Agama dan Rasionalitas Ekonomi

Menurut Simon, teori tingkah laku dalam ekonomi  digantung pada asumsi-asumsi rasionalitas. Disamping itu teori tingkah laku ekonomi juga menjelaskan motivasi-motivasi manusia yang melandasi pengambilan keputusan dalam ekonomi, dan keadaan-keadaan yang secara khusus memotivasi kemunculannya.[1]

Dalam sebuah buku yang berjudul “Perilaku Manusia” Drs. Leonard F. Polhaupessy,[2] menguraikan perilaku sebagai sebuah gerakan yang dapat diamati dari luar, seperti orang berjalan, naik sepeda, dan mengendarai motor atau mobil. Untuk aktifitas ini mereka harus berbuat sesuatu, misalnya kaki yang satu harus diletakkan pada kaki yang lain. Jelas, ini sebuah bentuk perilaku. Cerita ini dari satu segi. Jika seseorang duduk diam dengan sebuah buku ditangannya, ia dikatakan sedang berperilaku.  Ia sedang membaca. Sekalipun pengamatan dari luar sangat minimal, sebenarnya perilaku ada dibalik tirai tubuh, didalam tubuh manusia.[3]

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi seseorang untuk bertindak. Salah satunya adalah faktor eksternal yaitu lingkungan, baik lingkungan fisik, ekonomi, politik, dan sebagainya. Faktor lingkungan ini sering menjadi faktor yang dominan yang mewarnai perilaku seseorang, termasuk di dalamnya faktor lingkungan yang bercirikan keagamaan.[4]

Agama sebagai sistem keyakinan dapat menjadi bagian inti dari sistem-sistem nilai yang ada dalam kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan. Michael Mayer dalam Monzer Khaf[5] mendefinisikan agama sebagai “Seperangkat kepercayaan atau aturan yang pasti untuk membimbing manusia dalam tindakannya terhadap Tuhan, orang lain, dan terhadap dirinya sendiri.” Definisi tersebut memberikan pemahaman adanya hubungan  manusia dengan Tuhan dan  juga adanya hubungan antara manusia dengan sesamanya yang secara umum meliputi berbagai aspek kehidupan.

Istilah religiusitas berasal dari kata “religiusity” yang berarti keahlian atau besarnya kepatuhan dan pengabdian terhadap agama.[6] Agama bagi manusia dalam sejarah peradaban, sebenarnya bukanlah karena manusia secara eksistensial-fitrati adalah homo religious, namun lebih dari itu agama secara fungsional dalam realitasnya mempunyai kekuatan dan kesanggupan berkontribusi memberikan orientasi, pijakan,pedoman, mode of conduct, serta menawarkan model-model pemecahan berbagai problem tantangan hidup yang dihadapi umat manusia.

Fungsi paling mendasar dan universal dari semua agama adalah bahwa agama memberikan orientasi dan motivasi serta membantu  manusia mengenal sesuatu yang bersifat sakral. Lewat pengalaman beragama (religious experience) yakni penghayatan terhadap Tuhan atau agama yang diyakininya, maka manusia sebagaimana yang dikatakan Joachim Wach[7], memiliki kesanggupan, kemampuan dan kepekaan rasa untuk mengenal, mendekatkan diri bahkan memahami eksistensi sang Ilahi.

Persoalan berikutnya adalah dalam kerangka pemikiran yang bagaimana aspek-aspek agama memperoleh ruang gerak?  Menurut Rusdi Karim (1994), mau tidak mau kita sampai pada masalah agama dalam pemikiran sosial. Agama biasanya bersifat universal – deduktif dan holistic-  di dalam kerangka inilah  seharusnya pembangunan yang berwawasan keagamaan, sebagai tandingan terhadap paradigma “sekularistik” difahami. Fungsi agama yang lebih konkret dalam kehidupan manusia antara lain sebagai pemberi makna hidup, membentuk komunitas, memberikan pelayanan dan mendorong perubahan sosial, memelihara kohesi dan kontrol sosial[8].

Pada zaman keemasan Islam yakni abad ke 7 sampai ke -14, ekonomi dan agama itu menyatuh. Begitupun di Barat, ekonomi berkait dengan agama. Ahli ekonomi eropa adalah pendeta dan sekaligus ahli agama. Pada zaman pertengahan, ekonomi skolastik dikembangkan oleh ahli gereja seperti Thomas Aquinas,Augustin dan lain-lain. Para ekonom kontemporer kembali mencari dan menyadari betapa pentingnya kajian ekonomi yang berkarakter relijius, bermoral dan humanis.

Gunnar Myrdal dalam bukunya Asian Drama menyusun kembali ilmu ekonomi yang berkait dengan nilai kemanusiaan, baik perorangan, masyarakat maupun bangsa. Eugene Lovell juga melakukan pendekatan humanistik dalam mengkaji ilmu-ilmu ekonomi dengan bukunya “Humanomic”. Begitu juga EF Schumacher dalam “Small is Beautiful, Economics as if People mattered. Para ekonom tersebut menyadari sepenuhnya bahwa meniadakan hubungan kajian ekonomi dan nilai-nilai moral, etika dan humanistik adalah suatu kekeliruan besar dan tidak bertanggung jawab dalam menjaga keselamatan manusia dan alam semesta. Kesadaran ini muncul setelah menyaksikan hasil dari model pembangunan sosio-ekonomi yang berasaskan model liberal – kapitalistik dan teori pertumbuhan neo-klasikal, maupun model marxist dan neo-marxist, dimana keduanya mengutamakan kehidupan materialistik hedonis.

Menurut Saefudin, tiap aliran agama memiliki pendekatan kajian ekonomi masing-masing sebagaimana penampilannya yang tercermin pada tingkah laku ekonomi manusia. Kajian ilmu ekonomi pada abad pemikiran dewasa ini (the age of reason) mengarah kepada tidak hanya bertolak dari asas kapitalisme dan marxisme, tetapi ada asas lain yang lebih human, yakni ilmu ekonomi yang lebih terandalkan dalam menjaga keselamatan seluruh ummat manusia dan alam semesta. Ekonomi yang memiliki nilai-nilai kebenaran (logic), kebaikan (ethic), dan keindahan (aesthetic). Ekonomi yang dapat membebaskan manusia dari aksi penindasan, penekanan, kemiskinan, kemelaratan dan segala bentuk keterbelakangan, dan dapat meluruskan aksi ekonomi dari karakter yang tidak manusiawi, yakni ketidak adilan, kerakusan dan ketimpangan.[9]

Islam merupakan ajaran yang mengatur kehidupan dalam semua dimensi baik  akidah, ibadah, dan semua aspek kehidupan manusia termasuk semua bentuk muamalah, khususnya pada hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi.  Tidak ada sesuatupun yang tersembunyi dari jangkauan Allah SWT dan tidak sesuatupun yang luput dari pengawasan-Nya.

”Tuhan kami tidak akan salah dan tidak akan lupa”[10]

Dalam kaitan ini,  Ibnu Khaldun dalam ”Mukaddimah” nya menjelaskan tentang prinsip-prinsip ekonomi. Pengetahuan Ibnu Khaldun tentang prinsip-prinsip ekonomi sangat jauh ke depan sejumlah teori dan gagasan pada enam abad yang lalu masih dianggap sebagai pelopor bagi formulasi teori yang lebih modern dan canggih. Prinsip-prinsip ekonomi yang dipaparkan Ibnu Khaldun antara lain:

”Kekuatan penguasa (al-mulk) tidak dapat diwujudkan kecuali dengan implementasi syariah. Syariah tidak dapat dilaksanakan kecuali oleh penguasa (al-mulk).  Penguasa tidak dapat memperoleh kekuatan kecuali dari masyarakat (al-rijal).Masyarakat tidak dapat ditopang kecuali oleh kekayaan (al-maal). Kekayaan tidak dapat diperoleh kecuali dari pembangunan (al-imarah).Pembangunan tidak dapat dicapai kecuali melalui keadilan (al-adl). Keadilan merupakan standar (al-mizan) yang akan dievaluasi Allah pada ummatNya. Penguasa akan dibebankan dengan adanya tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan.”[11]

Menurut Ibnu Khaldun, syariah mempunyai peranan penting dalam membentuk perilaku masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Syariah mengutamakan kerjasama yang menjembatani perbedaan yang ada. Syariah dapat membantu masyarakat menanamkan kualitas kebaikan seperti ketaatan, kejujuran, integritas, kesederhanaan, dan persamaan kebersamaan yang dapat memberikan kontribusi terhadap proses pembangunan, keadilan, saling pengertian, kerjasama, kedamaian, dan keharmonisan sosial serta mengontrol tingkah laku yang dapat membahayakan masyarakat.

Secara lebih rinci Umer Chapra dalam bukunya The Future of Economic menjelaskan peran agama di dalam memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi keperibadian – yaitu perilaku, gaya hidup, selera dan preferensi manusia dan sikap-sikap terhadap manusia, sumber daya, dan lingkungan. Menurutnya, hal tersebut sangat mempengaruhi sifat, kuantitas dan kualitas kebutuhan materi maupun kebutuhan psikologis dan juga metode pemuasannya. Keyakinan ini dapat mendorong terciptanya keseimbangan antara dorongan material dan spiritual, meningkatkan solidaritas sosial, dan mencegah berkembangnya anomie – suatu kondisi ketiadaan standar moral. Agama menjadi filter moral yang memberikan arti dan tujuan pada penggunaan sumber daya, serta memotivasi mekanisme yang dipelukan  bagi operasi yang efektif. [12]

Dalam perspektif Islam, manusia yang menaati ketentuan Allah adalah mereka yang memilih kehidupan akhirat, dan mereka yang menolaknya adalah mereka yang memilih kehidupan dunia. [13] Manusia sebagai khalifah memiliki tanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, termasuk dalam bidang muamalah. Kepatuhan manusia terhadap Tuhan adalah sesuatu yang mutlak.

Ekonomi Islam menurut Chapra adalah branch of knowledge yang membantu manusia untuk mencapai kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi dari kelangkaan sumber daya yang mengikuti maqashid syariah. [14] Ekonomi Islam sejatinya dapat menjadi kekuatan baru dalam mewarnai kehidupan manusia. Kombinasi dimensi spiritual yang meneduhkan serta rasionalitas yang meyakinkan sangat berpotensi untuk memperbaiki kondisi kehidupan manusia. Dengan itu, kesejahteraan dan kebahagian manusia tidak semata berlaku secara individual tetapi juga yang bersifat sosial.

Paradigma ekonomi Islam mencerminkan suatu pandangan dan perilaku yang mencerminkan pencapaian falah. Ada dua sudut pandang yang mendasari paradigma ekonomi Islam, yaitu paradigma berfikir dan berperilaku (behaviour paradigm) dan paradigma umum (grand pattern).

Dalam realitas ekonomi kontemporer,  perilaku ekonomi  mempunyai logika sendiri. Oleh karenanya segala upaya akan diarahkan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal walaupun harus mengorbankan kepentingan orang lain dan bertentangan dengan norma-norma, nilai dan ajaran agama.

Paradigma materialisme kapitalis berhasil mengkonstruk jati diri masyarakat menjadi sangat mencintai benda, berorientasi pada materi dan kepuasan lahiriyah dan  realitas yang nampak secara kasat mata , bukannya makna, ruh, dan realitas sejati yang ada di balik benda itu. Dalam kehidupan nyata dapat dilihat, kapitalisme ini sangat menuhankan akal sebagai satu-satunya pencari hakikat kebenaran. Sedangkan tata nilai masyarakat berorientasi pada penguasaan atas sumber-sumber produksi. Indikasi hal tersebut nampak pada ketimpangan hidup yang tajam antara golongan kaya dan miskin.

Pandangan sistem ekonomi kapitalis di atas-yang memasukkan seluruh kegiatan ekonomi; mulai dari produksi, konsumsi, investasi, hingga distribusi dalam pembahasan ilmu ekonomi-berbeda dengan pandangan sistem ekonomi Islam. Perbedaan ini dapat diketahui dengan merujuk pada sumber-sumber hukum Islam berupa al-Qur’an dan as-Sunnah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah saw. bersabda:

"Dua telapak kaki manusia akan selalu tegak (di hadapan Allah) hingga ia ditanya tentang umurnya untuk apa ia habiskan; tentang ilmunya untuk apa ia pergunakan; tentang hartanya dari mana ia peroleh dan untuk apa ia pergunakan; dan tentang tubuhnya untuk apa ia korbankan". [HR .at-Tirmidzi dari Abu Barzah r.a.].
   Hadist di atas memberikan gambaran bahwa setiap manusia akan dimintai pentanggungjawabannya atas empat perkara: umur, ilmu, harta, dan tubuhnya. Tentang umur, ilmu, dan tubuhnya, setiap orang hanya ditanya dengan masing-masing satu pertanyaan. Tentang harta, setiap orang akan ditanya dengan dua pertanyaan, yakni dari mana harta diperoleh dan untuk apa harta dipergunakan. Dengan demikian, Islam mengatur dan memberi perhatian yang besar terhadap aktivitas manusia yang berhubungan dengan harta. Dengan kata lain, Islam memberikan perhatian yang besar pada bidang ekonomi.
Akan tetapi, pengaturan Islam dalam bidang ekonomi tidak mencakup seluruh kegiatan ekonomi. Dalam konteks pengadaan serta produksi barang dan jasa, Islam tidak mengaturnya; bahkan menyerahkannya kepada manusia. Islam hanya mengatur kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan tatacara perolehan harta (konsep kepemilikan); tata cara pengelolaan harta, mulai dari pemanfaatan (konsumsi) hingga pengembangan kepemilikan harta (investasi); serta tata cara pendistribusian harta di tengah-tengah masyarakat. Pembahasan tentang pengadaan dan produksi barang dan jasa dipandang sebagai bagian dari ilmu ekonomi. Sementara itu, pembahasan tentang tatacara perolehan, pengelolaan, dan pendistribusian harta di pandang sebagai bagian dari sistem ekonomi. Atas dasar ini, Islam memberikan pandangan yang berbeda terhadap ilmu ekonomi dan sistem ekonomi.

Rasionalitas Ekonomi

Pemahaman tentang rasionalitas ekonomi sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari sistem ekonomi yang mendasarinya. Sistem dapat didefinisikan sebagi suatu organisasi yang terdiri dari berbagai unsur yang saling berhubungan satu sama lain, saling mempengaruhi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa sistem ekonomi adalah organisasi yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan ekonomi.[15]

Dua paham yang sangat berpengaruh  pada ilmu-ilmu sosial sampai dewasa ini adalah paham struturalis dan fungsional[16]. Keduanya sangat dipengaruhi oleh filsafat positivisme yang berkembang pada abad ke- 18. Arus besar pemikiran ekonomi ini tidak bisa dilepaskan dari dominasi dan pengaruh filsafat positivisme. Melalui pengaruhnya, lahir dua ideologi besar yang menguasai dunia, sebuah ideologi yang mengilhami pembangunan negara-negara  bangsa, yakni kapitalisme dan sosialisme.

Kedua ideologi besar tersebut – kapitalisme dan sosialisme – memandang agama bukan sebagai faktor penting dalam pembangunan dan kehidupan manusia. Inilah yang kemudian disebut dengan sekularisasi[17]– suatu pandangan hidup yang memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat – yang profan yang dan sakral. Pandangan ini bertolak belakang dengan pandangan Islam tentang kehidupan dunia.[18] Sekularisasi sangat dipengaruhi oleh fisika newtonian yang memandang bahwa alam semesta ini berjalan secara otomastis. Konsep mekanik  tentang alam semesta ini pada akhirnya membentuk pula penjelasan mekanik tentang penciptaanya. Manusia sebagaimana juga jagat raya, dipandang sebagai sebuah produk yang kebetulan dari sebuah alam yang tidak bertujuan, yang terjadi melalui variasi kebetulan dalam suatu evolusi yang direkayasa dan dipompa oleh dirinya sendiri.

Menurut sistem ekonomi kapitalistik, ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana langka yang memiliki kegunaan-kegunaan alternatif. Dalam banyak literatur modern, istilah ilmu ekonomi secara umum dipahami sebagai suatu studi ilmiah yang mengkaji bagaimana orang-perorang atau kelompok-kelompok masyarakat menentukan pilihan.

Pilihan harus dilakukan manusia pada saat akan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari karena setiap manusia mempunyai keterbatasan (kelangkaan) dalam sumberdaya yang dimilikinya. Pilihan yang dimaksud menyangkut pilihan dalam kegiatan produksi, konsumsi, investasi, serta kegiatan distribusi barang dan jasa di tengah masyarakat. Intinya, pembahasan ilmu ekonomi ditujukan untuk memahami bagaimana masyarakat mengalokasikan keterbatasan (kelangkaan) sumberdaya yang dimilikinya

Para ahli ekonomi neo-klasik seperti Lionel Robin mengatakan bahwa inti dari kegiatan ekonomi adalah:

aspek pilihan dalam menggunakan sember daya”. Oleh karena itu            manusia menemui kelangkaan (scarcity). Dengan demikian sasaran atau      tujuan  dari ilmu ekonomi adalah bagaimana mengatasi kelangkaan             tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, ilmu ekonomi adalah “sebuah    kajian tentang prilaku manusia yang kebutuhannya tidak terbatas       terhadap          sumber daya yang sifatnya terbatas”.[19]

Dari pengertian tersebut  ada beberapa poin penting, pertama mengenai perilaku manusia, kedua, pilihan dan alat pemuas yang terbatas. Perilaku manusia adalah konsekuensi dari bahwa manusia mempunyai keinginan secara naluriah untuk mencari kesejahteraan hidup. Sehingga harus diwujudkan dalam bentuk aktifitas nyata.  Perilaku juga merupakan cerminan yang ada dalam diri pelakunya, Baik berupa kepercayaan, kecenderungan berpikir, tata nilai, pola pikir dan juga ideologi.

Sedangkan term “pilihan” juga merupakan sesuatu yang wajar sebab manusia mempunyai rasa, idealisme, kecenderungan-kecenderungan serta ukuran-ukuran tertentu. Sementara itu, alat pemuas yang terbatas atau kelangkaan sumber daya mengandung makna bisa ya bisa tidak. Dalam  konteks bahwa tujuan manusia adalah mencari kekayaan, maka term tersebut dapat menjadi spirit bagi manusia untuk mengejar kekayaan dengan secepatnya.[20]

Pada  tataran terminologi di atas, konsep rasionalitas dalam ekonomi adalah sesuatu wajar. Setiap orang mempunyai kesempatan untuk mendapatkan kesejahteraan hidupnya melalui kekayaan material, yakni dengan cara melakukan pilihan-pilihan yang dianggap tepat bagi dirinya. Dengan prinsip ini jangan sampai ia tidak kebagian mendapatkan pilihan itu karena terbatasnya ketersediaan, maka orang tersebut dianggap melakukan tindakan rasional.

Dalam lingkup yang lebih khusus, seorang produsen dianggap rasional jika ia dapat mencapai tujuan usahanya (keuntungan) dengan cara melakukan beberapa pilihan strategi, meminimalisasi cost dan mendapatkan keuntungan maksimum. Demikian juga konsumen, ia dianggap rasional, jika ia dapat memenuhi atau melampaui batas maksimum kepuasannya dari alat-alat pemuas yang terbatas.

Oleh karena itu, rasionalitas ekonomi dapat dipahami sebagai tindakan atas dasar kepentingan  pribadi untuk mencapai kepuasannya yang bersifat material lantaran kawatir tidak mendapatkan kepuasan itu karena terbatasnya alat atau sumber pemuas.

Ilmu Ekonomi konvensional dibangun di atas dua tujuan yang berbeda. Pertama adalah tujuan positif – berhungan erat dengan usaha realisasi secara “efisien dan adil” dalam proses alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas. Kedua adalah tujuan normatif[21] – yang diekspresikan dengan usaha penggapaian secara universal tujuan sosial ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan hidup, full employment, tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, stabilitas ekonomi, keseimbangan ekologis dan semua hal yang terkait dengan peningkatan keharmonisan sosial  dan pengikisan anomie. [22] Tujuan normatif dibangun dan dihasilkan oleh pandangan hidup yang relijius, dengan pendekatan kepercayaan kepada Tuhan, tanggung jawab manusia terhadapNya, persaudaraan dan nilai moral dalam usaha alokasi dan distribusi sumber daya manusia. [23]

Sekitar awal abad ke-17 dan awal abad ke-19, seiring lahirnya renaissance – zaman pencerahan–  suatu paham yang mengedepankan akal secara berlebihan, agama mengalami proses marginalisasi. Kesalahan historis yang menyebabkan institusi keagamaan (gereja) yang ada terperangkap ke dalam perilaku-perilaku nepotisme. Kondisi ini menyebabkan sikap anti pati terhadap peran dan fungsi agama.  Proses adaptasi yang dilakukan justru meruntuhkan sebagian doktrin-doktrin gereja, dan agama pada akhirnya tereduksi hanya mengurusi hal-hal yang bersifat personal. Hal ini menafikan pandangan bahwa wahyu berperan dalam mengatur setiap urusan manusia dalam segala aspeknya, termasuk di dalamnya masalah ekonomi.

Dalam lingkup pemikiran seperti inilah, dimensi transendental tercerabut dari sistem ekonomi konvensional. Muatan moral dan spiritual ditinggalkan oleh generasi berikutnya baik oleh paham neo-klasik maupun paham keynesian. Maka kemudian utilitarianisme hedonis menjadi alternatif – dimana kesenangan dan kesusahan menjadi ukuran. Utilitarianisme membuka jalan bagi lahirnya filsafat Darwinisme[24], filsafat Materialisme [25]dan filsafat Deteminisme[26].Tiga konsep penting yang menjadi pilar-pilar ilmu ekonomi konvensional adalah: rational economic man, positivisme, dan say’s law.[27]

Asumsi Rasionalitas

    Rasionalitas telah menjadi asumsi sentral dalam ekonomi konvensional,namun terkadang menimbulkan implikasi yang kurang sesuai dengan tuntutan  moral.

    Merujuk pada pendekatan filsafat Darwinisme di dalam ilmu ekonomi bahwa rasionalitas diartikan sebagai usaha untuk melayani kepentingan individu. Kepentingan pribadi atau self-interest, menjadi titik tekan disini. Namun, menurut Adam Smith, penekanan pada self-interest itu bukan berarti mengabaikan kepentingan masyarakat. Menurutnya, dengan memaksimalkan self-interest, kepentingan (kesejahteraan) masyarakat dengan sendirinya akan terpenuhi.

    Dalam buku-buku ekonomi, term rasionalitas ini dijelaskan bahwa manusia disebut rasional jika ia melakukan sesuatu yang sesuai dengan self-interest, dan pada saat yang sama konsisten dengan membuat pilihan-pilihannya dengan tujuan yang dapat dikuantifikasikan (dihitung untung ruginya) menuju kesejahteraan umum.[28] Sementara dalam ekonomi Islam pelaku ekonomi, baik itu produsen maupun konsumen akan berusaha untuk memaksimalkan maslahah

    AKSIOMA-AKSIOMA PILIHAN RASIONALITAS

      Konsep rasionalitas dalam ekonomi kapitalistik bertitik tolak pada beberapa hal:

      1. Kelengkapan (completeness)

      Aksioma ini mengatakan bahwa setiap individu selalu dapat menentukan secara tepat apa yang dia mau dan inginkan. Bahkan apabila dihadapkan pada dua pilihan yang berbeda, maka ia akan secara cepat dan tepat memutuskan diantara kemungkinan-kemungkinan di antara keduanya. menurut Oscar Lange, hal ini menunjukkan bahwa metodologi rasionalitas adalah ketika hal ini diambil berdasarkan cara berpikir dari setiap pelaku ekonomi itu sendiri.

      1. transitifitas (transitivity)

      aksioma ini menjelaskan tentang konsistensi seseorang di dalam menentukan pilihannya. Ketika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan produk maka ia akan memilih yang paling disukainya. Hal ini menunjukkan bahwa pada setiap alternatif pilihan seorang individu akan selalu konsisten dalam menentukan preferensinya atas suatu pilihan.

      1. Kontinuitas

      Jika seseorang menganggap “A lebih disukai dari B,” maka situasi-situasi yang secara cocok ‘mendekati A” harus juga lebih disukai dari pada B

      1. Lebih banyak lebih baik

      Aksioma ini menjelaskan bahwa jumlah kepuasan individu semakin meningkat jika barang atau produk yang dikonsumsi meningkat.

      Jenis-Jenis Rasionalitas

        Menurut Adiwarman Karim , [29]ada dua tipe rasionalitas baik individu maupun kolektif.

        Pertama adalah tipe rasionalitas yang didasarkan atas kepentingan pribadi (self –interest rationality). Menurut Edgeworth bahwa prinsip pertama dalam Ilmu ekonomi setiap pelaku ekonomi digerakkan oleh kepentingan pribadi seorang individu. Kepentingan pribadi dalam konteks ini bukan sekedar mengejar tujuan –tujuan yang bersifat kekayaan  materi atau bendawi. Tujuan-tujuan tersebut bisa berbentuk prestise, cinta, aktualisasi diri dan lain-lain.  Serta dapat pula berupa sebuah pencapain individu menjadi lebih baik dan membuat lingkungan sekelilingnya menjadi lebih baik juga pada saat yang bersamaan.

        Kedua, Rasionalitas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai (present aim rationality). Asumsi dari teori ekonomi ini bahwa manusia tidak selalu bersikap mementingan dirinya sendiri. Teori ini berasumsi bahwa manusia menyesuaikan preferensinya dengan sejumlah aksioma

        Perspektif Islam Tentang Rasionalitas

          Bahwa setiap analisa ekonomi selalu didasarkan atas asumsi mengenai perilaku para pelaku ekonominya. Seperti telah dijelaskan di atas, terminologi rasionalitas merupakan terminologi yang sangat longgar. Argumen apapun yang dibangun selama memenuhi kaidah-kaidah logika yang ada dan dapat diterima oleh akal, maka hal ini dianggap sebagai bagian dari ekspresi rasional. Oleh karena itu, terminologi rasionalitas dibangun atas dasar kaidah-kaidah yang diterima secara universal dan tidak perlu diuji kebenarannya, yang disebut sebagai aksioma. Dan aksioma-aksioma tersebut menjadi acuan dalam pengujian rasionalitas dari suatu argumen atau perilaku.

          Aksioma – dalam banyak hal—digali dari nilai-nilai dari suatu budaya yang bersifat universal. Yang membedakan adalah penafsiran pada tataran operasional bergantung dan dipengaruhi oleh cara pandang dan berfikir yang ada pada budaya tersebut, maupun situasi dan kondisi yang melingkupinya.

          Begitu juga dengan rasionalitas dalam  Islam, dibangun dan diderivasikan dari nilai-nilai  Islam.

          Aksioma-aksioma tersebut berlaku secara umum dan universal, beberapa di antaranya adalah:

          1. Setiap pelaku ekonomi bertujuan mendapatkan maslahah

          Sebagai contoh, dalam Islam terdapat dua cara dalam mendistribusikan harta atau pendapatan yakni melalui zakat dan infaq. Menurut teori transitivitas seseorang dikatakan konsisten apabila konsisten dalam menentukan pilihan-pilihannya. Dalam kasus zakat dan infaq tindakan ini tidak memenuhi persyaratan transitivitas. Karena tindakan ini tidak rasional. Dalam Islam persyaratan tansitivitas tidak harus dijabarkan  berdasarkan self interest rationality, melainkan karena keputusan tersebut adalah tepat secara syariah, mengandung manfaat dan kebaikan baik bagi dirinya maupun orang lain.[30]

          Dalam rangka mencapai maslahah, seseorang akan selalu mencari:

          1. Maslahah yang lebih besar selalu lebih disukai dari pada maslahah yang lebih kecil; artinya bahwa kebahagiaan yang lebih besar selalu lebih disukai dari pada kebahagiaan yang lebih kecil.
          2. Maslahah diupayakan terus meningkat sepanjang waktu

          Konsep ini disebut juga dengan quasi concavity, yaitu situasi yang maslahah yang menunjukkan pola non-decreasing. Sebagai contoh, jika seorang sakit dia akan berusaha mengobati sakitnya. Sebab sakit tidaklah menyenangkan dan menurunkan maslahah hidupnya. Selanjutnya dia akan melakukan olah raga, vaksinasi, dan lain-lain agar tidak jatuh sakit lagi dan lebih sehat dimasa depan agar maslahah hidupnya semakin meningkat dan setidaknya tetap.

          Waktu dalam pandangan Islam tidak terkait dengan masa kini dan masa yang akan datang. Waktu menjadi sangat penting dan bernilai tergantung bagaiman seseorang memanfaatkannya. Semakin produktif seseorang memanfaatkan waktunya semakin banyak nilai yang diperolehnya. Ide ini adalah kebalikan dari konsep nilai waktu berdasarkan uang ”time value of money”. Dalam Islam waktulah yang bernilai, sementara uang tidak memiliki nilai waktu. [31] 2. Setiap pelaku ekonomi selalu berusaha untuk tidak melakukan kemubadziran(non-wasting)

            Aksioma ini menjelaskan bahwa untuk mencapai suatu tujuan diperlukan suatu pengorbanan. Tetapi apabila pengorbanan tersebut lebih besar dari hasil yang diharapkan, maka dianggap kesia-siaan (pemubadziran) atas suatu sumber daya. Oleh karenanya perilaku ini harus dicegah agar tidak terjadi pengurangan dari sumber daya yang dimiliki tanpa kompaensasi berupa hasil yang sebanding.

            3. Setiap pelaku ekonomi selalu berusaha meminimumkan risiko (risk aversion)

              Risiko adalah sesuatu yang tidak menyenangkan karenanya harus dihindari. Namu tidak semua risiko dapat dihindari atau diminimalisir. Hanya risiko yang dapat diantisipasi saja yang dapat diminimalkan. Ada juga risiko-risiko yang setiap orang bersedia menanggungnya, karena pertimbangan maslahah yang lebih besar. Ada 2 risiko berkaitan dengan pembahasan aksioma ini, antara lain:

              1. Risiko yang bernilai (worthed risk)

              Kemunculan fenomena risiko yang  bernilai tidak menyimpang dari aksioma-aksioma yang dikemukakan di atas. Dalam konteks  ini risiko dianggap sebagai pengorbanan bagi seseorang yang memikulnya, sedangkan hasil dianggap bagian dari maslahah sebagai kompensasi dari kesediannya memikul risiko. Jika maslahah yang diterima lebih besar dari risiko yaitu pengorbanan maka pengorbanan tersebut tidak dianggap sia-sia dan karenanya tidak bertentangan dengan aksioma non-wasting.

              2. Risiko yang tidak bernilai

                Meskipun fenomena worthed risk telah menjadi fenomena dibanyak kegiatan ekonomi saat ini, namun terdapat pula risiko-risiko yang unworthed, yaitu ketika nilai hasil yang diharapkan lebih kecil dari risiko yang ditanggung ataupun ketika risiko dan hasil tersebut tidak dapat diantisipasi dan dikalkulasi.

                4. Setiap pelaku ekonomi selalu dihadapkan pada ketidakpastian (uncertainty)

                  Ketidakpastian memang dapat menurunkan maslahah yang diterima kemunculan risiko dalam banyak hal dapat diantisipasi melalui gejala yang ada. Untuk mengantisipasi ketidakpastian tersebut maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

                  1. Melengkapi informasi dan pengetahuan
                  2. Sumber informasi sempurna hanyalah al-qur’a n dan Sunnah

                  Pada dasarnya informasi dapat diperoleh dari fenomena kehidupan dunia masa lalu, namun kebenaran informasi sangat dibatasi oleh ruang dan waktu serta kemampuan pelaku dalam menginterpretasikan fenomena tersebut.

                  Terkait dengan aksioma ini, maka pelaku ekonomi memiliki rasionalitas Islam menghadapi jangkauan waktu (time horizon) yang tak terbatas. Dalam pandangan Islam, kehidupan manusia terdiri dari kehidupan dunia, kehidupan kubur, dan kehidupan setelah mati. Oleh karena itu maslahah yang akan diterima di hari akhir merupakan fungsi dari kehidupan di dunia atau maslahah di dunia terkait dengan maslahah yang akan diterima di akhirat. Menurut aksioma quasi concavity, pelaku ekonomi Islam dipastikan akan melakukan harmonisasi maslahah yang diterima di dunia dan akhirat.

                  KEBUTUHAN MANUSIA DAN MOTIF EKONOMI

                  Bertolak dari tujuan ekonomi Islam yang ingin mencapai falah (kebahagian) dunia dan akhirat melalui suatu tatanan kehidupan yang baik, maka sejatinya setiap motivasi ekonomi dan perilaku individu dalam memenuhi kebutuhannya juga harus didasari oleh keinginan untuk mencapai falah. Inilah yang membedakan motif ekonomi menurut ekonomi konvensional.

                  Milton H. Spencer (1997), dalam bukunya Contemporary Economics menuliskan bahwa: “Kapitalisme merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat (individu) atas alat-alat produksi dan distribusi (tanah, pabrik-pabrik, jalan-jalan kereta api, dan sebagainya) dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi-kondisi yang sangat kompetitif. [32]

                  Kapitalisme sangat erat kaitannya dengan pengejaran kepentingan individu (self-interest rationality). Dalam sistem ini berlaku “Free Figh Liberalism)”, suatu semangat persaingan bebas. Siapa yang memiliki mampu menggunakan kekuatan modal  nyata.  Perilaku juga merupakan cerminan yang ada dalam diri pelakunya, Baik berupa kepercayaan, kecenderungan berpikir, tata nilai, pola pikir dan juga ideologi.

                  Salah satu motif manusia melakukan kegiatan ekonomi adalah dasar dorongan kepentingan pribadi, yang bertindak sebagai tenaga pendorong yang membimbing manusia mengerjakan apa saja asal masyarakat bersedia membayar.  Abraham Maslow dalam teori motivasi manusia berdasarkan pada gagasan mengenai “hierarki kebutuhan manusia”[33]. Teori Maslow mengenal lima tingkat dasar kebutuhan manusia berdasarkan pentingnya tingkat kebutuhan mulai dari kebutuhan yang lebih rendah sampai tingkat kebutuhan yang lebih tinggi.  Atas dasar dorongan  memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan dan mengisi kehidupan di dunia ini sehingga menyebabkan timbulnya kegiatan ekonomi. Akan tetapi karena cara memenuhi kebutuhan dan distribusi barang dan jasa dibutuhkan berbeda maka muncullah beragam sistem dan praktek ekonomi di dunia ini. Perbedaan tersebut tidak bisa dipisahkan dari filosofi, ideologi dan politik yang mendasarinya.

                  Komitmen Islam pada persaudaraan dan keadilan menuntut semua sumber daya yang tersedia bagi ummat manusia. Amanat suci tersebut harus diarahkan untuk mewujudkan maqashid syariah, yakni: (1) Pemenuhan kebutuhan, (2) Penghasilan yang diperoleh dari sumber yang baik; (3) Distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil, dan (4) pertumbuhan dan stabilitas.[34]

                  (1). Pemenuhan Kebutuhan

                  Konsep-konsep mengenai kesejahteraan manusia (falah) dan kehidupan yang baik (hayat thayyibah) memberikan nilai-nilai yang sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi dan menuntut adanya kepuasan yang seimbang antara kebutuhan material dan spiritual  menyangkut seluruh ummat manusia. Hal ini disebabkan karena semua manusia adalah sama sebagai khalifah dan hamba Tuhan di dunia, dan tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkah setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia melalui pemenuhan kebutuhan material dan spritual.

                  Ajaran Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya, selama dengan pemenuhan tersebut martabat manusia bisa meningkat. Semua yang ada di bumi ini diciptakan untuk kepentingan manusia, namun manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi barang/jasa  yang halal dan baik secara wajar dan tidak berlebihan.

                  Jadi motivasi manusia dalam kerangka pemenuhan kebutuhannya harus sejalan dengan maslahah. Maslahah dapat dicapai hanya jika manusia hidup dalam keseimbangan (equilibrium), sebab keseimbangan merupakan sunnatullah. Kehidupan yang seimbang merupakan esensi ajaran Islam. Maslahah harus diwujudkan melalui cara-cara yang sesuai dengan ajaran Islam.

                  Dalam hal mengkonsumsi suatu barang misalkan, akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Konsumen dapat merasakan suatu kegiatan konsumsi ketika ia mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik atau psikis. Di sisi lain berkah yang akan diperolehnya ketika ia mengkonsumsi barang/jasa yang dihalalkan oleh syariat.

                  Di sini dapat dibedakan pula antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan  memberikan tambahan manfaat berupa fisik, spiritual, intelektual ataupun material. Sedangkan keinginan akan menambah kepuasan atau manfaat psikis di samping manfaat lainnya. Jika suatu kebutuhan diinginkan oleh seseaorang, maka pemenuhan kebutuhan tersebut akan melahirkan maslahah sekaligus kepuasan, namun jika pemenuhan kebutuhan tidak dilandasi oleh keinginan, maka hanya akan memberikan manfaat semata.

                  Karakteristik kebutuhan dan keinginan

                  Karakteristik Keinginan Kebutuhan
                  Sumber Hasrat (nafsu) manusia Fitrah manusia
                  Hasil Kepuasan Manfaat & berkah
                  Ukuran Preferensi atau selera Fungsi
                  Sifat Subjektif Objektif
                  Tuntutan Islam Dibatasi/dikendalikan Dipenuhi

                  Di adaptasi dari buku Ekonomi Islam[35]

                  Menurut Al-Ghazali Maqashid syariah adalah  untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak pada perlindungan agama (al-dien), jiwa, (nafs), akal (aql), keturunan (nasb) dan harta benda (maal) maslahah[36], sebaliknya menghidari atau menolaknya akan menimbulkan mafsadat.  Segala upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan harus berpijak kepada lima prinsip tersebut. Pemenuhan kebutuhan  manusia tersebut disebut dengan kebutuhan yang bersifat dharuriyyat, mendesak dan wajib dipenuhi karena  mengandung falah dan hayat thayyibah.[37]

                  Dalam pandangan al-Ghazali, agama meletakkan hubungan manusia dengan Tuhannya dan dengan sesamanya. Agama  (baca ; keimanana) menempatkan hubungan manusia  dalam suatu sikap yang seimbang dan saling memperhatikan untuk membantu mencapai kesejahteraan seluruh manusia. Ia juga berfungsi sebagai filter moral yang dapat mengalokasikan dan mendistribusikan sember daya sesuai dengan aturan-aturan persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi.

                  Sementara itu, harta benda ditempatkan pada posisi terakhir, karena menurut al-Ghazali bukan merupakan tujuan melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan itu sendiri. Harta benda akan dapat terwujud apabila dialokasikan dengan cara yang tepat dan didistribusikan secara adil. jiwa, akal dan keturunan berkaitan dengan ummat manusia itu sendiri yang kesejahteraannya merupakan tujuan utama syariah.[38]

                  (2). Perolehan Penghasilan dari Sumber-sumber Yang Baik

                  Menurut Chapra kehormatan manusia sebagai khalifah menekankan pada pentingnya usaha individu dalam memenui kebutuhannya. Bahkan para ahli fiqh, mencari nafkah dengan cara yang halal hukumnya fardlu ain. Tanpa bekerja seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara baik, tidak dapat memelihara kesehatan secara memadai sehingga tidak dapat menjalankan dan menunaikan kewajiban ibadatnya. Dalam al-Qur’an Allah memerintahkan Ummat Islam untuk mencari rahmat setelah mendirikan shalat.[39] Dalam hadits Nabi Saw bersabda:

                  “Mencari penghidupan yang sah adalah wajib bagi setiap muslim.”[40]

                  Lebih lanjut dalam sabdanya Nabi Saw menjelaskan[41]:

                  “Sebaik-baik penghidupan seseorang ialah yang diperolehnya dengan usahanya sendiri.”

                  Selanjutnya Chapra menjelaskan bahwa kewajiban bersama ummat Islam memberikan kesempatan setiap orang untuk dapat memperoleh nafkah secara jujur sesuai dengan kemampuannya. Adapun bagi mereka yang tidak mampu karena cacat atau kelemahan lainnya, ummat Islam harus membantunya tanpa rasa benci.

                  (3) Distribusi Pendapatan dan Kekayaan secara Adil

                  Kekayaan dan sumber-sumber yang diberikan Allah kepada manusia adalah amanat. Oleh karenanya kewajiban umat Islam untuk mendistribusikan kekayaan tersebut secara adil. Abu Dzar seorang sahabat Nabi Saw berpendapat bahwa tidak baik bagi seorang muslim mempunyai kekayaan di luar kebutuhan pokoknya.

                  (4) Pertumbuhan dan Stabilitas

                  Untuk merealisasikan tujuan pemenuhan kebutuhan dan suatu tingkat kerja usaha dan kerja yang tinggi tanpa menggunakan sumber daya yang tersedia dengan sangat efisien dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga dapat mewujudkan tujuan keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan dengan cepat.


                  [1] Behaviorisme atau pendekatan tingkah laku adalah sebuah orientasi dalam bidang psikologi amerika pada abad dua puluh. Para ahli tingkah laku pada masa awal adalah Wundt dan Titchener yang terkenal dengan strukturalismenya, james Dewey, Angell dan Carr dengan Fungsionalisme metal dan psikologi ala Gestalt dengan konsepsi fenomenologis. Lihat, Adam Kuper dan Jessica Kuper , Ensiklopedi ilmu-ilmu Sosial, tej, Jakarta : Grafindo Persada, 2000h. 66-67

                  [2] Lihat Artikel, Konsep Perilaku; Pengertian Perilaku, Bentuk Perilaku, dan Domain Perilaku

                  [3] Dalam buku lain diuraikan bahwa perilaku adalah suatu kegiatan atau aktifitas organisme (makhluk hidup)yang bersangkutan. Oleh sebab itu, dari sudut pandang biologis semua makhluk hidup mulai dari tumbuh – tumbuhan, binatang sampai dengan manusia itu berperilaku, karena mereka mempunyai aktifitas masing – masing. Sehingga yang dimaksud perilaku manusia, pada hakikatnya adalah tindakan atau aktifitas manusia darimanusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain: berjalan, berbicara, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca dan sebagainya. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku (manusia) adalah semua kegiatan atau aktifitas manusia, baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati pihak luar..

                  [4] Diatas telah dituliskan bahwa perilaku merupakan bentuk respon dari stimulus (rangsangan dari luar). Hal ini berarti meskipun bentuk stimulusnya sama namun bentuk respon akan berbeda dari setiap orang. Faktor – faktor yang membedakan respon terhadap stimulus disebut determinan perilaku. Determinan perilaku dapat dibedakan menjadi dua yaitu : Faktor internal yaitu karakteristik orang yang bersangkutan yang bersifat given atau bawaan misalnya : tingkat kecerdasan, tingkat emosional, jenis kelamin, dan sebagainya. Faktor eksternal yaitu lingkungan, baik lingkungan fisik, fisik, ekonomi, politik, dan sebagainya. Faktor lingkungan ini sering menjadi factor yang dominanyang mewarnai perilaku seseorang. (Notoatmodjo, 2007,  hal 139)

                  [5][5] Monzer Khaf, Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam, Penerjemah  Machnun Husein (yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1995) h. 21

                  [6] Peter Salim, Kamus Umum bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta: Modern English, 1991). H. 1255

                  [7] Joachim Wach, Sociology of Religion (The University of Chicago Press, 1948), hal. 14

                  [8] Masyhuri, Teori Ekonomi dalam Islam, Yogyakarta, Kreasi Wacana,2005, h. 11

                  [9] AM.Saefudin, Filsafat, Nilai Dasar, Nilai Instrumental dan Fungsionalisasi Konsep Ekonomi Islam, JKTTI-No. 1-I/Des 1997-Feb 1998, h. 36

                  [10] QS. Thaha; 52

                  [11] Ibnu Khaldun, Muqaddimah, Kairo, al-Maktabah al-Tijjariyah al-Kubra, tt, h. 39; lihat juga hal 287,

                  [12] Ini bukan berarti penolakan terhadap peranan penting yang dimainkan oleh harga dan pasar. Moral tidak menggantikan peranan mekanisme pasar melainkan sebagai pelengkap.

                  [13] QS. Al-Imran; 3

                  [14] Umer Chapra lihat dalam Aadiwarman A Karim, Ilmu ekonomi Islam; Bagaimana seharusnya?, Ulasan atas buku, The Future of Economic; An Islamic Perspective, Landscape Baru Perekonomian Masa Depan, Jakarta, SEBI, 2001, h. 397

                  [15] Nasution dkk, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007

                  [16] Atau sering disebut dengan idealisme dan pragmatisme, Rusli Karim, Dua Paradigma Pembangunan; Perspektif Islam, Prismma, 1994, XXIII, no. II,  h. 68

                  [17] Harvey Cox, The Sacular City, New York, MacMillan, 1978.

                  [18]Aplikasi ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi sebenarnya bukan hal baru. Dalam kitab “Bidayatul Mujtahid karya Ibn Rusyd, kitab “Mukaddimah” nya Ibnu Khaldun, dan Ibn  Taymiyah  membahas soal muamalah dalam bidang ekonomi. Kesemuanya ini memberi pertanda bahwa Islam berbeda dengan agama-agama lain. Dalam beberapa agama atau aliran keagamaan, seperti protestanisme (seperti Calvinisme), Buddhisme Zen, Shinto dan Konfusianisme, disebut-sebut sebagai faktor yang ikut mendorong lahirnya kapitalisme di Eropa Barat dan Jepang. Tetapi keterangan-keterangan ini (misalnya Max weber, Robert N bellah atau Yamamoto Schichie) menunjukkan bahwa agama tidak punya pengaruh secara langsung terhadap perilaku ekonomi , lihat Artikel Dawam Raharjo, Manifestasi Nilai-Nilai Islam dalam Kegiatan Ekonomi dan Kewiraswastaan, Equilibrium; Jurnal Ekonomi & Kemasyarakatan, Vol. 2 No.2 januari – April 2006 h. 156.

                  [19] Dawam Raharjo, “Islam dan Transformasi social-Ekonomi, Yogyakarta, Lembaga Sosial, Agama dan Filsafat (LSAF), cetakan I, h. 5-7

                  [20] Zuber Hasan, Introduction to Microeconomics, An Islamic Prespective, Malaysia Practice Hall, cetakan I, 2006, hal.1.

                  [22] Umer Chapra, The Future of Economic; An Islamic Perspective, h. 21

                  [23] Kedua tujuan tersebut untuk menjadi jalan tengah untuk membantu menyatukan dua kepentingan yang berbeda, antara individu dan masyarakat. Namun demikian, hal ini tidak dapat dicapai dengan mudah. Tujuan positif “efisien dan adil” seringkali dicapai walaupun tanpa pertimbangan nilai. Hal tersebut bertentangan dengan tujuan yang bersifat normatif, yang merefleksikan sebagian visi masyarakat.

                  [24] Filsafat darwinisme adalah kepanjangan tangan dari prinsip-prinsip kelangsungan hidup yang lebih baik dan seleksi alam Darwinisme kepada tatanan masyarakat. Penerapan filsafat tersebut dengan kurang hati-hati akan mensahkan konsep kekuasaan adalah kebenaran secara terselubung dalam tatanan hubungan kemanusiaan, sehingga kaum miskin dan tertindas dipersalahkan oleh karena kemiskinan dan kesengsaraan yang menimpa diri mereka sendiri.

                  [25] Sementara itu filsafat materialisme cenderung untuk meningkatkan kekayaan, kesenangan dan semua kenikmatan fisik sebagai tujuan dari usaha manusia. Pijakan ekonomi kapitalis dipercaya sangat dipengaruhi oleh gagasan Adam Smith dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Cause of Wealth of Nation yang ditulis pada tahun 1776. Buku tersebut mengupas tingkah laku ekonomi masyarakat yang kemudian berkembang menjadi ideologi pasar bebas dan akhirnya menjadi paham kapitalis.

                  [26] filsafat determinisme memandang bahwa manusia memiliki kontrol yang lemah terhadap pola tingkah laku manusia. Tindakan-tindakan manusia dianggap sebagai mesin yang merespon secara otomatis terhadap rangsangan-rangsangan eksternal sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan hewan (Watson dan Skinner), menurut Sigmud Freud mental bawah sadar manusia menunjukkan jauh di atas control manusia atau konflik social dan ekonomi (Mark). Jadi filsafat Darwinisme juga menolak adanya tanggung jawab moral dalam tingkah laku manusia. Kejadian-kejadian yang menimpa kaum fakir miskin, dan orang-orang terlantar bukan menjadi tanggung jawab penguasa.  Hal ini menjadi sangat kontras dengan pandangan relijius yang menganggap setiap manusia bertanggung jawab pada setiap tindakannya, yang pada gilirannya dipertanggung jawabkan dihadapan Tuhan

                  [27] Lihat  definisi mengenai positifisme dan say’s law dalam Umer Chapra, , The Future of Economic; An Islamic Perspective,Jakarta : SEBI, 2001. h. 25

                  [28] Syed Omar Syed Agil, “Rationality in Economic Theory, A Critical Appraisal”, dalam Reading Micro Economics, An Islamic Perspective, Sayyid Taher, dkk (editor), Malaysia: Longman, 1992, hal. 50

                  [29] Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islami, The International Institute of Islamic Thought Indonesia, Jakarta, 2002, h. 29

                  [30] Ibid, h. 31

                  [31] Ibid, h. 37

                  [32] Munculnya kapitalisme berawal dari perlawanan masyarakat terhadap dominasi gereja (lihat Winardi, Kapitalisme versus Sosialisme, 1986)

                  [33] Hierarki kebutuhan; kebutuhan fisiologis, meliputi makan, minum, tempat tinggal biasa disebut kebutuhan primer; (2). Kebutuhan akan keamanan, meliputi ketertiban, stabilitas, kebiasaan sehari-hari, keakraban, pengendalian atas kehidupan diri dan lingkungan,dll; (3) kebutuhan sosial, meliputi cinta, kasih sayang, pemilikan, dan penerimaan; (4). Kebutuhan akan kepentingan diri sendiri, meliputi kesuksesan, kemandirian, dl; (5) kebutuhan akan aktualisasi diri, Leong G. Sciffman & Leslie Lazar Kanuk, Consumer Behaviour, terj Prentice Hall, 1999, h. 89, lihat juga Abraham H. Maslow, Motivasi dan Kepribadian ; Teori Motivasi dengan Pendekatan hierarki Kebutuhan Manusia, terj. PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1994, h. 25-43

                  [34] Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer, Surabaya, Risalah Gusti, 1999, h. 230

                  [35] Pusat pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII bekerja sama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam, Jakarta, 2008, h. 131

                  [36] Al Ghazali mendefinisikan maslahah ialah memelihara tujuan syara’ /hukum Islam dan tujuan syara’ dari makhluk ada 5 yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap upaya yang mengandung lima prinsip tersebut di sebut maslahah, sebaliknya setiap upaya untuk menolaknya disebut mafsadat. Kebutuhan dalam literature fiqh dibagi menjadi 3 bagian; kebutuhan yang bersifat dharuriyyat, kebutuhan yang bersifat hajiyyat, dan kebutuhan yang bersifat tahsiniyyat. Kebutuhan hajiyyat seperti pemberian kuasa kepada wali untuk mengawinkan anaknya yang masih kecil . sedangkan kebutuhan yang bersifat tahsiniyyat adalah tingkatan kebutuhan yang sifatnya melengkapi, memperindah, nilai tambah, memelihara baik sikap dalam kehidupan sehari-hari dan muamalt. ihat dalam   Al-Ghazali, Mustasfa, hal. 286-287; 289-290, lihat juga dalam Munif Suratmaputra, Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali; Maslahah Mursalah dan Relevansinyadengan Pembaharuan Hukum Islam, Pustaka Firdaus, 2002, Jakarta, h. 126-127.

                  [37] Lihat M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi ; Islamisasi Ekonomi Kontemporer, Risalah Gusti, 1999

                  [38] Chapra, hal. 10-11.

                  [39] Lihat QS. 62;10

                  [40] Lihat Suyuthi dalam Jami’ as Shagir, h. 54

                  [41] Sunan Ibnu Majah, vol.2, h. 723, Hadits ini adalah peringatan bagi seorang Muslim bahwa bertawakal kepada Tuhan tidak berarti bahwa ia harus berhenti berusaha, justru dengan bekerja dengan sebaik-baiknya, dan bertawakal kepada Tuhan untuk hasil terbaiknya.

                  [42] Rafika Isaa Baekun dalam artikel Agustianto, Etika Produksi dalam Islam, Niriah.com, Oktober, 2008.

                  [43] Pengertian etika adalah code of set principles wich people live, yakni seperangkat kaidah atau prinsip yang mengatur hidup manusia. Dalam pengertian yang lebih luas, etika diartikan sebagai The systematic study of the nature of value concept, good, bad, ought, right, wrong, etc. and of the general principles which justifyus in applying them to anything; also called moral, lihat dalam Sonny Keraf dan Robert Haryono Imam, Etika Bisnis : Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur, Yogyakarta; Kanisius, 1995.

                  [45] Artikel, AM. Saefudin, Filsafat,  Nilai dasar, Nilai Instrumental dan Fungsional konsep ekonomi Islam, JKTTI- NO. 1-I/1997 – Feb 1998, h. 43

                  [46] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, Ekonomi Islam, Jakarta, Rajawali Press, h. 59

                  [47] QS. 57;20

                  [48] QS. 104;  1-3

                  [49] Al-Qur’an dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, Jakarta, 1971. (1) Orang Fakir adalah orang yang amat susah hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. (2) Orang miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekuarangan. (3) Pengurus Zakat adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan harta zakat. (4) Muallaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. (5) Memerdekakan budak adalah mencakup juga untuk melepaskan orang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. (6) Orang-orang yang berhutang adalah orang yang berhutang untuk kepentingan yang bukan ma’siat dan tidak sanggup membayarnya. adapaun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangya dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. (7) Sabilillah adalah untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. menurut ahli tafsir ada yang berpendapat bahwa fii sabilillah adalah orang yang mendirikan sekolah, rumah sakit, dll. (9) Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan ma’siat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

                  [50] Lihat masa-masa awal pemerintahan Islam, mulai dari masa kekhalifahan Abu Bakar al-Shiddiq, Umar bin Khatab, Ustman bin Affan, hingga Ali bin Abi thalib. Selain zakat terdapat sumber-sumber lain penerimaan negara.

                  [51] Lihat AM. Syaifudin, Filsafat, Nilai Dasar, Nilai Instrumental dan Fungsionalisasi Konsep Ekonomi Islam, JKTTI-No.1/Des 1997-Feb 1998 h. 45

                  About rindaasytuti

                  saat ini tercatat sebagai mahasiswa pascasarjana UIN Jakarta. Dan sekaligus pengajar di STAIN Pekalongan View all posts by rindaasytuti

                  Leave a Reply

                  Fill in your details below or click an icon to log in:

                  WordPress.com Logo

                  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

                  Twitter picture

                  You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

                  Facebook photo

                  You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

                  Google+ photo

                  You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

                  Connecting to %s

                  Follow

                  Get every new post delivered to your Inbox.

                  %d bloggers like this: