Maslahah Mursalah sebagai Istimbath Hukum Islam dalam Kedokteran

Perkembangan dunia medis kedokteran ataupun penelitian tentang kedokteran semakin kompleks. Tak dapat dipungkiri kebutuhan umat muslim atas hukum dalam kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan baik obat, alat, maupun transplantasi serta teknologi kedokteran mutahir dirasakan mendesak. Seiring dengan perkembangan kebudayaan, pola hidup manusia, dirasakan semakin banyak penyakit ataupun kebutuhan manusia dengan teknologi kedokteran. Beberapa teknologi kedokteran maupun genetika adalah bayi tabung, stemsell, test dna, transplantasi organ, maupun kloning. Problema kepastian hukum menghinggapi kaum muslim dalam menyikapi masalah diatas, dan salah satu metode istimbath hukum yang pas bagi penulis untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada adalah dengan menggunakan metode maslahah mursalah dalam menetapkan hukum wilayah/ persoalan yang tidak dijelaskan secara gamblang dari Qur’an dan hadits.

Relevansi penggunaan maslahah mursalah adalah ketika tidak ada ketetapan hukum yang pasti  atas suatu hal. Pentingnya dengan penelitian terhadap sumber hukum yang akan dijadikan dalilnya. Artinya, bahwa dalam menerapkan nash (al-Qur‟an dan Hadis) dalam suatu kasus yang baru, kandungan nash harus diteliti dengan cermat, termasuk meneliti tujuan disyariatkannya hukum tersebut. Setelah itu perlu dilakukan “studi kelayakan” (tanqih al-manath), apakah ayat atau hadis tertentu layak untuk diterapkan pada kasus tersebut. Boleh jadi ada kasus hukum baru yang mirip dengan kasus hukum yang terdapat dalam al-Qur‟an dan hadis. Padahal setelah dilakukan penelitian, ternyata kasus itu tidak sama. Konsekwensinya, kasus hukum tersebut tidak dapat disamakan dengan kasus yang ada pada kedua sumber hukum utama. Disinilah letak pentingnya pengetahuan tentang tujuan disyariatkannya hukum dalam Islam (maqasid al-Syariah). Menurut ahmad al-Raisuni maqasid al-Syariah adalah : “Tujuan-tujuan diterapkan syariat dalam penerapannya adalah untuk kemaslahatan hamba”1 Pendapat lain yang sejalan dengan yang dikemukan di atas, seperti yang dikemukan oleh Ibn „Abd al-Salam, bahwa setiap hukum itu mempunyai tujuan tertentu yaitu untuk kemaslahatan manusia.2 Dengan demikian inti permasalah dalam maqasid al-syariah atau tujuan disyariatkan hukum dalam Islam adalah “al-maslahah”.

Al-Mashlahah

Kata al-maslahah adalah bentuk mufrad (tunggal) dari jamak al-masalih timbangan katanya al-maf‟alah yang menunjukkan pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya.

Sedangkan lawan kata dari al-maslahah adalah kata al-mafsadah, yaitu sesuatu yang banyak keburukkannya.3 Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa, pada dasarnya secara bahasa pengertian kata dari al-maslahah menunjukkan pengertian meraih manfaat dengan menghindarkan kemudaratan.4 Sementara Husain Hamid melihat pengertian al-maslahah untuk menunjukkan dua pengertian,yaitu secara hakikat, yang menunjukkan pengertian manfaat dan guna itu sendiri, dan secara majaz menunjukkan pada sesuatu yang melahirkan dua manfaat atau gunanya, sedang yang kedua menunjukkan pada medianya.5 Dapat disimpulkan bahwa pengertian al-maslahah secara etimologi adalah menunjukkan pada dua pengertian yaitu pertama, menunjukkan manfaat dan guna itu sendiri, kedua, menunjukkan pengertian sesuatu sebab dan manfaat. Pengertian al-maslahah secara terminologis dikemukan oleh para ulama ushul dengan redaksi berbeda yang bermuara pada pengertian yang sama, di antaranya : Imam al-Syatibi mengemukakan defenisi al-maslahah : “Sesuatu yang dipahami untuk memeliharanya sebagai suatu hak hamba, dalam bentuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafhadatan yag untuk mengetahuinya tidak didasarkan ada akal semata, jika allah SWT tidak memberikan penegasan terhadapnya, bahkan menolaknya, maka kaum muslimin sepakat menolaknyasebagai kemaslahatan”6 Dari definisi yang dikemukan oleh al-Syatibi ini dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan al-maslahah dalam pengertian syari (Allah SWT) mengambil manfaat dan menolak kemafsadatan yang tidak hanya berdasarkan kepada akal sehat semata, tapi dalam rangka memelihara hak hamba. Di dalam kitab al-Mustashfa, Imam al-Ghazali mengemukakan penjelasan tentang al-maslahah yaitu: “Pada dasarnya al-maslahah adalah suatu gambaran untuk mengabil manfaat atau menghindarkan kemudaratan, tapi bukan itu yang kami maksudkan, sebab meraih manfaat dan menghindarkan kemudaratan terseut bukanlah tujuan kemasalahatan manusia dalam mencapai maksudnya. Yang kami maksud dengan maslahah adalah memelihara tujuan syara.

Ungkapan al-Ghazali ini memberikan isyarat bahwa ada dua bentuk kemaslahatan, yaitu kemasalahatan menurut manusia dan kemaslahatan menurut syari‟at. Kemasalahatan menurut manusia ukurannya adalah akal dan perasaan, sedangkan kemaslahatan menurut syari‟at ukurannya adalah wahyu. Memelihara tujuan syari‟at yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan memelihara harta. Dengan kata lain, upaya menambil manfaat atau menolak kemudaratan yang semata-mata demi kepentingan duniawi manusia tanpa mempertimbangkan kesesuaian dengan tujuan syara‟, apalagi bertentangan dengannya, tidak dapat disebut segbagai al-maslahah, tetapi sebaliknya itu merupakan mafsadah. Dalam hal ini al-ghazali mengemukakan: “Semua yang mengadung tujuan syara yang lima ini merupakan al-maslahah dan semua yang mengabaikan tujuan ini merupakan mafsadah, sedangkan yang menolak mafsadah itu justru merupakan maslahah”.8 Said Ramadhan al-Buthi dalam kitab Dawabit al-Maslahah, mendefinisikan al-maslahah adalah : ”Al-maslahah sebagaimana diiastilahkan oleh parqa ulama hukum islam dapat didefinisikan menjadai : manfaat yang dimaksudkan oleh allah SWT yang maha bijaksana untuk kepentingan hambanya, baik berupa pemeliharaan terhadap qagama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat didalam kategori pemeliharaan tersebut”9 Dari definisi yang dikemukan di atas terlihat kreteria dari al-mashlahah adalah:, pertama, tentang yang dimaksud dengan al-maslahah dengan pengertian syariat tidak boleh didasarkan atas akal semata, tetapi harus berada dalam ruang lingkup tujuan syariat. Kedua, kesepakatan ulama bahwa al-maslahah mengandung unsure, mengambil manfaat dan menolak kemudaratan.

Tingkatan Mashlahah dan Pembagiannya

Berangkat dari definisi-definisi yang dikemukan oleh para ulama di atas, bahwa untuk mewujudkan kemasalahatan yang sesuai dengan tujuan syariat, ada lima pokopk yang harus dipelihara, kelima pokok tersebut di istilahkan oleh al-Ghazali dengan al-ushul al-khamsah (lima dasar) yaitu memelihara agama, jiwa,akal, keturunan, dan harta.

Sementara Ibn Subki, menambah satu tujuan syariat lainya, yaitu memelihara kehormatan (hifz al-ird),sehingga disebut al kuliyyah al-sitt.11 Sehubungan dengan memelihara kehormatan diri, yakni harga diri dan gensi, syariat islam mengharamkan berbuat ghibah (mengunjing dan dilarang menuduh ornag berbuat zina dan sebagainya). Dalam hal ini syariat islam menetapkan had bagi orang yeng menuduh orang yang berbuat zina tersebut secara khusus. Secara ringkas dapat dinyatakan bahwa merinci tujuan disyariatkannya hukum Islam (maqasid al-Syariah), sebagian ulama ada yang merincinya menjadai lima unsure pokok, sebagian menyatakan enam dan sebagaian lagi tidak merincinya sama sekali. Lima unsur pokok tersebut secara berurutan adalah memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Dalam menetapkan hukum kelima unsure pokok di atas dibedakan menjaditiga peringkat, dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan terlihat dalam kepentingannya, manakala kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat itu satu sama lain bertentangan. Maka peringkat dharuriyyat menempati urutan pertama, disusul oleh peringkat hajiyyat, kemudian disusul peringkat tahsiniyyat. Namun dari sisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua dan peringkat kedua melengkapi peringkat pertama.Yang dimaksud dengan memelihara kelompok dharuriyyat adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat essensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam batas tidak sampai terancam eksistensinya kelima pokok itu. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok di atas.13 Berbeda dengan kelompok dharuruyyat kebutuhan dalam kelompok hajiyyat tidak termasuk kebutuhan yang essensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya,14 tidak terpeliharanya tidak akan mengancam eksistensi keliama pokok diatas tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi mukalaf. Kelompok ini erat hubunganya dengan rukhsah atau keringanan dalam fiqh. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok tahsiniyyah adalah kebutuhan yang menunjang martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya sesuai dengan kebutuhan.

Pada hakikatnya baik kelompok dharuriyyat, hajiyyat maupun tahsiniyat dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok seperti yang tersebut diatas. Hanya saja peringkat kepentinganya berbeda satu sama lain. Kebutuhan dalam kelompok pertama dapat dikatakan kebutuhan primer, yang kalau kelima kelompok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok itu.. kebutuhan dalam kelompok kedua dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder. Artinya kalau kelima hal dalam kelompok ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensinya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok ketiga erat kaitannya dengan upaya menjaga etiket sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit, apalagi mengancam eksistensi kelima pokok itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga lebih bersifat komplememter, pelengkap. Gambaran yang utuh tentang kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing, akan diuraikan sebagai berikutkepentinganya berbeda satu sama lain. Kebutuhan dalam kelompok pertama dapat dikatakan kebutuhan primer, yang kalau kelima kelompok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok itu.. kebutuhan dalam kelompok kedua dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder. Artinya kalau kelima hal dalam kelompok ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensinya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok ketiga erat kaitannya dengan upaya menjaga etiket sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit, apalagi mengancam eksistensi kelima pokok itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga lebih bersifat komplememter, pelengkap. Gambaran yang utuh tentang kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing, akan diuraikan sebagai berikut :

1. Memelihara agama (hifz al-din)

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, pertama memelihara agama dalam peringkata dharuriyyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti untuk menegakkan agama, allah SWT memerintahkan manusia beriman, sholat, puasa, zakat dan haji. Untuk menjaga agama Allah SWT memerintahkan memerangi orang-orang kafir yang melakukan fitnah yang dapat merusak kemaslahatan agama. Sesuai denga frirman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 193: Artinya: “Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi dan agama itu hanya untuk allah SWT. Jika mereka berhenti (memesuhimu) maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim”

Kalau semua yang diperintahkan Allah SWT itu diabaikan maka akan terancamlah eksistensi agama. Kedua memelihara agama dalam peringkat hajiyyat, yaitu melaksanakan jetentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan. Dalam persoalan yang sulit dilakukan oleh manusia, Allah SWT memberikan keringana kepada hambanya (rukhsah), seperti sholat jama dan qasar bagi orang yang sedang bepergian dan kebolehan tidak berpuasa pada siang hari pada bulan ramadhan bagi orang sakit. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainak hanya akan mempersulit orang yang akan melakukannya. Ketiga memelihara agama dalam peringkat tahsaniyyah yaitu mengikuti petunjuk agama guna menunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada tuhan, misalnya membersihkan badan, pakaian ketioka akan melaksankan sholat. Kegiatan ini errat kaitannya dengan akhlak terpuji. Kalau hal ini yidak dilakukan kerena tidak memungkinkan, maka tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit orang yangmelakukannya.

2. Memelihara jiwa (hifz al-nafs)

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat adalah, pertama, memelihar jiwa dalam peringkat dharuriyyah. Untuk memelihara keberadaan jiwa yang telah diberikan Allah SWT bagi kehidupan, maka ia harus memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti makan, minum, menutup badan dan mencegah penyakit yang berguna untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok itu diabaikan maka akan berakibat akan terancamnya eksistensi jiwa manusia, dan ini dilarang Allah SWT sesuai dengan firmannya dalam surat al-Baqarah ayat 195. Artinya: ”Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”

Kedua, memelihara jiwa dalam peringkat hajiyyat seperti dibolehkan berburu dan menikamati makanan, minuman, pakaian tempat tinggal dan kenadaraan yang baik didapat dengan cara yang halal. Kalau kegiatan ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia melainkan dalam peringkat ini hanya mepersulit hidupnya. Ketiga, memelihara jiwa dalam peringkat tahsaniyyat seperti ditetapkan tatacara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan denga kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksisitensi jiwa manusia ataupun memepersulit hidupnya.

3. Memelihara akal (hifz al-„aql)

Memlihara akal bila dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan bmenjadi tiga peringkat : pertama memelihra akal dalam peringkat dharuriyyat. Akal merupakan sesuatu yang menentukan bagi seseorang dalam menjalankan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah SWT menjadikan pemeliharaan akal itu suatu hal yang pokok. Untuk itu Allah SWT mengharamkan meminum minuman yang memabukkan dan segala bentuk makanan, minuman yang dapat menggangu akal seperti diharamkan meminum khamar. Jika ketentuan ini tidak diindahkan maka akan berakibat akan terancamnnya eksistensi akal dan merepakan perbuatan dosa. Kedua, memelihara akal dalam peringkat hajiyyat seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya kegiatan ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal, tetapi akan memeprsulit kekhidupan seseorang dalam kaitannya mengembangkan ilmu pengetahuan. Ketiga memelihara akal dalam peringkat tahsaniyyat seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket dan tidak akan mengancam eksisitensi akan secara langsung.

4. Memelihara keturunan (hifz al-nasl)

Memelihara keturunan ditinjau dari kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat : pertama memelihara keturunan dalam peringkat dharuriyyat atau primer. Memlihara keturunan berarti memelihara kehidupan. Untuk kelangsungan kehidupan manusia perlu adanya keturunan yang jelas dan sah. Dalam hal ini Allah SWT mensyariatkan akad nikah dan aturan yang berhubungan dengannya. Dan Allah juga melarang melakukan zina, karena zina dinilai perbuatan keji dan merusak tatanan sosial, mengaburkan nasab keturunan serta akan mendatangkan mbencana. Sesuai denga firman Allah SWT dalam surat al-Isra‟ ayat 32 : Artinya: “Janganlah kamu mendekati perbuatan zina, karena ai adalah perbuatan keji”

Kedua memelihara keturunan dalam peringkat hajiyyat seperti ditetapkan ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak baginya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad mak suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl. Sedangkan dalam kasus talak suami akan mengalami kesulitan, jika tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangga tidak harmonis lagi. Ketiga memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat, seperti disyariatkan khitbah dan atau walimah dalam perkawinan. Jika hal ini diabaikan tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

5. Memelihara harta (hifz al-mal)

Dilihat dari segi kepentingannya pemeliharaan harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat : pertama memelihara harta dalam peringkat dharuriyyat, untuk mempertahankan kehidupannya manusia memerlukan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka berupaya mendapatkan harta dengan cara yang halal dan baik. Dalam hal memelihara yang merupakan tingkat primer Alllah SWT menetapkan aturan untuk mendapatkan harta, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Juma‟ah ayat 10 dan melarang manusia untuk mendapatkan harta melalui jalan yang tidak sah atau dengan melakukan penindasan. Hal ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 188 : Artinya: “Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian lainnya dengan cara yang bathil. Dan janganlah kamu membawa urusan ini kepada hakim supaya kamu memakan harta yang lain dengan jalan berbuat dosa dan padahal kamu mengetahuinya”

Kedua, memelihara harta dalam peringkat hajiyyat seperti disyariatkan jual beli salam, kerjasama dalam pertanian (muzaraah) dan perkebunan (musaqah) serta perdagangan (mudharabah). Apabila cara ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksisitensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal. Ketiga memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyat seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari pengecohan dan penipuan, dibolehklan jual beli syufah,17 dan juga berlaku pada adat kebiasaan, seperti dianjurkan hemat belanja. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika berbisnis, serta kan mempengaruhi kesahan jual beli, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama. Mengetahui peringkat al-maslahah di atas menjadi penting artinya, apabila dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya. Ketika kemaslahatan yang satu berbenturan dengan kemasalahatan yang lainnya. Dalam hal ini tentu peringkat pertama, dhaririyyat harus didahulukan pada peringkat kedua hajiyyat dan peringkat ketiga tahsiniyyat.18 Ketentuan ini menunjukkan bahwa dibenarkan mengabaikan hal-hal yang termasuk peringkat kedua dan ketiga manakala kemaslahatan peringkat pertama terancam eksistensinya. Misalnya seseorang diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan untuk memelihara eksistensi jiwanya. Makanan dimaksud harus berupa makanan yang halal. Sementara saat itu ia tidak mendapatkan makanan yang halal, dan kalau ia tidak makan maka ia akan mati, maka dalam kondisi tersebut ia dibolehkan memakan makanan yang diharamkan, demi menjaga eksistensi jiwanya. Makanan dalam hal ini termasuk menjaga jiwa dalam peringkat dharuriyyat, sedangkan memakan makanan yang halal termasuk memelihara jiwa dalam peringkat hajiyyat. Jadi harus didahulukan memelihara jiwa dalam peringkata dharuriyyat dari pada peringkat hajiyyat. Begitu pula halnya dalam peringkat tahsiniyyat berbenturan dalam peringkat hajiyyat harus didahulukan dari pada tahsiniyyat. Misalnya, melaksanakan sholat berjama‟ah termasuk peringkat hajiyyat sedangkan adanya imam yang shalih tidak fasiq termasuk peringkat tahsiniyyat. Jika dalam satu kelompok umat islam tidak ada imam yang memenui persyaratan tersebut maka dibenarkan berimam kepada imam yang fasiq, demi menjaga sholat berjama‟ah yang bersifat hajiyyat itu. Keadaan di atas hanya pada yang berbeda peringkat. Adapun kasus yang peringkatnya sama, seperti peringkat dharuriyyat dengan peringkata dhariruyyat namun berbeda dalam urutan kepentingannya didahulukan urutan yang lebih tinggi. Bila kepentingan memelihara agama berbentiran dengan kepentingan memelihara jiwa didahhulukan memelihara agama. Dalam hal ini jihad pada jalan Allah SWT didahulukan bila agama sudah terancam meskipun untuk itu akan mengorbankan jiwanya. Dalam menyelesaikan adanya benturan-benturan pada tingkat dharuriyyat ini para pakar ushul fiqh menetapkan kaidah yang berbunyi : “Kemudharatan yang lebih besar dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih kecil”19 Dapat dilihat selanjutnya bila kelima bentuk dharuriyyat itu berbenturan, prioritas pertama yang harus dipelihara, yaitu agama kemudian jiwa, setelah itu keturunan,serta akal dan terakhir harta. Untuk membenrkan tindakan mengambil resiko buruk untuk mempertahankan kepentingan yang lebih utama itu ulama menggunakan kaidah : “dharurat itu membolehkan larangan “20 Untuk mencapai pemeliharaan terhadap lima unsur yang pokok secara sempurna maka ketiga tingkatan ini tidak dapat dipisahkan. Sejalan dengan komentar al-Syatibi : “jika ketentuan tersebut telah dipahami, maka orang yang berakal tidak ragu bahwa perkara yang bersifat hajiyyat adalah bagian yang berkisar pada perkara-perkara dharuriyyat yang merupakan tujuan pokok. Begitu juga perkara-perkara yang bersifat tahsiniyyat adalah bagiannya, sebab ia pelengkap bagi hajiyyat, sementara hajiyyat itu pelengkap dharuriyyat. Ini berarti tahsiniyyat merupakan pelengkap dharuriyyat. Karena itu secara otomatis tujuan yang bersifat pelengkap (tahsiniyyat) ini adalah bagian yang primer (dharuriyyat) dan sebagai pelengkap.21 Keterangan ini menunjukkan keuniversalan kemaslahatan yang pemeliharaan dan penegakkannya menjadi tujuan syari‟at. Kemasalahatan itu tidak hanya bersifat duniawi, material, individual tetapi yang dimaksud adalah kemaslahatan yang menjadi pondasi tegaknya syari‟at baik dalam bentuk kulliy atau pun juzI, ia juga merupakan kemaslahatan yang memperhatikan kepentingan dunia dan akhirat dan keseimbangan individu dan masyarakat.

Menelusuri kemaslahatan dari segi ada atau tidaknya nash yang mengatur, al-Syatibi membaginya kepada tiga dengan memakai istilah munasib. Pertama, sesuatu yang ditinjau langsung oleh syara untuk menerimanya. Munasib ini tidak sulit membenarkannya dan ada perbedaan dalam mengamalkannya. Kedua, sesuatu yang ditunjukkan langsung oleh syara untuk menolakknya. Munasb tidak bisa diterima. Ketiga sesuatu yang tidak ditunjuk oleh syara‟ tertentu, munasib ini dapat dibagi dua :

1. Kemaslahatan yang ditunjukkan oleh nash lain yang membatasi pengertian, seperti „illat pembunuhan yang menghalangi kewarisan

2. Adanya kemasalahatan menurut akal yang tidak didukung dan tidak ditunjuk langsung oleh syara atau nash dan tidak pula ada nash yang menolak kemaslahatannya, maka inlah yang disebut dengan maslahah al-mursalah.22

Apabila dihubungkan pengertian-pengertian yang dipaparkan oleh al-syatibi ini dengan pembagian maslahatan yang dikemukan oleh Muhammad Abd Ghani al-Bayaqaniy maka yang pertama, disebut maslahat al-mutabarah, yang kedua, dengan maslahah al-mulghah, dan ketiga, dengan maslahah mursalah.23 Menurut Mustafa al-Syalabi, al-maslahah tersebut dapat dibagi dua dilihat dari segi berubah atau tidaknya. Pertama maslahah al-sabith yaitu kemaslahatan yang bersifat permenen, atau tetap, seperti kewajiban ibadah sholat, puasa, zakat, haji, dan sesuai dengan kaidah ushul : “Prinsip dasar dalam bidang ibadah adalah berdasarkan ketetapan (menunggu dalil) dan mengikutnya”24 Kedua maslahah al-mutaghaiyyarah adalah kemasalahatan yang berubah-uabah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemasalahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan yang lainnya, ini sejalan dengan kaidah ushul : “Hukum dasar dalam muamalah adalah dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya”25 Menurut Syatibi, pembicaraan mengenai pembagian di atas relevan dan penting ketika ulama hendak menetapkan hukum masalah tersebut hanya dapat berubah jika ia termasuk dalam kategori kemaslahatan yang dapat mengalami perubahan.

Selaras dengan apa yang dikemukan oleh Mushthafa al-Syahbi, tentang al-maslahah mengalami perubahan sejalan dengan perubahan waktu dan lingkungan atau orang-orang yang menjalankannya. Pada gilirannya kemaslahatan suatu masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok ditentukan oleh perubahan dan perkembangan yang terjadi pada masyarakat tersebut. Masyarakat selalu berubah, karena tidak ada suatu masyarakat pun yang berhenti perubahannya di dalam perkembangan zaman. Perubahan masyarakat tersebut terjadi dalam segala aspek kehidupannya yang mempunyai nilai positif dan negative. Perubahan yang positif akan membawa kemasalahatan umat manusia. Perubahan yang menjadi kebiasaan baik dalam masyarakat dapat dipertimbangkan sebagai dalil dalam menetapkan hukum terhadap kasus-kasus yang terjadi dalam rangka mewujudkan maslahah umat manusia.

About rindaasytuti

saat ini tercatat sebagai mahasiswa pascasarjana UIN Jakarta. Dan sekaligus pengajar di STAIN Pekalongan View all posts by rindaasytuti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: