Implementasi Good Corporate Governance di Lembaga Keuangan Syariah

Perkembangan signifikan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya di Indonesia patut kita syukuri. Terlebih dengan disahkannnya RUU perbankan syariah menjadi Undang-undang, diharapkan menjadi titik tumpu pelesatan perkembangan Lembaga keuangan syariah di Indonesia,  sehingga mampu  menggenjot perekonomian umat Islam.

Diskusi tentang produk, instrument investasi, sering digali, akan tetapi seiring itu ada satu hal yang menurut saya penting bagi perkembangan perbankan syariah atau lembaga keuangan lainnya adalah pelaksanaan good corporate governance dalam tubuh institusi syariah.

Apakah dengan mengusung nama perbankan syariah, atau lembaga keuangan syariah maka secara otomatis menjamin telah dapat mengimplementasikan good corporate governance dalam lembaganya? Data menujukkan lain. Sebuah studi penelitian tentang pelaksanaan Corporate Governance yang dilakukan oleh IRTI di perbankan syariah diberbagai negara menunjukkan pelaksanaan good corporate governance belum terlaksana dengan baik. Penerapan Good corporate governance terbukti di dalam penelitian dibeberapa lembaga keuangan syariah di dunia muslim dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah. Kegagalan dalam penerapan prinsip syariah akan membuat nasabah pindah ke bank lain sebesar 85%.(Umar Chapra dan Ahmad M Umer Chapra dan Habib Umar, 2002.: 98). Menurut penulis angka ini cukup signifikan untuk memperingatkan para manajer bank syariah lebih berhati-hati terhadap pelaksanaan prinsip syariah

Pengertian corporate governance menurut sebagian besar pedoman yang dikeluarkan oleh organisasi internasional seperti OECD atau negara-negara maju dalam tatanan common law system, mengacu kepada pembagian kewenangan antara semua pihak yang menentukan arah dan performance suatu perusahaan

Organization for economic cooperation and development (OECD) mendefinisikan Corporate Governance sebagai sistim dimana sebuah entitas bisnis diatur dan dikontrol.

Corporate governance is the system by which business cooperation are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of the rights and responsibilities among different participants in the cooperation such as the board, managers, shareholders and other stakeholders and spell out the rules and procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which company  objectives are set and the means of attaining those objectives and monitoring performance”(OECD,April 1999, h.2)

Maka dari pengertian diatas menurut OECD secara umum ada empat prinsip utama dalam penerapan corporate governance sehingga pengawasan dapat berjalan baik yaitu : ( Dr John Pieris, Dr, Nizam Jim,: 2007:141-142)

  1. Fainess, yaitu perlakuan yang seimbang anatar pemegang saham, manag emen, stake holder lainnya
  2. Tranparansi , yaitu pengungkapan informasi dan laporan keuangan, kinerja perusahaan dan informasi-informasi lainnya mengenai perusahaan yang relevan, akurat dan tepat waktu
  3. Akuntabilitas, yaitu akuntabilitas manajemen terhadap stakeholders melalui pengawasan yang efektif dan perimbangan kekuasaan antara manajer, pemegang saham, board of directors, dan auditor
  4. Tanggung jawab. Yaitu tanggung  jawab sosial perusahaan sebagai anggota masyarakat terhadap masyarakat meliputi tanggung jawab pematuhan hukum dan pengakuan kebutuhan sosial masyarakat.

Corporate governance dalam praktisnya adalah sebagai sistim hak, proses, control secara keseluruhan yang ditetapkan secara internal dan eksternal atas manajemen sebuah entitas bisnis dengan tujuan melindungi kepentingan semua stakholders.

Infrastruktur dan resiko lembaga keuangan syariah yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, membuat  pengawasan, tangggungjawab, dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah menjadi lebih kompleks. Selain pelaksanaan prudential banking, lembaga keuangan syariah dituntut untuk terus menerus memantau syariah compliance dalam tubuh organisasi dan produknya.

Risiko di lembaga keuangan syariah yang lebih kompleks daripada lembaga keuangan konvensional yaitu, fiduciary money, fluktuasi suku bunga, piutang gagal bayar, kesalahan operasional dan lain-lain, juga menuntut para pelaku bisnis keuangan syariah lebih pruden termasuk didalamnya pengawasan dan kontrol yang berfungsi baik. Disinilah perlunya peningkatan pelaksanaan corporate governance dalam institusi.

Corporate governance yang efektif dalam LKS dan nasabah pengguna dana adalah pilar penting yang mesti diciptakan untuk mengganti kondisi sosial ekonomi yang lama. Akan tetapi pelaksanaan corporate governance masih menjadi kendala di Negara-negara berkembang. Hal ini disebabkan semua institusi yang berkaitan tidak dapat melakukan pengawasan, efisiensi dan akuntabilitas baik menyangkut internal, Negara, hukum maupun stakeholder lainnya. Ketidakefektifan ini sangat merugikan stakeholder lainnya karena jumlah stakeholder yang lebih besar dan risiko sistemik yang lebih besar pula.

Pengaruh penerapan good corporate governance di dalam lembaga keuangan syariah menjadi sangat signifikan bila di tolak dari kenyataan di atas. Keefektifitasan peran Dewan pengawas syariah di dalam lembaga keuangan syariah mestinya terus dilakukan. Karena esensial perbedaan antara LKS dan lembaga keuangan konvensional adalah implementasi prinsip-prinsip syariah di dalam mekanisme dan produk.

Lielwellyn (1999) menyebutkan tiga element untuk mewujudkan sistim keuangan yang kokoh, mampu stabil dan efisien dalam rentang kondisi pasar. Pertama,  sistim keuangan harus memilki fleksibilitas untuk menghadapi perubahan di dalam pasar. Kedua, sistim keuangan harus memilki kapasitas untuk mengatasi gangguan keuangan yang muncul yang disebabkan gangguan eksternal. Ketiga, sistim keuangan harus memiliki stabilitas internal. Disebutkan pula beberapa faktor penyebab instabilitas pasar keuangan seperti instabilitas ekonomi makro, infrastuktur pendukung yang lemah, tidak adanya disiplin pasar dan kelemahan pengawasan dan pengaturan.

Krisis keuangan yang banyak terjadi bukan saja dikarenakan ketidakmampuan manajemen menjaga likuiditas, solvabilitas, return, akan tetapi juga akuntabilitas melalui analisa risiko internal dan sistim kontrol yang kurang memadai. Untuk itu diperlukan regulasi dan pengawasan agar para pelaku lembaga keuangan lebih berhati-hati dalam sisitim keuangan.

Kepercayaan adalah asas utama bagi lembaga keuangan untuk berkembang. Namun studi corporate governance yang telah dilakukan menemukan, bahwa kepercayaan ini sering dilanggar oleh oknum-oknum pihak-pihak internal yang merugikan kepentingan bagi stakeholders. Untuk itu diperlukan pengawasan dan pengaturan yang efektif, integrasi sistim pengadilan, struktur kepemilikan dan iktikad baik secara politik agar sistim berjalan dengan efektif .

Peraturan keuangan dapat dijadikan alat untuk menciptakan konstrain insentif, mengarahkan kepada penyelenggaraan kegiatan lembaga keuangan yang hati-hati dan tanggung jawab tinggi dari para pelaku pasar.

Terdapat tiga alasan pentingnya pengawasan dalam sistem perbankan:

  1. Melindungi konsumen dari eksploitasi yang bersifat monopolistic
  2. Melindungi kepentingan konsumen kecil
  3. Menjamin kestabilan sistem keuangan dan perbankan.

Mekanisme Corporate Governance dalam lembaga keuangan syariah dapat dilihat dalam pelaksanaan masing-masing bagian mulai dari pemegang saham hingga deposan  sesuai dengan perannya masing-masing.

Pelaksanaan Good corporate governance bukan hanya kewajiban bank syariah  sebagai lembaga keuangan yang berkembang dengan asas kepercayaan. Akan tetapi Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti koperasi, BMT yang memiliki core bisnis yang sama, juga seharusnya melaksanakaan corporate governance dengan baik.

Peranan BMT atau koperasi syariah sebagai lembaga keuangan mikro sangat strategis dalam upaya pengembangan ekonomi umat dalam skala kecil dan menengah. Gerak bank syariah yang terbatas dimana tidak menjangkau pada nasabah kecil karena dibatasi oleh aturan Bank Indonesia, dapat dilakukan oleh BMT atau koperasi syariah. Pada faktanya lembaga BMT dan Koperasi jasa keuangan syariah lah yang  sangat berperan pada peningkatan pemahaman dan sosialisasi tentang transaksi-transaksi berbasissyariah. Untuk itu menjadi hal yang sangat krusial selanjutnya adalah pengawasan, pembinaan manajemen operasional  dan penerapan dan pengawasan syariah.

Fakta lain juga membuktikan bahwa Lembaga keuangan mikro syariah juga merupakan pendekatan terbaik dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro untuk penanggulangan kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Banyak perhatian dan usaha untuk mengembangkan keuangan mikro terutama didasarkan pada motivasi untuk mempercepat usaha penanggulangan kemiskinan. Namun, beberapa tantangan yang masih dihadapi oleh LKMS atau microfinance ini antara lain: masalah regulasi dan supervisi. Perdebatan mengenai perlu tidaknya regulasi khusus di bidang microfinance mengajukan argumentasi tentang perlunya perlindungan bagi nasabah penabung dan perlu tidaknya legitimasi terhadap praktek microfinance yang dalam banyak hal memiliki karakteristik berbeda dengan praktek perbankan.

Sebaliknya pihak yang menentang adanya regulasi mengemukakan alasan bahwa regulasi yang berlebihan justru akan menghambat perkembangan microfinance itu sendiri. Pengembangan microfinance sangat memerlukan adanya manajemen resiko kredit dan operasional yang memadai mengingat karakteristik yang unik dari bisnis ini. Demikian juga dalam hal teknologi masih merupakan tantangan tersendiri bagi pengembangan. Peningkatan kapasitas lembaga-lembaga keuangan mikro juga masih merupakan kendala yang harus diatasi dan ini memerlukan biaya besar baik untuk sarana dan prasarana maupun investasi dalam sumber daya manusia, untuk hal ini diperlukan pendekatan multi disiplin. Seperti dikemukakan oleh peneliti Marguerite Robinson dalam bukunya Microfinance Revolution: The successful development of large-scale microfinance was too complex for the tools of any one discipline.”(Marguirete Robinson, 2002:21 ) Hambatan lainnya yang dihadapi sampai saat ini di antaranya adalah kesulitan mengakses sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal dan maraknya praktek rentenir yang menggunakan sistem bunga sehingga ini menjadi alternatif pembiayaan atau menambah modal bagi para pengusaha-pengusaha kecil dimasyarakat.

Pertumbuhan secara kuantitas tanpa diiringi dengan kualitas membawa potensi kehancuran. Lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT dan koperasi dituntut untuk menerapkan manajemen keuangan operasional dan penerapan nilai-nilai syariah dengan baik. Resiko keuangan yang terkandung dalam bisnis lembaga  keuangan  pada umumnya juga tidak dapat dinegasikan. Untuk itulah diperlukan penerapan corporate governance dengan baik melalui regulasi, pelaksanaan fungsi lembaga internal, pengawasan, struktur pemodalan guna melindungi kepentingan stakeholder yang lebih besar yaitu  nasabah dan anggota koperasi/BMT. Persaingan ketat diantara lembaga keuangan baik dari konvensional maupun lembaga keuangan syariah lainnya jangan sampai mengeliminasi penerapan nilai-nilai syariah dalam transaksi. Keinginan manajemen untuk memeberikan imbal hasil yang maksimal untuk nasabahnya dan return yang cukup baik untuk organisasinya terkadang menggelincirkan manajemen dalam penyederhanaan bentuk transaksi yang nilai kesyariahannya sangat dipertanyakan. walhasil  rumor atau isu umum bahwa koperasi syariah dan lembaga keuangan mikro syariah sama dengan konvensional akan terus muncul.

CORPORATE GOVERNANCE

Corporate governance[1] hampir tidak dikenal di Indonesia pada masa sebelum krisis, namun pada dasarnya terminologi tersebut digunakan untuk suatu konsep lama yang kewajiban fidusiari dari mereka yang mengontrol perusahaan untuk bertindak bagi kepentingan seluruh pemegang saham dan stakeholder. Konsep kewajiban fidusiari didasari oleh agency theory dimana permasalahan agency muncul ketika kepengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikan. Dengan kata lain, dewan komisaris dan direksi sebagai agent dalam suatu perusahaan mempunyai kepentingan yang berbeda dengan pemegang saham. Khusus di Indonesia, karena struktur kepemilikan perusahaan yang sangat terkonsentrasi, maka masalah agency cost dapat timbul dari perbedaan kepentingan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas/stakeholders. Karena kewajiban fidusiari inilah maka dewan komisaris, direksi atau pemegang saham pengendali perusahaan dilarang untuk mengambil keutungan dari orang yang memberi kepercayaan yakni pemegang saham minoritas dan stakeholder lainnya seperti kreditur melalui transaksi yang tidak wajar dan tidak adil.

Hart ( 1995) berpendapat bahwa konflik keagenan ini akan dapat diminimalisir dengan adanya governance structure[2]. Governance structure ini dibutuhkan karena kepentingan para pemodal dan agen berbeda dan konflik kepentingan antara stake holder yang tidak dapat diselesaikan melalui aransemen kontrak. Oleh karena itu diperlukan corporate governance sebagai rancangan control dan kesimbangan atas perilaku managemen. Corporate governance diharapkan mampu membangun kepercayaan, meningkatkan kerjasama diantara bagian-bagian yang ada dalam perusahaan sehingga bisa mencegah timbulnya problem-problem keagenan.

Pengertian corporate governance menurut sebagian besar pedoman yang dikeluarkan oleh organisasi internasional seperti OECD atau negara-negara maju dalam tatanan common law system, mengacu kepada pembagian kewenangan antara semua pihak yang menentukan arah dan performance suatu perusahaan

Organization for economic cooperation and development (OECD) mendefinisikan Corporate Governance sebagai sistim dimana sebuah entitas bisnis diatur dan dikontrol.

Corporate governance is the system by which business cooperation are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of the rights and responsibilities among different participants in the cooperation such as the board, managers, shareholders and other stakeholders and spell out the rules and procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which company  objectives are set and the means of attaining those objectives and monitoring performance[3]

Maka dari pengertian diatas menurut OECD secara umum ada empat prinsip utama dalam penerapan corporate governance sehingga pengawasan dapat berjalan baik yaitu : [4]

  1. Fainess, yaitu perlakuan yang seimbang anatar pemegang saham, manag emen, stake holder lainnya
  2. Tranparansi , yaitu pengungkapan informasi dan laporan keuangan , kinerja perusahaan dan informasi-informasi lainnya mengenai perusahaan yang relevan, akurat dan tepat waktu
  3. Akuntabilitas, yaitu akuntabilitas manajemen terhadap stakeholders melalui pengawasan yang efektif dan perimbangan kekuasaan antara manajer, pemegang saham, board of directors, dan auditor
  4. Tanggung jawab. Yaitu tanggung  jawab social perusahaan sebagai anggota masyarakat terhadap masyarakat meliputi tanggung jawab pematuhan hukum dan pengakuan kebutuhan sosial masyarakat.

Finance Committee on Corporate Governance Malaysia mendefinisikan corporate governance sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan kegiatan perusahaan kearah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Adapun tujuan akhirnya adalah meningkatkan kemakmuran pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya[5]. Definisi ini menekankan bahwa sebaik apapun suatu struktur corporat governance namun jika prosesnya tidak berjalan sebagaimana mestinya maka tujuan akhir melindungi kepentingan pemegang saham dan stakeholders tidak akan pernah tercapai.

Prinsip-prinsip GCG yang ditetapkan oleh OECD adalah mencakup hal-hal yaitu landasan hukum, hak pemegang saham dan fungsi pokok kepemilikan perusahaan, perlakuan adil terhadap pemilik saham, peranan stakeholder dalam penerapan GCG, prinsip transparansi dalam pengungkapan informasi mengenai perusahaan dan tanggungjawab managemen perusahaan.

Menurut Chapra dan Ahmad (2002), GCG lebih dari sebuah hubungan antara managemen dan shareholder juga stakeholdernya melainkan sebuah tujuan untuk mencapai fairness bagi semua stakeholder yang akan didapat dengan melakukan transparensi dan akuntabilitas. [6]

Cadbury Comitte mendefinisikan corporate governance sebagai sistim yang mengarahkan dan mengontrol perusahaan. Secara formal corporate governance juga didefinisiskan sebagai sistim hak, proses, control secara keseluruhan yang ditetapkan secara internal dan eksternal atas manajemen sebuah entitas bisnis dengan tujuan melindungi kepentingan semua stakholders.[7]

Sedangkan IICG (Indonesian Institute for corporate Governace) mendefisinisikan corporate governance merupakan proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan stakholders lainnya. Stakeholder lainnya adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yaitu kreditor, pemasok, pelanggan pegawai, pemerintah dan masyarakat.[8]

Blair (1995) dan Gelauff (1997) menyimpulkan bahwa stakeholder dalam korporasi adalah pemegang saham, dewan direksi, menajerm karyaan, konsumen, pemasok, dan pesaing. Untuk itu Corporate Governance menjelaskan hubungan antara pemasok modal dan peminjam dana kepada perusahaan beserta manajemennya.

Dari pengertian di atas, maka Prinsip-prinsip good corporate governance yang dikembangkan OECD meliputi 5 hal sebagai berikut :

  1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham.Kerangka yang dibangun dalam corporate governance harus mampu melindungi hak-hak para pemegangsaham. Hak-hak tersebut meliputi hakhak dasar pemegang saham, yaitu hakuntuk (1) menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan, (2) mengalihkan atau memindahkan saham yang dimilikinya, (3) memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur, (4) ikut berperan dan nmemberikan suara dalam RUPS,(5)memilih anggota dewan komisaris dan direksi, serta (6) memperoleh pembagian keuntungan perusahaan.
  2. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham Kerangka corporate governance harus menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Seluruh pemegang saham harus memilik, kesempatan untuk mendapatkan penggantian atau perbaikan atas pelanggaran dari hak-hak mereka. Prinsip ini juga mensyaratkan adanya perlakuan yang sama atas saham-saham yang berada dalam satu kelas, melarang praktek-praktek insider trading dan self dealing, dan mengharuskan anggota dewan komisaris untuk melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan (conflict of interest).
  3. Peranan stakeholders yang terkait dengan perusahaan. Kerangka corporate governance harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak stakeholders, seperti ditentukan dalam undang-undang, dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan para stakeholders tersebut dalam rangka menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja, dan kesinambungan usaha.
  4. Keterbukaan dan Transparansi Kerangka corporate governance harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan ini meliputi informasi mengenai keadaan keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Disamping itu, informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan meminta auditor eksternal melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan.
  5. Akuntabilitas dewan komisaris (board of directors) Kerangka corporate governance harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen yang dilakukan oleh dewan komisaris, dan akuntabilitas dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga memuat kewenangankewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris beserta kewajibankewajiban profesionalnya kepada pemegang saham dan stakeholde r [9] lainnya.
  6. Tanggung Jawab Dewan Pengurus

Landasan hukum perlu didukung oleh pemerintah dalam penerapannya. Landasan hukum tersebut antara lain, undang-undang perburuhan, peraturan perbankan, ketentuan dan standard akuntansi dan Undang-undang perseroan terbatas. Peranan pemerintah untuk membuat dan mengawasi pelaksanaan Undang-Undang atau peraturan dengan baik, akan memberikan pressure yang besar pada peningkatan good corporate Governance.

Perusahaan yang memiliki banyak pemilik dan terdapat pemisahan antara kepemilikan dan control manajemen atas asset perusahaan dapat dipastikan  memiliki risiko yang diakibatkan karena prinsip keagenan ini. Untuk itu corporate governance dalam tata kelola perusahaan ditujukan tidak saja mengurusi disain mekanisme control, pemeriksaan  dan pencegahan konflik antara pemodal  dan pengawasan. Akan tetapi lebih luas dari itu bertujuan untuk membangun kepercayaan, kerja sama yang baik dan menciptakan visi dan misi bersama dari pihak-pihak yang terlibat.[10]

Dari kerangka kerja corporate governance, maka kejahatan bisnis menjadi hal yang harus dihindari. Kasus enron pemanipulasian laporan keuangan yang menggemparkan Amerika. Skilling dan Lay telah melakukan tindakan manipulasi laporan keuangan untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan investor.  kasus Asian Agri baru-baru ini sebagai penggelapan pajak terbesar sebesar 1,5 triliun merugikan Negara ini adalah sebagian contoh dari  akibat lemahnya penerapan corporate governance. Kasus kebocoran gas MIC di Bhopal India tahun 1984, Union Carbide Amerika yang menyebabkan kematian 2000 orang meninggal dan 200.000 orang luka parah, merupakan salah satu kejahatan sosial sebuah korporasi terbesar pada tahun itu yang menyebabkan kerugian jiwa dan cacat seumur hidup bagi penderitanya. Akibat kasus ini Union Carbide mengalami kerugian sangat besar yang mengguncangkan keberadaan perusahaan tersebut.

Bapepam sebagai regulator dan pengawasan bagi perusahaan public yang listing di Bursa telah menerbitkan pedoman pelaksanaan good corporate Governance dengan dikeluarkannya dalam berbagai bentuk ketentuan seperti peraturan Bapepam, peraturan Bursa,ataupun Code of Good Corporate Governance. Namun yang harus menjadiperhatian oleh semua pihak yang terkait adalah aspek prosesnya, karena sebaikapapun struktur corporate governance jika tidak dibarengi dengan implementasi yang efektif dan nyata, maka upaya tersebut hanya akan menjadi retorika belaka. [11]

CORPORATE GOVERNACE DI PERBANKAN  SYARIAH

Seperti dikatakan sebelumnya, bahwa  bank syariah mempunyai karakteristik berbeda dari bank konvensional, dimana bank syariah mempunyai kewajiban mematuhi peraturan –peraturan yang berkaitan dengan syariah islam.

Konsepsi ideal bank syariah sebagai lembaga investasi dimana terdapat keseimbangan dan kesejajaran kedudukan antara bank dan nasabah dengan mekanisme profit loss sharing, masih belum sepenuhnya terjadi.

Menurut Choudory (1985) bank syariah menurut konsepsi idealnya harus lebih dari sekedar lembaga usaha (tijara) yang diperkenankan mengoptimalkan keuntungan usahanya, namun juga harus mempunyai dimensi sebagai institusi yang mempunyai peran dalam mendorong terciptanya sistem ekonomi dan kegiatan usaha yang berkeadilan, menerapkan kaidah-kaidah moral dan tata nilai yang menuju kepada kebaikan dan kemashlahatan orang banyak.

Dengan karakteristik bagi hasil yang berbeda dengan konvensional, bank syariah memiliki pendekatan yang berbeda dalam penempatan komposisi ideal portofolio aktiva produktif bank syariah.  sebagai berikut: [23]

  1. Perhatian terhadap keterkaitan dengan sektor Riil

Prinsip dasar perbankan syariah selain melarang transaksi riba, juga melarang transaksi yang didasarkan pada motif spekulasi artinya harus selalu berkaitan dengan kegiatan riil. Dalam berbagai referensi dijelaskan bahwa system ekonomi syariah secara ideal adalah berbasis equitas, oleh karena itu aktiva produktif bank syariah seharusnya lebih didominasi oleh pembiayaan yang bersifat equity financing yaitu musyarakah dan mudharabah yang lebih dikenal sebagai pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (profit sharing). Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini memiliki keterkaitan langsung dengan sektor riil karena pembiayaan bank langsung ditujukan pada kegiatan ekonomi riil yang diharapkan memberikan nilai tambah yang apat dibagi hasilkan. Pembiayaan yang berdasarkan debt financing atas dasar jual beli yaitu murabahah yang terdiri dari bai al-salam, bai al-isthisna, dan ijarah wa iqtina pada dasarnya juga terkait langsung dengan sektor riil. Namun dampak nilai tambah ekonomi yang ditimbulkan lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil. Aktiva produktif lainnya adalah surat-surat berharga (marketable securities) termasuk didalamnya penyertaan modal, sertifikat IMA , Pasar Uang Antar Bank Syariah(PUAS) tidak memiliki keterkaitan dengan sector riil namun secara tidak langsung aktiva tersebut juga memberikan dampak bagi perkembangan pasar keuangan syariah yang dapat mendorong sektor riil. Sedangkan SWBI pada dasarnya tidak memberikan dampak langsung bagi sektor riil karena dana yang diserap oleh bank sentral tersebut tidak disalurkan pada pembiayaan apapun kecuali dalam rangka mengendalikan jumlah uang beredar. Pertimbangan penempatan pada SWBI adalah untuk menjaga posisi alat likuid dengan tingkat risiko penempatan yang serendah-rendahnya.

  1. Optimalisasi Fungsi Intermediasi

Sebagai lembaga intermediasi keuangan bank syariah seharusnya dapat berperan dalam menyalurkan pembiayaan semaksimal mungkin baik dalam bentuk pembiayaan dengan basis bagi hasil maupun dengan prinsip jual beli. Penempatan yang terlalu besar dalam penyertaan modal pada lembaga keuangan syariah, surat-surat berharga, antar bank dan SBI syariah mengurang peran intermediasi bank untuk memberikan pembiayaan bagi investor atau defisit spending unit.

  1. Pola ideal Pembiayaan syariah

Secara umum perekonomian atas dasar prinsip syariah mendorong terciptanya sistem ekonomi yang didasarkan pada pembiayaan berbasis ekuiti dan hanya dalam proporsi kecil pada pembiayaan berbasis kredit. Artinya pola utama pembiayaan bank syariah yang paling dianjurkan adalah mudharabah dan musyarakah, sedangkan pola pembiayaan sekunder yang juga diperkenankan secara syariah adalah berbasis jual beli yaitu murabahah, salam, istisna,ijarah.

  1. Pembiayaan yang memberikan kemashlahatan masyarakat.

Perbankan syariah diharapkan dapat berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu harus memberikan perhatian dalam penyediaan fasilitas pembiayaan perbankan bagi koperasi, usaha kecil dan menengah serta sektor pertanian.

Disampinng itu Manajemen dana pada suatu bank syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor :

  1. Sebagai perusahaan/ bisnis yang paling banyak diatur oleh pemerintah, bank dalam pengelolaan dananya harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di bawah pengawasan bank sentral.
  2. Hubungan antara bank dengan nasabah pembiayaan atau deposito adalah berdasarkan kepercayaan sesuai dengan jaminan yang diberikan.
  3. Pemegang saham dari bank mengharapkan pendapatan dari investasinya lebih besar dari pendapatan yang dapat diberikan oleh alternatif investasi lain.

Dalam teori pengaturan perbankan terdapat dua jenis pengaturan yaitu pengaturan struktur (regulation of structure) dan pengaturan operasional (regulation of conduct). Pengaturan struktur lebih fokus pada lembaga mana saja yang boleh melakukan suatu aktivitas tertentu, sedangkan pengaturan operasional lebih focus pada aturan mengenai prilaku yang diperkenankan yang dapat dilakukan oleh suatu lembaga bank pada aktivitas usaha yang diizinkan.

Menurut Beikos (1997) dan Cyprus Disamping itu bank syariah menghadapi risiko keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan bank konvensional karena pertama, sebagian besar pembiayaan di bank syariah adalah Bagi hasil  dimana pendapatan bank dari bagi hasil ini memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Kedua, bank syariah menanggung risiko likuiditas yang lebih besar karena sejumlah asetnya adalah bentuk asset non likuid. Ketiga bank syariah lebih terekspos pada risiko perubahan fiscal dan moneter karena penerapan pembiayan bagi hasil kepada nasabahnya, keempat bank syariah mempunyai risiko lebih besar pada resiko nilai tukar karena  dilarang melakukan hedging[24].

Risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah risiko kredit (asset non bagi hasil, dan asset sistim bagi hasil (asset variable) ,risiko pasar (risiko harga ekuitas,risiko nilai tukar, risiko harga komoditas, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi dan lain-lain. Dimana risiko-risiko ini harus diminimalisir oleh manajemen guna mengingkatkan kinerja bank syariah . Salah satu yang dapat dilakukan adalah penerapan good corporate governance. Risiko di Perbankan Syariah adalah sebagai salah satu factor yang dapat mempush pelaksanaan corporate governance di bank syariah .

Peranan masing-masing bagian dalam institusi perbankan syariah hampir sama dengan bank konvensional, akan tetapi di dalam perbankan syariah juga dibutuhkan auditor syariah dan dewan pengawas syariah sebagai fungsi control pelaksanaan prudential syariah di dalam operasional perbankan syariah.

Peran kunci Dalam corporate Governance lembaga keuangan syariah[25]dipetakan oleh Umar chapra dan Habib ahmad sebagai berikut:

Beberapa  isu penting Sasaran dan tanggungjawab dalam corporate governance
Sisti ekonomi, keuangan dan hukum Sistim hukum yang efisien kekuatan kontrak aturan perundang-uandangan Mengembangkan dunia usaha dan lingkungan perundang-undangan yang mendukung corporate governance
Pemerintah Undang-undang yang mengatur operasional LKS Membuat undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan LKS
System akuntansi Komunikasi informasi melalui standar akuntansi yang jelas dan transparan Membuat standar akuntansi yang seragam, jelas dan transparan
Pengawas Stabilitas dan kesehatan sisten keuangan (menghilangkan risiko sistemik dan mengembangkan control internal , prosedur manajemen , risiko dan standar transparansi Membuat pedoman bagi LKS pada umunya dan tindakan yang berisisko pada khususnya
Asosiasi perbankan Membuat standar corporate governance Menyusun praktik-praktik yang sehat
Kelembagan

Pemegang saham

Hak-hak pemagang saham pembagian profit

Memilih dewan direksi
Dewan direksi Harmonisasi tim manajemen mengawasi manajemen melindungi hak-hak pemegang saham dan deposan Menyusun strategi kebijakkan dan strategi akuntabilitas manajemen
Senior manajemen Mengoperasionalkan lembaga secara efisien keseimbangan risk dan return Memastikan bahwa kebijakkan yang dibuat oleh dewan direksi adalah sehat dan bertanggungjawab
Audit Internal Kuantitas dan kualitas

Transparansi informasi

Mengimplementasikan kebijakkan yang dibuat oleh dewan direksi adalah sehat dan bertanggungjawab
Karyawan Skills dan etika kerja

Insentif struktur yang adil

Mencapai tujan yang telah ditetapkan oleh manajemen dan meminimalisir resiko
Dewan pengawas syariah Menyususn aturan dan prinsip-prinsip syariah Mengawasi kepatuhan pada putusan syariah
Deposan Layanan prima

Return yang kompetitif

Bertindak dengan penuh tanggung jawab dan memonitor kinerja
Audiror eksternal Kuantitas dan kualitas informasi dan komunikasi yang transparan Mengevaluasi akurasi informasi
Auditor syariah Kepatuhan pada prinsip syariah Memastikan kepatuhan pada putusan dewan pengawas syariah

Peranan masing-masing stakeholders dalam perbankan syariah memiliki Penelitian yang dilakukan oleh IRTI dan IDB di 13 negara yaitu Algeria, Azerbaijan. Bahrain, Bangladesh, Indonesia, Jordan, Kuawait, Kyrgyz Republik, Malaysia, Saudi Arabia, Sudan Turkey dan UEA, menjelaskan pelaksanaan corporate Governance di berbagai lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut ;

  1. Regulasi . Regulasi merupakan peraturan umum dan beberapa regulasi pada lembaga perekonomian Negara. Peraturan itu sudah diterapkan di lembaga keuangan untuk menjaga stabilitas dan kesehatan ekonomi. Peraturan tersebut dibuat untuk meningkatkan pengendalian internal dan transparansi dan prosedur gcg. Terlihat bahwa sebagain besar telah berfungsi dengan baik. Regulasi tidak akan dapat berjalan dengan baik bila tidak diikuti dengan pengawasan dan control yang maksimal. Peran penting bagi pengawas adalah memastikan nilai keadilan dapat dinikmati oleh semua stakeholders bukan hanya pemegang saham.

Dari hasil penelitian  yang IRTI menunjukkan 9 negara ( 64, 3%) memiliki peraturan atau undang-undang yang mengatur bank syariah, 8 negara (57,1%) memiliki peraturan  dan regulasi yang terpisah dari lembaga keuangan syariah. [26]Dan hanya 5 negara yang memiliki departemen atau kantor yang khusus mengatur bank syariah

  1. Pemegang saham. Dan Deposan

Bila dalam perbankan konvensional, pemegang saham adalah murni dari pemegang capital semata dari perusahaan, maka di perbankan syariah dengan konsep PLS, sudah semestinya deposan mudharabah didudukkan sebagai pemegang saham minoritaas yang harus dihormati hak-haknya. Profesor Volker Nienhous dalam tulisannya “Corporate Governance in Islamic Banks,[27] posisi deposan mudharabah bisa dianggap sebagai pemegang saham yang tidak memiliki hak suara. Akan tetapi apakah perlu mendudukkan deposan dalam ruang representative di dalam komisaris ?. Isu ini muncul karena posisi deposan mudharabah dalam bank syariah juga menanggung risiko dari operasional perbankan yang dijalankan. Untuk melindungi kepentingan para deposan inilah ide mendudukkan reprsentatif deposan dijajaran komisaris muncul. Akan tetapi kepentingan deposan Mudharabah ini dapat dicover dengan mendudukkannya sebagai auditor eksternal yang melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kinerja perbankan syariah.

Merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga dan menyelamatkan kepentingan para pemegang saham di bank. Sesuai hasil survey yang dilakukan oleh IRTI kepemilikan saham tunggal adalah 60 % dari total saham, sedangkan lima atau sepuluh besar pemegang saham memiliki 92 % dari total jumlah saham [28]. Untuk keadilan komposisi kepemilikan saham di perusahaan mesti dipertimbangkan. Bila terdapat saham mayoritas dominant, maka dicurigai mereka akan mempergunakan sumebr daya yang ada hanya untuk kepentingan pribadi.

Perhatian terhadap kepentingan deposan di dalam bank syariah harus dilakukan dengan baik. Bilamana deposan merasa investasinya terancam akibat ketidakberesan manajemen, atau penurunan return, maka dampaknya akan terjadi pemindahan dana ke bank lain. Survey membuktikan bahwa 85 % deposan bank syariah akan memindahkan dananya bila bank tidak memberikan return yang kompetitif. Hal ini juga terjadi di Indonesia.

  1. Direksi dan manajemen

Tugas direksi diperbankan syariah hampir sama dengan bank konvensional. Akan tetapi beberapa skema khusus produk bank syariah ,dan bentuk risiko yang cukup banyak di perbankan syariah dibanding bank konvensional, maka direksi dan manajemen harus memiliki pengetahuan tentang operasinal bank syariah dengan baik dan mengimplementasikan prudensial syariah dalam operasional perbankan syariah. Disamping itu Pihak Direksi dan manajemen syariah harus memahami ajaran Islam dan berusaha mengaplikasikannya sekaffah mungkin. Dr Shamshad Akhtar dalam tulisannya menyatakan bahwa:[29]

commitment of dedicated, qualified directors who understand and can assess Shariah Compliance would facilitate effective oversight and protect the industry from overall reputation risks. Qualifications/experience of Shariah advisors is the key to judge and support the development of Shariah compliant financial services. In absence of this, there is a risk that for short term profits/gains the shareholders/BOD may become willing to compromise on the Shariah principles. The presence of Shariah literate directors would discourage precedence of profit motive over Shariah Compliance. From the regulatory point of view, the licensing stage is of particular importance whereby the licensing authority should demand a clear demonstration of sponsors’ commitment to Islamic banking.

  1. Auditor Internal, Auditor Eksternal dan dewan Pengawas syariah

Tugas Auditor Internal adalah melakukan pengawasan terhadap opersional perbankan syariah yang dilakukan oleh manajemen. Pengawasan ini meliputi pengukuran standarisasi kesehatan bank berdasarkan ketentuan yang berlaku dan evaluasi kinerja manajemen dalam memperhatikan risiko misalnya pembiayaan yang diberikan tidak boleh melebihi BMPK ( Batas Maksimal Pemberian Kredit), Pencadangan Aktiva Produktif dan pengelolaan risiko risiko bank syariah lainnya termasuk pelaksanaan mekanisme operasional bank dengan prinsip syariah.

Auditor Eksternal di perbankan syariah sebagaimana diperbankan konvensional, memeberikan penilaian terhadap laporan keuangan bank syariah dengan standarisasi Akuntansi Syariah yang telah ditetapkan.

Hasil Survey menerangkan bahwa  bila kinerja bank syariah tidak sesuai prinsip syariah nasabah Di Sudah sebesar 94,6 % akan pindah ke Bank Syariah Lain, Di Bahrain sebesar 81,7 % nasabah juga akan pindah ke bank lain begitu pula di Bangladesh sebesar 46,6 % akan melakukan hal yang sama. Begitu pula bila kinerja bank syariah menurun daripada tahun sebelumnya, nasabah di tiga Negara tersebut akan menarik dananya dan memidahkannya ke bank lain.

Berikut table hasil pelaksanaan corporate governance di Perbankan Syariah di Beberapa Negara muslim yang di teliti. [30]

Rata-rata Score

Presentase

Rangking
Perlakuan yang adil dan wajar

terhadap para pemegang saham

87,7 Baik
Hak pemegang saham lain 72,4 Cukup
Tanggung Jawab dewan Pengurus 87,9 Baik
Dislousur dan transparansi 87,9 Baik
Manajemen operasional bank 76,2 cukup
Rata-rata factor internal 82,0 Baik
Rezim regulasi 81,3 Baik
Prosedur hukum 76,9 Cukup
Lingkungan moral 82,5 Baik
Rata-rata factor eksternal 78,5 Cukup

Dewan Pengawas syariah memiliki tugas melakukan pengawasan untuk memastikan operasional bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah termasuk peluncuran produk baru,  melaporkan dan mengkomunikasikan persoalan yang terkait dengan persoalan nilai-nilai Islam dan mengawasi perubahannya.

URGENSI DAN POSISI  DEWAN PENGAWAS   SYARIAH

Hal paling signifikan yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dan kembaga keuangan konvensional adalah adanya kepastian pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Untuk memastikan hal itu dibentuk dewan pengawas syariah. Keberadaan Dewan Pengawas syariah (DPS) dalam struktur organisasi adalah wajib bagi lembaga yang ingin beroperasional berberbasis sistim syariah.

Dasar hukum dibentuknya DPS adalah implementasi dari perintah Allah yang termaktub dalam surat At-Taubah 105

” Dan Katakanlah : ”Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang mu’min akan melihat pekerjaan itu dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang mengetahui akan Yang Ghaib dan yang Nyata lalu dibetikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan . ”

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa manusia dapat melakukan apa saja termasuk kegiatan ekonomi, akan tetapi semuanya itu akan selalu dalam pengawasan Allah secara langsung dan bersifat melekat, pengawasan Rasulullah yang diejawantahkan dalam bentuk pengawasan oleh penguasa dan pengawasan umum yang dilakukan oleh umat Islam. Pengawasan masyarakat dapat diwujudkan secara langsung atau melalui aturan-aturan yang mengatur dan membatasi. [31]

Pengawasan implementasi syariah bersifat tegas dan teliti meliputi berbagai alur operasional lembaga keuangan baik dari sisi pengumpulan dana, penyaluran dana, investasi maupun kegiatan jasa lainnya. Hal tersebut dilakukan agar terjaminnya pelaksanaan prudential syariah di dalam lembaga keuangan maupun non keuangan yang berbasis syariah. Pengawasan seperti ini dituntunkan oleh dalam surat Qaf ayat 17-18:[32]

”ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk disebelah kanan dan yang lain duduk disebelah kiri. Tiada suatu pengucapan yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawa yang selalu hadir.”

Dalam konteks lembaga keuangan syariah di Indonesia , pembahasan pengawasan dilakukan oleh dua lembaga primer yaitu Dewan syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah ( DPS). Meskipun tidak memiliki hubungan struktural akan tetapi terdapat hubungan koordinatif antara DSN dengan DPS.

Pada awalnya kedua lembaga ini masih diatur dalam peraturan pemerintah dan Peraturan Bank Indonesia. Yakni PP nomor 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan peraturan Bank Indonesia nomor : 6/24/PBI/2004 tentang Bank umum Yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam kedua peraturan ini DPS adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Dewan Syariah Nasional berfungsi memberikan kejelasan atas kinerja lembaga keuangan syariah agar  benar-bnar berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Lahirnya DSN juga sebagai wujud antisipasi ats kekhawatiran  muncilnya perbedaan fatwa dikalangan Dewan Pengawas Syariah. Karena fatwa bersifat ijtihady dan termasuk dalam masalah fiqhiyyah, maka kemudian dibentuklah DSN yang dibentuk untuk menelorkan fatwa-fatwa ekonomi yang diperlukan bagi lembaga keuangan syariah.[33]

DSN dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1998 yang kemudian dikuatkan dengan SK Dewan Pimpinan MUI nomor kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999. Pendirian DSN ini bukanlah perkara yang terburu-buru, melainkan telah melalui pertemuan pendahuluan yang dilakukan oleh MUI yaiyu Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syariah pada tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta yang merekomendasikan adar dibentuknya DSN untuk mengawasi dan mengarahkan lembagalembaga keuangan syariah dan rapat tim pembentukan DSN pada 14 Oktober 1997.

Pengurus DSN I yang dilantik oleh Menteri Agama pada fenbruari 1999 di Jakarta. Pada bagian konsideran Sk DP-MUI tentang pembentukan DSN dinyatakan bahwa yang melatarbelakangi pembentukan DSn adalah dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariah Islam. [34]

Hal lain yang mendorong pendirian DSN adalah langkah efisiensi dan koordinasi para ulama menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/ keuangan. Berbagai masalah atau kasus yang dihadapi oleh lembaga keuangan memerlukan fatwa agar didapatkan kejelasan hukum secara syariah sehingga dapat melakukanya dalam operasional lembaga keuangan.

DSN dan DPS meski sebagai lembaga pemberi fatwa dan pengawas dalam bisang syariah, memiliki kedudukan kuat setelah diterbitkannya Undang-undang no 10 tahun 1998 yang merubah atas Undang-undang n0 7 tahun 1992 tantang perbankan yang mengakomodasi DPS sebagai lembaga pengawas syariah terhadap bank yang menerapkan syariah.

Hubungan antara DPS dan DSN sangat erat. Merujuk pada surat Keputusan DSN nomor 3 tahun 2000, bahwa DPS adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan dan penempatannya atas persetujuan DSN. Maka dari itu DPS adalah lembaga pengewas independen yang diusulkan oleh lembaga keungan syariah kepada DSN untuk disetujui sebagai DPS yang akan mengawasi jalannya prinsip-prinsip syariah didalam lembangan keuangan syariah tersebut.

Peran strategis Dewan Pengawas Syariah sebagaimana diungkapkan oleh Adiwarman karim [35]meliputi :

  1. Pada pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud prinsip bagi hasil adalah muamalah atas dasar prinsip syariah
  2. Pada pasal 5 menjelaskan bahwa bank dengan prinsip ini mewajibkan adanya dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi pelaksanaan aspek syariah
  3. DPS berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia Pusat
  4. DPS berkedudukan sebagai pengawas independen dan terpisah dari kepengurusan LKS
  5. Negara memenerikan pengakuan formal atas otoritas syariah DPS sebagai pemberi fatwa untuk menentukan boleh tidaknya suatu produk/jasa atau kegiatan dilakukan ditinjau dari sisi syariah
  6. Negara membatasi keanggotaaan otoritas syariah ini hanya pada mereka yang memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai syariah.

Dalam melaksanakan tugasnya DSN memiliki metode tersendiri dalammenjamin kesyariaahan bank. Metode tersebut adalah :

  1. Jika terdapat suatu teks baik dalam al-Qur’an maupun As-Sunah yang relevan dengan problem yang dihadapi , maka DSN tidak akan mencari hukum diluat teks tersebut. Juga jika terdapat kesepakatan fuqoha tentang suatu hal yang sesuai dengan problem dihadapi, maka DSN akan mengikuti kesepakatan tersebut.
  2. Menguji masalah yang sedang berkembang dimasyarakat ,maka DSN akan melihat Al-Qur’an, hadits, ijma dan ijtihad ulama terlebih dahulu  yang sesuai dengan persoalan tersebut, atau kmd menyelesaikannya dengan hukum yang ada difikih.[36]

Tugas Dewan pengaawas syariah yang utama adalah memeberikan fatwa ekonomi syariah . Adapun secara detail tugas DSN adalah:

  1. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya .
  2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan
  3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah
  4. Mengawasi Penerapan fatwa yang telah dikeluarkan

Adapun wewenang yang diberikan oleh MUI kepada Dewan Syariah Nasional adalah :

  1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah (DPS) dimasing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait
  2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia
  3. Memberikan rekomendasi atau mencabut nama-nama yang akan duduk di Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan syariah
  4. Memberikan saran-saran pengembangan lembaga keuangan syariah kepada Direksi mengenai operasional lembaga keuangan syariah yang bersangkutan
  5. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah termasuk otoritas moneter .
  6. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional
  7. Mengususlkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.[37]

Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional . Dalam menjalankan tugas dan fungsinya  DSN memiliki tata kerja sendiri yakni :

  1. Mensahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN dalam rapat Pleno
  2. Menetapkan, mengubah, atau mencabut fatwa dan pedoman kegiatan lembaga keuangan syariah dalam rapat pleno
  3. Mensahkan atau mengklarifikasi hasil kajian terhadap usulan atau pertanyaan mengenai suatu produk atau jasa lembaga keuangan syariah  dalam rapat pleno
  4. Melakukan rapat paling tidak satu kali dalam tiga  bulan
  5. Setiap tahunnya membuat surat pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikelurkan oleh DSN.[38]

Adapun mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah adalah :

  1. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syriah yang berada dibawah pengawasannya
  2. Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan  lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Sewan syariah Nasional
  3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran
  4. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan syariah nasional

Sedangkan fungsi dan Tugas Dewan Pengawas Syariah sebagai mana diatur dalam Pedoman rumah tangga DSN sebagai berikut:

  1. DPS memberikat nasihat, saran kepeda direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah
  2. Melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun pasif terutama pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengawasan dan pengarahan atas produk jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah
  3. Sebagai mediator antara Lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

Bila dilihat dari mekanisme kerja Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah, terlihat pengawasan yang dilakukan selama ini dirasa kurang memadai. Pengawasan bank syariah akan efektif jika memenuhi prinsip-prinsip pengawasan yaitu :

  1. Objektif . Pengawasan bank Syariah harus dilakukan secara objektif berdasarkan bukti-bukti otentik dan rasional, mengungkapkan fakta yang relevan dengan pelaksanaan pekerjaan, terhindar dari prasangka subjektif atau memihak tanpa bukti dan data yang valid.
  2. Independen. Pengawsan Lembaga keuangan syariah harus bersifat independen artinya dalam proses dan praktik tidak boleh terjadi pemihakan atau pengaruh lain yang disebabkan adanya faktor x,
  3. Sistem. Kegiatan pengawasan Lembaga Keuangan syariah harus menerpakan sistem manajemen yaitu adanya perencanan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.
  4. Korektif, Pengawasan lembaga keuangan syariah harus memberikan manfaat kepada lembaga keuangan syariah yang diawasi, menjamin adanya tindakan korektif dalam menjalankan tugas dan fungsi manajemen disamping kelancaran aspek pendukung lainnya.[40]

Pengawasan yang dilakukan oleh DSN atau DPS seyogyanya dilakukan secara sistemik mengikuti alur manajemen pengawasan sehingga akan dihasilkan hasil pengawasan yang maksimal. Secara operasional manajemen pengawasn mendasarkan proses kerja setidaknya pada empat tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

PENYELESAIAN HUKUM DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Badan Arbitrase

Badan penyelesaian konflik antara bank dengan nasabah pembiayaan pada bank syariah di Indonesia akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional atau Pengadilan Agama dan Pengadilan negeri (bila disyaratkan sebelumnya). Lembaga ini adalah lembaga penyelesaian yang menggunakan paradigama berfikir syariah sekaligus bisnis untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dari permasalahan yang timbul. Kehadiran Lembaga ini dimaksudkan untuk memberikan punishment bagi mereka yang melakukan kecurangan yang berkaitan dengan bisnis.[42] Mahmoud El Gamal dalam bukunya menyatakan sebaiknya badan arbitrase Syariah juga memiliki kemampuan sebagaimana lembaga Arbitrase Barat seperti Amerika, yang juga memiliki kemampuan untuk menuntaskan kasus Enroon. Bila presentasi pembiayaan mudaharabah dan musyarakah maksimal dalam prosentase pembiayaan bank syariah, maka lembaga ini menjadi sekaligus daya control bagi konflik akibat moral hazard[43], adverse selection akibat asymmetric information baik nasabah maupun bank syariah.


[1] Corporate governance juga dipandang sebagai bentuk pelaksanaan etika dan motal sebagai mana yang diungkapkan oleh aristoteles. Etika sering dikaitkan dengan moral. Dalam bahasa latin Yunani Etika berasal dari kata A thikos yang diterjemahkan dengan” mores” yang berati kebiasaan. Aristoteles menyebutkan etika ini dalam bukunya “Ethique A nicomaque” sebagai “mores” yang juga berarti kebiasaan. Kata moral ini mengacu pada baik dan buruknya manusia terkait dengan tindakan, sikap dan ucapannya.

Etika  bisnis adalah aplikasi pemahaman kita tentang apa yang baik dan benar untuk beragam institusi,  teknologi, transaksi , aktivitas dan usaha yang di sebut dengan bisnis. Etika bisnis berarrti bertumpu pada kesetiaan sikap etis dan komitmen moral untuk tidak berbuat curang, merugikan orang lain, Negara dan masyarakat, mengancam lingkungan serta kebudayaan  yang telah ada. Disarikan dari Tulisan Dr. A. Sonny Keraf , Etika Bishis dan tuntutan relevansinya,  Yogyakarta : Kanisius Pustaka Filsafat, 1998

[2] Dicuplik dariMervyn,K.Lewis dan Latifa Al gaoud, Islamic Banking,(tr), Jakarta :PT. Serambi, h. 230

[3] OECD,April 1999, h.2

[4] Dr John Pieris, Dr, Nizam Jim, Etika Bisnis dan Good Corporate Governance, Jakarta : Pelangi Cendikia 2007.h.141-142

[5] Herwidayatmo, Implementasi Good Corporate Governance untuk Perusahaan Publik di Indonesia, Jakarta, Usahawan no. 10 th xxix oktober 2000 h.1

[6] Lihat tulisan Umer M. Chapra  dan Habib Ahmed, Corporate Governance in Islamic Instituition, Occasional Paper No 6 Jaddah 2002.

[7] Cadbury Committee,Report of The Committee on The Financial Aspects of Corporate Governance , London: Gee and Co, 1992

[8] Masih banyak definisi lain tentang Corporate governance diantaranya  yang diungkapkan oelh Dyck yaitu corporate governance adalah sekumpulan mekanisme dengan mana investor dari luar berusaha melundungi kepentingannya dari pengambilalihan yang dilakukan oleh pihak dalam ( La porta, Lohalez-de Salines , Sheilefer and Vishny ( 1999) yangdiambil oleh Dyck , tahun 2000 h.7)

[9] Pendekatan Stakeholders banyak digunakan dalam pembahasan etika bisnis. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengamati dan menjelaskan secara analitis bagaiman berbagai unsure dipengaruhi dan mempengaruhi keputusan dan tindakan bisnis. Pendekatan ini juga memetakan hubungan-hubungan yang terjalin dalam bisnis.. Pada umumnya Stake holder dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok primer  terdiri dari pemilik modal , karyawan, manajemen, kreditor, pesaing dan rekanan dan kedua kelompok sekunder trdiri dari pemerintah, kelompok social, media massa, dan masyarkat pada umumnya. Dr. Sonny A keraf, Etika Bisnis  tuntutan dan relevansinya, Yogjakararta: Kanisius, 1998 h. 89-90.

[10] Ines Mascho-Stadler, David Prez-Castrillo, An introduction to The Economics Of Information Incentives and Contracts, Newyork: Oxford Press, 1997

[11] Herwidayatmo, Implementasi Good Corporate Governance untuk Perusahaan Publik di Indonesia, Jakarta, Usahawan no. 10 th xxix oktober 2000 h.8

[12] Dadang Mulyawan, Risk Management dan Penerapan GCD Di Perbankan Syariah , Makalah Seminar Good Coorporate Governance in Islamic banking, Jakarta h.6

[13] Smith C,W, dan J. Warner, Tentang Kontrak Keuangan ; analisis Perjanjian Obligasi: Jounal Of Fianancial Economic 7.1979.

[14] Pasar bebas adalah sebuah bentuk pasar persaingan sempurna dimana  penjual dan pembeli berjumlah banyak dan keduanya mengetahui informasi dengan baik, free exit dan free entry. Pada pasar sempurna, akan didapatkan harga pasar atau market price secara alami, sebagaimana yang disebut oleh Adam Smith sebagai invisible hand. Adam Smith berpendapat bahwa sistem pasar bebas adalah sistem ekonomi yang mewujudkan kegiatan ekonomi yang paling efisien dan kemakmuran m asyarakat yang paling optimum. Pandangannya ini termaktub dalam bukunya “ An iquiry into the Nature and Causes of Wealth Nations tahun 1776( Sadono,1996)”. Pasar bebas memberikan ruang kepada setiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti yang mereka inginkan dan dengan sendirinya akan mewujudkan efisiensi yang tinggi dalam kegiatan ekonomi Negara dan dalam jangka panjang akan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tangguh. Sadono Sukirno, Mikroekonomi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

[15] Scheileifer,A, and Visny R ( 1997) A Survey of “,Corporate Governance, Journal of finance, june h. 737-783

[16] Dyck , h. 25. 2000

[17] Dr john pieris , Dr Nizam Jim,    …..  h.193

[18] Dr john pieris , Dr Nizam Jim,    …..  h.191

[19] Mace, Myles ,Directors: Myth dan Relity , Boston: Harvard Business School press, 1986

[20] Fiduciary diapahami sebagai orang yang dipercaya untuk mewakili orang lain untuk suatu tujuan tertentu atau untuk melayani seseorang. Lihat Iwai, Katsuhito , What is Cooperation : the corporate Personality Controversy and comparative corporate governance in F caffaggi, A,Nicita andV pagano (eds)Legal ordering and economic Institutions , London:Routledge, 2001.seperti dikutipM Umer Chapra dan Habib Umar, Corporate Governance in Islamic Banking ,  IRTI  2002, h.30

[21] Sisitim penggajian dengan kombinasi gaji tetap dan gaji variable lazim diterapkan dalam industri. Semakin tinggiprestasi kinerja seseorangf maka semakin tinggi pula gaji yang diperoleh .Lihat Dadang Mulyawan, …..h.8

[22] BI, Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia, Jakarta: BI, 2008.h.6

[23] Siregar,  2002.hal 73.

[24] Dadang Mulyawan…h. 10

[25] Umer Chapra dan Habib Ahmad, Corporate governance in Islamic Finansial Institution , IIRTI. H.11 yang diterjemahkan oleh Dr. ikhwan Abidin Basri.

[26] M Umer Chapra dan Habib Umar, Corporate Governancen For Islamic Financial Institution ,Jeddah  :IRTI –IDB 2002.h.

[27] Volker Nienhaus, Corporate Governance In Islamic Banking, Jakarta: BI, International Conference on Islamic banking, 2003.h. 205

[28] M Umer Chapra dan Habib Umar, Corporate Governancen For Islamic Financial Institution ,Jeddah  :IRTI –IDB 2002.h.

[29]Shamshad Akhtar, Governor of the State Bank of Pakistan, at the Annual Corporate Governance Conference, Dubai, 27 November 2006. h.2

[30] Umar Chapra dan Ahmad, …h. 90

[31] Abdul Hamid Mahmud Al-Ba’ly, Mafahim Asasiyyah fi al-buruk al-Islamiyyah ( kairo: Al-Ma’had Al’alamy Lil Fikri Al-Islamy, 1996)h. 102-105.

[32] Ibid. 103

[33] Muhammad firdaus ( peny), Sistim dan Mekanisme Pengawasan Syariah ,Jakarta:

Renaisan, 2005., h. 13

[34] DSN, BI, Himpunana Fatwa DSN, Jakarta: DSN:BI, 2003 h. 281

[35] Adiwarman.A.Karim, Para Pejuang Ekonomi Syariah, Jakarta: Republika, 23 Mei 2005

[36] Abdullah Saad, Islamic Banking and Interest: a study of the Prohibition of Riba and its contemporary, Leiden, 1996 h. 109-110.

[37] DSN, BI,  himpunan Fatwa DSN …h. 282.

[38] Ibid. h. 283.

[39] Muhammad Syafi iAntonio, Bank Syariah Dari  Teori Ke Praktik, Jakarta: GIP, 2001.  h. 235

[40] Marhum Sayyid Ahmad Al Hasyimi, Mukhtar Al-ahadits wa al-hukmu al-Muhammadiyah, Kairo: daar Al Nasyr al-Misriyyah) h. 12

[41] Ibid. h. 13.

[42] Mahmoud A. El-Gamal, Islamic Finance, Law, Economics and Practice, New York: Cambridge University Press, 2006.h.177

[43] Tingginya moral hazard, meyebabkan bank syariah enggan melakukan pembiayaan bagi hasil. Karena disisi pendanaan, Nasabah deposan belum siap menerima kerugian dal investasinya. Maka untuk pembiayaan bagi hasil perbankan syariah lebih hati-hati . Beberapa hal yang dapat dilakuakan oleh bank syariah untuk memprediksi kinerja yaitu Y= Y Industri + Y individu) dengan mengamati rata-rata return dari industri yang akan dibiayai dan ekspetasi return individu yang ada, maka bank syariah dapat mempertimabangkan kelaikan usaha yang akan dibiayai. Dadang Mulyawan. ….h.12

About rindaasytuti

saat ini tercatat sebagai mahasiswa pascasarjana UIN Jakarta. Dan sekaligus pengajar di STAIN Pekalongan View all posts by rindaasytuti

3 responses to “Implementasi Good Corporate Governance di Lembaga Keuangan Syariah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: