar sesuai dengan aturan-aturan syariah. Terlebih tugas purifikasi ini untuk menyakinkan kepada investor bahwa pendapatan yang diterima oleh investor benar-benar halal dari berbagai aspek.

Selain purifikasi fiskal dalam tubuh perusahaan investasi, tugas yang tidak kalah penting bagi dewan pengawas syariah adalah purifikasi moral. Bila purifikasi fiskal adalah pembersihan seluruh pendapatan dari pendapatan non halal dan pendapatan lain yang tidak sesuai dengan norma syariah, maka  purifikasi moral adalah pembersihan tingkah laku dari personel dan investor  yang berkecimpung dalam investasi maupun team management dengan menggunakan standarisasi nilai-nilai yang digariskan oleh Islam. Untuk menjalankan fungsi ini Dewan pengawas syariah harus masuk secara mendalam terhadap proses manajemen investasi dan rapat-rapat pemegang saham.

Tugas lain dewan pengawas syariah adalah purifikasi portfilio investasi. Tugas manajer investasi untuk membuat portfolio investasi agar menghasilkan return optimal bagi reksa dana seringkali dapat memberikan ruang untuk terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah.

Selain investasi pada saham-saham yang listed yang sesuai dengan syariah seperti JII (Jakarta Islamic index) tidak tertutup kemungkinan berinvestasi pada saham yang diluar itu.Untuk itu tugas menjadi dewan syariah adalah menyeleksi stock dan instrumen investasi yang sesuai dengan syariah. Sering kali guiedliness syariah ini tidak secara otomatis masuk ke dalam software yang ada.

Terlebih pada itu selain melakukan screening portfolio investasi, tugas dewan syariah adalah memantau mekanisme atau operasional dalam tubuh management dengan tetap mengkontrol prilakku agar sesuai dengan etika dan moral islam.

Etika perusahaan sendiri tidak memiliki kriteria yang dapat diquantisir nilainya, akan tetapi merupakan tugas dewan pengawas syariah adalah menekankan pelaksanaan etika investasi (ethikal investing) dalam tubuh perusahaan melalui pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan, tanggung jawab sosial investasi, investasi kepercayaan dan investasi .

Tugas lain yang tidak kalah penting Dewan Pengawas syariah setelah screening stock adalah melakukan monitoring stock. Hal ini dilakukan karena dalam dunia bisnis sangat jarang  keadaan akan berlangsung sama, Sebagai perusahaan yang tidak didasarkan pada  bunga, maka Fund managemen sebaiknya memiliki return minimal 15 %. Alasan inilah yang kadang mesti diwaspadai oleh DPS untuk melakukan monitoring terhadap stock/saham yang diinvestasikan agar sesuai dengan syariah.

Disisi lain tugas manajer investasi untuk membuat portfolio investasi agar mencapai return maksimal seringkali memberikan ruang untuk tergelincirnya investasi pada hal-hal yang tidak sesuai dengan syariah. (Eko Priyo :2005) Untuk itulah tugas DPS selalu melakukan monitoring terhadap portfolio.

Revitalisasi peran dewan pengawas syariah adalah salah satu bagian dalam pelaksanaan prinsip good corporate governance. Dimana hal tersebut sangat krusial dilakukan terutama dalam lembaga bisnis syariah. Corporate governance adalah proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan kegiatan perusahaan kearah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Adapun tujuan akhirnya adalah meningkatkan kemakmuran pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya (Herwidayatmo :2000). Definisi ini menekankan bahwa sebaik apapun suatu struktur corporat governance namun jika prosesnya tidak berjalan sebagaimana mestinya maka tujuan akhir melindungi kepentingan pemegang saham dan stakeholders tidak akan pernah tercapai

Menurut Lielwellyn (1999) terdapat tiga element untuk mewujudkan sisitim keuangan yang kokoh, mampu stabil dan efisien dalam rentang kondisi pasar. Pertama,  sistim keuangan harus memilki fleksibilitas untuk menghadapi perubahan di dalam pasar. Kedua, sistim keuangan harus memilki kapasitas untuk mengatasi gangguan keuangan yang muncul yang disebabkan gangguan eksternal. Ketiga, sistim keuangan harus memilki stabilitas internal. Disebutkan pula beberapa faktor penyebab instabilitas pasar keuangan seperti instabilitas ekonomi makro, infrastuktur pendukung yang lemah, tidak adanya disiplin pasar dan kelemahan pengawasan dan pengaturan.

Dewan Pengawas syariah merupakan alat kontrol yang wajib bekerja maksimal untuk memberikan ketenangan bagi investor akan kehalalan investasi dan kesesuaiannya dengan syariah. Dengan tugasnya ini DPS dapat menjadi konsumen advokat perusahaan investasi yang memiliki produk instrumen investasi syariah atau reksa dana syariah

Terdapat beberapa poin penting dalam mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah adalah :

  1. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga investasi syariah yang berada dibawah pengawasannya
  2. Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan  lembaga Investasi syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan syariah Nasional
  3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga Investasi syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran
  4. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan syariah nasional

Sedangkan fungsi dan Tugas Dewan Pengawas Syariah sebagai mana diatur dalam Pedoman rumah tangga DSN sebagai berikut:

  1. DPS memberikat nasihat, saran kepeda direksi,Manajer Investasi Perusahaan Investasi  syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah
  2. Melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun pasif terutama pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengawasan dan pengarahan atas produk jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah
  3. Sebagai mediator antara Lembaga Investasi syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

Pengawasan yang dilakukan akan efektif jika memenuhi prinsip-prinsip pengawasan yaitu : (Marhum Sayyid Ahmad Al Hasyimi:12)

  1. Objektif . Pengawasan Perusahaan Investasi Syariah harus dilakukan secara objektif berdasarkan bukti-bukti otentik dan rasional, mengungkapkan fakta yang relevan dengan pelaksanaan pekerjaan, terhindar dari prasangka subjektif atau memihak tanpa bukti dan data yang valid.
  2. Independen. Pengawasan Perusahaan Investasi syariah harus bersifat independen artinya dalam proses dan praktik tidak boleh terjadi pemihakan atau pengaruh lain yang disebabkan adanya faktor x,
  3. Sistem. Kegiatan pengawasan Perusahaan Investasi syariah harus menerapkan sistem manajemen yaitu adanya perencanan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.
  4. Korektif, Pengawasan Perusahaan Investasi syariah harus memberikan manfaat kepada Perusahaan Investasi syariah yang diawasi, menjamin adanya tindakan korektif dalam menjalankan tugas dan fungsi manajemen disamping kelancaran aspek pendukung lainnya.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPS seyogyanya dilakukan secara sistemik mengikuti alur manajemen pengawasan sehingga akan dihasilkan hasil pengawasan yang maksimal. Secara operasional manajemen pengawasn mendasarkan proses kerja setidaknya pada empat tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

Kesimpulan

Kedudukan DPS dalam perusahaan invetasi ( managemen fund) memiliki arti yang sangat penting sebagai mekanisme kontrol dan prudential syaria sebagai  Syaria guarantee bagi investor terhadap investasi yang dilakukannya.

Ketidakpastian keadaan dan rentannya investasi syariah dari praktik gharar, riba, spekulasi , adalah tantangan terberat bagi perusahaan investasi syariah yang acapkali dapat menjadi penggoda terbesar keistiqomahan pada jalur syar’I.

Kondisi pasar financial Indonesia yang masih sarat dengan praktik-praktik terlarang baik manipulasi, spekulasi,gharar, ,dan insider trading merupakan ancaman dan tantangan yang harus dijawab oleh perusahaan investasi yang berbasis syariah untuk memastikan kepada masyarakat bahwa produk yang dihasilkannya adalah halal dan tetap memberikan return investasi yang kompetitif.

Maka dari itu optimalisasi peranan DPS meliputi berbagai tahap mulai dari screning stock hingga purifikasi, dan implementasi zakah merupakan harga yang tidak dapat ditawar .



Profesionalisme Pengusaha Paradigma Ekonomi Islam

  1. A. Pendahuluan

Islam dalam ajarannya mendudukkan manusia adalah sebagai khalifatullah atau wakil Allah di muka bumi dan berkewajiban untuk memakmurkan bumi dengan jalan beribadah kepada Nya. Dalam QS Al-An’aam (6) ayat 165 Allah berfirman:

Dialah yang mengangkatmu menjadi khalifah di muka bumi, dan meninggikan setengah dari kamu daripada yang lain beberapa derajat, supaya Dia mencobaimu tentang apa-apa yang diberikannya kepadamu..”

Pernyataan senada juga terdapat pada  QS Yunus (10) ayat 14. Islam juga mengajarkan bahwa sebaik-baik orang adalah orang yang banyak manfaatnya bagi orang lain atau masyarakat. Fungsi beribadah dalam arti luas ini tidak mungkin dilakukan bila seseorang tidak bekerja atau berusaha. Dengan demikian, berinvestasi, bekerja dan berusaha, menempati posisi dan peranan yang sangat penting dalam Islam. Sangatlah sulit untuk membayangkan seseorang yang tidak bekerja dan berusaha, terlepas dari bentuk dan jenis pekerjaannya, dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifatullah dan bisa memakmurkan bumi serta bermanfaat bagi masyarakat.

Sebagai modal dasar berproduksi/berusaha/berekonomi, Allah telah menyediakan bumi beserta isinya bagi manusia, untuk diolah bagi kemaslahatan bersama seluruh umat manusia.

“(Dia) yang mengadakan bumi untukmu sebagai tikar dan langit sebagai atap dan Dia menurunkan hujan dari langit, lalu ditumbuhkanNya dengan air itu buah-buahan untuk rezeki bagimu; sebab itu janganlah kamu adakan bagi Allah beberapa sekutu, sedang kamu mengetahuinya (QS 2:22).

Firman Allah senada terdapat pula pada QS 15:20, QS43:10, QS 20:53, QS 7: 10, QS 67:15 dan masih banyak lagi).

Islam sebagai sistim ekonomi merupakan penggalian dari nilai-nilai Islam berkaitan dengan muamalah. Dalam terminologi umum muamalah diartikan sebagai segala aktivitas manusia yang dilakukan diluar ibadah. Muamalah dibagi menjadi dua yaitu muamalah Maddiyah ialah hubungan kebutuhan hidup yang berkaitan dengan ekonomi atau materi dan kedua muamalah adabiyah ialah pergaulan hidup yang diakitkan dengan moral dan kemanusiaan. [1] Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhannya termasuk kebutuhan duniawi. Salah satu yang dilakukan adalah kegiatan berdagang . Berdagang adalah sarana bagi manusia untuk mengembangkan harta yang dimilikinya guna memenuhi kebutuhan hidup.

Karakter ekonomi Islam juga turunan dari nilai Islam yang moderat sebagaimana yang tercantum di dalam surat Al Baqarah ayat 143 yaitu muslim mengemban tugas sebagai suhada dan acuan bagi kebenaran dan standar kebaikan bagi umat manusia.

Islam melarang menumpuk-numpuk harta benda dan tidak menafkahkannya atau menelantarkannya. Islam tidak menginginkan adanya penumpukkan harta benda tanpa difungsikan sebagaimana mestinya, karena hal ini dapat mematikan roda perekonomian.

Disamping itu Islam tidak hanya mendorong segala bentuk kerja produktif, tetapi Islam menyatakan bahwa bekerja keras bagi seorang muslim adalah suatu kewajiban. Penghargaan kerja keras ini sebagaimana tertera dalam hadis dan ayat yang artinya:

Seandainya seseorang mencari kayu bakar dan dipikulkan di atas punggungnya, hal itu lebih baik daripada kalau ia meminta-minta kepada seorang yang kadang-kadang diberi, kadang pula ditolak” (H.R. Bukhari dan Muslim)

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”.(Q.S. Alam Nasyrah/94: 7)

Dalam Islam, nilai keimanan menjadi aturan yang mengikat, dimana setiap perbuatan manusia tidak boleh lepas dari nilai yang secara vertikal merefleksikan moral yang baik dan secara horizontal memberi manfaat bagi manusia dan mahluk lainnya. [2]

KONSEPSI PROFESIONAL BERDAGANG RASULULLAH

Salah satu cara yang dilakukan dalam hal bermuamalah oleh seorang Muslim adalah berdagang. Profesi dan muamalah ini telah dicontohkan dengan secara gamblang sosok Nabiyullah Muhammad SAW. Bahkan disisi lain, profesi ini adalah bagian dari anjuran beliau kepada Umatnya, sebagaimana sabdanya:

“berdaganglah kamu, sebab lebih dari sepuluh bagian dari kehidupan, sembilan diantaranya dihasilkan dari berdagang”.

Dalam melakukan kegiatan berekonomi/berdagang,  Islam tidak hanya melihat optimalisasi atau bahkan maksimalisasi hasil akhirnya. Niat awal dan proses yang kemudian dijalani harus tetap di jalur syar’i. Salah satu pedoman dasar tertuang dalam QS an-Nisaa ayat 29

Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan harta sesamu secara batil, kecuali dengan perniagaan yang berlangsung secara suka-sama suka di antara kamu, ….”

Dalam bermuamalah Islam menggariskan bertransaksi secara benar menurut syariat, dan tidak jatuh pada kategori, “memakan harta sesama secara batil.” Koridor syariah telah menentukan aturan, suatu transaksi yang dalam hal ini dipresentasikan dalam proses jual beli, dikatakan sah secara syar’i bila seluruh  rukun dan syaratnya dipenuhi.

Rukun akad jual beli menurut mayoritas ulama ada tiga:[3] (Ibrahim, 2002, hal.111-120)  yakni:

  1. Aqid, adalah mereka yang mengadakan akad, ialah penjual dan pembeli.
  2. Ma’qud ‘alaihi atau objek akad, yaitu berupa tsaman (bayarannya) dan mutsaman (komoditasnya, atau barangnya).
  3. Shighat atau pernyataan yang terdiri dari ijab kabul.

Syariat Islam menetapkan dalam setiap akad harus terwujud ridhaiyyah atau kondisi suka sama suka. Landasan syariahnya yaitu Alquran (QS An Nisaa ayat 29). Kemudian hadis Rasulullah yang diriwayatkan Ibnu Majah: “Innama al bai’u ‘an taradhin” (Hendaklah jual beli itu dengan suka sama suka). Terakhir adalah ijma’ atau kesepakatan para mujtahid tentang keharaman mengambil harta orang lain kecuali pemiliknya rela. Beberapa cendekiawan Fiqh kontemporer di antaranya Prof.Dr Mustafa Ahmad Az-Zarqa[4] merumuskan asas ridhaiyyah sebagai berikut:

Asas yang berlaku untuk memperoleh harta orang lain atau menghalakan hak orang  lain ialah kerelaan pemiliknya,baik dengan cara perdagangan dan tukar menukar atau pemberian dan pelepasan hak secara suka rela dan kemauan sendiri”.

Selain asas ridho, transaksi yang dibenarkan oleh Syariah adalah kehalalan barang dan  terhindar dari gharar, riba, dan Maysir. Riba secara bahasa bermakna ziyadah yang artinya tambahan. Secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun secara teknis, sebagaimana diungkapkan Syafii Antonio [5]riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Badr ad-Din al-Ayni, pengarang Umdatul Qari Syarah Shahih al-Bukhari menjelaskan  “Prinsip utama riba adalah penambahan. Menurut syariah, riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.” sedangkan Imam an-Nawawi dari Mazhab Syafi’i: Imam Nawawi menjelaskan bahwa salah satu bentuk riba yang dilarang Al-Qur’an dan As-Sunnah adalah  penambahan atas harga pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman.

Adapun landasan pelarangan riba adalah

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (QS. 3: 130)

“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka

telah melarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (QS. 4: 161)

Praktek lain yang harus dihindari adalah Maysir dan Gharar. Maysir atau judi menurut Ibrahim Hosen adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan oleh dua orang atau lebih. Dalam al-Qur’an surat al-Baqarah: 219, disebutkan:

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.”

Sedangkan Gharar dipahami sebagai transaksi yang tidak jelas. Hadits-hadits berikut dapat dijadikan rujukan untuk pemahaman lebih jauh mengenai Gharar.

“Rasulullah s.a.w melarang jual beli dengan hasah dan penjualan gharar.” (HR. Muslim)

Dilarang menjual ikan dalam laut, yang seperti itu gharar (HR. Ibn Hambal).

Perdagangan memang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding industri, pertanian, dan jasa. Perdagangan telah banyak menghantarkan orang untuk menjadi kaya raya dan menghantarkan suatu bangsa untuk dapat menguasai beberapa belahan dunia.

Dalam perspektif ekonomi Islam, seorang pedagang atau pengusaha haruslah memiliki modal dasar, diantaranya :

  1. Bertanggung jawab

Allah SWT berfirman : ”…Kemudian, kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-megahkan) di dunia….” (QS Al-Kautsar [108] : 8)

Maka seorang pengusaha yang ideal hendaknya ia mampu untuk menunaikan kewajibannya dan bertanggung jawab tidak hanya kepada sesamanya melainkan juga kepada Allah SWT. Dengan begitu ia akan menjadi pribadi yang berguna, taat kepada Allah SWT dan pekerja yang bertanggung jawab di masyarakat.

  1. Mandiri

Allah SWT berfirman : “…Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sehingga kaum itu mengubah keadaannya sendiri….”(QS Al-Ra’d [13] : 11)

Maka seorang pengusaha yang ideal hendaknya tidak menggantungkan nasibnya pada belas kasihan orang lain selain pada kemandiriannya dalam bekerja.

  1. Kreatif

Allah SWT berfirman : “…Maka menyebarlah kamu sekalian di muka bumi dan carilah keutamaan Allah….” (QS Al-Jumu’ah [62] : 10)

Maka seorang pengusaha yang ideal hendaknya tidak pernah kehabisan akal dalam mengarungi kehidupan ini, terutama dalam menghadapi para pesaing bisnisnya. Kegagalan dalam salah satu usaha akan memacu kreatifitas berkarya dalam bentuk dan cara yang lain.

  1. Mampu mengambil pelajaran dari pengalaman

Allah SWT berfirman : “…Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) ….” (QS Al-Hasyr [59] : 18)

Maka seorang pengusaha yang ideal hendaknya selalu menjadikan kegagalan maupun kesuksesan yang telah diperolehnya sebagai guru yang paling baik dalam memberikan pembelajaran untuk mengambil langkah dan strategi yang tepat di masa yang akan datang.

  1. Selalu optimis dan tidak pernah putus asa

Allah SWT berfirman : “Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah selain orang-orang kafir.” (QS Yusuf [12] : 87)

Maka seorang pengusaha yang ideal hendaknya selalu memiliki sikap optimisme, sehingga muncul dalam dirinya kesungguhan tekad dalam berusaha dan akan menjadi pendorong disaat menemui kegagalan.

  1. Jujur dan dapat dipercaya

Seorang pengusaha yang ideal hendaknya selalu mengutamakan sikap jujur dan dapat dipercaya karena hal inilah yang akan jadi penentu seseorang sukses dalam memperoleh kebahagiaan.

  1. Sabar dan tidak panik

Seorang pengusaha yang ideal hendaknya selalu sabar dan tidak panik manakala menemui kegagalan, melainkan ia selalu yakin dan percaya akan pertolongan Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang.

Selain itu terdapat hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang pengusaha ideal,  yang tercermin dalam pribadi Rasulullah SAW adalah :

  1. Selalu jujur, tidak mempraktikkan kebohongan dan penipuan. Rasullullah SAW terkenal dengan sifat Shiddiq. Shidiiq berarti jujur , tidak pernah berdusta . Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muttafaqunalaih.

“ Hendaklah kalian berusaha menjadi orang yang benar dan jujur. Karena kejujuran akan melahirkan kebaikan. –kebaikan. Dan kebaikan akan menunjukkan jalan ke surga…. ( HR. Muttafaqun Alaih )

Apresiasi Rasulullah SAW kepada pengusaha yang jujur sangat gamblang dalam sabdanya

“ Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, shiddiqin, orang-orang yang mati syahid dalam peperangan, dan orang-orang yang shaleh (kelak dalam surga. ( HR. Imam Tirmidzi)

  1. Tegas dalam timbangan dan takaran
  2. Rendah hati dan bertutur kata sopan. Sikap ini tercermin dalam konsepsi diri Rasulullah Tabligh.
  3. Adil terhadap semua pelanggan
  4. Memberikan pelayanan yang memuaskan kepada semua pelanggan
  5. Berkompetisi dengan sportif
  6. Mengutamakan tolong-menolong
  7. Menentukan harga dengan adil
  8. Profesional
  9. Qawi (Kuat)
  10. Itqan (Sempurna)
  11. Jahada (Sungguh-sungguh)

10.  Saling menghormati dan menghindari buruk sangka

11.  Senang memberi hadiah dalam rangka meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan tidak mengandung unsur riswah (suap)

Selain itu terdapat beberapa transaksi dan perbuatan  yang harus dihindari oleh seorang Pengusaha atau pengusaha ideal, diantaranya :

  1. Gharar atau Taghrir (Ketidakpastian) dalam kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan.
  2. Tadlis (Perdagangan dengan penipuan) dalam kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan.
  1. Menimbun barang untuk menaikkan harga
  2. Menjual barang hasil curian dan korupsi
  3. Transaksi najasy (iklan dan promosi palsu)
  4. Mengingkari perjanjian
  5. Banyak bersumpah untuk meyakinkan pembeli
  6. Mempermainkan harga
  7. Bersifat memaksa dan menekan

10.  Mematikan pedagang kecil

  1. Melakukan monopoly’s rent seeking atau ikhtikar (Mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi)
  2. Menjual sesuatu yang hukumnya haram
  3. Melakukan riswah (sogok)
  4. Tallaqi Rukban (aktivitas yang dilakukan oleh para tengkulak).

Pengusaha Muslim Peduli Lingkungan dan Sesama.

Islam memberikan tuntunan dalam bermuamalah yaitu kehalalan, keberkahan, dan keadilan juga kemaslahatan.  Manan menegaskan bahwa Setiap usaha manusia untuk memperoleh kekayaan dengan aturan tertentu dan tidak bertentangan dengan ahlak dan etika. Manan juga mendeskripsikan delapan ketentuan syariat yang mengatur tentang mobilitas dan sirkulasi kekayaan pribadi sebagai berikut ; kekayaan harus dimanfaatkan terus menerus, pembayaran zakat, penggunaan harta benda yang berfaedah, penggunaan tidak merugikan orang lain. Kepemilikan harta secara sah. Penggunaan harta yang seimbang. Islam melarang penggunaan harta yang tidak bermanfaat dan  harta yang diperoleh dibersihkan dengan zakat dan tidak menumpuknya tanpa melakukan kegiatan investasi.

Islam sebagai agama yang memberi rahmat bagi seluruh alam, memiliki komitmen kuat terhadap pengentasan kemiskinan. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Alquran Surat Al Hasyr Ayat 7 yang berbunyi :

“Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. 59: 7).

Dalam ayat lain, Allah berfirman: “Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).” (QS. 70:24–25).

Dua ayat di atas sangat jelas dan tegas menyatakan bahwa Islam mempunyai kepedulian terhadap kaum miskin. Pemerataan harta (kapital) merupakan konsep Islam dalam upaya pengentasan kemiskinan. Islam mempunyai konsep ekonomi berdasarkan syariah (Alquran dan sunah) mengajarkan kepada umatnya untuk menegakan keadilan (QS 5:8/57:25), mengembangkan sikap optimis dalam berusaha/tidak pasrah dalam jerat kemiskinan (QS. 62:10), tidak menghalalkan segala cara dalam upaya pengentasan diri dari jerat kemiskinan (QS. 5:87–88) serta mengajarkan sikap saling tolong menolong dalam bingkai persaudaraan yang kokoh (QS. 49:13).

Untuk itu dalam Islam dikenal ajaran zakat. Islam mewajibkan kepada umatnya membayarkan zakat dari harta yang diperolehnya sesuai dengan aturan yang telah Allah tetapkan dalam al-Quran.  Zakat diartikan oleh Al Mawardi dalam kitab Al Hawi sebagai “pengambilan tertentu dari harta  yang tertentu menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu” . Fungsi dan tujuan zakat adalah selain membersihkan harta yang kita miliki juga sebagai bukti ketaatan terhadap Allah dan kepedulian kepada sesama manusia.

Ekonomi berbasis perimbangan zakat inilah sesungguhnya “ Nilai ekonomi ideal di dunia”. Sistim ekonomi yang menghindarkan eksploitasi masif terhadap bumi dan seisinya tanpa etikaseperti yang digambarkan oleh kapitalisme. Juga sebagai sarana percepatan jalur distributisi harta yang berimbang sehingga tercipta apa yang menjadi bagian sistim ekonomi islam yakni keadilan distributif dan keseimbangan. .

PENUTUP

Berdagang dan berbisnis sebagai bagian dari usaha kretifitas manusia dalam menjalankan eksistensinya sebagai Khalifah adalah bagian dari ajaran dan Tauladan Rasulullah SAW. Nabiyullah dan sahabatnya adalah sosok enterpreneur sejati yang menyeimbangkan kesuksesan bisnis secara simultan holistik yakni melalui bisnis beretika dan beribadah. Maka menjadi hal kewajiban yang semestinya bagi Muslim untuk meneladani sosok pengusaha sukses yang dilakukan oleh Nabi dan sahabatnya. Melalui Ramadhan ini, mari kita tingkatkan kreatifitas kita, rasa empati dan solidaritas melalui cara-cara yang telah digambarkan dari sosok yang kita hormati Rasulullah SAW. Aminn….


[1] Ahmad Zainal Abidin, Dasar-dasar Ekonomi Islam , Jakarta : Bulan Bintang 1979 h. 24

[2] Mustafa Edwin Nasution,et al, Pengenalan Esklusif Ekonomi Islam, Jakarta :Kencana, 2006. h.13

[3] Ibrahim, 2002 h. 111-120

[4] Dr Mustafa Ahmad Az-Zarqa Al-Madkhal al Fiqh al-Am, vol. I hal. 467

[5] Syafii antonio, Bank Syariah dari teori ke Praktek : Jakarta , Tazkia, 2001, h. 37


Implementasi Good Corporate Governance di Lembaga Keuangan Syariah

Perkembangan signifikan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya di Indonesia patut kita syukuri. Terlebih dengan disahkannnya RUU perbankan syariah menjadi Undang-undang, diharapkan menjadi titik tumpu pelesatan perkembangan Lembaga keuangan syariah di Indonesia,  sehingga mampu  menggenjot perekonomian umat Islam.

Diskusi tentang produk, instrument investasi, sering digali, akan tetapi seiring itu ada satu hal yang menurut saya penting bagi perkembangan perbankan syariah atau lembaga keuangan lainnya adalah pelaksanaan good corporate governance dalam tubuh institusi syariah.

Apakah dengan mengusung nama perbankan syariah, atau lembaga keuangan syariah maka secara otomatis menjamin telah dapat mengimplementasikan good corporate governance dalam lembaganya? Data menujukkan lain. Sebuah studi penelitian tentang pelaksanaan Corporate Governance yang dilakukan oleh IRTI di perbankan syariah diberbagai negara menunjukkan pelaksanaan good corporate governance belum terlaksana dengan baik. Penerapan Good corporate governance terbukti di dalam penelitian dibeberapa lembaga keuangan syariah di dunia muslim dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah. Kegagalan dalam penerapan prinsip syariah akan membuat nasabah pindah ke bank lain sebesar 85%.(Umar Chapra dan Ahmad M Umer Chapra dan Habib Umar, 2002.: 98). Menurut penulis angka ini cukup signifikan untuk memperingatkan para manajer bank syariah lebih berhati-hati terhadap pelaksanaan prinsip syariah

Pengertian corporate governance menurut sebagian besar pedoman yang dikeluarkan oleh organisasi internasional seperti OECD atau negara-negara maju dalam tatanan common law system, mengacu kepada pembagian kewenangan antara semua pihak yang menentukan arah dan performance suatu perusahaan

Organization for economic cooperation and development (OECD) mendefinisikan Corporate Governance sebagai sistim dimana sebuah entitas bisnis diatur dan dikontrol.

Corporate governance is the system by which business cooperation are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of the rights and responsibilities among different participants in the cooperation such as the board, managers, shareholders and other stakeholders and spell out the rules and procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which company  objectives are set and the means of attaining those objectives and monitoring performance”(OECD,April 1999, h.2)

Maka dari pengertian diatas menurut OECD secara umum ada empat prinsip utama dalam penerapan corporate governance sehingga pengawasan dapat berjalan baik yaitu : ( Dr John Pieris, Dr, Nizam Jim,: 2007:141-142)

  1. Fainess, yaitu perlakuan yang seimbang anatar pemegang saham, manag emen, stake holder lainnya
  2. Tranparansi , yaitu pengungkapan informasi dan laporan keuangan, kinerja perusahaan dan informasi-informasi lainnya mengenai perusahaan yang relevan, akurat dan tepat waktu
  3. Akuntabilitas, yaitu akuntabilitas manajemen terhadap stakeholders melalui pengawasan yang efektif dan perimbangan kekuasaan antara manajer, pemegang saham, board of directors, dan auditor
  4. Tanggung jawab. Yaitu tanggung  jawab sosial perusahaan sebagai anggota masyarakat terhadap masyarakat meliputi tanggung jawab pematuhan hukum dan pengakuan kebutuhan sosial masyarakat.

Corporate governance dalam praktisnya adalah sebagai sistim hak, proses, control secara keseluruhan yang ditetapkan secara internal dan eksternal atas manajemen sebuah entitas bisnis dengan tujuan melindungi kepentingan semua stakholders.

Infrastruktur dan resiko lembaga keuangan syariah yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, membuat  pengawasan, tangggungjawab, dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah menjadi lebih kompleks. Selain pelaksanaan prudential banking, lembaga keuangan syariah dituntut untuk terus menerus memantau syariah compliance dalam tubuh organisasi dan produknya.

Risiko di lembaga keuangan syariah yang lebih kompleks daripada lembaga keuangan konvensional yaitu, fiduciary money, fluktuasi suku bunga, piutang gagal bayar, kesalahan operasional dan lain-lain, juga menuntut para pelaku bisnis keuangan syariah lebih pruden termasuk didalamnya pengawasan dan kontrol yang berfungsi baik. Disinilah perlunya peningkatan pelaksanaan corporate governance dalam institusi.

Corporate governance yang efektif dalam LKS dan nasabah pengguna dana adalah pilar penting yang mesti diciptakan untuk mengganti kondisi sosial ekonomi yang lama. Akan tetapi pelaksanaan corporate governance masih menjadi kendala di Negara-negara berkembang. Hal ini disebabkan semua institusi yang berkaitan tidak dapat melakukan pengawasan, efisiensi dan akuntabilitas baik menyangkut internal, Negara, hukum maupun stakeholder lainnya. Ketidakefektifan ini sangat merugikan stakeholder lainnya karena jumlah stakeholder yang lebih besar dan risiko sistemik yang lebih besar pula.

Pengaruh penerapan good corporate governance di dalam lembaga keuangan syariah menjadi sangat signifikan bila di tolak dari kenyataan di atas. Keefektifitasan peran Dewan pengawas syariah di dalam lembaga keuangan syariah mestinya terus dilakukan. Karena esensial perbedaan antara LKS dan lembaga keuangan konvensional adalah implementasi prinsip-prinsip syariah di dalam mekanisme dan produk.

Lielwellyn (1999) menyebutkan tiga element untuk mewujudkan sistim keuangan yang kokoh, mampu stabil dan efisien dalam rentang kondisi pasar. Pertama,  sistim keuangan harus memilki fleksibilitas untuk menghadapi perubahan di dalam pasar. Kedua, sistim keuangan harus memilki kapasitas untuk mengatasi gangguan keuangan yang muncul yang disebabkan gangguan eksternal. Ketiga, sistim keuangan harus memiliki stabilitas internal. Disebutkan pula beberapa faktor penyebab instabilitas pasar keuangan seperti instabilitas ekonomi makro, infrastuktur pendukung yang lemah, tidak adanya disiplin pasar dan kelemahan pengawasan dan pengaturan.

Krisis keuangan yang banyak terjadi bukan saja dikarenakan ketidakmampuan manajemen menjaga likuiditas, solvabilitas, return, akan tetapi juga akuntabilitas melalui analisa risiko internal dan sistim kontrol yang kurang memadai. Untuk itu diperlukan regulasi dan pengawasan agar para pelaku lembaga keuangan lebih berhati-hati dalam sisitim keuangan.

Kepercayaan adalah asas utama bagi lembaga keuangan untuk berkembang. Namun studi corporate governance yang telah dilakukan menemukan, bahwa kepercayaan ini sering dilanggar oleh oknum-oknum pihak-pihak internal yang merugikan kepentingan bagi stakeholders. Untuk itu diperlukan pengawasan dan pengaturan yang efektif, integrasi sistim pengadilan, struktur kepemilikan dan iktikad baik secara politik agar sistim berjalan dengan efektif .

Peraturan keuangan dapat dijadikan alat untuk menciptakan konstrain insentif, mengarahkan kepada penyelenggaraan kegiatan lembaga keuangan yang hati-hati dan tanggung jawab tinggi dari para pelaku pasar.

Terdapat tiga alasan pentingnya pengawasan dalam sistem perbankan:

  1. Melindungi konsumen dari eksploitasi yang bersifat monopolistic
  2. Melindungi kepentingan konsumen kecil
  3. Menjamin kestabilan sistem keuangan dan perbankan.

Mekanisme Corporate Governance dalam lembaga keuangan syariah dapat dilihat dalam pelaksanaan masing-masing bagian mulai dari pemegang saham hingga deposan  sesuai dengan perannya masing-masing.

Pelaksanaan Good corporate governance bukan hanya kewajiban bank syariah  sebagai lembaga keuangan yang berkembang dengan asas kepercayaan. Akan tetapi Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti koperasi, BMT yang memiliki core bisnis yang sama, juga seharusnya melaksanakaan corporate governance dengan baik.

Peranan BMT atau koperasi syariah sebagai lembaga keuangan mikro sangat strategis dalam upaya pengembangan ekonomi umat dalam skala kecil dan menengah. Gerak bank syariah yang terbatas dimana tidak menjangkau pada nasabah kecil karena dibatasi oleh aturan Bank Indonesia, dapat dilakukan oleh BMT atau koperasi syariah. Pada faktanya lembaga BMT dan Koperasi jasa keuangan syariah lah yang  sangat berperan pada peningkatan pemahaman dan sosialisasi tentang transaksi-transaksi berbasissyariah. Untuk itu menjadi hal yang sangat krusial selanjutnya adalah pengawasan, pembinaan manajemen operasional  dan penerapan dan pengawasan syariah.

Fakta lain juga membuktikan bahwa Lembaga keuangan mikro syariah juga merupakan pendekatan terbaik dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro untuk penanggulangan kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Banyak perhatian dan usaha untuk mengembangkan keuangan mikro terutama didasarkan pada motivasi untuk mempercepat usaha penanggulangan kemiskinan. Namun, beberapa tantangan yang masih dihadapi oleh LKMS atau microfinance ini antara lain: masalah regulasi dan supervisi. Perdebatan mengenai perlu tidaknya regulasi khusus di bidang microfinance mengajukan argumentasi tentang perlunya perlindungan bagi nasabah penabung dan perlu tidaknya legitimasi terhadap praktek microfinance yang dalam banyak hal memiliki karakteristik berbeda dengan praktek perbankan.

Sebaliknya pihak yang menentang adanya regulasi mengemukakan alasan bahwa regulasi yang berlebihan justru akan menghambat perkembangan microfinance itu sendiri. Pengembangan microfinance sangat memerlukan adanya manajemen resiko kredit dan operasional yang memadai mengingat karakteristik yang unik dari bisnis ini. Demikian juga dalam hal teknologi masih merupakan tantangan tersendiri bagi pengembangan. Peningkatan kapasitas lembaga-lembaga keuangan mikro juga masih merupakan kendala yang harus diatasi dan ini memerlukan biaya besar baik untuk sarana dan prasarana maupun investasi dalam sumber daya manusia, untuk hal ini diperlukan pendekatan multi disiplin. Seperti dikemukakan oleh peneliti Marguerite Robinson dalam bukunya Microfinance Revolution: The successful development of large-scale microfinance was too complex for the tools of any one discipline.”(Marguirete Robinson, 2002:21 ) Hambatan lainnya yang dihadapi sampai saat ini di antaranya adalah kesulitan mengakses sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal dan maraknya praktek rentenir yang menggunakan sistem bunga sehingga ini menjadi alternatif pembiayaan atau menambah modal bagi para pengusaha-pengusaha kecil dimasyarakat.

Pertumbuhan secara kuantitas tanpa diiringi dengan kualitas membawa potensi kehancuran. Lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT dan koperasi dituntut untuk menerapkan manajemen keuangan operasional dan penerapan nilai-nilai syariah dengan baik. Resiko keuangan yang terkandung dalam bisnis lembaga  keuangan  pada umumnya juga tidak dapat dinegasikan. Untuk itulah diperlukan penerapan corporate governance dengan baik melalui regulasi, pelaksanaan fungsi lembaga internal, pengawasan, struktur pemodalan guna melindungi kepentingan stakeholder yang lebih besar yaitu  nasabah dan anggota koperasi/BMT. Persaingan ketat diantara lembaga keuangan baik dari konvensional maupun lembaga keuangan syariah lainnya jangan sampai mengeliminasi penerapan nilai-nilai syariah dalam transaksi. Keinginan manajemen untuk memeberikan imbal hasil yang maksimal untuk nasabahnya dan return yang cukup baik untuk organisasinya terkadang menggelincirkan manajemen dalam penyederhanaan bentuk transaksi yang nilai kesyariahannya sangat dipertanyakan. walhasil  rumor atau isu umum bahwa koperasi syariah dan lembaga keuangan mikro syariah sama dengan konvensional akan terus muncul.

CORPORATE GOVERNANCE

Corporate governance[1] hampir tidak dikenal di Indonesia pada masa sebelum krisis, namun pada dasarnya terminologi tersebut digunakan untuk suatu konsep lama yang kewajiban fidusiari dari mereka yang mengontrol perusahaan untuk bertindak bagi kepentingan seluruh pemegang saham dan stakeholder. Konsep kewajiban fidusiari didasari oleh agency theory dimana permasalahan agency muncul ketika kepengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikan. Dengan kata lain, dewan komisaris dan direksi sebagai agent dalam suatu perusahaan mempunyai kepentingan yang berbeda dengan pemegang saham. Khusus di Indonesia, karena struktur kepemilikan perusahaan yang sangat terkonsentrasi, maka masalah agency cost dapat timbul dari perbedaan kepentingan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas/stakeholders. Karena kewajiban fidusiari inilah maka dewan komisaris, direksi atau pemegang saham pengendali perusahaan dilarang untuk mengambil keutungan dari orang yang memberi kepercayaan yakni pemegang saham minoritas dan stakeholder lainnya seperti kreditur melalui transaksi yang tidak wajar dan tidak adil.

Hart ( 1995) berpendapat bahwa konflik keagenan ini akan dapat diminimalisir dengan adanya governance structure[2]. Governance structure ini dibutuhkan karena kepentingan para pemodal dan agen berbeda dan konflik kepentingan antara stake holder yang tidak dapat diselesaikan melalui aransemen kontrak. Oleh karena itu diperlukan corporate governance sebagai rancangan control dan kesimbangan atas perilaku managemen. Corporate governance diharapkan mampu membangun kepercayaan, meningkatkan kerjasama diantara bagian-bagian yang ada dalam perusahaan sehingga bisa mencegah timbulnya problem-problem keagenan.

Pengertian corporate governance menurut sebagian besar pedoman yang dikeluarkan oleh organisasi internasional seperti OECD atau negara-negara maju dalam tatanan common law system, mengacu kepada pembagian kewenangan antara semua pihak yang menentukan arah dan performance suatu perusahaan

Organization for economic cooperation and development (OECD) mendefinisikan Corporate Governance sebagai sistim dimana sebuah entitas bisnis diatur dan dikontrol.

Corporate governance is the system by which business cooperation are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of the rights and responsibilities among different participants in the cooperation such as the board, managers, shareholders and other stakeholders and spell out the rules and procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which company  objectives are set and the means of attaining those objectives and monitoring performance[3]

Maka dari pengertian diatas menurut OECD secara umum ada empat prinsip utama dalam penerapan corporate governance sehingga pengawasan dapat berjalan baik yaitu : [4]

  1. Fainess, yaitu perlakuan yang seimbang anatar pemegang saham, manag emen, stake holder lainnya
  2. Tranparansi , yaitu pengungkapan informasi dan laporan keuangan , kinerja perusahaan dan informasi-informasi lainnya mengenai perusahaan yang relevan, akurat dan tepat waktu
  3. Akuntabilitas, yaitu akuntabilitas manajemen terhadap stakeholders melalui pengawasan yang efektif dan perimbangan kekuasaan antara manajer, pemegang saham, board of directors, dan auditor
  4. Tanggung jawab. Yaitu tanggung  jawab social perusahaan sebagai anggota masyarakat terhadap masyarakat meliputi tanggung jawab pematuhan hukum dan pengakuan kebutuhan sosial masyarakat.

Finance Committee on Corporate Governance Malaysia mendefinisikan corporate governance sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan kegiatan perusahaan kearah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Adapun tujuan akhirnya adalah meningkatkan kemakmuran pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya[5]. Definisi ini menekankan bahwa sebaik apapun suatu struktur corporat governance namun jika prosesnya tidak berjalan sebagaimana mestinya maka tujuan akhir melindungi kepentingan pemegang saham dan stakeholders tidak akan pernah tercapai.

Prinsip-prinsip GCG yang ditetapkan oleh OECD adalah mencakup hal-hal yaitu landasan hukum, hak pemegang saham dan fungsi pokok kepemilikan perusahaan, perlakuan adil terhadap pemilik saham, peranan stakeholder dalam penerapan GCG, prinsip transparansi dalam pengungkapan informasi mengenai perusahaan dan tanggungjawab managemen perusahaan.

Menurut Chapra dan Ahmad (2002), GCG lebih dari sebuah hubungan antara managemen dan shareholder juga stakeholdernya melainkan sebuah tujuan untuk mencapai fairness bagi semua stakeholder yang akan didapat dengan melakukan transparensi dan akuntabilitas. [6]

Cadbury Comitte mendefinisikan corporate governance sebagai sistim yang mengarahkan dan mengontrol perusahaan. Secara formal corporate governance juga didefinisiskan sebagai sistim hak, proses, control secara keseluruhan yang ditetapkan secara internal dan eksternal atas manajemen sebuah entitas bisnis dengan tujuan melindungi kepentingan semua stakholders.[7]

Sedangkan IICG (Indonesian Institute for corporate Governace) mendefisinisikan corporate governance merupakan proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan stakholders lainnya. Stakeholder lainnya adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yaitu kreditor, pemasok, pelanggan pegawai, pemerintah dan masyarakat.[8]

Blair (1995) dan Gelauff (1997) menyimpulkan bahwa stakeholder dalam korporasi adalah pemegang saham, dewan direksi, menajerm karyaan, konsumen, pemasok, dan pesaing. Untuk itu Corporate Governance menjelaskan hubungan antara pemasok modal dan peminjam dana kepada perusahaan beserta manajemennya.

Dari pengertian di atas, maka Prinsip-prinsip good corporate governance yang dikembangkan OECD meliputi 5 hal sebagai berikut :

  1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham.Kerangka yang dibangun dalam corporate governance harus mampu melindungi hak-hak para pemegangsaham. Hak-hak tersebut meliputi hakhak dasar pemegang saham, yaitu hakuntuk (1) menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan, (2) mengalihkan atau memindahkan saham yang dimilikinya, (3) memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur, (4) ikut berperan dan nmemberikan suara dalam RUPS,(5)memilih anggota dewan komisaris dan direksi, serta (6) memperoleh pembagian keuntungan perusahaan.
  2. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham Kerangka corporate governance harus menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Seluruh pemegang saham harus memilik, kesempatan untuk mendapatkan penggantian atau perbaikan atas pelanggaran dari hak-hak mereka. Prinsip ini juga mensyaratkan adanya perlakuan yang sama atas saham-saham yang berada dalam satu kelas, melarang praktek-praktek insider trading dan self dealing, dan mengharuskan anggota dewan komisaris untuk melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan (conflict of interest).
  3. Peranan stakeholders yang terkait dengan perusahaan. Kerangka corporate governance harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak stakeholders, seperti ditentukan dalam undang-undang, dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan para stakeholders tersebut dalam rangka menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja, dan kesinambungan usaha.
  4. Keterbukaan dan Transparansi Kerangka corporate governance harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan ini meliputi informasi mengenai keadaan keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Disamping itu, informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan meminta auditor eksternal melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan.
  5. Akuntabilitas dewan komisaris (board of directors) Kerangka corporate governance harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen yang dilakukan oleh dewan komisaris, dan akuntabilitas dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga memuat kewenangankewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris beserta kewajibankewajiban profesionalnya kepada pemegang saham dan stakeholde r [9] lainnya.
  6. Tanggung Jawab Dewan Pengurus

Landasan hukum perlu didukung oleh pemerintah dalam penerapannya. Landasan hukum tersebut antara lain, undang-undang perburuhan, peraturan perbankan, ketentuan dan standard akuntansi dan Undang-undang perseroan terbatas. Peranan pemerintah untuk membuat dan mengawasi pelaksanaan Undang-Undang atau peraturan dengan baik, akan memberikan pressure yang besar pada peningkatan good corporate Governance.

Perusahaan yang memiliki banyak pemilik dan terdapat pemisahan antara kepemilikan dan control manajemen atas asset perusahaan dapat dipastikan  memiliki risiko yang diakibatkan karena prinsip keagenan ini. Untuk itu corporate governance dalam tata kelola perusahaan ditujukan tidak saja mengurusi disain mekanisme control, pemeriksaan  dan pencegahan konflik antara pemodal  dan pengawasan. Akan tetapi lebih luas dari itu bertujuan untuk membangun kepercayaan, kerja sama yang baik dan menciptakan visi dan misi bersama dari pihak-pihak yang terlibat.[10]

Dari kerangka kerja corporate governance, maka kejahatan bisnis menjadi hal yang harus dihindari. Kasus enron pemanipulasian laporan keuangan yang menggemparkan Amerika. Skilling dan Lay telah melakukan tindakan manipulasi laporan keuangan untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan investor.  kasus Asian Agri baru-baru ini sebagai penggelapan pajak terbesar sebesar 1,5 triliun merugikan Negara ini adalah sebagian contoh dari  akibat lemahnya penerapan corporate governance. Kasus kebocoran gas MIC di Bhopal India tahun 1984, Union Carbide Amerika yang menyebabkan kematian 2000 orang meninggal dan 200.000 orang luka parah, merupakan salah satu kejahatan sosial sebuah korporasi terbesar pada tahun itu yang menyebabkan kerugian jiwa dan cacat seumur hidup bagi penderitanya. Akibat kasus ini Union Carbide mengalami kerugian sangat besar yang mengguncangkan keberadaan perusahaan tersebut.

Bapepam sebagai regulator dan pengawasan bagi perusahaan public yang listing di Bursa telah menerbitkan pedoman pelaksanaan good corporate Governance dengan dikeluarkannya dalam berbagai bentuk ketentuan seperti peraturan Bapepam, peraturan Bursa,ataupun Code of Good Corporate Governance. Namun yang harus menjadiperhatian oleh semua pihak yang terkait adalah aspek prosesnya, karena sebaikapapun struktur corporate governance jika tidak dibarengi dengan implementasi yang efektif dan nyata, maka upaya tersebut hanya akan menjadi retorika belaka. [11]

CORPORATE GOVERNACE DI PERBANKAN  SYARIAH

Seperti dikatakan sebelumnya, bahwa  bank syariah mempunyai karakteristik berbeda dari bank konvensional, dimana bank syariah mempunyai kewajiban mematuhi peraturan –peraturan yang berkaitan dengan syariah islam.

Konsepsi ideal bank syariah sebagai lembaga investasi dimana terdapat keseimbangan dan kesejajaran kedudukan antara bank dan nasabah dengan mekanisme profit loss sharing, masih belum sepenuhnya terjadi.

Menurut Choudory (1985) bank syariah menurut konsepsi idealnya harus lebih dari sekedar lembaga usaha (tijara) yang diperkenankan mengoptimalkan keuntungan usahanya, namun juga harus mempunyai dimensi sebagai institusi yang mempunyai peran dalam mendorong terciptanya sistem ekonomi dan kegiatan usaha yang berkeadilan, menerapkan kaidah-kaidah moral dan tata nilai yang menuju kepada kebaikan dan kemashlahatan orang banyak.

Dengan karakteristik bagi hasil yang berbeda dengan konvensional, bank syariah memiliki pendekatan yang berbeda dalam penempatan komposisi ideal portofolio aktiva produktif bank syariah.  sebagai berikut: [23]

  1. Perhatian terhadap keterkaitan dengan sektor Riil

Prinsip dasar perbankan syariah selain melarang transaksi riba, juga melarang transaksi yang didasarkan pada motif spekulasi artinya harus selalu berkaitan dengan kegiatan riil. Dalam berbagai referensi dijelaskan bahwa system ekonomi syariah secara ideal adalah berbasis equitas, oleh karena itu aktiva produktif bank syariah seharusnya lebih didominasi oleh pembiayaan yang bersifat equity financing yaitu musyarakah dan mudharabah yang lebih dikenal sebagai pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (profit sharing). Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini memiliki keterkaitan langsung dengan sektor riil karena pembiayaan bank langsung ditujukan pada kegiatan ekonomi riil yang diharapkan memberikan nilai tambah yang apat dibagi hasilkan. Pembiayaan yang berdasarkan debt financing atas dasar jual beli yaitu murabahah yang terdiri dari bai al-salam, bai al-isthisna, dan ijarah wa iqtina pada dasarnya juga terkait langsung dengan sektor riil. Namun dampak nilai tambah ekonomi yang ditimbulkan lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil. Aktiva produktif lainnya adalah surat-surat berharga (marketable securities) termasuk didalamnya penyertaan modal, sertifikat IMA , Pasar Uang Antar Bank Syariah(PUAS) tidak memiliki keterkaitan dengan sector riil namun secara tidak langsung aktiva tersebut juga memberikan dampak bagi perkembangan pasar keuangan syariah yang dapat mendorong sektor riil. Sedangkan SWBI pada dasarnya tidak memberikan dampak langsung bagi sektor riil karena dana yang diserap oleh bank sentral tersebut tidak disalurkan pada pembiayaan apapun kecuali dalam rangka mengendalikan jumlah uang beredar. Pertimbangan penempatan pada SWBI adalah untuk menjaga posisi alat likuid dengan tingkat risiko penempatan yang serendah-rendahnya.

  1. Optimalisasi Fungsi Intermediasi

Sebagai lembaga intermediasi keuangan bank syariah seharusnya dapat berperan dalam menyalurkan pembiayaan semaksimal mungkin baik dalam bentuk pembiayaan dengan basis bagi hasil maupun dengan prinsip jual beli. Penempatan yang terlalu besar dalam penyertaan modal pada lembaga keuangan syariah, surat-surat berharga, antar bank dan SBI syariah mengurang peran intermediasi bank untuk memberikan pembiayaan bagi investor atau defisit spending unit.

  1. Pola ideal Pembiayaan syariah

Secara umum perekonomian atas dasar prinsip syariah mendorong terciptanya sistem ekonomi yang didasarkan pada pembiayaan berbasis ekuiti dan hanya dalam proporsi kecil pada pembiayaan berbasis kredit. Artinya pola utama pembiayaan bank syariah yang paling dianjurkan adalah mudharabah dan musyarakah, sedangkan pola pembiayaan sekunder yang juga diperkenankan secara syariah adalah berbasis jual beli yaitu murabahah, salam, istisna,ijarah.

  1. Pembiayaan yang memberikan kemashlahatan masyarakat.

Perbankan syariah diharapkan dapat berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu harus memberikan perhatian dalam penyediaan fasilitas pembiayaan perbankan bagi koperasi, usaha kecil dan menengah serta sektor pertanian.

Disampinng itu Manajemen dana pada suatu bank syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor :

  1. Sebagai perusahaan/ bisnis yang paling banyak diatur oleh pemerintah, bank dalam pengelolaan dananya harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di bawah pengawasan bank sentral.
  2. Hubungan antara bank dengan nasabah pembiayaan atau deposito adalah berdasarkan kepercayaan sesuai dengan jaminan yang diberikan.
  3. Pemegang saham dari bank mengharapkan pendapatan dari investasinya lebih besar dari pendapatan yang dapat diberikan oleh alternatif investasi lain.

Dalam teori pengaturan perbankan terdapat dua jenis pengaturan yaitu pengaturan struktur (regulation of structure) dan pengaturan operasional (regulation of conduct). Pengaturan struktur lebih fokus pada lembaga mana saja yang boleh melakukan suatu aktivitas tertentu, sedangkan pengaturan operasional lebih focus pada aturan mengenai prilaku yang diperkenankan yang dapat dilakukan oleh suatu lembaga bank pada aktivitas usaha yang diizinkan.

Menurut Beikos (1997) dan Cyprus Disamping itu bank syariah menghadapi risiko keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan bank konvensional karena pertama, sebagian besar pembiayaan di bank syariah adalah Bagi hasil  dimana pendapatan bank dari bagi hasil ini memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Kedua, bank syariah menanggung risiko likuiditas yang lebih besar karena sejumlah asetnya adalah bentuk asset non likuid. Ketiga bank syariah lebih terekspos pada risiko perubahan fiscal dan moneter karena penerapan pembiayan bagi hasil kepada nasabahnya, keempat bank syariah mempunyai risiko lebih besar pada resiko nilai tukar karena  dilarang melakukan hedging[24].

Risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah risiko kredit (asset non bagi hasil, dan asset sistim bagi hasil (asset variable) ,risiko pasar (risiko harga ekuitas,risiko nilai tukar, risiko harga komoditas, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi dan lain-lain. Dimana risiko-risiko ini harus diminimalisir oleh manajemen guna mengingkatkan kinerja bank syariah . Salah satu yang dapat dilakukan adalah penerapan good corporate governance. Risiko di Perbankan Syariah adalah sebagai salah satu factor yang dapat mempush pelaksanaan corporate governance di bank syariah .

Peranan masing-masing bagian dalam institusi perbankan syariah hampir sama dengan bank konvensional, akan tetapi di dalam perbankan syariah juga dibutuhkan auditor syariah dan dewan pengawas syariah sebagai fungsi control pelaksanaan prudential syariah di dalam operasional perbankan syariah.

Peran kunci Dalam corporate Governance lembaga keuangan syariah[25]dipetakan oleh Umar chapra dan Habib ahmad sebagai berikut:

Beberapa  isu penting Sasaran dan tanggungjawab dalam corporate governance
Sisti ekonomi, keuangan dan hukum Sistim hukum yang efisien kekuatan kontrak aturan perundang-uandangan Mengembangkan dunia usaha dan lingkungan perundang-undangan yang mendukung corporate governance
Pemerintah Undang-undang yang mengatur operasional LKS Membuat undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan LKS
System akuntansi Komunikasi informasi melalui standar akuntansi yang jelas dan transparan Membuat standar akuntansi yang seragam, jelas dan transparan
Pengawas Stabilitas dan kesehatan sisten keuangan (menghilangkan risiko sistemik dan mengembangkan control internal , prosedur manajemen , risiko dan standar transparansi Membuat pedoman bagi LKS pada umunya dan tindakan yang berisisko pada khususnya
Asosiasi perbankan Membuat standar corporate governance Menyusun praktik-praktik yang sehat
Kelembagan

Pemegang saham

Hak-hak pemagang saham pembagian profit

Memilih dewan direksi
Dewan direksi Harmonisasi tim manajemen mengawasi manajemen melindungi hak-hak pemegang saham dan deposan Menyusun strategi kebijakkan dan strategi akuntabilitas manajemen
Senior manajemen Mengoperasionalkan lembaga secara efisien keseimbangan risk dan return Memastikan bahwa kebijakkan yang dibuat oleh dewan direksi adalah sehat dan bertanggungjawab
Audit Internal Kuantitas dan kualitas

Transparansi informasi

Mengimplementasikan kebijakkan yang dibuat oleh dewan direksi adalah sehat dan bertanggungjawab
Karyawan Skills dan etika kerja

Insentif struktur yang adil

Mencapai tujan yang telah ditetapkan oleh manajemen dan meminimalisir resiko
Dewan pengawas syariah Menyususn aturan dan prinsip-prinsip syariah Mengawasi kepatuhan pada putusan syariah
Deposan Layanan prima

Return yang kompetitif

Bertindak dengan penuh tanggung jawab dan memonitor kinerja
Audiror eksternal Kuantitas dan kualitas informasi dan komunikasi yang transparan Mengevaluasi akurasi informasi
Auditor syariah Kepatuhan pada prinsip syariah Memastikan kepatuhan pada putusan dewan pengawas syariah

Peranan masing-masing stakeholders dalam perbankan syariah memiliki Penelitian yang dilakukan oleh IRTI dan IDB di 13 negara yaitu Algeria, Azerbaijan. Bahrain, Bangladesh, Indonesia, Jordan, Kuawait, Kyrgyz Republik, Malaysia, Saudi Arabia, Sudan Turkey dan UEA, menjelaskan pelaksanaan corporate Governance di berbagai lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut ;

  1. Regulasi . Regulasi merupakan peraturan umum dan beberapa regulasi pada lembaga perekonomian Negara. Peraturan itu sudah diterapkan di lembaga keuangan untuk menjaga stabilitas dan kesehatan ekonomi. Peraturan tersebut dibuat untuk meningkatkan pengendalian internal dan transparansi dan prosedur gcg. Terlihat bahwa sebagain besar telah berfungsi dengan baik. Regulasi tidak akan dapat berjalan dengan baik bila tidak diikuti dengan pengawasan dan control yang maksimal. Peran penting bagi pengawas adalah memastikan nilai keadilan dapat dinikmati oleh semua stakeholders bukan hanya pemegang saham.

Dari hasil penelitian  yang IRTI menunjukkan 9 negara ( 64, 3%) memiliki peraturan atau undang-undang yang mengatur bank syariah, 8 negara (57,1%) memiliki peraturan  dan regulasi yang terpisah dari lembaga keuangan syariah. [26]Dan hanya 5 negara yang memiliki departemen atau kantor yang khusus mengatur bank syariah

  1. Pemegang saham. Dan Deposan

Bila dalam perbankan konvensional, pemegang saham adalah murni dari pemegang capital semata dari perusahaan, maka di perbankan syariah dengan konsep PLS, sudah semestinya deposan mudharabah didudukkan sebagai pemegang saham minoritaas yang harus dihormati hak-haknya. Profesor Volker Nienhous dalam tulisannya “Corporate Governance in Islamic Banks,[27] posisi deposan mudharabah bisa dianggap sebagai pemegang saham yang tidak memiliki hak suara. Akan tetapi apakah perlu mendudukkan deposan dalam ruang representative di dalam komisaris ?. Isu ini muncul karena posisi deposan mudharabah dalam bank syariah juga menanggung risiko dari operasional perbankan yang dijalankan. Untuk melindungi kepentingan para deposan inilah ide mendudukkan reprsentatif deposan dijajaran komisaris muncul. Akan tetapi kepentingan deposan Mudharabah ini dapat dicover dengan mendudukkannya sebagai auditor eksternal yang melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kinerja perbankan syariah.

Merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga dan menyelamatkan kepentingan para pemegang saham di bank. Sesuai hasil survey yang dilakukan oleh IRTI kepemilikan saham tunggal adalah 60 % dari total saham, sedangkan lima atau sepuluh besar pemegang saham memiliki 92 % dari total jumlah saham [28]. Untuk keadilan komposisi kepemilikan saham di perusahaan mesti dipertimbangkan. Bila terdapat saham mayoritas dominant, maka dicurigai mereka akan mempergunakan sumebr daya yang ada hanya untuk kepentingan pribadi.

Perhatian terhadap kepentingan deposan di dalam bank syariah harus dilakukan dengan baik. Bilamana deposan merasa investasinya terancam akibat ketidakberesan manajemen, atau penurunan return, maka dampaknya akan terjadi pemindahan dana ke bank lain. Survey membuktikan bahwa 85 % deposan bank syariah akan memindahkan dananya bila bank tidak memberikan return yang kompetitif. Hal ini juga terjadi di Indonesia.

  1. Direksi dan manajemen

Tugas direksi diperbankan syariah hampir sama dengan bank konvensional. Akan tetapi beberapa skema khusus produk bank syariah ,dan bentuk risiko yang cukup banyak di perbankan syariah dibanding bank konvensional, maka direksi dan manajemen harus memiliki pengetahuan tentang operasinal bank syariah dengan baik dan mengimplementasikan prudensial syariah dalam operasional perbankan syariah. Disamping itu Pihak Direksi dan manajemen syariah harus memahami ajaran Islam dan berusaha mengaplikasikannya sekaffah mungkin. Dr Shamshad Akhtar dalam tulisannya menyatakan bahwa:[29]

commitment of dedicated, qualified directors who understand and can assess Shariah Compliance would facilitate effective oversight and protect the industry from overall reputation risks. Qualifications/experience of Shariah advisors is the key to judge and support the development of Shariah compliant financial services. In absence of this, there is a risk that for short term profits/gains the shareholders/BOD may become willing to compromise on the Shariah principles. The presence of Shariah literate directors would discourage precedence of profit motive over Shariah Compliance. From the regulatory point of view, the licensing stage is of particular importance whereby the licensing authority should demand a clear demonstration of sponsors’ commitment to Islamic banking.

  1. Auditor Internal, Auditor Eksternal dan dewan Pengawas syariah

Tugas Auditor Internal adalah melakukan pengawasan terhadap opersional perbankan syariah yang dilakukan oleh manajemen. Pengawasan ini meliputi pengukuran standarisasi kesehatan bank berdasarkan ketentuan yang berlaku dan evaluasi kinerja manajemen dalam memperhatikan risiko misalnya pembiayaan yang diberikan tidak boleh melebihi BMPK ( Batas Maksimal Pemberian Kredit), Pencadangan Aktiva Produktif dan pengelolaan risiko risiko bank syariah lainnya termasuk pelaksanaan mekanisme operasional bank dengan prinsip syariah.

Auditor Eksternal di perbankan syariah sebagaimana diperbankan konvensional, memeberikan penilaian terhadap laporan keuangan bank syariah dengan standarisasi Akuntansi Syariah yang telah ditetapkan.

Hasil Survey menerangkan bahwa  bila kinerja bank syariah tidak sesuai prinsip syariah nasabah Di Sudah sebesar 94,6 % akan pindah ke Bank Syariah Lain, Di Bahrain sebesar 81,7 % nasabah juga akan pindah ke bank lain begitu pula di Bangladesh sebesar 46,6 % akan melakukan hal yang sama. Begitu pula bila kinerja bank syariah menurun daripada tahun sebelumnya, nasabah di tiga Negara tersebut akan menarik dananya dan memidahkannya ke bank lain.

Berikut table hasil pelaksanaan corporate governance di Perbankan Syariah di Beberapa Negara muslim yang di teliti. [30]

Rata-rata Score

Presentase

Rangking
Perlakuan yang adil dan wajar

terhadap para pemegang saham

87,7 Baik
Hak pemegang saham lain 72,4 Cukup
Tanggung Jawab dewan Pengurus 87,9 Baik
Dislousur dan transparansi 87,9 Baik
Manajemen operasional bank 76,2 cukup
Rata-rata factor internal 82,0 Baik
Rezim regulasi 81,3 Baik
Prosedur hukum 76,9 Cukup
Lingkungan moral 82,5 Baik
Rata-rata factor eksternal 78,5 Cukup

Dewan Pengawas syariah memiliki tugas melakukan pengawasan untuk memastikan operasional bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah termasuk peluncuran produk baru,  melaporkan dan mengkomunikasikan persoalan yang terkait dengan persoalan nilai-nilai Islam dan mengawasi perubahannya.

URGENSI DAN POSISI  DEWAN PENGAWAS   SYARIAH

Hal paling signifikan yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dan kembaga keuangan konvensional adalah adanya kepastian pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Untuk memastikan hal itu dibentuk dewan pengawas syariah. Keberadaan Dewan Pengawas syariah (DPS) dalam struktur organisasi adalah wajib bagi lembaga yang ingin beroperasional berberbasis sistim syariah.

Dasar hukum dibentuknya DPS adalah implementasi dari perintah Allah yang termaktub dalam surat At-Taubah 105

” Dan Katakanlah : ”Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang mu’min akan melihat pekerjaan itu dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang mengetahui akan Yang Ghaib dan yang Nyata lalu dibetikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan . ”

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa manusia dapat melakukan apa saja termasuk kegiatan ekonomi, akan tetapi semuanya itu akan selalu dalam pengawasan Allah secara langsung dan bersifat melekat, pengawasan Rasulullah yang diejawantahkan dalam bentuk pengawasan oleh penguasa dan pengawasan umum yang dilakukan oleh umat Islam. Pengawasan masyarakat dapat diwujudkan secara langsung atau melalui aturan-aturan yang mengatur dan membatasi. [31]

Pengawasan implementasi syariah bersifat tegas dan teliti meliputi berbagai alur operasional lembaga keuangan baik dari sisi pengumpulan dana, penyaluran dana, investasi maupun kegiatan jasa lainnya. Hal tersebut dilakukan agar terjaminnya pelaksanaan prudential syariah di dalam lembaga keuangan maupun non keuangan yang berbasis syariah. Pengawasan seperti ini dituntunkan oleh dalam surat Qaf ayat 17-18:[32]

”ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk disebelah kanan dan yang lain duduk disebelah kiri. Tiada suatu pengucapan yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawa yang selalu hadir.”

Dalam konteks lembaga keuangan syariah di Indonesia , pembahasan pengawasan dilakukan oleh dua lembaga primer yaitu Dewan syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah ( DPS). Meskipun tidak memiliki hubungan struktural akan tetapi terdapat hubungan koordinatif antara DSN dengan DPS.

Pada awalnya kedua lembaga ini masih diatur dalam peraturan pemerintah dan Peraturan Bank Indonesia. Yakni PP nomor 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan peraturan Bank Indonesia nomor : 6/24/PBI/2004 tentang Bank umum Yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam kedua peraturan ini DPS adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Dewan Syariah Nasional berfungsi memberikan kejelasan atas kinerja lembaga keuangan syariah agar  benar-bnar berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Lahirnya DSN juga sebagai wujud antisipasi ats kekhawatiran  muncilnya perbedaan fatwa dikalangan Dewan Pengawas Syariah. Karena fatwa bersifat ijtihady dan termasuk dalam masalah fiqhiyyah, maka kemudian dibentuklah DSN yang dibentuk untuk menelorkan fatwa-fatwa ekonomi yang diperlukan bagi lembaga keuangan syariah.[33]

DSN dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1998 yang kemudian dikuatkan dengan SK Dewan Pimpinan MUI nomor kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999. Pendirian DSN ini bukanlah perkara yang terburu-buru, melainkan telah melalui pertemuan pendahuluan yang dilakukan oleh MUI yaiyu Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syariah pada tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta yang merekomendasikan adar dibentuknya DSN untuk mengawasi dan mengarahkan lembagalembaga keuangan syariah dan rapat tim pembentukan DSN pada 14 Oktober 1997.

Pengurus DSN I yang dilantik oleh Menteri Agama pada fenbruari 1999 di Jakarta. Pada bagian konsideran Sk DP-MUI tentang pembentukan DSN dinyatakan bahwa yang melatarbelakangi pembentukan DSn adalah dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariah Islam. [34]

Hal lain yang mendorong pendirian DSN adalah langkah efisiensi dan koordinasi para ulama menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/ keuangan. Berbagai masalah atau kasus yang dihadapi oleh lembaga keuangan memerlukan fatwa agar didapatkan kejelasan hukum secara syariah sehingga dapat melakukanya dalam operasional lembaga keuangan.

DSN dan DPS meski sebagai lembaga pemberi fatwa dan pengawas dalam bisang syariah, memiliki kedudukan kuat setelah diterbitkannya Undang-undang no 10 tahun 1998 yang merubah atas Undang-undang n0 7 tahun 1992 tantang perbankan yang mengakomodasi DPS sebagai lembaga pengawas syariah terhadap bank yang menerapkan syariah.

Hubungan antara DPS dan DSN sangat erat. Merujuk pada surat Keputusan DSN nomor 3 tahun 2000, bahwa DPS adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan dan penempatannya atas persetujuan DSN. Maka dari itu DPS adalah lembaga pengewas independen yang diusulkan oleh lembaga keungan syariah kepada DSN untuk disetujui sebagai DPS yang akan mengawasi jalannya prinsip-prinsip syariah didalam lembangan keuangan syariah tersebut.

Peran strategis Dewan Pengawas Syariah sebagaimana diungkapkan oleh Adiwarman karim [35]meliputi :

  1. Pada pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud prinsip bagi hasil adalah muamalah atas dasar prinsip syariah
  2. Pada pasal 5 menjelaskan bahwa bank dengan prinsip ini mewajibkan adanya dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi pelaksanaan aspek syariah
  3. DPS berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia Pusat
  4. DPS berkedudukan sebagai pengawas independen dan terpisah dari kepengurusan LKS
  5. Negara memenerikan pengakuan formal atas otoritas syariah DPS sebagai pemberi fatwa untuk menentukan boleh tidaknya suatu produk/jasa atau kegiatan dilakukan ditinjau dari sisi syariah
  6. Negara membatasi keanggotaaan otoritas syariah ini hanya pada mereka yang memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai syariah.

Dalam melaksanakan tugasnya DSN memiliki metode tersendiri dalammenjamin kesyariaahan bank. Metode tersebut adalah :

  1. Jika terdapat suatu teks baik dalam al-Qur’an maupun As-Sunah yang relevan dengan problem yang dihadapi , maka DSN tidak akan mencari hukum diluat teks tersebut. Juga jika terdapat kesepakatan fuqoha tentang suatu hal yang sesuai dengan problem dihadapi, maka DSN akan mengikuti kesepakatan tersebut.
  2. Menguji masalah yang sedang berkembang dimasyarakat ,maka DSN akan melihat Al-Qur’an, hadits, ijma dan ijtihad ulama terlebih dahulu  yang sesuai dengan persoalan tersebut, atau kmd menyelesaikannya dengan hukum yang ada difikih.[36]

Tugas Dewan pengaawas syariah yang utama adalah memeberikan fatwa ekonomi syariah . Adapun secara detail tugas DSN adalah:

  1. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya .
  2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan
  3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah
  4. Mengawasi Penerapan fatwa yang telah dikeluarkan

Adapun wewenang yang diberikan oleh MUI kepada Dewan Syariah Nasional adalah :

  1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah (DPS) dimasing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait
  2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia
  3. Memberikan rekomendasi atau mencabut nama-nama yang akan duduk di Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan syariah
  4. Memberikan saran-saran pengembangan lembaga keuangan syariah kepada Direksi mengenai operasional lembaga keuangan syariah yang bersangkutan
  5. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah termasuk otoritas moneter .
  6. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional
  7. Mengususlkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.[37]

Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional . Dalam menjalankan tugas dan fungsinya  DSN memiliki tata kerja sendiri yakni :

  1. Mensahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN dalam rapat Pleno
  2. Menetapkan, mengubah, atau mencabut fatwa dan pedoman kegiatan lembaga keuangan syariah dalam rapat pleno
  3. Mensahkan atau mengklarifikasi hasil kajian terhadap usulan atau pertanyaan mengenai suatu produk atau jasa lembaga keuangan syariah  dalam rapat pleno
  4. Melakukan rapat paling tidak satu kali dalam tiga  bulan
  5. Setiap tahunnya membuat surat pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikelurkan oleh DSN.[38]

Adapun mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah adalah :

  1. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syriah yang berada dibawah pengawasannya
  2. Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan  lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Sewan syariah Nasional
  3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran
  4. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan syariah nasional

Sedangkan fungsi dan Tugas Dewan Pengawas Syariah sebagai mana diatur dalam Pedoman rumah tangga DSN sebagai berikut:

  1. DPS memberikat nasihat, saran kepeda direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah
  2. Melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun pasif terutama pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengawasan dan pengarahan atas produk jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah
  3. Sebagai mediator antara Lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

Bila dilihat dari mekanisme kerja Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah, terlihat pengawasan yang dilakukan selama ini dirasa kurang memadai. Pengawasan bank syariah akan efektif jika memenuhi prinsip-prinsip pengawasan yaitu :

  1. Objektif . Pengawasan bank Syariah harus dilakukan secara objektif berdasarkan bukti-bukti otentik dan rasional, mengungkapkan fakta yang relevan dengan pelaksanaan pekerjaan, terhindar dari prasangka subjektif atau memihak tanpa bukti dan data yang valid.
  2. Independen. Pengawsan Lembaga keuangan syariah harus bersifat independen artinya dalam proses dan praktik tidak boleh terjadi pemihakan atau pengaruh lain yang disebabkan adanya faktor x,
  3. Sistem. Kegiatan pengawasan Lembaga Keuangan syariah harus menerpakan sistem manajemen yaitu adanya perencanan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.
  4. Korektif, Pengawasan lembaga keuangan syariah harus memberikan manfaat kepada lembaga keuangan syariah yang diawasi, menjamin adanya tindakan korektif dalam menjalankan tugas dan fungsi manajemen disamping kelancaran aspek pendukung lainnya.[40]

Pengawasan yang dilakukan oleh DSN atau DPS seyogyanya dilakukan secara sistemik mengikuti alur manajemen pengawasan sehingga akan dihasilkan hasil pengawasan yang maksimal. Secara operasional manajemen pengawasn mendasarkan proses kerja setidaknya pada empat tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

PENYELESAIAN HUKUM DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Badan Arbitrase

Badan penyelesaian konflik antara bank dengan nasabah pembiayaan pada bank syariah di Indonesia akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional atau Pengadilan Agama dan Pengadilan negeri (bila disyaratkan sebelumnya). Lembaga ini adalah lembaga penyelesaian yang menggunakan paradigama berfikir syariah sekaligus bisnis untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dari permasalahan yang timbul. Kehadiran Lembaga ini dimaksudkan untuk memberikan punishment bagi mereka yang melakukan kecurangan yang berkaitan dengan bisnis.[42] Mahmoud El Gamal dalam bukunya menyatakan sebaiknya badan arbitrase Syariah juga memiliki kemampuan sebagaimana lembaga Arbitrase Barat seperti Amerika, yang juga memiliki kemampuan untuk menuntaskan kasus Enroon. Bila presentasi pembiayaan mudaharabah dan musyarakah maksimal dalam prosentase pembiayaan bank syariah, maka lembaga ini menjadi sekaligus daya control bagi konflik akibat moral hazard[43], adverse selection akibat asymmetric information baik nasabah maupun bank syariah.


[1] Corporate governance juga dipandang sebagai bentuk pelaksanaan etika dan motal sebagai mana yang diungkapkan oleh aristoteles. Etika sering dikaitkan dengan moral. Dalam bahasa latin Yunani Etika berasal dari kata A thikos yang diterjemahkan dengan” mores” yang berati kebiasaan. Aristoteles menyebutkan etika ini dalam bukunya “Ethique A nicomaque” sebagai “mores” yang juga berarti kebiasaan. Kata moral ini mengacu pada baik dan buruknya manusia terkait dengan tindakan, sikap dan ucapannya.

Etika  bisnis adalah aplikasi pemahaman kita tentang apa yang baik dan benar untuk beragam institusi,  teknologi, transaksi , aktivitas dan usaha yang di sebut dengan bisnis. Etika bisnis berarrti bertumpu pada kesetiaan sikap etis dan komitmen moral untuk tidak berbuat curang, merugikan orang lain, Negara dan masyarakat, mengancam lingkungan serta kebudayaan  yang telah ada. Disarikan dari Tulisan Dr. A. Sonny Keraf , Etika Bishis dan tuntutan relevansinya,  Yogyakarta : Kanisius Pustaka Filsafat, 1998

[2] Dicuplik dariMervyn,K.Lewis dan Latifa Al gaoud, Islamic Banking,(tr), Jakarta :PT. Serambi, h. 230

[3] OECD,April 1999, h.2

[4] Dr John Pieris, Dr, Nizam Jim, Etika Bisnis dan Good Corporate Governance, Jakarta : Pelangi Cendikia 2007.h.141-142

[5] Herwidayatmo, Implementasi Good Corporate Governance untuk Perusahaan Publik di Indonesia, Jakarta, Usahawan no. 10 th xxix oktober 2000 h.1

[6] Lihat tulisan Umer M. Chapra  dan Habib Ahmed, Corporate Governance in Islamic Instituition, Occasional Paper No 6 Jaddah 2002.

[7] Cadbury Committee,Report of The Committee on The Financial Aspects of Corporate Governance , London: Gee and Co, 1992

[8] Masih banyak definisi lain tentang Corporate governance diantaranya  yang diungkapkan oelh Dyck yaitu corporate governance adalah sekumpulan mekanisme dengan mana investor dari luar berusaha melundungi kepentingannya dari pengambilalihan yang dilakukan oleh pihak dalam ( La porta, Lohalez-de Salines , Sheilefer and Vishny ( 1999) yangdiambil oleh Dyck , tahun 2000 h.7)

[9] Pendekatan Stakeholders banyak digunakan dalam pembahasan etika bisnis. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengamati dan menjelaskan secara analitis bagaiman berbagai unsure dipengaruhi dan mempengaruhi keputusan dan tindakan bisnis. Pendekatan ini juga memetakan hubungan-hubungan yang terjalin dalam bisnis.. Pada umumnya Stake holder dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok primer  terdiri dari pemilik modal , karyawan, manajemen, kreditor, pesaing dan rekanan dan kedua kelompok sekunder trdiri dari pemerintah, kelompok social, media massa, dan masyarkat pada umumnya. Dr. Sonny A keraf, Etika Bisnis  tuntutan dan relevansinya, Yogjakararta: Kanisius, 1998 h. 89-90.

[10] Ines Mascho-Stadler, David Prez-Castrillo, An introduction to The Economics Of Information Incentives and Contracts, Newyork: Oxford Press, 1997

[11] Herwidayatmo, Implementasi Good Corporate Governance untuk Perusahaan Publik di Indonesia, Jakarta, Usahawan no. 10 th xxix oktober 2000 h.8

[12] Dadang Mulyawan, Risk Management dan Penerapan GCD Di Perbankan Syariah , Makalah Seminar Good Coorporate Governance in Islamic banking, Jakarta h.6

[13] Smith C,W, dan J. Warner, Tentang Kontrak Keuangan ; analisis Perjanjian Obligasi: Jounal Of Fianancial Economic 7.1979.

[14] Pasar bebas adalah sebuah bentuk pasar persaingan sempurna dimana  penjual dan pembeli berjumlah banyak dan keduanya mengetahui informasi dengan baik, free exit dan free entry. Pada pasar sempurna, akan didapatkan harga pasar atau market price secara alami, sebagaimana yang disebut oleh Adam Smith sebagai invisible hand. Adam Smith berpendapat bahwa sistem pasar bebas adalah sistem ekonomi yang mewujudkan kegiatan ekonomi yang paling efisien dan kemakmuran m asyarakat yang paling optimum. Pandangannya ini termaktub dalam bukunya “ An iquiry into the Nature and Causes of Wealth Nations tahun 1776( Sadono,1996)”. Pasar bebas memberikan ruang kepada setiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti yang mereka inginkan dan dengan sendirinya akan mewujudkan efisiensi yang tinggi dalam kegiatan ekonomi Negara dan dalam jangka panjang akan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tangguh. Sadono Sukirno, Mikroekonomi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

[15] Scheileifer,A, and Visny R ( 1997) A Survey of “,Corporate Governance, Journal of finance, june h. 737-783

[16] Dyck , h. 25. 2000

[17] Dr john pieris , Dr Nizam Jim,    …..  h.193

[18] Dr john pieris , Dr Nizam Jim,    …..  h.191

[19] Mace, Myles ,Directors: Myth dan Relity , Boston: Harvard Business School press, 1986

[20] Fiduciary diapahami sebagai orang yang dipercaya untuk mewakili orang lain untuk suatu tujuan tertentu atau untuk melayani seseorang. Lihat Iwai, Katsuhito , What is Cooperation : the corporate Personality Controversy and comparative corporate governance in F caffaggi, A,Nicita andV pagano (eds)Legal ordering and economic Institutions , London:Routledge, 2001.seperti dikutipM Umer Chapra dan Habib Umar, Corporate Governance in Islamic Banking ,  IRTI  2002, h.30

[21] Sisitim penggajian dengan kombinasi gaji tetap dan gaji variable lazim diterapkan dalam industri. Semakin tinggiprestasi kinerja seseorangf maka semakin tinggi pula gaji yang diperoleh .Lihat Dadang Mulyawan, …..h.8

[22] BI, Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia, Jakarta: BI, 2008.h.6

[23] Siregar,  2002.hal 73.

[24] Dadang Mulyawan…h. 10

[25] Umer Chapra dan Habib Ahmad, Corporate governance in Islamic Finansial Institution , IIRTI. H.11 yang diterjemahkan oleh Dr. ikhwan Abidin Basri.

[26] M Umer Chapra dan Habib Umar, Corporate Governancen For Islamic Financial Institution ,Jeddah  :IRTI –IDB 2002.h.

[27] Volker Nienhaus, Corporate Governance In Islamic Banking, Jakarta: BI, International Conference on Islamic banking, 2003.h. 205

[28] M Umer Chapra dan Habib Umar, Corporate Governancen For Islamic Financial Institution ,Jeddah  :IRTI –IDB 2002.h.

[29]Shamshad Akhtar, Governor of the State Bank of Pakistan, at the Annual Corporate Governance Conference, Dubai, 27 November 2006. h.2

[30] Umar Chapra dan Ahmad, …h. 90

[31] Abdul Hamid Mahmud Al-Ba’ly, Mafahim Asasiyyah fi al-buruk al-Islamiyyah ( kairo: Al-Ma’had Al’alamy Lil Fikri Al-Islamy, 1996)h. 102-105.

[32] Ibid. 103

[33] Muhammad firdaus ( peny), Sistim dan Mekanisme Pengawasan Syariah ,Jakarta:

Renaisan, 2005., h. 13

[34] DSN, BI, Himpunana Fatwa DSN, Jakarta: DSN:BI, 2003 h. 281

[35] Adiwarman.A.Karim, Para Pejuang Ekonomi Syariah, Jakarta: Republika, 23 Mei 2005

[36] Abdullah Saad, Islamic Banking and Interest: a study of the Prohibition of Riba and its contemporary, Leiden, 1996 h. 109-110.

[37] DSN, BI,  himpunan Fatwa DSN …h. 282.

[38] Ibid. h. 283.

[39] Muhammad Syafi iAntonio, Bank Syariah Dari  Teori Ke Praktik, Jakarta: GIP, 2001.  h. 235

[40] Marhum Sayyid Ahmad Al Hasyimi, Mukhtar Al-ahadits wa al-hukmu al-Muhammadiyah, Kairo: daar Al Nasyr al-Misriyyah) h. 12

[41] Ibid. h. 13.

[42] Mahmoud A. El-Gamal, Islamic Finance, Law, Economics and Practice, New York: Cambridge University Press, 2006.h.177

[43] Tingginya moral hazard, meyebabkan bank syariah enggan melakukan pembiayaan bagi hasil. Karena disisi pendanaan, Nasabah deposan belum siap menerima kerugian dal investasinya. Maka untuk pembiayaan bagi hasil perbankan syariah lebih hati-hati . Beberapa hal yang dapat dilakuakan oleh bank syariah untuk memprediksi kinerja yaitu Y= Y Industri + Y individu) dengan mengamati rata-rata return dari industri yang akan dibiayai dan ekspetasi return individu yang ada, maka bank syariah dapat mempertimabangkan kelaikan usaha yang akan dibiayai. Dadang Mulyawan. ….h.12


PASAR BEBAS DAN KEBIJAKKAN PEMERINTAH (Tinjauan Ekonomi konvensional dan Ekonomi Islam)

Pasar bebas adalah sebuah bentuk pasar persaingan sempurna dimana  penjual dan pembeli berjumlah banyak dan keduanya mengetahui informasi dengan baik, free exit dan free entry. Pada pasar sempurna, akan didapatkan harga pasar atau market price secara alami, sebagaimana yang disebut oleh Adam Smith sebagai invisible hand. Adam Smith berpendapat bahwa sistem pasar bebas adalah sistem ekonomi yang mewujudkan kegiatan ekonomi yang paling efisien dan kemakmuran masyarakat yang paling optimum. Pandangannya ini termaktub dalam bukunya “ An iquiry into the Nature and Causes of Wealth Nations tahun 1776( Sadono,1996)”. Pasar bebas memberikan ruang kepada setiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti yang mereka inginkan dan dengan sendirinya akan mewujudkan efisiensi yang tinggi dalam kegiatan ekonomi Negara dan dalam jangka panjang akan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tangguh.

Pada pasar bebas, tidak diperlukan terlalu dalam campur tangan pemerintah. Bagi Adam Smith pemerintah diakui mempunyai peran penting dalam perekonomian Negara sebatas pada menyediakan dan mengembangkan infrastruktur dan menjalankan pemerintahan. Dengan tidak aktifnya pemerintah dalam perekonomian maka dengan sendirinya pasar akan menyesuaikan dan mencapai tingkat ekuilibrium.

Pasar bebas terdiri dari beberapa operasi yaitu penawaran,dan permintaan dan prilaku konsumen, prilaku produsen, teori distribusi, teari penentuan harga factor-faktor produksi dan lain-lain tersebut, masing-masing akan mencapai titik keseimbangan yang dinamakan keseimbangan sebagaian atau keseimbangan parsial. Apabila seluruh faktor analisis diatas dirangkum dan terjadi interaksi dalam kegiatan ekonomi maka akan dicapai general ekuilibrium analisys. Analisa ini akan menerangkan bagaimana perubahan dalam suatu pasar barang akan mewujudkan perubahan dipasar faktor atau perubahan pasar barang ke pasar lainnya.

Analisis keseimbangan umum akan memberikan gambaran lengkap tentang corak interaksi diantara sektor perusahaan dan rumah tangga dan dengan itu akan dapat menjawab tiga pertanyaan masalah ekonomi yaitu:

1. apakah jenis-jenis barang yang diproduksi dan berapa banyak kuantitasnya?

2. bagaimanakah berbagai jenis barang tersebut diproduksi?

3. Untuk siapakah barang tersebut diproduksi ?

Jawaban atas ketiga pertanyaan ini akan dapat dianalisa dengan menggunakan analisis keseimbangan sebagian antara pasar barang dan pasar factor.

Pada perekonomian preferensi konsumen terhadap suatu barang adalah menetukan corak kegiatan ekonomi. Preferensi ini memberikan petujuk kepada perusahaan untuk memproduksi barang yang diinginkan oleh konsumen.

Oleh karena keinginan konsumen tidak terbatas sedangkan factor-faktor produksi terbatas maka akan memberikan dorongan kepada perusahaan untuk bertindak efisien terhadap factor-faktor produksi yang dimilikinya.

Penggunaan factor produksi akan membawa pendapatan kepada pemilik-pemiliknya. Dan pendapatan ini akan dibelikan barang atau jasa yang mereka perlukan.

KEBAIKAN EKONOMI PASAR BEBAS

Para ahli ekonomi konvensional mempercayai bahwa pasar bebas memiliki kebaikan-kebaikan antara lain :

1.  Faktor produksi akan digunakan secara efisien. Efisiensi faktor produksi terdiri dari efisiensi alokatif dan produktif.

Efisiensi alokatif mencapai efisien bila tingkat   harga= ongkos marginal.

Efisiensi produktif akan dicapai bila ongkos produksi sebuah barang suatu perusahaan mencapai ongkos produksi minimum atau titik paling rendah dari Ac. Ongkos paling minimum ini akan dihasilkan bila pasar dalam keadaan sempurna.

2.  kegiatan –kegiatan ekonomi dalam pasar diatur dan diselaraskan dengan efisien. Dengan berbagai barang yang ada dipasar dan berbagai pasar, maka perubahan yang terjadi akan mendorong kegiatan-kegiatan ekonomi menjadi efisien. Banyak ahli yakin bahwa pasar bebas akan membuat penyesuaian dengan sendirinya tanpa pengaturan dari manapun.

3.  Pertumbuhan ekonomi yang mapan akan dapat diwujudkan. Dengan kebebasan individu menjalankan kegiatan ekonominya, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih efisien.Hal ini terdorong oleh semakin giatnya individu dalam melakukan produktifitanya, melakukan inovasi, dan langkah-langkah untuk memenangkan persaingan.

4.  Pelaku kegiatan ekonomi diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang disukainya.

KEGAGALAN EKONOMI PASAR BEBAS.

Pasar bebas disamping memiliki kelebihan namun disisi lain terdapat kegagalan yang bersumber dari beberapa faktor :

a.  factor eksternal yang merugikan. Factor eksternaliti yang merugikan adalah bilamana ongkos social lebih tinggi daripada ongkos pribadi (ongkos yang dibelanjakan produsen atau factor-faktor produksi guna menghasilkan barang).sistim pasar bebas tidak dapat mencegah timbulnya ongkos social seperti pencemaran, polusi dan lain-lain

b.  Kekurangan barang Publik dan Barang merit. Yang dimaksud dengan barang public adalah barang yang penggunaannnya secara berssama-sama seperti pembangunan jalan, televisi dan lain-lain. Sedangkan barang merit adalah barang yang sangat diperlukan oleh masyarakat dan sangat penting bagi kemakmuran masyarakat. Contoh pendidikan

c.  Adanya kegiatan monopoli dalam pasar.

d.  Kegagalan membuat penyesuaian dengan efisien.

e.  Distribusi pendapatan yang tidak merata. Salah satu kelemahan dalam sistim pasar bebas adalah kecenderungan menciptakan distribusi pendapatan yang tidak merata apabila perekonomian semakin berkembang.Perekonomian pasar cenderung memberikan return lebih besar kepada pihak-pihak yang bekerja lebih efisien, giat,pandai,memiliki ketrampilan,dan pemikiran yang kreatif.

CAMPUR TANGAN PEMERINTAH DALAM PASAR

Beberapa kegagalan dari pasar bebas yang seperti dijelaskan diatas,menuntut para ahli ekonomi berfikir tentang campur tangan pemerintah dalam pasar untuk pengaturan kegiatan ekonomi. Campur tangan pemerintah dimaksudkan dengan tujuan :

  1. Mengawasi agar akibat ekstern kegiatan ekonomi yang merugikan dapat dihindari
  2. Menyediakan barang public yang cukup hingga masyarakat dapat membelinya dengan mudah dan murah
  3. Mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan yang besar yang dapat mempengaruhi pasar
  4. Menjamin agar kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak menimbulkan ketidaksetaraan dalam masyarakat
  5. Memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan secara efisien

Campur tangan pemerintah dalam ekonomi dapat dilakukan dalam tiga bentuk yaitu:

a.  Membuat undang-undang. Undang-undang diperlukan untuk mempertinggi efisiensi mekanisme pasar, menciptakan dasaran social ekonomi dan menciptakan pertandingan bebas sehingga tidak ada kekuatan monopoli.

b.  Secara langsung melakukan kegiatan ekonomi (mendirikan perusahaan) dengan produksi barang publik

c.  Melakkukan kebijakkan fiskal dan moneter. Kebijakkan fiscal diperlukan masyarakat bahwa pemerintah dapat menetapkan anggran belanja dan penerimaan Negara secara seimbang. Kebijakkan moneter diperlukan untuk mengendalikan tingkat harga-harga agar tetap stabil. Akan tetapi pada akhirnya kebijakkan moneter adalah peranan uang dalam kegiatan ekonomi. Kebijakkan fiskal dan moneter dapat digunakan oleh pemerintah dengan tujuan :

1. Mempertinggi efisiensi penggunaan faktor produksi.

2. Meratakan Disribusi Pendapatan

3. Mengatasi masalah-masalah makroekonomi yang selalu timbul yaitu, pengangguran,inflasi dan lain-lain.

PANDANGAN EKONOMI ISLAM

Pandangan Adam Smith tentang pasar bebas dimana h arga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan dalam pasar, diamini oleh pemikir Islam seperti Ibnu Taimiyah dalam bukunya “ al-Hisbah”. Ia berpendapat meningkatnya harga bisa dikarenakan supply yang menurun akibat pemakaian factor produksi yang tidak efisien, penurunan jumlah impor barang yang diminta( mayukhlaq aw yujlab min dzalik al-mal al matlub), atau tekanan pasar. Untuk itu jika permintaan meningkat penawaran sedikit, maka harga akan naik.Besar kecilnya harga tergantung pada perubahan permintaan dan penawaran. Hal ini menunjukkan sifat pasar yang impersonal. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, maka kenaikan harga merupakan kehendak Allah. Sama halnya dengan konvensional, Ibnu Taimiyah menyebutkan  ada dua factor yang menyebabkan perubahan penawaran dan permintaan yaitu tekanan pasar yang otomatis atau perbuatan yang melanggar aturan yaitu penimbunan.Selain itu ada bebrapa factor yaitu intensitas dan besarnya permintaan, kelangkaan atau melimpahnya barang, kondisi kepercayaan atau diskonto dari pembayaran tunai.

Pada intinya Ibnu  Taimiyah mendukung kebebasan keluar masuk pasar dan menentang peraturan yang berlebihan ketika kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk mendapatkan harga yang kompetitif.Namun campur tangan pemerintah diperlukan jika terdapat kekuatan monopoli.

Pernyataan Ibnu Taimiyah seperti di atas sama halnya dengan konsep ekonomi konvensional saat ini tentang perubahan fungsi supply dan demand. Ketika permintaan naik dan penawaran tetap, maka harga akan mengalami kenaikan. Hal inijuga dijelaskan Ibnu taimiyah dalam bukunya :

“apabila orang-orang menjual barang dagangannya dengan cara yang diterima secara umum tanpa disertai dengan kezaliman dan harga-harga mengalami kenaikan sebagai konsekwensi penurunan jumlah barang (qiillah al-Syai) atau peningkatan jumlah penduduk( kasrah al-khalaq) hal ini disebabkan oleh Allah SWT.”


Maslahah Mursalah sebagai Istimbath Hukum Islam dalam Kedokteran

Perkembangan dunia medis kedokteran ataupun penelitian tentang kedokteran semakin kompleks. Tak dapat dipungkiri kebutuhan umat muslim atas hukum dalam kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan baik obat, alat, maupun transplantasi serta teknologi kedokteran mutahir dirasakan mendesak. Seiring dengan perkembangan kebudayaan, pola hidup manusia, dirasakan semakin banyak penyakit ataupun kebutuhan manusia dengan teknologi kedokteran. Beberapa teknologi kedokteran maupun genetika adalah bayi tabung, stemsell, test dna, transplantasi organ, maupun kloning. Problema kepastian hukum menghinggapi kaum muslim dalam menyikapi masalah diatas, dan salah satu metode istimbath hukum yang pas bagi penulis untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada adalah dengan menggunakan metode maslahah mursalah dalam menetapkan hukum wilayah/ persoalan yang tidak dijelaskan secara gamblang dari Qur’an dan hadits.

Relevansi penggunaan maslahah mursalah adalah ketika tidak ada ketetapan hukum yang pasti  atas suatu hal. Pentingnya dengan penelitian terhadap sumber hukum yang akan dijadikan dalilnya. Artinya, bahwa dalam menerapkan nash (al-Qur‟an dan Hadis) dalam suatu kasus yang baru, kandungan nash harus diteliti dengan cermat, termasuk meneliti tujuan disyariatkannya hukum tersebut. Setelah itu perlu dilakukan “studi kelayakan” (tanqih al-manath), apakah ayat atau hadis tertentu layak untuk diterapkan pada kasus tersebut. Boleh jadi ada kasus hukum baru yang mirip dengan kasus hukum yang terdapat dalam al-Qur‟an dan hadis. Padahal setelah dilakukan penelitian, ternyata kasus itu tidak sama. Konsekwensinya, kasus hukum tersebut tidak dapat disamakan dengan kasus yang ada pada kedua sumber hukum utama. Disinilah letak pentingnya pengetahuan tentang tujuan disyariatkannya hukum dalam Islam (maqasid al-Syariah). Menurut ahmad al-Raisuni maqasid al-Syariah adalah : “Tujuan-tujuan diterapkan syariat dalam penerapannya adalah untuk kemaslahatan hamba”1 Pendapat lain yang sejalan dengan yang dikemukan di atas, seperti yang dikemukan oleh Ibn „Abd al-Salam, bahwa setiap hukum itu mempunyai tujuan tertentu yaitu untuk kemaslahatan manusia.2 Dengan demikian inti permasalah dalam maqasid al-syariah atau tujuan disyariatkan hukum dalam Islam adalah “al-maslahah”.

Al-Mashlahah

Kata al-maslahah adalah bentuk mufrad (tunggal) dari jamak al-masalih timbangan katanya al-maf‟alah yang menunjukkan pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya.

Sedangkan lawan kata dari al-maslahah adalah kata al-mafsadah, yaitu sesuatu yang banyak keburukkannya.3 Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa, pada dasarnya secara bahasa pengertian kata dari al-maslahah menunjukkan pengertian meraih manfaat dengan menghindarkan kemudaratan.4 Sementara Husain Hamid melihat pengertian al-maslahah untuk menunjukkan dua pengertian,yaitu secara hakikat, yang menunjukkan pengertian manfaat dan guna itu sendiri, dan secara majaz menunjukkan pada sesuatu yang melahirkan dua manfaat atau gunanya, sedang yang kedua menunjukkan pada medianya.5 Dapat disimpulkan bahwa pengertian al-maslahah secara etimologi adalah menunjukkan pada dua pengertian yaitu pertama, menunjukkan manfaat dan guna itu sendiri, kedua, menunjukkan pengertian sesuatu sebab dan manfaat. Pengertian al-maslahah secara terminologis dikemukan oleh para ulama ushul dengan redaksi berbeda yang bermuara pada pengertian yang sama, di antaranya : Imam al-Syatibi mengemukakan defenisi al-maslahah : “Sesuatu yang dipahami untuk memeliharanya sebagai suatu hak hamba, dalam bentuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafhadatan yag untuk mengetahuinya tidak didasarkan ada akal semata, jika allah SWT tidak memberikan penegasan terhadapnya, bahkan menolaknya, maka kaum muslimin sepakat menolaknyasebagai kemaslahatan”6 Dari definisi yang dikemukan oleh al-Syatibi ini dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan al-maslahah dalam pengertian syari (Allah SWT) mengambil manfaat dan menolak kemafsadatan yang tidak hanya berdasarkan kepada akal sehat semata, tapi dalam rangka memelihara hak hamba. Di dalam kitab al-Mustashfa, Imam al-Ghazali mengemukakan penjelasan tentang al-maslahah yaitu: “Pada dasarnya al-maslahah adalah suatu gambaran untuk mengabil manfaat atau menghindarkan kemudaratan, tapi bukan itu yang kami maksudkan, sebab meraih manfaat dan menghindarkan kemudaratan terseut bukanlah tujuan kemasalahatan manusia dalam mencapai maksudnya. Yang kami maksud dengan maslahah adalah memelihara tujuan syara.

Ungkapan al-Ghazali ini memberikan isyarat bahwa ada dua bentuk kemaslahatan, yaitu kemasalahatan menurut manusia dan kemaslahatan menurut syari‟at. Kemasalahatan menurut manusia ukurannya adalah akal dan perasaan, sedangkan kemaslahatan menurut syari‟at ukurannya adalah wahyu. Memelihara tujuan syari‟at yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan memelihara harta. Dengan kata lain, upaya menambil manfaat atau menolak kemudaratan yang semata-mata demi kepentingan duniawi manusia tanpa mempertimbangkan kesesuaian dengan tujuan syara‟, apalagi bertentangan dengannya, tidak dapat disebut segbagai al-maslahah, tetapi sebaliknya itu merupakan mafsadah. Dalam hal ini al-ghazali mengemukakan: “Semua yang mengadung tujuan syara yang lima ini merupakan al-maslahah dan semua yang mengabaikan tujuan ini merupakan mafsadah, sedangkan yang menolak mafsadah itu justru merupakan maslahah”.8 Said Ramadhan al-Buthi dalam kitab Dawabit al-Maslahah, mendefinisikan al-maslahah adalah : ”Al-maslahah sebagaimana diiastilahkan oleh parqa ulama hukum islam dapat didefinisikan menjadai : manfaat yang dimaksudkan oleh allah SWT yang maha bijaksana untuk kepentingan hambanya, baik berupa pemeliharaan terhadap qagama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat didalam kategori pemeliharaan tersebut”9 Dari definisi yang dikemukan di atas terlihat kreteria dari al-mashlahah adalah:, pertama, tentang yang dimaksud dengan al-maslahah dengan pengertian syariat tidak boleh didasarkan atas akal semata, tetapi harus berada dalam ruang lingkup tujuan syariat. Kedua, kesepakatan ulama bahwa al-maslahah mengandung unsure, mengambil manfaat dan menolak kemudaratan.

Tingkatan Mashlahah dan Pembagiannya

Berangkat dari definisi-definisi yang dikemukan oleh para ulama di atas, bahwa untuk mewujudkan kemasalahatan yang sesuai dengan tujuan syariat, ada lima pokopk yang harus dipelihara, kelima pokok tersebut di istilahkan oleh al-Ghazali dengan al-ushul al-khamsah (lima dasar) yaitu memelihara agama, jiwa,akal, keturunan, dan harta.

Sementara Ibn Subki, menambah satu tujuan syariat lainya, yaitu memelihara kehormatan (hifz al-ird),sehingga disebut al kuliyyah al-sitt.11 Sehubungan dengan memelihara kehormatan diri, yakni harga diri dan gensi, syariat islam mengharamkan berbuat ghibah (mengunjing dan dilarang menuduh ornag berbuat zina dan sebagainya). Dalam hal ini syariat islam menetapkan had bagi orang yeng menuduh orang yang berbuat zina tersebut secara khusus. Secara ringkas dapat dinyatakan bahwa merinci tujuan disyariatkannya hukum Islam (maqasid al-Syariah), sebagian ulama ada yang merincinya menjadai lima unsure pokok, sebagian menyatakan enam dan sebagaian lagi tidak merincinya sama sekali. Lima unsur pokok tersebut secara berurutan adalah memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Dalam menetapkan hukum kelima unsure pokok di atas dibedakan menjaditiga peringkat, dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan terlihat dalam kepentingannya, manakala kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat itu satu sama lain bertentangan. Maka peringkat dharuriyyat menempati urutan pertama, disusul oleh peringkat hajiyyat, kemudian disusul peringkat tahsiniyyat. Namun dari sisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua dan peringkat kedua melengkapi peringkat pertama.Yang dimaksud dengan memelihara kelompok dharuriyyat adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat essensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam batas tidak sampai terancam eksistensinya kelima pokok itu. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok di atas.13 Berbeda dengan kelompok dharuruyyat kebutuhan dalam kelompok hajiyyat tidak termasuk kebutuhan yang essensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya,14 tidak terpeliharanya tidak akan mengancam eksistensi keliama pokok diatas tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi mukalaf. Kelompok ini erat hubunganya dengan rukhsah atau keringanan dalam fiqh. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok tahsiniyyah adalah kebutuhan yang menunjang martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya sesuai dengan kebutuhan.

Pada hakikatnya baik kelompok dharuriyyat, hajiyyat maupun tahsiniyat dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok seperti yang tersebut diatas. Hanya saja peringkat kepentinganya berbeda satu sama lain. Kebutuhan dalam kelompok pertama dapat dikatakan kebutuhan primer, yang kalau kelima kelompok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok itu.. kebutuhan dalam kelompok kedua dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder. Artinya kalau kelima hal dalam kelompok ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensinya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok ketiga erat kaitannya dengan upaya menjaga etiket sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit, apalagi mengancam eksistensi kelima pokok itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga lebih bersifat komplememter, pelengkap. Gambaran yang utuh tentang kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing, akan diuraikan sebagai berikutkepentinganya berbeda satu sama lain. Kebutuhan dalam kelompok pertama dapat dikatakan kebutuhan primer, yang kalau kelima kelompok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok itu.. kebutuhan dalam kelompok kedua dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder. Artinya kalau kelima hal dalam kelompok ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensinya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok ketiga erat kaitannya dengan upaya menjaga etiket sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit, apalagi mengancam eksistensi kelima pokok itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga lebih bersifat komplememter, pelengkap. Gambaran yang utuh tentang kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing, akan diuraikan sebagai berikut :

1. Memelihara agama (hifz al-din)

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, pertama memelihara agama dalam peringkata dharuriyyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti untuk menegakkan agama, allah SWT memerintahkan manusia beriman, sholat, puasa, zakat dan haji. Untuk menjaga agama Allah SWT memerintahkan memerangi orang-orang kafir yang melakukan fitnah yang dapat merusak kemaslahatan agama. Sesuai denga frirman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 193: Artinya: “Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi dan agama itu hanya untuk allah SWT. Jika mereka berhenti (memesuhimu) maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim”

Kalau semua yang diperintahkan Allah SWT itu diabaikan maka akan terancamlah eksistensi agama. Kedua memelihara agama dalam peringkat hajiyyat, yaitu melaksanakan jetentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan. Dalam persoalan yang sulit dilakukan oleh manusia, Allah SWT memberikan keringana kepada hambanya (rukhsah), seperti sholat jama dan qasar bagi orang yang sedang bepergian dan kebolehan tidak berpuasa pada siang hari pada bulan ramadhan bagi orang sakit. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainak hanya akan mempersulit orang yang akan melakukannya. Ketiga memelihara agama dalam peringkat tahsaniyyah yaitu mengikuti petunjuk agama guna menunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada tuhan, misalnya membersihkan badan, pakaian ketioka akan melaksankan sholat. Kegiatan ini errat kaitannya dengan akhlak terpuji. Kalau hal ini yidak dilakukan kerena tidak memungkinkan, maka tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit orang yangmelakukannya.

2. Memelihara jiwa (hifz al-nafs)

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat adalah, pertama, memelihar jiwa dalam peringkat dharuriyyah. Untuk memelihara keberadaan jiwa yang telah diberikan Allah SWT bagi kehidupan, maka ia harus memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti makan, minum, menutup badan dan mencegah penyakit yang berguna untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok itu diabaikan maka akan berakibat akan terancamnya eksistensi jiwa manusia, dan ini dilarang Allah SWT sesuai dengan firmannya dalam surat al-Baqarah ayat 195. Artinya: ”Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”

Kedua, memelihara jiwa dalam peringkat hajiyyat seperti dibolehkan berburu dan menikamati makanan, minuman, pakaian tempat tinggal dan kenadaraan yang baik didapat dengan cara yang halal. Kalau kegiatan ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia melainkan dalam peringkat ini hanya mepersulit hidupnya. Ketiga, memelihara jiwa dalam peringkat tahsaniyyat seperti ditetapkan tatacara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan denga kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksisitensi jiwa manusia ataupun memepersulit hidupnya.

3. Memelihara akal (hifz al-„aql)

Memlihara akal bila dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan bmenjadi tiga peringkat : pertama memelihra akal dalam peringkat dharuriyyat. Akal merupakan sesuatu yang menentukan bagi seseorang dalam menjalankan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah SWT menjadikan pemeliharaan akal itu suatu hal yang pokok. Untuk itu Allah SWT mengharamkan meminum minuman yang memabukkan dan segala bentuk makanan, minuman yang dapat menggangu akal seperti diharamkan meminum khamar. Jika ketentuan ini tidak diindahkan maka akan berakibat akan terancamnnya eksistensi akal dan merepakan perbuatan dosa. Kedua, memelihara akal dalam peringkat hajiyyat seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya kegiatan ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal, tetapi akan memeprsulit kekhidupan seseorang dalam kaitannya mengembangkan ilmu pengetahuan. Ketiga memelihara akal dalam peringkat tahsaniyyat seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket dan tidak akan mengancam eksisitensi akan secara langsung.

4. Memelihara keturunan (hifz al-nasl)

Memelihara keturunan ditinjau dari kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat : pertama memelihara keturunan dalam peringkat dharuriyyat atau primer. Memlihara keturunan berarti memelihara kehidupan. Untuk kelangsungan kehidupan manusia perlu adanya keturunan yang jelas dan sah. Dalam hal ini Allah SWT mensyariatkan akad nikah dan aturan yang berhubungan dengannya. Dan Allah juga melarang melakukan zina, karena zina dinilai perbuatan keji dan merusak tatanan sosial, mengaburkan nasab keturunan serta akan mendatangkan mbencana. Sesuai denga firman Allah SWT dalam surat al-Isra‟ ayat 32 : Artinya: “Janganlah kamu mendekati perbuatan zina, karena ai adalah perbuatan keji”

Kedua memelihara keturunan dalam peringkat hajiyyat seperti ditetapkan ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak baginya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad mak suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl. Sedangkan dalam kasus talak suami akan mengalami kesulitan, jika tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangga tidak harmonis lagi. Ketiga memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat, seperti disyariatkan khitbah dan atau walimah dalam perkawinan. Jika hal ini diabaikan tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

5. Memelihara harta (hifz al-mal)

Dilihat dari segi kepentingannya pemeliharaan harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat : pertama memelihara harta dalam peringkat dharuriyyat, untuk mempertahankan kehidupannya manusia memerlukan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka berupaya mendapatkan harta dengan cara yang halal dan baik. Dalam hal memelihara yang merupakan tingkat primer Alllah SWT menetapkan aturan untuk mendapatkan harta, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Juma‟ah ayat 10 dan melarang manusia untuk mendapatkan harta melalui jalan yang tidak sah atau dengan melakukan penindasan. Hal ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 188 : Artinya: “Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian lainnya dengan cara yang bathil. Dan janganlah kamu membawa urusan ini kepada hakim supaya kamu memakan harta yang lain dengan jalan berbuat dosa dan padahal kamu mengetahuinya”

Kedua, memelihara harta dalam peringkat hajiyyat seperti disyariatkan jual beli salam, kerjasama dalam pertanian (muzaraah) dan perkebunan (musaqah) serta perdagangan (mudharabah). Apabila cara ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksisitensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal. Ketiga memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyat seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari pengecohan dan penipuan, dibolehklan jual beli syufah,17 dan juga berlaku pada adat kebiasaan, seperti dianjurkan hemat belanja. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika berbisnis, serta kan mempengaruhi kesahan jual beli, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama. Mengetahui peringkat al-maslahah di atas menjadi penting artinya, apabila dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya. Ketika kemaslahatan yang satu berbenturan dengan kemasalahatan yang lainnya. Dalam hal ini tentu peringkat pertama, dhaririyyat harus didahulukan pada peringkat kedua hajiyyat dan peringkat ketiga tahsiniyyat.18 Ketentuan ini menunjukkan bahwa dibenarkan mengabaikan hal-hal yang termasuk peringkat kedua dan ketiga manakala kemaslahatan peringkat pertama terancam eksistensinya. Misalnya seseorang diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan untuk memelihara eksistensi jiwanya. Makanan dimaksud harus berupa makanan yang halal. Sementara saat itu ia tidak mendapatkan makanan yang halal, dan kalau ia tidak makan maka ia akan mati, maka dalam kondisi tersebut ia dibolehkan memakan makanan yang diharamkan, demi menjaga eksistensi jiwanya. Makanan dalam hal ini termasuk menjaga jiwa dalam peringkat dharuriyyat, sedangkan memakan makanan yang halal termasuk memelihara jiwa dalam peringkat hajiyyat. Jadi harus didahulukan memelihara jiwa dalam peringkata dharuriyyat dari pada peringkat hajiyyat. Begitu pula halnya dalam peringkat tahsiniyyat berbenturan dalam peringkat hajiyyat harus didahulukan dari pada tahsiniyyat. Misalnya, melaksanakan sholat berjama‟ah termasuk peringkat hajiyyat sedangkan adanya imam yang shalih tidak fasiq termasuk peringkat tahsiniyyat. Jika dalam satu kelompok umat islam tidak ada imam yang memenui persyaratan tersebut maka dibenarkan berimam kepada imam yang fasiq, demi menjaga sholat berjama‟ah yang bersifat hajiyyat itu. Keadaan di atas hanya pada yang berbeda peringkat. Adapun kasus yang peringkatnya sama, seperti peringkat dharuriyyat dengan peringkata dhariruyyat namun berbeda dalam urutan kepentingannya didahulukan urutan yang lebih tinggi. Bila kepentingan memelihara agama berbentiran dengan kepentingan memelihara jiwa didahhulukan memelihara agama. Dalam hal ini jihad pada jalan Allah SWT didahulukan bila agama sudah terancam meskipun untuk itu akan mengorbankan jiwanya. Dalam menyelesaikan adanya benturan-benturan pada tingkat dharuriyyat ini para pakar ushul fiqh menetapkan kaidah yang berbunyi : “Kemudharatan yang lebih besar dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih kecil”19 Dapat dilihat selanjutnya bila kelima bentuk dharuriyyat itu berbenturan, prioritas pertama yang harus dipelihara, yaitu agama kemudian jiwa, setelah itu keturunan,serta akal dan terakhir harta. Untuk membenrkan tindakan mengambil resiko buruk untuk mempertahankan kepentingan yang lebih utama itu ulama menggunakan kaidah : “dharurat itu membolehkan larangan “20 Untuk mencapai pemeliharaan terhadap lima unsur yang pokok secara sempurna maka ketiga tingkatan ini tidak dapat dipisahkan. Sejalan dengan komentar al-Syatibi : “jika ketentuan tersebut telah dipahami, maka orang yang berakal tidak ragu bahwa perkara yang bersifat hajiyyat adalah bagian yang berkisar pada perkara-perkara dharuriyyat yang merupakan tujuan pokok. Begitu juga perkara-perkara yang bersifat tahsiniyyat adalah bagiannya, sebab ia pelengkap bagi hajiyyat, sementara hajiyyat itu pelengkap dharuriyyat. Ini berarti tahsiniyyat merupakan pelengkap dharuriyyat. Karena itu secara otomatis tujuan yang bersifat pelengkap (tahsiniyyat) ini adalah bagian yang primer (dharuriyyat) dan sebagai pelengkap.21 Keterangan ini menunjukkan keuniversalan kemaslahatan yang pemeliharaan dan penegakkannya menjadi tujuan syari‟at. Kemasalahatan itu tidak hanya bersifat duniawi, material, individual tetapi yang dimaksud adalah kemaslahatan yang menjadi pondasi tegaknya syari‟at baik dalam bentuk kulliy atau pun juzI, ia juga merupakan kemaslahatan yang memperhatikan kepentingan dunia dan akhirat dan keseimbangan individu dan masyarakat.

Menelusuri kemaslahatan dari segi ada atau tidaknya nash yang mengatur, al-Syatibi membaginya kepada tiga dengan memakai istilah munasib. Pertama, sesuatu yang ditinjau langsung oleh syara untuk menerimanya. Munasib ini tidak sulit membenarkannya dan ada perbedaan dalam mengamalkannya. Kedua, sesuatu yang ditunjukkan langsung oleh syara untuk menolakknya. Munasb tidak bisa diterima. Ketiga sesuatu yang tidak ditunjuk oleh syara‟ tertentu, munasib ini dapat dibagi dua :

1. Kemaslahatan yang ditunjukkan oleh nash lain yang membatasi pengertian, seperti „illat pembunuhan yang menghalangi kewarisan

2. Adanya kemasalahatan menurut akal yang tidak didukung dan tidak ditunjuk langsung oleh syara atau nash dan tidak pula ada nash yang menolak kemaslahatannya, maka inlah yang disebut dengan maslahah al-mursalah.22

Apabila dihubungkan pengertian-pengertian yang dipaparkan oleh al-syatibi ini dengan pembagian maslahatan yang dikemukan oleh Muhammad Abd Ghani al-Bayaqaniy maka yang pertama, disebut maslahat al-mutabarah, yang kedua, dengan maslahah al-mulghah, dan ketiga, dengan maslahah mursalah.23 Menurut Mustafa al-Syalabi, al-maslahah tersebut dapat dibagi dua dilihat dari segi berubah atau tidaknya. Pertama maslahah al-sabith yaitu kemaslahatan yang bersifat permenen, atau tetap, seperti kewajiban ibadah sholat, puasa, zakat, haji, dan sesuai dengan kaidah ushul : “Prinsip dasar dalam bidang ibadah adalah berdasarkan ketetapan (menunggu dalil) dan mengikutnya”24 Kedua maslahah al-mutaghaiyyarah adalah kemasalahatan yang berubah-uabah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemasalahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan yang lainnya, ini sejalan dengan kaidah ushul : “Hukum dasar dalam muamalah adalah dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya”25 Menurut Syatibi, pembicaraan mengenai pembagian di atas relevan dan penting ketika ulama hendak menetapkan hukum masalah tersebut hanya dapat berubah jika ia termasuk dalam kategori kemaslahatan yang dapat mengalami perubahan.

Selaras dengan apa yang dikemukan oleh Mushthafa al-Syahbi, tentang al-maslahah mengalami perubahan sejalan dengan perubahan waktu dan lingkungan atau orang-orang yang menjalankannya. Pada gilirannya kemaslahatan suatu masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok ditentukan oleh perubahan dan perkembangan yang terjadi pada masyarakat tersebut. Masyarakat selalu berubah, karena tidak ada suatu masyarakat pun yang berhenti perubahannya di dalam perkembangan zaman. Perubahan masyarakat tersebut terjadi dalam segala aspek kehidupannya yang mempunyai nilai positif dan negative. Perubahan yang positif akan membawa kemasalahatan umat manusia. Perubahan yang menjadi kebiasaan baik dalam masyarakat dapat dipertimbangkan sebagai dalil dalam menetapkan hukum terhadap kasus-kasus yang terjadi dalam rangka mewujudkan maslahah umat manusia.


MORAL DAN PERILAKU EKONOMI

Perangkat nilai dasar adalah impilakasi dari asas filsafat sistem yang dijadikan sebagai kerangka konstruksi sosial dan tingkah laku dari sebuah sistem, yaitu tentang organisasi kepemilikan, pembatasan tingkah laku individual, dan norma tingkah laku dari para pelaku ekonomi. Dalam kapitalisme yang menganut azas laissez faire hak kepemilikan perorangan adalah absolut dan tanpa batas, terjaminnya kebebasan memasuki segala macam kegiatan ekonomi dan transaksi menurut persaingan bebas, dan norma-norma individual yang ditarik dari individualisme dan utilitarianisme dimana tiap komoditas dianggap baik secara moral dan ekonomi sepanjang dapat dijual dan menghasilkan keuntungan. Dalam marxisme hak milik hanya untuk kaum proletar yang diwakili oleh kaum diktator, distribusi faktor-faktor produksi harus ditetapkan oleh negara.

Sistem ekonomi Islam berangkat dari kesadaran tentang etika. hal inilah yang membedakan dari sistem ekonomi lain, seperti kapitalisme dan sosialisme, cendrung mengabaikan etika sehingga aspek nilai tidak begitu nampak. Nilai dan akhlak dalam muamalah dan ekonomi Islam berpijak pada empat nilai berikut, yaitu: Rabbaniyah (ketuhanan), Akhlaq, kemanusian, dan pertengahan. Nilai-nilai merupakan ciri khas yang melekat di dalam ekonomi Islam.  Turunan dari nilai-nilai tersebut memiliki dampak bagi seluruh segi ekonomi dan muamalah Islam yang mencakup harta, produksi, konsumsi dan distribusi.

Raafik Isaa Beekun[1] dalam bukunya yang berjudul Islamic Bussines Ethics menyebutkan paling tidak ada sejumlah parameter kunci sistem etika Islam. Menurutnya,     berbagai tindakan ataupun keputusan disebut etis bergantung pada niat individu yang  melakukannya. Allah Maha Kuasa mengetahui apapun niat kita sepenuhnya secara sempurna. Niat baik yang diikuti tindakan yang baik akan dihitung sebagai ibadah.  Niat yang halal tidak dapat mengubah tindakan haram menjadi halal. Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk percaya dan bertindak berdasarkan apapun keinginannya, namun tidak dalam hal tanggungjawab dan keadilan. Percayakan kepadaAllah SWT memberi individu kebebasan sepenuhnya dari hal           apapun atau siapapun kecuali Allah.

Keputusan yang menguntungkan kelompok mayoritas ataupun minoritas secara langsung bersifat etis dalam dirinya.etis bukanlah permainan mengenai jumlah. Islam mempergunakan pendekatan terbuka terhadap etika, bukan sebagai sistem yang tertutup, dan berorientasi diri sendiri. Egoisme tidak mendapat tempat dalam ajaran Islam. Keputusan etis harus didasarkan pada pembacaan secara bersama-sama antara Al-Qur’an dan alam semesta.

Tidak seperti sistem etika yang diyakini banyak agama lain, Islam mendorong umat manusia untuk melaksanakan tazkiyah melalui partisipasi aktif dalam kehidupan ini. Dengan berperilaku secara etis di tengah godaan ujian dunia, kaum Muslim harus mampu membuktikan ketaatannya kepada Allah SWT.

Nilai-nilai, etika[2] dan moral[3] Islam sebagai implikasi dari asas Tauhid, khilafah , dan keadilan, dimana setiap individu perlu berperilaku sesuai dengan ajaran Islam atau mewujudkan perilaku homo islamicus. Artinya moral (akhlak) menjadi pegangan pokok dalam menentukan apakah suatu perbuatan itu baik atau buruk. Moralitas Islam dibangun di atas postulat keimanan (rukun iman) dan postulat ibadah. Kepercayaan kepada Allah merupakan intisari dari keimanan dan mendasari semua rukun iman. Esensi keimanan kepada Allah adalah tauhid, yaitu pengakuan bahwa Allah adalah satu-satunya sumber sekaligus tujuan dari seluruh kehidupan. Implikasi dari tauhid dalam ekonomi Islam memiliki sifat-sifat transendental.

Implementasi nilai, etika dan moral ekonomi Islam  adalah sebagai berikut:

  1. Konsep Kepemilikan

Pemilikan dalam Islam terletak pada pemilikan kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi. Seorang muslim yang tidak memproduksi manfaat dari sumber daya yang             diamanatkan oleh Allah SWT padanya akan kehilangan hak atas sumber-    sumber tersebut, seperti hak atas pemilikan tanah atau lahan.

Hadits Nabi Muhammad SAW:

Barangsiapa menghidupkan sebidang tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Dan tidak berhak memilikinya orang yang sekedar memagarinya dengan tembok setelah tiga tahun.”

Al-Qur’an dalam berbagai ayatnya menegaskan bahwa kekayaan dan kemakmuran merupakan karunia Allah SWT. Pemilikan yang bersifat perorangan juga tidak dibolehkan atas sumber-sumber ekonomi yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat orang banyak. Sumber-sumber tersebut menjadi milik umum atau negara.

Dalam hadist nabi dikatakan;

Semua orang Islam berserikat dalam tiga hal: dalam hal air, rumput                        api, dan garam.” (HR. Abu daud dan Ahmad).

Hadist tersebut juga dikaitkan dengan empat macam barang tambang seperti minyak bumi, serta barang kebutuhan pokok kehidupan manusia pada waktu dan kondisi tertentu.  Masuk dalam kategori ini termasuk air minum, hutan, laut dan isinya, udara dan ruang angkasa.

Dalam Al-Qur’an; 8:1 berbunyi:

Mereka bertanya kepadamu perihal anfal. Katakanlah bahwa anfal           adalah untuk Allah dan Nabi.”

Anfal adalah barang-barang bebas yang diperoleh tanpa mengusahakannya, atau tambahan yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan.

Segala sesuatu yang dikembalikan Allah kepada nabi-Nya dari penduduk kota adalah untuk Tuhan, Nabi, sanak famili, anak yatim, orang          miskin, dan musafir sehingga semua itu tidak hanya diperoleh secara             bergantian oleh orang kaya di antara kamu.” (QS. 59; 6-9)

  1. Konsep Keseimbangan

Konsep keseimbangan  berkaitan dengan tujuan yang bersifat jangka panjang yakni kebaikan dunia dan akhirat. Disamping itu juga terkait dengan kebebasan individu dan kepentingan umum yang harus dipelihara, growth with equity tampil dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Atau dengan kata lain keseimbangan antara hak dan kewajiban.[4]

Menurut Saefudin, konsep keseimbangan ini dapat dilihat pengaruhnya dalam berbagai aspek tingkah laku ekonomi Islam seperti kesederhanaan (moderation), berhemat (parsimony), dan menjauhi pemborosan (extravagance).

Kesederhanaan berarti menjauhi konsumerisme, sebagaimana yang disinyalir dalam ayat al-Qur’an:

Hai anak-anak adam, pakailah perhisanmu ketika hendak sholat.   Makan             dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya      Allahtiada        mengasihi orang berlebih-lebihan dan melampaui batas.”             (QS. 7:31).

Apabila suatu keseimbangan ini terganggu maka akan terjadi ketimpangan-ketimpangan sosial-ekonomi dalan kehidupan masyarakat maka harus ada tindakan mengembalikan keseimbangan semula. Kelaparan, kemiskinan ditengah-tengah kekayaan (poverty in the midst of plenty), kelangkaan tenaga kerja dan lain-lain yang terjadi akibat terganggunya keseimbangan.

Dalam keadaan demikian Khalifah Umar bin Khattab berkata: ”Bila aku mempunyai waktu lebih banyak di masa mendatang, aku akan mengadakan redistribusi kekayaan dengan mengambil kelebihan dari yang kaya dan memberikan kepada yang miskin.”

  1. Konsep Keadilan

Keadilan adalah nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama risalah para rasul. Terminologi keadilan disebutkan dalam beberapa istilah antara lain ’adl, qisth, mizan, hiss, qasd. Sedangkan kezaliman adalah zulm, itsm, dhalal, dan lainnya.

Dengan berbagai muatan makna adil secara garis besar didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana  terdapat kesamaan perlakuan dimata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati paembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.[5]

Konsep keadilan dalam Islam dimaknai sebagai kebebasan bersyarat akhlak Islam. Kebebasan akan mengakibatkan ketidak-seimbangan antara pertumbuhan dengan hak-hak istimewa bagi segolongan kecil untuk mengumpulkan kekayaan berlimpah[6], mempertajam gap antara si kaya dan si miskin, dan akhirnya dapat menghancurkan tatanan sosial.[7] Oleh karenanya keadilan harus diterapkan dalam semua fase kegiatan ekonomi, baik dalam prosuduksi, konsumsi, dan lain-lain

Implementasi dari nilai-nilai tersebut dalam kerangka kerja yang diturunkan menjadi nilai-nilai instumental konsep ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

  1. Pelembagaan Zakat

Zakat adalah kewajiban atas harta kekayaan menurut ketentuan Islam. Distribusi hasil pengumpulan zakat harta ditujukan kepada delapan kelompok (asnaf), sebagaimana yang difirmankan dalam QS.9:60, yang artinya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-   orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak. orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai      sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui             lagi Maha Bijaksana.”[8]

Zakat memainkan peran yang signifikan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan. Secara sosial ekonomi, zakat dapat memberikan dampak bagi terciptanya keamanan dan menghilangkan pertentangan kelas yang disebakan oleh perbedaan pendapatan yang tajam.

Implementasi pengelolaan zakat tidak taerbatas pada suatu komunitas muslim kecil, namun melingkupi suatu negara. Zakat tidak semata-mata bermakna ritual tetapi memiliki keterkaitan erat dengan kondisi suatu masyarakat dalam satu negara. Dengan pelembagaan seperti ini maka efektifitas maupun optimalisasi zakat akan lebih terjamin. Dalam pemikiran yang lebih ideal, pelembagaan zakat harus dipahami sebagai upaya untuk profesionalisasi pengelolaan zakat sebagai sebuah sistem distribusi kekayaan dan pendapatan yang nyata. Dalam pengertian yang lebih luas pelembagaan zakat juga bermakna perlunya komitmen yang kuat dan langkah yang konkret dari negara dan masyarakat untuk menciptkan suatu sistem distribusi kekayaan dan pendapatan secara sistemik dan permanen.

Zakat merupakan salah satu instrumen pendapatan negara pada awal pemerintahan Islam. [9]Pelaksanaan zakat oleh negara akan menunjang terbentuknya keadaan ekonomi yakni peningkatan produktifitas yang dibarengi dengan pemerataan pendapatan serta peningkatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Perintah untuk menggunakan dana zakat menjadi aset produktif disinyalir dalam sebuah hadist Nabi Muhammad Saw yang berbunyi:

”Perdagangkanlah harta anak yatim itu sehingga tidak habis termakan zakat.”

Betapa pentingnya membayar zakat, kata zakat dalam al-Qur’an selalu dirangkaikan dengan sholat sebanyak 82 kali. Hal ini menunjukkan betapa lembaga zakat ini bermanfaat dalam membangun masyarakat yang harmonis. Khalifah Abu Bakar Siddiq R.A berani mengambil resiko akan memerangi orang Islam yang tidak membayar zakat walaupun mendirikan sholat.

  1. Pelarangan Riba

Hakekat pelarangan riba dalam Islam adalah suatu penolakan atas resiko yang dibebankan kepada satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya dijamin keuntungannya. Larangan riba dengan segala macam bentuknya oleh al-Qur’an berupa kecaman dan ancaman dapat dilihat dalam beberapa ayat seperti:

”Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata ;”Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengahramkan riba; maka orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah; orang yang mengulangi (mengambil riba), maka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

”Allah menghapuskan (berkat) riba dan menyuburkan sedekah; dan Allah tidak menyuakai (mengasihi) tiap orang  dalam kekafirannya lalu berbuat dosa.”

Larangan riba tidak hanya dalam Islam saja, Taurat dan injilpun tercantum larangan riba. Di dalam ajaran kristen larangan riba tidak hanya ditujukan bagi penganut kristen tetapi juga bagi penganut agama lain. Seorang pembaharu kristen – Marthin Luther – tidak merasa cukup hanya dengan melarang bunga sedikit maupun banyak, tetapi juga melarang semua kontrak dagang yang menjurus pada pembungaan uang , menjual dengan harga lebih mahal jika  dibayar kemudian dari harga tunai.

Secara empirik riba mengandung kemudharatan, karena mengambil keuntungan tanpa adanya risiko yang menyertainya. Hal ini menyebabkan peminjam tidak memperoleh keuntungan yang seimbang dengan tingkat bunga yang harus dibayar. Berbeda apabila kita menggunakan sistem profit and loss sharing, dimana pemodal turut serta dalam mengambil bagian baik untung maupun kerugiannya.

Lord Keynes berkesimpulan sama mengenai bunga, menurutnya:

”Individu-individu tidak menyimpan dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan tetapi dengan tujuan untuk membentuk modal, sehingga bertambahlah kegiatan dunia spekulasi dengan tidak mengingat besarnya suku bunga, karena keuntungan yang diperoleh lebih besar bila mereka mengeksploitir simpanannya. Sebab itu suku bunga tidak ditetapkan kecuali kelaziman belaka. Penyimpanan akan senantiasa berjalan terus meski bunga turun sampai nol.”

  1. Kerjasama ekonomi

Kerjasama merupakan karakter perilaku masyarakat ekonomi yang berdasar pada nilai-nilai keadilan. Baik kerjasama produksi, konsumsi, maupun distribusi barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerja sama adalah Qiradh atau yang kita kenal dengan mudharabah.

Qiradh dikenal dalam dunia ekonomi dengan penyertaan modal tanpa beban bunga, tetapi berdasarkan profit & loss sharing dari proyek usaha unit kegiatan ekonomi yang disepakati bersama.

  1. Jaminan Sosial

Jaminan sosial adalah menjamin tingkat kualitas hidup yang minimum bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurut Saefudin jaminan sosial tersebut sejalan dengan tujuan-tujuan menurut syariat Islam, yaitu:

  1. Keuntungan dan beban sebanding dengan  manfaat. Tidak ada kewajiban yang dibebankan tanpa diimbangi dengan pemberian hak yang sehubungan dengan kewajiban tersebut.
  2. Manfaat dari sumber-sumber harus dapat dinikmati oleh semua makhluk
  3. Tidak ada saling membebankan kerusakan atau biaya-biaya eksternal.
  4. Negara harus menyediakan dana untuk menjamin kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi.
  5. Pengeluaran sosial adalah hak sah dari orang-orang yang miskin dan malang[10]

  1. Peran Negara

Negara adalah pemilik manfaat sumber-sumber sekaligus produsen, distributor dan lembaga pengawasan ekonomi melalui lembaga hisbah. Hisbah adalah institusi peran negara yang pernah ada pada zaman nabi Muhammad Saw sebagai lembaga pengawas ekonomi yang menjamin tidak adanya perkosaan atau pelanggaran aturan moral dalam pasar monopoli, perkosaan terhadap hak konsumen, keamanan dan kesehatan kehidupan ekonomi. Apabila campur tangan negara dalam pengawasan moral ekonomi pasar individu maupun masyarakat makin kuat, maka makin berkuranglah campur tangan langsung dari negara terhadap kegiatan ekonomi.

Peran negara dibutuhkan dalam instrumentasi dan fungsionalisasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam aspek legal, perencanaan dan pengawasannya dalam pengalokasian, pendistribusian sumber-sumber maupun dana, pemerataan pendapatan dan distribusi kekayaan serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.


[1] Rafika Isaa Baekun dalam artikel Agustianto, Etika Produksi dalam Islam, Niriah.com, Oktober, 2008.

[2] Pengertian etika adalah code of set principles wich people live, yakni seperangkat kaidah atau prinsip yang mengatur hidup manusia. Dalam pengertian yang lebih luas, etika diartikan sebagai The systematic study of the nature of value concept, good, bad, ought, right, wrong, etc. and of the general principles which justifyus in applying them to anything; also called moral, lihat dalam Sonny Keraf dan Robert Haryono Imam, Etika Bisnis : Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur, Yogyakarta; Kanisius, 1995.

[4] Artikel, AM. Saefudin, Filsafat,  Nilai dasar, Nilai Instrumental dan Fungsional konsep ekonomi Islam, JKTTI- NO. 1-I/1997 – Feb 1998, h. 43

[5] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, Ekonomi Islam, Jakarta, Rajawali Press, h. 59

[6] QS. 57;20

[7] QS. 104;  1-3

[8] Al-Qur’an dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, Jakarta, 1971. (1) Orang Fakir adalah orang yang amat susah hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. (2) Orang miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekuarangan. (3) Pengurus Zakat adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan harta zakat. (4) Muallaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. (5) Memerdekakan budak adalah mencakup juga untuk melepaskan orang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. (6) Orang-orang yang berhutang adalah orang yang berhutang untuk kepentingan yang bukan ma’siat dan tidak sanggup membayarnya. adapaun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangya dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. (7) Sabilillah adalah untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. menurut ahli tafsir ada yang berpendapat bahwa fii sabilillah adalah orang yang mendirikan sekolah, rumah sakit, dll. (9) Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan ma’siat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

[9] Lihat masa-masa awal pemerintahan Islam, mulai dari masa kekhalifahan Abu Bakar al-Shiddiq, Umar bin Khatab, Ustman bin Affan, hingga Ali bin Abi thalib. Selain zakat terdapat sumber-sumber lain penerimaan negara.

[10] Lihat AM. Syaifudin, Filsafat, Nilai Dasar, Nilai Instrumental dan Fungsionalisasi Konsep Ekonomi Islam, JKTTI-No.1/Des 1997-Feb 1998 h. 45


Agama dan Rasionalitas Ekonomi

Menurut Simon, teori tingkah laku dalam ekonomi  digantung pada asumsi-asumsi rasionalitas. Disamping itu teori tingkah laku ekonomi juga menjelaskan motivasi-motivasi manusia yang melandasi pengambilan keputusan dalam ekonomi, dan keadaan-keadaan yang secara khusus memotivasi kemunculannya.[1]

Dalam sebuah buku yang berjudul “Perilaku Manusia” Drs. Leonard F. Polhaupessy,[2] menguraikan perilaku sebagai sebuah gerakan yang dapat diamati dari luar, seperti orang berjalan, naik sepeda, dan mengendarai motor atau mobil. Untuk aktifitas ini mereka harus berbuat sesuatu, misalnya kaki yang satu harus diletakkan pada kaki yang lain. Jelas, ini sebuah bentuk perilaku. Cerita ini dari satu segi. Jika seseorang duduk diam dengan sebuah buku ditangannya, ia dikatakan sedang berperilaku.  Ia sedang membaca. Sekalipun pengamatan dari luar sangat minimal, sebenarnya perilaku ada dibalik tirai tubuh, didalam tubuh manusia.[3]

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi seseorang untuk bertindak. Salah satunya adalah faktor eksternal yaitu lingkungan, baik lingkungan fisik, ekonomi, politik, dan sebagainya. Faktor lingkungan ini sering menjadi faktor yang dominan yang mewarnai perilaku seseorang, termasuk di dalamnya faktor lingkungan yang bercirikan keagamaan.[4]

Agama sebagai sistem keyakinan dapat menjadi bagian inti dari sistem-sistem nilai yang ada dalam kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan. Michael Mayer dalam Monzer Khaf[5] mendefinisikan agama sebagai “Seperangkat kepercayaan atau aturan yang pasti untuk membimbing manusia dalam tindakannya terhadap Tuhan, orang lain, dan terhadap dirinya sendiri.” Definisi tersebut memberikan pemahaman adanya hubungan  manusia dengan Tuhan dan  juga adanya hubungan antara manusia dengan sesamanya yang secara umum meliputi berbagai aspek kehidupan.

Istilah religiusitas berasal dari kata “religiusity” yang berarti keahlian atau besarnya kepatuhan dan pengabdian terhadap agama.[6] Agama bagi manusia dalam sejarah peradaban, sebenarnya bukanlah karena manusia secara eksistensial-fitrati adalah homo religious, namun lebih dari itu agama secara fungsional dalam realitasnya mempunyai kekuatan dan kesanggupan berkontribusi memberikan orientasi, pijakan,pedoman, mode of conduct, serta menawarkan model-model pemecahan berbagai problem tantangan hidup yang dihadapi umat manusia.

Fungsi paling mendasar dan universal dari semua agama adalah bahwa agama memberikan orientasi dan motivasi serta membantu  manusia mengenal sesuatu yang bersifat sakral. Lewat pengalaman beragama (religious experience) yakni penghayatan terhadap Tuhan atau agama yang diyakininya, maka manusia sebagaimana yang dikatakan Joachim Wach[7], memiliki kesanggupan, kemampuan dan kepekaan rasa untuk mengenal, mendekatkan diri bahkan memahami eksistensi sang Ilahi.

Persoalan berikutnya adalah dalam kerangka pemikiran yang bagaimana aspek-aspek agama memperoleh ruang gerak?  Menurut Rusdi Karim (1994), mau tidak mau kita sampai pada masalah agama dalam pemikiran sosial. Agama biasanya bersifat universal – deduktif dan holistic-  di dalam kerangka inilah  seharusnya pembangunan yang berwawasan keagamaan, sebagai tandingan terhadap paradigma “sekularistik” difahami. Fungsi agama yang lebih konkret dalam kehidupan manusia antara lain sebagai pemberi makna hidup, membentuk komunitas, memberikan pelayanan dan mendorong perubahan sosial, memelihara kohesi dan kontrol sosial[8].

Pada zaman keemasan Islam yakni abad ke 7 sampai ke -14, ekonomi dan agama itu menyatuh. Begitupun di Barat, ekonomi berkait dengan agama. Ahli ekonomi eropa adalah pendeta dan sekaligus ahli agama. Pada zaman pertengahan, ekonomi skolastik dikembangkan oleh ahli gereja seperti Thomas Aquinas,Augustin dan lain-lain. Para ekonom kontemporer kembali mencari dan menyadari betapa pentingnya kajian ekonomi yang berkarakter relijius, bermoral dan humanis.

Gunnar Myrdal dalam bukunya Asian Drama menyusun kembali ilmu ekonomi yang berkait dengan nilai kemanusiaan, baik perorangan, masyarakat maupun bangsa. Eugene Lovell juga melakukan pendekatan humanistik dalam mengkaji ilmu-ilmu ekonomi dengan bukunya “Humanomic”. Begitu juga EF Schumacher dalam “Small is Beautiful, Economics as if People mattered. Para ekonom tersebut menyadari sepenuhnya bahwa meniadakan hubungan kajian ekonomi dan nilai-nilai moral, etika dan humanistik adalah suatu kekeliruan besar dan tidak bertanggung jawab dalam menjaga keselamatan manusia dan alam semesta. Kesadaran ini muncul setelah menyaksikan hasil dari model pembangunan sosio-ekonomi yang berasaskan model liberal – kapitalistik dan teori pertumbuhan neo-klasikal, maupun model marxist dan neo-marxist, dimana keduanya mengutamakan kehidupan materialistik hedonis.

Menurut Saefudin, tiap aliran agama memiliki pendekatan kajian ekonomi masing-masing sebagaimana penampilannya yang tercermin pada tingkah laku ekonomi manusia. Kajian ilmu ekonomi pada abad pemikiran dewasa ini (the age of reason) mengarah kepada tidak hanya bertolak dari asas kapitalisme dan marxisme, tetapi ada asas lain yang lebih human, yakni ilmu ekonomi yang lebih terandalkan dalam menjaga keselamatan seluruh ummat manusia dan alam semesta. Ekonomi yang memiliki nilai-nilai kebenaran (logic), kebaikan (ethic), dan keindahan (aesthetic). Ekonomi yang dapat membebaskan manusia dari aksi penindasan, penekanan, kemiskinan, kemelaratan dan segala bentuk keterbelakangan, dan dapat meluruskan aksi ekonomi dari karakter yang tidak manusiawi, yakni ketidak adilan, kerakusan dan ketimpangan.[9]

Islam merupakan ajaran yang mengatur kehidupan dalam semua dimensi baik  akidah, ibadah, dan semua aspek kehidupan manusia termasuk semua bentuk muamalah, khususnya pada hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi.  Tidak ada sesuatupun yang tersembunyi dari jangkauan Allah SWT dan tidak sesuatupun yang luput dari pengawasan-Nya.

”Tuhan kami tidak akan salah dan tidak akan lupa”[10]

Dalam kaitan ini,  Ibnu Khaldun dalam ”Mukaddimah” nya menjelaskan tentang prinsip-prinsip ekonomi. Pengetahuan Ibnu Khaldun tentang prinsip-prinsip ekonomi sangat jauh ke depan sejumlah teori dan gagasan pada enam abad yang lalu masih dianggap sebagai pelopor bagi formulasi teori yang lebih modern dan canggih. Prinsip-prinsip ekonomi yang dipaparkan Ibnu Khaldun antara lain:

”Kekuatan penguasa (al-mulk) tidak dapat diwujudkan kecuali dengan implementasi syariah. Syariah tidak dapat dilaksanakan kecuali oleh penguasa (al-mulk).  Penguasa tidak dapat memperoleh kekuatan kecuali dari masyarakat (al-rijal).Masyarakat tidak dapat ditopang kecuali oleh kekayaan (al-maal). Kekayaan tidak dapat diperoleh kecuali dari pembangunan (al-imarah).Pembangunan tidak dapat dicapai kecuali melalui keadilan (al-adl). Keadilan merupakan standar (al-mizan) yang akan dievaluasi Allah pada ummatNya. Penguasa akan dibebankan dengan adanya tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan.”[11]

Menurut Ibnu Khaldun, syariah mempunyai peranan penting dalam membentuk perilaku masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Syariah mengutamakan kerjasama yang menjembatani perbedaan yang ada. Syariah dapat membantu masyarakat menanamkan kualitas kebaikan seperti ketaatan, kejujuran, integritas, kesederhanaan, dan persamaan kebersamaan yang dapat memberikan kontribusi terhadap proses pembangunan, keadilan, saling pengertian, kerjasama, kedamaian, dan keharmonisan sosial serta mengontrol tingkah laku yang dapat membahayakan masyarakat.

Secara lebih rinci Umer Chapra dalam bukunya The Future of Economic menjelaskan peran agama di dalam memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi keperibadian – yaitu perilaku, gaya hidup, selera dan preferensi manusia dan sikap-sikap terhadap manusia, sumber daya, dan lingkungan. Menurutnya, hal tersebut sangat mempengaruhi sifat, kuantitas dan kualitas kebutuhan materi maupun kebutuhan psikologis dan juga metode pemuasannya. Keyakinan ini dapat mendorong terciptanya keseimbangan antara dorongan material dan spiritual, meningkatkan solidaritas sosial, dan mencegah berkembangnya anomie – suatu kondisi ketiadaan standar moral. Agama menjadi filter moral yang memberikan arti dan tujuan pada penggunaan sumber daya, serta memotivasi mekanisme yang dipelukan  bagi operasi yang efektif. [12]

Dalam perspektif Islam, manusia yang menaati ketentuan Allah adalah mereka yang memilih kehidupan akhirat, dan mereka yang menolaknya adalah mereka yang memilih kehidupan dunia. [13] Manusia sebagai khalifah memiliki tanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, termasuk dalam bidang muamalah. Kepatuhan manusia terhadap Tuhan adalah sesuatu yang mutlak.

Ekonomi Islam menurut Chapra adalah branch of knowledge yang membantu manusia untuk mencapai kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi dari kelangkaan sumber daya yang mengikuti maqashid syariah. [14] Ekonomi Islam sejatinya dapat menjadi kekuatan baru dalam mewarnai kehidupan manusia. Kombinasi dimensi spiritual yang meneduhkan serta rasionalitas yang meyakinkan sangat berpotensi untuk memperbaiki kondisi kehidupan manusia. Dengan itu, kesejahteraan dan kebahagian manusia tidak semata berlaku secara individual tetapi juga yang bersifat sosial.

Paradigma ekonomi Islam mencerminkan suatu pandangan dan perilaku yang mencerminkan pencapaian falah. Ada dua sudut pandang yang mendasari paradigma ekonomi Islam, yaitu paradigma berfikir dan berperilaku (behaviour paradigm) dan paradigma umum (grand pattern).

Dalam realitas ekonomi kontemporer,  perilaku ekonomi  mempunyai logika sendiri. Oleh karenanya segala upaya akan diarahkan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal walaupun harus mengorbankan kepentingan orang lain dan bertentangan dengan norma-norma, nilai dan ajaran agama.

Paradigma materialisme kapitalis berhasil mengkonstruk jati diri masyarakat menjadi sangat mencintai benda, berorientasi pada materi dan kepuasan lahiriyah dan  realitas yang nampak secara kasat mata , bukannya makna, ruh, dan realitas sejati yang ada di balik benda itu. Dalam kehidupan nyata dapat dilihat, kapitalisme ini sangat menuhankan akal sebagai satu-satunya pencari hakikat kebenaran. Sedangkan tata nilai masyarakat berorientasi pada penguasaan atas sumber-sumber produksi. Indikasi hal tersebut nampak pada ketimpangan hidup yang tajam antara golongan kaya dan miskin.

Pandangan sistem ekonomi kapitalis di atas-yang memasukkan seluruh kegiatan ekonomi; mulai dari produksi, konsumsi, investasi, hingga distribusi dalam pembahasan ilmu ekonomi-berbeda dengan pandangan sistem ekonomi Islam. Perbedaan ini dapat diketahui dengan merujuk pada sumber-sumber hukum Islam berupa al-Qur’an dan as-Sunnah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah saw. bersabda:

"Dua telapak kaki manusia akan selalu tegak (di hadapan Allah) hingga ia ditanya tentang umurnya untuk apa ia habiskan; tentang ilmunya untuk apa ia pergunakan; tentang hartanya dari mana ia peroleh dan untuk apa ia pergunakan; dan tentang tubuhnya untuk apa ia korbankan". [HR .at-Tirmidzi dari Abu Barzah r.a.].
   Hadist di atas memberikan gambaran bahwa setiap manusia akan dimintai pentanggungjawabannya atas empat perkara: umur, ilmu, harta, dan tubuhnya. Tentang umur, ilmu, dan tubuhnya, setiap orang hanya ditanya dengan masing-masing satu pertanyaan. Tentang harta, setiap orang akan ditanya dengan dua pertanyaan, yakni dari mana harta diperoleh dan untuk apa harta dipergunakan. Dengan demikian, Islam mengatur dan memberi perhatian yang besar terhadap aktivitas manusia yang berhubungan dengan harta. Dengan kata lain, Islam memberikan perhatian yang besar pada bidang ekonomi.
Akan tetapi, pengaturan Islam dalam bidang ekonomi tidak mencakup seluruh kegiatan ekonomi. Dalam konteks pengadaan serta produksi barang dan jasa, Islam tidak mengaturnya; bahkan menyerahkannya kepada manusia. Islam hanya mengatur kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan tatacara perolehan harta (konsep kepemilikan); tata cara pengelolaan harta, mulai dari pemanfaatan (konsumsi) hingga pengembangan kepemilikan harta (investasi); serta tata cara pendistribusian harta di tengah-tengah masyarakat. Pembahasan tentang pengadaan dan produksi barang dan jasa dipandang sebagai bagian dari ilmu ekonomi. Sementara itu, pembahasan tentang tatacara perolehan, pengelolaan, dan pendistribusian harta di pandang sebagai bagian dari sistem ekonomi. Atas dasar ini, Islam memberikan pandangan yang berbeda terhadap ilmu ekonomi dan sistem ekonomi.

Rasionalitas Ekonomi

Pemahaman tentang rasionalitas ekonomi sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari sistem ekonomi yang mendasarinya. Sistem dapat didefinisikan sebagi suatu organisasi yang terdiri dari berbagai unsur yang saling berhubungan satu sama lain, saling mempengaruhi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa sistem ekonomi adalah organisasi yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan ekonomi.[15]

Dua paham yang sangat berpengaruh  pada ilmu-ilmu sosial sampai dewasa ini adalah paham struturalis dan fungsional[16]. Keduanya sangat dipengaruhi oleh filsafat positivisme yang berkembang pada abad ke- 18. Arus besar pemikiran ekonomi ini tidak bisa dilepaskan dari dominasi dan pengaruh filsafat positivisme. Melalui pengaruhnya, lahir dua ideologi besar yang menguasai dunia, sebuah ideologi yang mengilhami pembangunan negara-negara  bangsa, yakni kapitalisme dan sosialisme.

Kedua ideologi besar tersebut – kapitalisme dan sosialisme – memandang agama bukan sebagai faktor penting dalam pembangunan dan kehidupan manusia. Inilah yang kemudian disebut dengan sekularisasi[17]– suatu pandangan hidup yang memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat – yang profan yang dan sakral. Pandangan ini bertolak belakang dengan pandangan Islam tentang kehidupan dunia.[18] Sekularisasi sangat dipengaruhi oleh fisika newtonian yang memandang bahwa alam semesta ini berjalan secara otomastis. Konsep mekanik  tentang alam semesta ini pada akhirnya membentuk pula penjelasan mekanik tentang penciptaanya. Manusia sebagaimana juga jagat raya, dipandang sebagai sebuah produk yang kebetulan dari sebuah alam yang tidak bertujuan, yang terjadi melalui variasi kebetulan dalam suatu evolusi yang direkayasa dan dipompa oleh dirinya sendiri.

Menurut sistem ekonomi kapitalistik, ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana langka yang memiliki kegunaan-kegunaan alternatif. Dalam banyak literatur modern, istilah ilmu ekonomi secara umum dipahami sebagai suatu studi ilmiah yang mengkaji bagaimana orang-perorang atau kelompok-kelompok masyarakat menentukan pilihan.

Pilihan harus dilakukan manusia pada saat akan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari karena setiap manusia mempunyai keterbatasan (kelangkaan) dalam sumberdaya yang dimilikinya. Pilihan yang dimaksud menyangkut pilihan dalam kegiatan produksi, konsumsi, investasi, serta kegiatan distribusi barang dan jasa di tengah masyarakat. Intinya, pembahasan ilmu ekonomi ditujukan untuk memahami bagaimana masyarakat mengalokasikan keterbatasan (kelangkaan) sumberdaya yang dimilikinya

Para ahli ekonomi neo-klasik seperti Lionel Robin mengatakan bahwa inti dari kegiatan ekonomi adalah:

aspek pilihan dalam menggunakan sember daya”. Oleh karena itu            manusia menemui kelangkaan (scarcity). Dengan demikian sasaran atau      tujuan  dari ilmu ekonomi adalah bagaimana mengatasi kelangkaan             tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, ilmu ekonomi adalah “sebuah    kajian tentang prilaku manusia yang kebutuhannya tidak terbatas       terhadap          sumber daya yang sifatnya terbatas”.[19]

Dari pengertian tersebut  ada beberapa poin penting, pertama mengenai perilaku manusia, kedua, pilihan dan alat pemuas yang terbatas. Perilaku manusia adalah konsekuensi dari bahwa manusia mempunyai keinginan secara naluriah untuk mencari kesejahteraan hidup. Sehingga harus diwujudkan dalam bentuk aktifitas nyata.  Perilaku juga merupakan cerminan yang ada dalam diri pelakunya, Baik berupa kepercayaan, kecenderungan berpikir, tata nilai, pola pikir dan juga ideologi.

Sedangkan term “pilihan” juga merupakan sesuatu yang wajar sebab manusia mempunyai rasa, idealisme, kecenderungan-kecenderungan serta ukuran-ukuran tertentu. Sementara itu, alat pemuas yang terbatas atau kelangkaan sumber daya mengandung makna bisa ya bisa tidak. Dalam  konteks bahwa tujuan manusia adalah mencari kekayaan, maka term tersebut dapat menjadi spirit bagi manusia untuk mengejar kekayaan dengan secepatnya.[20]

Pada  tataran terminologi di atas, konsep rasionalitas dalam ekonomi adalah sesuatu wajar. Setiap orang mempunyai kesempatan untuk mendapatkan kesejahteraan hidupnya melalui kekayaan material, yakni dengan cara melakukan pilihan-pilihan yang dianggap tepat bagi dirinya. Dengan prinsip ini jangan sampai ia tidak kebagian mendapatkan pilihan itu karena terbatasnya ketersediaan, maka orang tersebut dianggap melakukan tindakan rasional.

Dalam lingkup yang lebih khusus, seorang produsen dianggap rasional jika ia dapat mencapai tujuan usahanya (keuntungan) dengan cara melakukan beberapa pilihan strategi, meminimalisasi cost dan mendapatkan keuntungan maksimum. Demikian juga konsumen, ia dianggap rasional, jika ia dapat memenuhi atau melampaui batas maksimum kepuasannya dari alat-alat pemuas yang terbatas.

Oleh karena itu, rasionalitas ekonomi dapat dipahami sebagai tindakan atas dasar kepentingan  pribadi untuk mencapai kepuasannya yang bersifat material lantaran kawatir tidak mendapatkan kepuasan itu karena terbatasnya alat atau sumber pemuas.

Ilmu Ekonomi konvensional dibangun di atas dua tujuan yang berbeda. Pertama adalah tujuan positif – berhungan erat dengan usaha realisasi secara “efisien dan adil” dalam proses alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas. Kedua adalah tujuan normatif[21] – yang diekspresikan dengan usaha penggapaian secara universal tujuan sosial ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan hidup, full employment, tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, stabilitas ekonomi, keseimbangan ekologis dan semua hal yang terkait dengan peningkatan keharmonisan sosial  dan pengikisan anomie. [22] Tujuan normatif dibangun dan dihasilkan oleh pandangan hidup yang relijius, dengan pendekatan kepercayaan kepada Tuhan, tanggung jawab manusia terhadapNya, persaudaraan dan nilai moral dalam usaha alokasi dan distribusi sumber daya manusia. [23]

Sekitar awal abad ke-17 dan awal abad ke-19, seiring lahirnya renaissance – zaman pencerahan–  suatu paham yang mengedepankan akal secara berlebihan, agama mengalami proses marginalisasi. Kesalahan historis yang menyebabkan institusi keagamaan (gereja) yang ada terperangkap ke dalam perilaku-perilaku nepotisme. Kondisi ini menyebabkan sikap anti pati terhadap peran dan fungsi agama.  Proses adaptasi yang dilakukan justru meruntuhkan sebagian doktrin-doktrin gereja, dan agama pada akhirnya tereduksi hanya mengurusi hal-hal yang bersifat personal. Hal ini menafikan pandangan bahwa wahyu berperan dalam mengatur setiap urusan manusia dalam segala aspeknya, termasuk di dalamnya masalah ekonomi.

Dalam lingkup pemikiran seperti inilah, dimensi transendental tercerabut dari sistem ekonomi konvensional. Muatan moral dan spiritual ditinggalkan oleh generasi berikutnya baik oleh paham neo-klasik maupun paham keynesian. Maka kemudian utilitarianisme hedonis menjadi alternatif – dimana kesenangan dan kesusahan menjadi ukuran. Utilitarianisme membuka jalan bagi lahirnya filsafat Darwinisme[24], filsafat Materialisme [25]dan filsafat Deteminisme[26].Tiga konsep penting yang menjadi pilar-pilar ilmu ekonomi konvensional adalah: rational economic man, positivisme, dan say’s law.[27]

Asumsi Rasionalitas

    Rasionalitas telah menjadi asumsi sentral dalam ekonomi konvensional,namun terkadang menimbulkan implikasi yang kurang sesuai dengan tuntutan  moral.

    Merujuk pada pendekatan filsafat Darwinisme di dalam ilmu ekonomi bahwa rasionalitas diartikan sebagai usaha untuk melayani kepentingan individu. Kepentingan pribadi atau self-interest, menjadi titik tekan disini. Namun, menurut Adam Smith, penekanan pada self-interest itu bukan berarti mengabaikan kepentingan masyarakat. Menurutnya, dengan memaksimalkan self-interest, kepentingan (kesejahteraan) masyarakat dengan sendirinya akan terpenuhi.

    Dalam buku-buku ekonomi, term rasionalitas ini dijelaskan bahwa manusia disebut rasional jika ia melakukan sesuatu yang sesuai dengan self-interest, dan pada saat yang sama konsisten dengan membuat pilihan-pilihannya dengan tujuan yang dapat dikuantifikasikan (dihitung untung ruginya) menuju kesejahteraan umum.[28] Sementara dalam ekonomi Islam pelaku ekonomi, baik itu produsen maupun konsumen akan berusaha untuk memaksimalkan maslahah

    AKSIOMA-AKSIOMA PILIHAN RASIONALITAS

      Konsep rasionalitas dalam ekonomi kapitalistik bertitik tolak pada beberapa hal:

      1. Kelengkapan (completeness)

      Aksioma ini mengatakan bahwa setiap individu selalu dapat menentukan secara tepat apa yang dia mau dan inginkan. Bahkan apabila dihadapkan pada dua pilihan yang berbeda, maka ia akan secara cepat dan tepat memutuskan diantara kemungkinan-kemungkinan di antara keduanya. menurut Oscar Lange, hal ini menunjukkan bahwa metodologi rasionalitas adalah ketika hal ini diambil berdasarkan cara berpikir dari setiap pelaku ekonomi itu sendiri.

      1. transitifitas (transitivity)

      aksioma ini menjelaskan tentang konsistensi seseorang di dalam menentukan pilihannya. Ketika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan produk maka ia akan memilih yang paling disukainya. Hal ini menunjukkan bahwa pada setiap alternatif pilihan seorang individu akan selalu konsisten dalam menentukan preferensinya atas suatu pilihan.

      1. Kontinuitas

      Jika seseorang menganggap “A lebih disukai dari B,” maka situasi-situasi yang secara cocok ‘mendekati A” harus juga lebih disukai dari pada B

      1. Lebih banyak lebih baik

      Aksioma ini menjelaskan bahwa jumlah kepuasan individu semakin meningkat jika barang atau produk yang dikonsumsi meningkat.

      Jenis-Jenis Rasionalitas

        Menurut Adiwarman Karim , [29]ada dua tipe rasionalitas baik individu maupun kolektif.

        Pertama adalah tipe rasionalitas yang didasarkan atas kepentingan pribadi (self –interest rationality). Menurut Edgeworth bahwa prinsip pertama dalam Ilmu ekonomi setiap pelaku ekonomi digerakkan oleh kepentingan pribadi seorang individu. Kepentingan pribadi dalam konteks ini bukan sekedar mengejar tujuan –tujuan yang bersifat kekayaan  materi atau bendawi. Tujuan-tujuan tersebut bisa berbentuk prestise, cinta, aktualisasi diri dan lain-lain.  Serta dapat pula berupa sebuah pencapain individu menjadi lebih baik dan membuat lingkungan sekelilingnya menjadi lebih baik juga pada saat yang bersamaan.

        Kedua, Rasionalitas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai (present aim rationality). Asumsi dari teori ekonomi ini bahwa manusia tidak selalu bersikap mementingan dirinya sendiri. Teori ini berasumsi bahwa manusia menyesuaikan preferensinya dengan sejumlah aksioma

        Perspektif Islam Tentang Rasionalitas

          Bahwa setiap analisa ekonomi selalu didasarkan atas asumsi mengenai perilaku para pelaku ekonominya. Seperti telah dijelaskan di atas, terminologi rasionalitas merupakan terminologi yang sangat longgar. Argumen apapun yang dibangun selama memenuhi kaidah-kaidah logika yang ada dan dapat diterima oleh akal, maka hal ini dianggap sebagai bagian dari ekspresi rasional. Oleh karena itu, terminologi rasionalitas dibangun atas dasar kaidah-kaidah yang diterima secara universal dan tidak perlu diuji kebenarannya, yang disebut sebagai aksioma. Dan aksioma-aksioma tersebut menjadi acuan dalam pengujian rasionalitas dari suatu argumen atau perilaku.

          Aksioma – dalam banyak hal—digali dari nilai-nilai dari suatu budaya yang bersifat universal. Yang membedakan adalah penafsiran pada tataran operasional bergantung dan dipengaruhi oleh cara pandang dan berfikir yang ada pada budaya tersebut, maupun situasi dan kondisi yang melingkupinya.

          Begitu juga dengan rasionalitas dalam  Islam, dibangun dan diderivasikan dari nilai-nilai  Islam.

          Aksioma-aksioma tersebut berlaku secara umum dan universal, beberapa di antaranya adalah:

          1. Setiap pelaku ekonomi bertujuan mendapatkan maslahah

          Sebagai contoh, dalam Islam terdapat dua cara dalam mendistribusikan harta atau pendapatan yakni melalui zakat dan infaq. Menurut teori transitivitas seseorang dikatakan konsisten apabila konsisten dalam menentukan pilihan-pilihannya. Dalam kasus zakat dan infaq tindakan ini tidak memenuhi persyaratan transitivitas. Karena tindakan ini tidak rasional. Dalam Islam persyaratan tansitivitas tidak harus dijabarkan  berdasarkan self interest rationality, melainkan karena keputusan tersebut adalah tepat secara syariah, mengandung manfaat dan kebaikan baik bagi dirinya maupun orang lain.[30]

          Dalam rangka mencapai maslahah, seseorang akan selalu mencari:

          1. Maslahah yang lebih besar selalu lebih disukai dari pada maslahah yang lebih kecil; artinya bahwa kebahagiaan yang lebih besar selalu lebih disukai dari pada kebahagiaan yang lebih kecil.
          2. Maslahah diupayakan terus meningkat sepanjang waktu

          Konsep ini disebut juga dengan quasi concavity, yaitu situasi yang maslahah yang menunjukkan pola non-decreasing. Sebagai contoh, jika seorang sakit dia akan berusaha mengobati sakitnya. Sebab sakit tidaklah menyenangkan dan menurunkan maslahah hidupnya. Selanjutnya dia akan melakukan olah raga, vaksinasi, dan lain-lain agar tidak jatuh sakit lagi dan lebih sehat dimasa depan agar maslahah hidupnya semakin meningkat dan setidaknya tetap.

          Waktu dalam pandangan Islam tidak terkait dengan masa kini dan masa yang akan datang. Waktu menjadi sangat penting dan bernilai tergantung bagaiman seseorang memanfaatkannya. Semakin produktif seseorang memanfaatkan waktunya semakin banyak nilai yang diperolehnya. Ide ini adalah kebalikan dari konsep nilai waktu berdasarkan uang ”time value of money”. Dalam Islam waktulah yang bernilai, sementara uang tidak memiliki nilai waktu. [31] 2. Setiap pelaku ekonomi selalu berusaha untuk tidak melakukan kemubadziran(non-wasting)

            Aksioma ini menjelaskan bahwa untuk mencapai suatu tujuan diperlukan suatu pengorbanan. Tetapi apabila pengorbanan tersebut lebih besar dari hasil yang diharapkan, maka dianggap kesia-siaan (pemubadziran) atas suatu sumber daya. Oleh karenanya perilaku ini harus dicegah agar tidak terjadi pengurangan dari sumber daya yang dimiliki tanpa kompaensasi berupa hasil yang sebanding.

            3. Setiap pelaku ekonomi selalu berusaha meminimumkan risiko (risk aversion)

              Risiko adalah sesuatu yang tidak menyenangkan karenanya harus dihindari. Namu tidak semua risiko dapat dihindari atau diminimalisir. Hanya risiko yang dapat diantisipasi saja yang dapat diminimalkan. Ada juga risiko-risiko yang setiap orang bersedia menanggungnya, karena pertimbangan maslahah yang lebih besar. Ada 2 risiko berkaitan dengan pembahasan aksioma ini, antara lain:

              1. Risiko yang bernilai (worthed risk)

              Kemunculan fenomena risiko yang  bernilai tidak menyimpang dari aksioma-aksioma yang dikemukakan di atas. Dalam konteks  ini risiko dianggap sebagai pengorbanan bagi seseorang yang memikulnya, sedangkan hasil dianggap bagian dari maslahah sebagai kompensasi dari kesediannya memikul risiko. Jika maslahah yang diterima lebih besar dari risiko yaitu pengorbanan maka pengorbanan tersebut tidak dianggap sia-sia dan karenanya tidak bertentangan dengan aksioma non-wasting.

              2. Risiko yang tidak bernilai

                Meskipun fenomena worthed risk telah menjadi fenomena dibanyak kegiatan ekonomi saat ini, namun terdapat pula risiko-risiko yang unworthed, yaitu ketika nilai hasil yang diharapkan lebih kecil dari risiko yang ditanggung ataupun ketika risiko dan hasil tersebut tidak dapat diantisipasi dan dikalkulasi.

                4. Setiap pelaku ekonomi selalu dihadapkan pada ketidakpastian (uncertainty)

                  Ketidakpastian memang dapat menurunkan maslahah yang diterima kemunculan risiko dalam banyak hal dapat diantisipasi melalui gejala yang ada. Untuk mengantisipasi ketidakpastian tersebut maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

                  1. Melengkapi informasi dan pengetahuan
                  2. Sumber informasi sempurna hanyalah al-qur’a n dan Sunnah

                  Pada dasarnya informasi dapat diperoleh dari fenomena kehidupan dunia masa lalu, namun kebenaran informasi sangat dibatasi oleh ruang dan waktu serta kemampuan pelaku dalam menginterpretasikan fenomena tersebut.

                  Terkait dengan aksioma ini, maka pelaku ekonomi memiliki rasionalitas Islam menghadapi jangkauan waktu (time horizon) yang tak terbatas. Dalam pandangan Islam, kehidupan manusia terdiri dari kehidupan dunia, kehidupan kubur, dan kehidupan setelah mati. Oleh karena itu maslahah yang akan diterima di hari akhir merupakan fungsi dari kehidupan di dunia atau maslahah di dunia terkait dengan maslahah yang akan diterima di akhirat. Menurut aksioma quasi concavity, pelaku ekonomi Islam dipastikan akan melakukan harmonisasi maslahah yang diterima di dunia dan akhirat.

                  KEBUTUHAN MANUSIA DAN MOTIF EKONOMI

                  Bertolak dari tujuan ekonomi Islam yang ingin mencapai falah (kebahagian) dunia dan akhirat melalui suatu tatanan kehidupan yang baik, maka sejatinya setiap motivasi ekonomi dan perilaku individu dalam memenuhi kebutuhannya juga harus didasari oleh keinginan untuk mencapai falah. Inilah yang membedakan motif ekonomi menurut ekonomi konvensional.

                  Milton H. Spencer (1997), dalam bukunya Contemporary Economics menuliskan bahwa: “Kapitalisme merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat (individu) atas alat-alat produksi dan distribusi (tanah, pabrik-pabrik, jalan-jalan kereta api, dan sebagainya) dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi-kondisi yang sangat kompetitif. [32]

                  Kapitalisme sangat erat kaitannya dengan pengejaran kepentingan individu (self-interest rationality). Dalam sistem ini berlaku “Free Figh Liberalism)”, suatu semangat persaingan bebas. Siapa yang memiliki mampu menggunakan kekuatan modal  nyata.  Perilaku juga merupakan cerminan yang ada dalam diri pelakunya, Baik berupa kepercayaan, kecenderungan berpikir, tata nilai, pola pikir dan juga ideologi.

                  Salah satu motif manusia melakukan kegiatan ekonomi adalah dasar dorongan kepentingan pribadi, yang bertindak sebagai tenaga pendorong yang membimbing manusia mengerjakan apa saja asal masyarakat bersedia membayar.  Abraham Maslow dalam teori motivasi manusia berdasarkan pada gagasan mengenai “hierarki kebutuhan manusia”[33]. Teori Maslow mengenal lima tingkat dasar kebutuhan manusia berdasarkan pentingnya tingkat kebutuhan mulai dari kebutuhan yang lebih rendah sampai tingkat kebutuhan yang lebih tinggi.  Atas dasar dorongan  memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan dan mengisi kehidupan di dunia ini sehingga menyebabkan timbulnya kegiatan ekonomi. Akan tetapi karena cara memenuhi kebutuhan dan distribusi barang dan jasa dibutuhkan berbeda maka muncullah beragam sistem dan praktek ekonomi di dunia ini. Perbedaan tersebut tidak bisa dipisahkan dari filosofi, ideologi dan politik yang mendasarinya.

                  Komitmen Islam pada persaudaraan dan keadilan menuntut semua sumber daya yang tersedia bagi ummat manusia. Amanat suci tersebut harus diarahkan untuk mewujudkan maqashid syariah, yakni: (1) Pemenuhan kebutuhan, (2) Penghasilan yang diperoleh dari sumber yang baik; (3) Distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil, dan (4) pertumbuhan dan stabilitas.[34]

                  (1). Pemenuhan Kebutuhan

                  Konsep-konsep mengenai kesejahteraan manusia (falah) dan kehidupan yang baik (hayat thayyibah) memberikan nilai-nilai yang sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi dan menuntut adanya kepuasan yang seimbang antara kebutuhan material dan spiritual  menyangkut seluruh ummat manusia. Hal ini disebabkan karena semua manusia adalah sama sebagai khalifah dan hamba Tuhan di dunia, dan tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkah setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia melalui pemenuhan kebutuhan material dan spritual.

                  Ajaran Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya, selama dengan pemenuhan tersebut martabat manusia bisa meningkat. Semua yang ada di bumi ini diciptakan untuk kepentingan manusia, namun manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi barang/jasa  yang halal dan baik secara wajar dan tidak berlebihan.

                  Jadi motivasi manusia dalam kerangka pemenuhan kebutuhannya harus sejalan dengan maslahah. Maslahah dapat dicapai hanya jika manusia hidup dalam keseimbangan (equilibrium), sebab keseimbangan merupakan sunnatullah. Kehidupan yang seimbang merupakan esensi ajaran Islam. Maslahah harus diwujudkan melalui cara-cara yang sesuai dengan ajaran Islam.

                  Dalam hal mengkonsumsi suatu barang misalkan, akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Konsumen dapat merasakan suatu kegiatan konsumsi ketika ia mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik atau psikis. Di sisi lain berkah yang akan diperolehnya ketika ia mengkonsumsi barang/jasa yang dihalalkan oleh syariat.

                  Di sini dapat dibedakan pula antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan  memberikan tambahan manfaat berupa fisik, spiritual, intelektual ataupun material. Sedangkan keinginan akan menambah kepuasan atau manfaat psikis di samping manfaat lainnya. Jika suatu kebutuhan diinginkan oleh seseaorang, maka pemenuhan kebutuhan tersebut akan melahirkan maslahah sekaligus kepuasan, namun jika pemenuhan kebutuhan tidak dilandasi oleh keinginan, maka hanya akan memberikan manfaat semata.

                  Karakteristik kebutuhan dan keinginan

                  Karakteristik Keinginan Kebutuhan
                  Sumber Hasrat (nafsu) manusia Fitrah manusia
                  Hasil Kepuasan Manfaat & berkah
                  Ukuran Preferensi atau selera Fungsi
                  Sifat Subjektif Objektif
                  Tuntutan Islam Dibatasi/dikendalikan Dipenuhi

                  Di adaptasi dari buku Ekonomi Islam[35]

                  Menurut Al-Ghazali Maqashid syariah adalah  untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak pada perlindungan agama (al-dien), jiwa, (nafs), akal (aql), keturunan (nasb) dan harta benda (maal) maslahah[36], sebaliknya menghidari atau menolaknya akan menimbulkan mafsadat.  Segala upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan harus berpijak kepada lima prinsip tersebut. Pemenuhan kebutuhan  manusia tersebut disebut dengan kebutuhan yang bersifat dharuriyyat, mendesak dan wajib dipenuhi karena  mengandung falah dan hayat thayyibah.[37]

                  Dalam pandangan al-Ghazali, agama meletakkan hubungan manusia dengan Tuhannya dan dengan sesamanya. Agama  (baca ; keimanana) menempatkan hubungan manusia  dalam suatu sikap yang seimbang dan saling memperhatikan untuk membantu mencapai kesejahteraan seluruh manusia. Ia juga berfungsi sebagai filter moral yang dapat mengalokasikan dan mendistribusikan sember daya sesuai dengan aturan-aturan persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi.

                  Sementara itu, harta benda ditempatkan pada posisi terakhir, karena menurut al-Ghazali bukan merupakan tujuan melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan itu sendiri. Harta benda akan dapat terwujud apabila dialokasikan dengan cara yang tepat dan didistribusikan secara adil. jiwa, akal dan keturunan berkaitan dengan ummat manusia itu sendiri yang kesejahteraannya merupakan tujuan utama syariah.[38]

                  (2). Perolehan Penghasilan dari Sumber-sumber Yang Baik

                  Menurut Chapra kehormatan manusia sebagai khalifah menekankan pada pentingnya usaha individu dalam memenui kebutuhannya. Bahkan para ahli fiqh, mencari nafkah dengan cara yang halal hukumnya fardlu ain. Tanpa bekerja seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara baik, tidak dapat memelihara kesehatan secara memadai sehingga tidak dapat menjalankan dan menunaikan kewajiban ibadatnya. Dalam al-Qur’an Allah memerintahkan Ummat Islam untuk mencari rahmat setelah mendirikan shalat.[39] Dalam hadits Nabi Saw bersabda:

                  “Mencari penghidupan yang sah adalah wajib bagi setiap muslim.”[40]

                  Lebih lanjut dalam sabdanya Nabi Saw menjelaskan[41]:

                  “Sebaik-baik penghidupan seseorang ialah yang diperolehnya dengan usahanya sendiri.”

                  Selanjutnya Chapra menjelaskan bahwa kewajiban bersama ummat Islam memberikan kesempatan setiap orang untuk dapat memperoleh nafkah secara jujur sesuai dengan kemampuannya. Adapun bagi mereka yang tidak mampu karena cacat atau kelemahan lainnya, ummat Islam harus membantunya tanpa rasa benci.

                  (3) Distribusi Pendapatan dan Kekayaan secara Adil

                  Kekayaan dan sumber-sumber yang diberikan Allah kepada manusia adalah amanat. Oleh karenanya kewajiban umat Islam untuk mendistribusikan kekayaan tersebut secara adil. Abu Dzar seorang sahabat Nabi Saw berpendapat bahwa tidak baik bagi seorang muslim mempunyai kekayaan di luar kebutuhan pokoknya.

                  (4) Pertumbuhan dan Stabilitas

                  Untuk merealisasikan tujuan pemenuhan kebutuhan dan suatu tingkat kerja usaha dan kerja yang tinggi tanpa menggunakan sumber daya yang tersedia dengan sangat efisien dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga dapat mewujudkan tujuan keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan dengan cepat.


                  [1] Behaviorisme atau pendekatan tingkah laku adalah sebuah orientasi dalam bidang psikologi amerika pada abad dua puluh. Para ahli tingkah laku pada masa awal adalah Wundt dan Titchener yang terkenal dengan strukturalismenya, james Dewey, Angell dan Carr dengan Fungsionalisme metal dan psikologi ala Gestalt dengan konsepsi fenomenologis. Lihat, Adam Kuper dan Jessica Kuper , Ensiklopedi ilmu-ilmu Sosial, tej, Jakarta : Grafindo Persada, 2000h. 66-67

                  [2] Lihat Artikel, Konsep Perilaku; Pengertian Perilaku, Bentuk Perilaku, dan Domain Perilaku

                  [3] Dalam buku lain diuraikan bahwa perilaku adalah suatu kegiatan atau aktifitas organisme (makhluk hidup)yang bersangkutan. Oleh sebab itu, dari sudut pandang biologis semua makhluk hidup mulai dari tumbuh – tumbuhan, binatang sampai dengan manusia itu berperilaku, karena mereka mempunyai aktifitas masing – masing. Sehingga yang dimaksud perilaku manusia, pada hakikatnya adalah tindakan atau aktifitas manusia darimanusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain: berjalan, berbicara, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca dan sebagainya. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku (manusia) adalah semua kegiatan atau aktifitas manusia, baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati pihak luar..

                  [4] Diatas telah dituliskan bahwa perilaku merupakan bentuk respon dari stimulus (rangsangan dari luar). Hal ini berarti meskipun bentuk stimulusnya sama namun bentuk respon akan berbeda dari setiap orang. Faktor – faktor yang membedakan respon terhadap stimulus disebut determinan perilaku. Determinan perilaku dapat dibedakan menjadi dua yaitu : Faktor internal yaitu karakteristik orang yang bersangkutan yang bersifat given atau bawaan misalnya : tingkat kecerdasan, tingkat emosional, jenis kelamin, dan sebagainya. Faktor eksternal yaitu lingkungan, baik lingkungan fisik, fisik, ekonomi, politik, dan sebagainya. Faktor lingkungan ini sering menjadi factor yang dominanyang mewarnai perilaku seseorang. (Notoatmodjo, 2007,  hal 139)

                  [5][5] Monzer Khaf, Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam, Penerjemah  Machnun Husein (yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1995) h. 21

                  [6] Peter Salim, Kamus Umum bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta: Modern English, 1991). H. 1255

                  [7] Joachim Wach, Sociology of Religion (The University of Chicago Press, 1948), hal. 14

                  [8] Masyhuri, Teori Ekonomi dalam Islam, Yogyakarta, Kreasi Wacana,2005, h. 11

                  [9] AM.Saefudin, Filsafat, Nilai Dasar, Nilai Instrumental dan Fungsionalisasi Konsep Ekonomi Islam, JKTTI-No. 1-I/Des 1997-Feb 1998, h. 36

                  [10] QS. Thaha; 52

                  [11] Ibnu Khaldun, Muqaddimah, Kairo, al-Maktabah al-Tijjariyah al-Kubra, tt, h. 39; lihat juga hal 287,

                  [12] Ini bukan berarti penolakan terhadap peranan penting yang dimainkan oleh harga dan pasar. Moral tidak menggantikan peranan mekanisme pasar melainkan sebagai pelengkap.

                  [13] QS. Al-Imran; 3

                  [14] Umer Chapra lihat dalam Aadiwarman A Karim, Ilmu ekonomi Islam; Bagaimana seharusnya?, Ulasan atas buku, The Future of Economic; An Islamic Perspective, Landscape Baru Perekonomian Masa Depan, Jakarta, SEBI, 2001, h. 397

                  [15] Nasution dkk, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007

                  [16] Atau sering disebut dengan idealisme dan pragmatisme, Rusli Karim, Dua Paradigma Pembangunan; Perspektif Islam, Prismma, 1994, XXIII, no. II,  h. 68

                  [17] Harvey Cox, The Sacular City, New York, MacMillan, 1978.

                  [18]Aplikasi ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi sebenarnya bukan hal baru. Dalam kitab “Bidayatul Mujtahid karya Ibn Rusyd, kitab “Mukaddimah” nya Ibnu Khaldun, dan Ibn  Taymiyah  membahas soal muamalah dalam bidang ekonomi. Kesemuanya ini memberi pertanda bahwa Islam berbeda dengan agama-agama lain. Dalam beberapa agama atau aliran keagamaan, seperti protestanisme (seperti Calvinisme), Buddhisme Zen, Shinto dan Konfusianisme, disebut-sebut sebagai faktor yang ikut mendorong lahirnya kapitalisme di Eropa Barat dan Jepang. Tetapi keterangan-keterangan ini (misalnya Max weber, Robert N bellah atau Yamamoto Schichie) menunjukkan bahwa agama tidak punya pengaruh secara langsung terhadap perilaku ekonomi , lihat Artikel Dawam Raharjo, Manifestasi Nilai-Nilai Islam dalam Kegiatan Ekonomi dan Kewiraswastaan, Equilibrium; Jurnal Ekonomi & Kemasyarakatan, Vol. 2 No.2 januari – April 2006 h. 156.

                  [19] Dawam Raharjo, “Islam dan Transformasi social-Ekonomi, Yogyakarta, Lembaga Sosial, Agama dan Filsafat (LSAF), cetakan I, h. 5-7

                  [20] Zuber Hasan, Introduction to Microeconomics, An Islamic Prespective, Malaysia Practice Hall, cetakan I, 2006, hal.1.

                  [22] Umer Chapra, The Future of Economic; An Islamic Perspective, h. 21

                  [23] Kedua tujuan tersebut untuk menjadi jalan tengah untuk membantu menyatukan dua kepentingan yang berbeda, antara individu dan masyarakat. Namun demikian, hal ini tidak dapat dicapai dengan mudah. Tujuan positif “efisien dan adil” seringkali dicapai walaupun tanpa pertimbangan nilai. Hal tersebut bertentangan dengan tujuan yang bersifat normatif, yang merefleksikan sebagian visi masyarakat.

                  [24] Filsafat darwinisme adalah kepanjangan tangan dari prinsip-prinsip kelangsungan hidup yang lebih baik dan seleksi alam Darwinisme kepada tatanan masyarakat. Penerapan filsafat tersebut dengan kurang hati-hati akan mensahkan konsep kekuasaan adalah kebenaran secara terselubung dalam tatanan hubungan kemanusiaan, sehingga kaum miskin dan tertindas dipersalahkan oleh karena kemiskinan dan kesengsaraan yang menimpa diri mereka sendiri.

                  [25] Sementara itu filsafat materialisme cenderung untuk meningkatkan kekayaan, kesenangan dan semua kenikmatan fisik sebagai tujuan dari usaha manusia. Pijakan ekonomi kapitalis dipercaya sangat dipengaruhi oleh gagasan Adam Smith dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Cause of Wealth of Nation yang ditulis pada tahun 1776. Buku tersebut mengupas tingkah laku ekonomi masyarakat yang kemudian berkembang menjadi ideologi pasar bebas dan akhirnya menjadi paham kapitalis.

                  [26] filsafat determinisme memandang bahwa manusia memiliki kontrol yang lemah terhadap pola tingkah laku manusia. Tindakan-tindakan manusia dianggap sebagai mesin yang merespon secara otomatis terhadap rangsangan-rangsangan eksternal sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan hewan (Watson dan Skinner), menurut Sigmud Freud mental bawah sadar manusia menunjukkan jauh di atas control manusia atau konflik social dan ekonomi (Mark). Jadi filsafat Darwinisme juga menolak adanya tanggung jawab moral dalam tingkah laku manusia. Kejadian-kejadian yang menimpa kaum fakir miskin, dan orang-orang terlantar bukan menjadi tanggung jawab penguasa.  Hal ini menjadi sangat kontras dengan pandangan relijius yang menganggap setiap manusia bertanggung jawab pada setiap tindakannya, yang pada gilirannya dipertanggung jawabkan dihadapan Tuhan

                  [27] Lihat  definisi mengenai positifisme dan say’s law dalam Umer Chapra, , The Future of Economic; An Islamic Perspective,Jakarta : SEBI, 2001. h. 25

                  [28] Syed Omar Syed Agil, “Rationality in Economic Theory, A Critical Appraisal”, dalam Reading Micro Economics, An Islamic Perspective, Sayyid Taher, dkk (editor), Malaysia: Longman, 1992, hal. 50

                  [29] Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islami, The International Institute of Islamic Thought Indonesia, Jakarta, 2002, h. 29

                  [30] Ibid, h. 31

                  [31] Ibid, h. 37

                  [32] Munculnya kapitalisme berawal dari perlawanan masyarakat terhadap dominasi gereja (lihat Winardi, Kapitalisme versus Sosialisme, 1986)

                  [33] Hierarki kebutuhan; kebutuhan fisiologis, meliputi makan, minum, tempat tinggal biasa disebut kebutuhan primer; (2). Kebutuhan akan keamanan, meliputi ketertiban, stabilitas, kebiasaan sehari-hari, keakraban, pengendalian atas kehidupan diri dan lingkungan,dll; (3) kebutuhan sosial, meliputi cinta, kasih sayang, pemilikan, dan penerimaan; (4). Kebutuhan akan kepentingan diri sendiri, meliputi kesuksesan, kemandirian, dl; (5) kebutuhan akan aktualisasi diri, Leong G. Sciffman & Leslie Lazar Kanuk, Consumer Behaviour, terj Prentice Hall, 1999, h. 89, lihat juga Abraham H. Maslow, Motivasi dan Kepribadian ; Teori Motivasi dengan Pendekatan hierarki Kebutuhan Manusia, terj. PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1994, h. 25-43

                  [34] Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer, Surabaya, Risalah Gusti, 1999, h. 230

                  [35] Pusat pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII bekerja sama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam, Jakarta, 2008, h. 131

                  [36] Al Ghazali mendefinisikan maslahah ialah memelihara tujuan syara’ /hukum Islam dan tujuan syara’ dari makhluk ada 5 yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap upaya yang mengandung lima prinsip tersebut di sebut maslahah, sebaliknya setiap upaya untuk menolaknya disebut mafsadat. Kebutuhan dalam literature fiqh dibagi menjadi 3 bagian; kebutuhan yang bersifat dharuriyyat, kebutuhan yang bersifat hajiyyat, dan kebutuhan yang bersifat tahsiniyyat. Kebutuhan hajiyyat seperti pemberian kuasa kepada wali untuk mengawinkan anaknya yang masih kecil . sedangkan kebutuhan yang bersifat tahsiniyyat adalah tingkatan kebutuhan yang sifatnya melengkapi, memperindah, nilai tambah, memelihara baik sikap dalam kehidupan sehari-hari dan muamalt. ihat dalam   Al-Ghazali, Mustasfa, hal. 286-287; 289-290, lihat juga dalam Munif Suratmaputra, Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali; Maslahah Mursalah dan Relevansinyadengan Pembaharuan Hukum Islam, Pustaka Firdaus, 2002, Jakarta, h. 126-127.

                  [37] Lihat M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi ; Islamisasi Ekonomi Kontemporer, Risalah Gusti, 1999

                  [38] Chapra, hal. 10-11.

                  [39] Lihat QS. 62;10

                  [40] Lihat Suyuthi dalam Jami’ as Shagir, h. 54

                  [41] Sunan Ibnu Majah, vol.2, h. 723, Hadits ini adalah peringatan bagi seorang Muslim bahwa bertawakal kepada Tuhan tidak berarti bahwa ia harus berhenti berusaha, justru dengan bekerja dengan sebaik-baiknya, dan bertawakal kepada Tuhan untuk hasil terbaiknya.

                  [42] Rafika Isaa Baekun dalam artikel Agustianto, Etika Produksi dalam Islam, Niriah.com, Oktober, 2008.

                  [43] Pengertian etika adalah code of set principles wich people live, yakni seperangkat kaidah atau prinsip yang mengatur hidup manusia. Dalam pengertian yang lebih luas, etika diartikan sebagai The systematic study of the nature of value concept, good, bad, ought, right, wrong, etc. and of the general principles which justifyus in applying them to anything; also called moral, lihat dalam Sonny Keraf dan Robert Haryono Imam, Etika Bisnis : Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur, Yogyakarta; Kanisius, 1995.

                  [45] Artikel, AM. Saefudin, Filsafat,  Nilai dasar, Nilai Instrumental dan Fungsional konsep ekonomi Islam, JKTTI- NO. 1-I/1997 – Feb 1998, h. 43

                  [46] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, Ekonomi Islam, Jakarta, Rajawali Press, h. 59

                  [47] QS. 57;20

                  [48] QS. 104;  1-3

                  [49] Al-Qur’an dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, Jakarta, 1971. (1) Orang Fakir adalah orang yang amat susah hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. (2) Orang miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekuarangan. (3) Pengurus Zakat adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan harta zakat. (4) Muallaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. (5) Memerdekakan budak adalah mencakup juga untuk melepaskan orang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. (6) Orang-orang yang berhutang adalah orang yang berhutang untuk kepentingan yang bukan ma’siat dan tidak sanggup membayarnya. adapaun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangya dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. (7) Sabilillah adalah untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. menurut ahli tafsir ada yang berpendapat bahwa fii sabilillah adalah orang yang mendirikan sekolah, rumah sakit, dll. (9) Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan ma’siat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

                  [50] Lihat masa-masa awal pemerintahan Islam, mulai dari masa kekhalifahan Abu Bakar al-Shiddiq, Umar bin Khatab, Ustman bin Affan, hingga Ali bin Abi thalib. Selain zakat terdapat sumber-sumber lain penerimaan negara.

                  [51] Lihat AM. Syaifudin, Filsafat, Nilai Dasar, Nilai Instrumental dan Fungsionalisasi Konsep Ekonomi Islam, JKTTI-No.1/Des 1997-Feb 1998 h. 45


                  Follow

                  Get every new post delivered to your Inbox.