Religiusitas dan perilaku Investasi Investor Muslim Di Pasar Modal

 

Abstract.

One of the motives of human conduct economic activities is the basis of personal interests’ drive, which acts as the driving force and lead people to do everything from the community willing to pay. Needs to encourage economic behavior varies according to the economic system adopted. These differences can not be separated from philosophy, ideology, religion and politics that underlies it.

Religion as an ideology of Muslim life should affect the attitudes and behavior of Muslims in the whole life. Islam through his teachings have set moral and ethical framework as a reference for his role in living human on earth. Ethical investment itself is reflected in the concept of zakah, infak, Sadaqah and Kehalalan includes the investment selection methods and investment instruments.

Previous studies have shown that there is the influence of religiosity of the Muslim work ethic. The rationale of this study wanted to know how far a person affects the behavior of religiosity in the capital market.

To achieve the research objectives, the research methods used dakam this research is qualitative. Where qualitative research does not rely on evidence based on mathematical logic, and statistical methods. This approach was chosen because in qualitative research and is considered realistic given the holistic meaning because in it there are interconnections between one situation to another situation.

These results prove that the religiosity pekalongan Muslim investors who visits based on an understanding of faith, religious practices and knowledge of Islamic economics well enough. This can be understood that the majority of investors believe as Muslims pekalongan pillars of faith in faith, running all the pillars of Islam except the pilgrimage only partially, and learn about the instruments of lawful under sharia-based economy.

But does this really affect the religiosity of investment behavior in the capital market?. Reality on the ground claim that religiosity in the above categories does not automatically push pekalongan Muslim investors will choose the lawful instruments in the capital markets and how to invest as outlined by the values of Islam in the economy,  But more influenced by human rationality and profit motives.

In the selection of investment instruments, investment portfolio development and investment techniques are not affected by the practice of worship and faith. Muslim investors in the sense that religious believers must practice their religion and the Sunnah, to understand the Islamic investment does not automatically affect the way of investment in the capital markets. Selection ribawi instruments, the practice of short selling, margin trading in order to obtain capital gains is still a lot done, because of their motive “getting profit.”    .Another fact, this reseach also obtained the result that Muslim investors aged 50 years and over,  who understand and internalize the Islamic economic-values and  well religiosity , preferring Kehalalan compared with the addition of investment capital value in a way that is prohibited by Islam.

Keywords: religiosity, the behavior of investment, capital markets.

Pendahuluan

Kegiatan berekonomi manusia pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh motivasi, kebutuhan hidup dari manusia itu sendiri. Menurut Simon (2000;66-67) teori tingkah laku dalam ekonomi  digantung pada asumsi-asumsi rasionalitas. Disamping itu teori tingkah laku ekonomi juga menjelaskan motivasi-motivasi manusia yang melandasi pengambilan keputusan dalam ekonomi, dan keadaan-keadaan yang secara khusus memotivasi kemunculannya.

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi seseorang untuk bertindak. Salah satunya adalah faktor eksternal yaitu lingkungan, baik lingkungan fisik, ekonomi, politik, dan sebagainya. Faktor lingkungan ini sering menjadi faktor yang dominan yang mewarnai perilaku seseorang, termasuk di dalamnya faktor lingkungan yang bercirikan keagamaan.(Notoatmojo:2007, 139)

Agama sebagai sistem keyakinan dapat menjadi bagian inti dari sistem-sistem nilai yang ada dalam kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan. Michael Mayer dalam Monzer Khaf (1995;21) mendefinisikan agama sebagai “Seperangkat kepercayaan atau aturan yang pasti untuk membimbing manusia dalam tindakannya terhadap Tuhan, orang lain, dan terhadap dirinya sendiri.” Definisi tersebut memberikan pemahaman adanya hubungan  manusia dengan Tuhan dan  juga adanya hubungan antara manusia dengan sesamanya yang secara umum meliputi berbagai aspek kehidupan.

Fungsi paling mendasar dan universal dari semua agama adalah bahwa agama memberikan orientasi dan motivasi serta membantu  manusia mengenal sesuatu yang bersifat sakral. Lewat pengalaman beragama (religious experience) yakni penghayatan terhadap Tuhan atau agama yang diyakininya, maka manusia sebagaimana yang dikatakan Joachim Wach (1948;14), memiliki kesanggupan, kemampuan dan kepekaan rasa untuk mengenal, mendekatkan diri bahkan memahami eksistensi sang Ilahi.

Pada zaman keemasan Islam yakni abad ke 7 sampai ke -14, ekonomi dan agama itu menyatuh. Begitupun di Barat, ekonomi berkait dengan agama. Ahli ekonomi eropa adalah pendeta dan sekaligus ahli agama. Pada zaman pertengahan, ekonomi skolastik dikembangkan oleh ahli gereja seperti Thomas Aquinas,Augustin dan lain-lain. Para ekonom kontemporer kembali mencari dan menyadari betapa pentingnya kajian ekonomi yang berkarakter relijius, bermoral dan humanis.

Gunnar Myrdal dalam bukunya Asian Drama menyusun kembali ilmu ekonomi yang berkait dengan nilai kemanusiaan, baik perorangan, masyarakat maupun bangsa. Eugene Lovell juga melakukan pendekatan humanistik dalam mengkaji ilmu-ilmu ekonomi dengan bukunya “Humanomic”. Begitu juga EF Schumacher dalam “Small is Beautiful, Economics as if People mattered. Para ekonom tersebut menyadari sepenuhnya bahwa meniadakan hubungan kajian ekonomi dan nilai-nilai moral, etika dan humanistik adalah suatu kekeliruan besar dan tidak bertanggung jawab dalam menjaga keselamatan manusia dan alam semesta. Kesadaran ini muncul setelah menyaksikan hasil dari model pembangunan sosio-ekonomi yang berasaskan model liberal – kapitalistik dan teori pertumbuhan neo-klasikal, maupun model marxist dan neo-marxist, dimana keduanya mengutamakan kehidupan materialistik hedonis.

Menurut Saefudin (1997:36) tiap aliran agama memiliki pendekatan kajian ekonomi masing-masing sebagaimana penampilannya yang tercermin pada tingkah laku ekonomi manusia. Kajian ilmu ekonomi pada abad pemikiran dewasa ini (the age of reason) mengarah kepada tidak hanya bertolak dari asas kapitalisme dan marxisme, tetapi ada asas lain yang lebih human, yakni ilmu ekonomi yang lebih terandalkan dalam menjaga keselamatan seluruh ummat manusia dan alam semesta. Ekonomi yang memiliki nilai-nilai kebenaran (logic), kebaikan (ethic), dan keindahan (aesthetic). Ekonomi yang dapat membebaskan manusia dari aksi penindasan, penekanan, kemiskinan, kemelaratan dan segala bentuk keterbelakangan, dan dapat meluruskan aksi ekonomi dari karakter yang tidak manusiawi, yakni ketidak adilan, kerakusan dan ketimpangan.

Islam merupakan ajaran yang mengatur kehidupan dalam semua dimensi baik akidah, ibadah, dan semua aspek kehidupan manusia termasuk semua bentuk muamalah, khususnya pada hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi.  Dalam kaitan ini,  Ibnu Khaldun dalam ”Mukaddimah” nya menjelaskan tentang prinsip-prinsip ekonomi. Pengetahuan Ibnu Khaldun tentang prinsip-prinsip ekonomi sangat jauh ke depan sejumlah teori dan gagasan pada enam abad yang lalu masih dianggap sebagai pelopor bagi formulasi teori yang lebih modern dan canggih.

Menurut Ibnu Khaldun, syariah mempunyai peranan penting dalam membentuk perilaku masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Syariah mengutamakan kerjasama yang menjembatani perbedaan yang ada. Syariah dapat membantu masyarakat menanamkan kualitas kebaikan seperti ketaatan, kejujuran, integritas, kesederhanaan, dan persamaan kebersamaan yang dapat memberikan kontribusi terhadap proses pembangunan, keadilan, saling pengertian, kerjasama, kedamaian, dan keharmonisan sosial serta mengontrol tingkah laku yang dapat membahayakan masyarakat.

Secara lebih rinci Umer Chapra dalam bukunya The Future of Economic menjelaskan peran agama di dalam memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi keperibadian – yaitu perilaku, gaya hidup, selera dan preferensi manusia dan sikap-sikap terhadap manusia, sumber daya, dan lingkungan. Menurutnya, hal tersebut sangat mempengaruhi sifat, kuantitas dan kualitas kebutuhan materi maupun kebutuhan psikologis dan juga metode pemuasannya. Keyakinan ini dapat mendorong terciptanya keseimbangan antara dorongan material dan spiritual, meningkatkan solidaritas sosial, dan mencegah berkembangnya anomie – suatu kondisi ketiadaan standar moral. Agama menjadi filter moral yang memberikan arti dan tujuan pada penggunaan sumber daya, serta memotivasi mekanisme yang dipelukan  bagi operasi yang efektif.

Ekonomi Islam menurut Chapra sejatinya dapat menjadi kekuatan baru dalam mewarnai kehidupan manusia. Kombinasi dimensi spiritual yang meneduhkan serta rasionalitas yang meyakinkan sangat berpotensi untuk memperbaiki kondisi kehidupan manusia. Dengan itu, kesejahteraan dan kebahagian manusia tidak semata berlaku secara individual tetapi juga yang bersifat sosial. Paradigma ekonomi Islam mencerminkan suatu pandangan dan perilaku yang mencerminkan pencapaian falah. Ada dua sudut pandang yang mendasari paradigma ekonomi Islam, yaitu paradigma berfikir dan berperilaku (behaviour paradigm) dan paradigma umum (grand pattern).

Dalam melakukan kegiatan investasi khususnya dipasar modal,  Islam tidak hanya melihat optimalisasi atau maksimalisasi hasil akhir. Niat awal dan proses yang kemudian dijalani harus tetap di jalur syar’i. Norma Islam secara garis besar mengedepankan kehalalan instrumen dan kemanfaatan dan kemashlahatan termasuk didalamnya larangan Larangan Riba, Gharar, Maisir, insider trading, Margin trading, goreng-menggoreng saham dan spekulasi.

Pada faktanya, Perilaku investasi investor dipasar modal dipengaruhi oleh rasionalitas ekonomi, motivasi dan niat. Namun apakah pemahaman keagamaan (religiusitas) muslim mempengaruhi perilaku investasinya dipasar Modal? Hal ini memerlukan penelitian lebih lanjut dan inilah yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini. Beberapa Penelitian tentang Pengaruh Religiusitas dan etos kerja /dagang telah banyak dilakukan (Weber: Muhammad Sobary (1995): Lukman Hakin(2008)). Adapun Kesimpulan dari penelitian terdahulu yaitu terdapat pengaruh signifikan antara religiusitas dan etos kerja/ dagang dari umat muslim).

Berlandaskan pada penelitian terdahulu, penelitian ini selanjutnya ingin memotret perilaku investasi investor muslim investment behaviour) Pekalongan di Pasar modal. Pekalongan merupakan kota batik dimana masyarakat ekonomi menengahnya terdiri dari pedagang, pengusaha dan profesional mulai melirik investasi di Pasar modal sebagai sarana pengembangan harta yang dimiliki. Untuk itu menjadi menarik adalah sejauhmana pemahaman keagamaan (religiosity) yang dimiliki oleh investor muslim mendrive perilaku investasinya dipasar modal? Dengan terlebih dahulu memotret religiusitas mereka dengan menggunakan pendekatan Glock dan Start dimana religiusitas memiliki 5 Dimensi yaitu religious belief dimensi ideology, Religious Practice (dimensi praktik keagamaan, religious feeling dimensi pengalaman dan religious knowledge dimensi pengetahuan agama dan religious efect dimensi konsekwensi.  (Roland Robertson, 1992:295)

Metodelogi Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka metode penelitian yang dipakai dakam penelitian ini adalah kualitatif. Dimana penelitian kualitatif tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematis, dan metode statistik. Menurut Rusmin Tumanggor penelitian yang bersifat kualitatif adalah upaya untuk mencari kebenaran dalam suatu bidang lewat penemuan kekuatan dan kapasitas dalam setiap konsep. Dalam penelitian kualitatif realitias dipandang dan diberi makna secara holistik karena di dalamnya terdapat saling keterkaitan antara satu situasi dengan situasi lainnya.

Metode ini dipilih karena religiusitas dan perilaku investasi investor muslim masuk dalam wilayah budaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan naturalistik karena situasi dilapangan bersifat natural tanpa adanya manipulasi, diatur dengan eksperimen atau tes. Untuk itu juga penelitian ini  bersifat deskriptif analitik. Pendekatan lain yang dipakai adalah pendekatan fenomenologis. Pada tataran ini peneliti sebagai instrumen utama.

Sesuai dengan persoalan yang diteliti, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder .

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian melalui persepsi dan wawancara dimana responden dipilih dengan menggunakan purposive randam. Sedangkan data sekunder adalah data yang mendukung data primer yang bersal dari berbagai sumber buku, internet, majalah, dokumen, arsip, koran yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti

Hasil Penelitian

  1. RELIGIUSITAS INVESTOR MUSLIM PEKALONGAN

Pemahaman kegamaan atau Religiusitas yang dimaksud oleh peneliti disini bukanlah mengacu pada salah satu faham keagamaan seperti NU atau Muhamadiyah, akan tetapi yang dimaksud religiusitas dalam penelitian ini adalah keahlian atau besarnya kepatuhan dan pengabdian terhadap agama dan pemahaman keagamaan seperti pengamalan nilai-nilai agama islam yang dianut seperti sholat, puasa, zakat, haji. Sholat sunnah, membaca al-qur’an, Sikap jujur, adil, amanah, pandangan teologis seperti kepercayaan akan takdir dan hari pembalasan (akhirat), dan pemahaman tentang tuntunan ekonomi secara syariah sebagai pemaknaan terhadap ajaran ekonomi dalam islam.

Indikator religiusitas yang dipakai oleh penulis juga banyak digunakan dalam penelitian sebelumnya sebagaimana Rizma Fitri, dalam penelitiannya tentang Korelasi Religiusitas dengan Etos kerja Pegawai Tetap (studi kasus pegawai di lingkungan IAIN Sunan Ampel) mengukur religiusitas menggunakan teori korelasi produk moment.(Rizma Fitri: 2007:269) Dimana indikator religiusitas yang diambil adalah dimensi akidah, dimensi ibadah, dimensi penghayatan, dimensi ilmu, dan dimensi amal.

Tabel ukuran religiusitas yang diteliti memenuhi unsur –unsur sebagai berikut :

Unsur pertanyaan
No Pribadi Sosial Ekonomi Islam
1 Keyakinan akan Tuhan, rukun iman, rukun islam Sikap bertetangga Arti harta untuk kehidupan
2 Intensitas sholat wajib Pandangan kejujuran  dan kesetiaan dalam rumah tangga Bagaimana mendaptkan harta
3 Frekuensi sholat sunnah Pandangan akan pekerjaan yang digeluti Bagaimana mengelola dan mengembangkan harta
4 Frekuensi membaca al-qur’an Pandangan akan kehalalan dan amanah dari pekerjaan yang digeluti Investasi dari harta yang dimiliki komposisi dan jenis investasi
5 Pelaksanaan zakat Pandangan arti pentingnya keluarga Bagaimana pengetahuan tentang pasar modal
6 Pelaksanaan haji dan umroh Pengenalan dan pemahamannya akan pasar modal syariah
Prosentase zakat dan shodaqah, infak Pemahaman dan pelaksanaan akan etika investasi syariah
7 Pemahaman akan takdir Bagaimana kehalalan investasi yang dilakukan
8 Pemahaman dan keyakinan akan kekuatan akal Tujuan dari investasi di pasar modal
9 Pemahaman dan keyakinan akan hidup sesudah mati Teknik berinvestasi di pasar modal yang dilakukan
10 Pemahaman dan keyakinan akan nasib dan rezeki  sudah ditentukan sebelumnya Pelaksanaan zakat dari keuntungan yang diperoleh di pasar modal

Dari data yang berhasil dikumpulkan peneliti dari responden yang diwawancari dapat disimpulkan bahwasannya secara garis besar investor muslim Pekalongan cukup religius.

Pada tataran keimanan tentang Tuhan, malaikat, Rasul, kitab, hari akhir dan hari pembalasan responden yang diteliti meyakini seratus persen. Unsur-unsur ini ditanyakan oleh peneliti dengan landasan bahwa kepercayaan dan keimanan akan hal-hal diatas akan mempengaruhi cara berfikir yang selanjutnya berimplikasi pada cara berinvestasi.  Bahwasannya Allah selalu melihat, Malaikat selalu mencatat dan setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukannya didunia ini di akhirat nanti dan akan adanya pembalasan atas apa yang telah dilakukan oleh manusia, dapat memberikan stimulus dan sekaligus filter kepada seseorang atas apa yang dilakukannya termasuk maencari kekayaan melalui pasar modal.  Hal ini terlihat dari wawancara dengan responden “D”

“ saya mempercayai dan beriman apa yang ada dalam rukun iman. Saya percaya pada hari akhir karena saya muslim, dan melaksanakan sholat puasa ramadhon, zakat fitrah, infak, shodaqoh, kalo sholat sunnah ya kadang-kadang, baca qur’an sering , tapi memang tidak mengetahui semua maknanya,insya Allah saya  berusaha melaksanakan  ibadah wajib yang sigariskan oleh Islam.”(hasil wawancara)

Akan tetapi kepercayaan akan qadha dan qadar pada responden yang diteliti masih debateble tentang apa yang menjadi ketentuan Allah, apakah semua hal telah ditentukan ataukah hanya hidup dan mati manusia saja yang telah ditentukan. Mayoritas responden meyakini bahwa hanya hidup dan mati saja yang ditentukan, sedangkan rejeki dan nasib manusia berkaitan dengan keduniawian adalah tanggung jawab dan kebebasan manusia atas usahanya.sebagimana jawaban”D” dan “F”(hasil wawancara)

“ Investasi di pasar modal yang saya lakukan  itu untuk meningkatkan derajat hidup dan mengembangkan harta yang saya miliki. Kalo ditanyakan apakah rejeki sudah ditentukan sebelumnya, menurut saya , bahwa manusia diberi kebebasan oleh Allah untuk berusaha semaksimal mungkin. Rejeki itu harus diusahakan. Kalo kita nganggur aja dirumah, mana ada rejekinya ”

“kalo buat saya, Allah itu sudah memberikan kita kekuatan untuk hidup, jadi rejeki itu ditentukan oleh kita sendiri dan kemampuan kita sendiri.kitamesti usaha, kalo gagal itu mungkin usaha kita belum maksimal,”

Pemahaman qadho dan qadar Allah selanjutnya berimplikasi pada pemahaman tentang konsep “kasb” pada terminologi teologis sebagaiman pandangan jabariyah, qadariyah dan mu’tazilah. Dari responden yang diwawancari oleh peneliti, terlihat bahwa mayoritas responden berpandangan bahwa manusia diberi kebebasan berusaha oleh Allah dan manusialah dengan usahanya membuat rejeki datang kepadanya. Terdapat 70 % responden meyakini bahwa rejeki adalah murni usaha manusia akan tetapi seizin Allah. Sedangkan Responden lainnya meyakini bahwa rejeki telah ditakar oleh Tuhan semenjak manusia dilahirkan ke bumi. Tanggapan berbeda dari responden “S”

“ bagi saya saya percaya qadha dan qadar Allah, semua orang itu sudah ditentukan nasibnya. Tapi karena kita tidak tahu ketentuan Allah atas diri kita, maka kita disuruh usaha. Allah sudah menggariskan jalannya secara makro.”

Agama memberikan pandangan yang berbeda tentang harta. Teologi seseorang berpengaruh terhadap etos kerja sebagaimana banyak penelitian menyatakan demikian. (Azhar Arsyad: 1999) Pandangan teologis tentang harta sangat beragam, kaum zuhud memandang harta sebagai lawan yang harus dijauhi dan dibuang dalam keinginan manusia sehingga kemiskinan adalah simbol ketulusan dan kesucian jiwa.

Lain halnya dengan Jabariyyah, kondisi miskin harta adalah musibah yang merupakan ketentuan Allah kepada umatnya dan tidak dapat dihindari, untuk itu kaum jabariyah hanya menyerukan sabar dan Qanaah dan menyerukan orang yang berharta untuk bersedekah dan berzakat.

Pandangan ini tidak memberikan sistim atau formulasi agar kemiskinan dapat ditekan dan dapat memberikan stimulus bagi manusia untuk berusaha memperbaiki kehidupannya.

Berbeda halnya dengan Mu’tazilah dan Qadiyah yang berpandangan bahwa manusia memiliki free will kebebasan berusaha. Faham ini menstimulasi umat untuk berusaha semaksimal mungkin dalam memenuhi kebutuhannya. Dan nasib kaya dan miskin bukanlah hal qadrati yang digariskan oleh Allah, akan tetapi adalah keadaaan yang harus diusahakan oleh manusia.

Paradigma berbeda dalam pemahaman teologis mencoba diperkenalkan oleh engineer yang merupakan sintesa dari pandangan konvensional abad petengahan dengan nama teologi pembebasan. Pemahaman ini mencoba mengikis pemahaman yang terlalu menekankan kepada matafisis yang akhirnya menjauhkan umat pada persoalan yang sesungguhnya dihadapi umat Islam dan mengembangkan relevansi agama dengan problematika faktual yang dihadapi umat.  Dan menjadikan agama sebagai kekuatan spiritual bagi manusia untuk mengangkat derajat hidup ditengah perjuangannya untuk bertahan hidup (survival)

Pandangan kebebasan berusaha dari investor muslim ini bila dilihat dari umur responden ternyata reponden yang berumur kurang dari 50 tahun memiliki konsep sebagaimana qadariyah. Sedangkan responden yang berusia diatas lima puluh tahun terlihat masih banyak dipengaruhi oleh pandangan jabariyah namun tidak secara penuh.

Selanjutnya Religiusitas di dalam penelitian ini diteliti dengan menggunakan pertanyaan yang memberikan gambaran tentang pelaksanaan ajaran agama Islam melalui pelaksanaan rukun Islam dan ibadah sunnah.

Tabel  2 .Indikator Religiusitas investor Muslim Pekalongan

NO Kategori Unsur Prosentase Keterangan
1 Pelaksanaan ibadah wajib Pelaksanaan sholat lima waktu 100 Melakukan penuh/ selalu dilakukan
2 Pelaksanaan puasa wajib 100 Melakukan penuh/ selalu dilakukan
3 Pelaksanaan zakat fitrah 100 Melakukan penuh/ selalu dilakukan
4 Pelaksanaan zakat mal 100 Melakukan penuh/ selalu dilakukan
5 Pelaksanaan ibadah sunnah Pelaksanaan solat sunnah 50 Kadang/kadang
6 Pelaksanaan sholat diawal waktu 50 Kadang/kadang
7 Pelaksanaan shodaqah, infak 100 Melakukan penuh/ selalu dilakukan
8 Pelaksanaan puasa sunnah 50 Kadang/kadang

Dari data yang diperoleh peneliti dari wawancara, terlihat investor muslim yang bermain dalam pasar modal melaksanakan ibadah wajib (sholat, puasa, zakat) 100 %, Ibadah Sunnah (sholat sunnah, puasa sunnah, baca Alqur’an ) 50 % dan keimanan 100 %. Seseorang yang religius akan berusaha melakukan apa yang diperintahkan oleh ajaran islam dan menjauhi larangan Allah. Penambahan pelaksanaan ibadah sunnah diyakini peneliti dapat mengindikasikan bahwa kadar religiusitas seseorang lebih daripada orang yang hanya melakukan ibadah wajib saja.

Seorang Responden  berinesial “F”  merupakan profesional muda yang sangat familiar terhadap pasar modal menyatakan bahwa

“ saya selalu melakukan ibadah wajib, kalo sunnah ya kadang-kadang. Sejujurnya selama ini saya menjalankan puasa sunnah atau sholat tahajud kalo ada hajat atau keinginan yang ingin di kabulkan oleh Allah. Zakat saya tunaikan setahun sekali maal dan fitrah, kalo shodaqoh ya kadang-kadang tapi bisa dipastikan dalam seminggu saya melakukannya, prosentasenya gak tau, haji saya belum tapi kalo umroh saya sudah.”

Berbeda halnya dengan investor berinisial”S” beliau merupakan pengusaha dan profesional “Dosen ekonomi’ di salah satu perguruan tinggi menyatakan bahwasannya ibadah wajib yang selalu dilakukannya memberikan impact kepada perilakunya dalam berekonomi. Terlebih bila nilai ibadah tersebut diinternalisasikan dengan sungguh-sungguh ke dalam kehidupan. Namun menurutnya pengamalan ibadah seseorang dalam artian normatif tidak menjadi benchmarking positif terhadap perilakunya, itu terjadi pada kebanyakan teman-teman atau orang diekelilingnya. Untuk itu yang terpenting adalah pemaknaan terhadap ibadah itu sendiri.

Pada dasarnya setiap agama menganjurkan pemeluknya untuk melakukan ajaran agamanya secara rutin dan hal tersebut akan menginternalisasi dalam pandangan hidup, pemikran dan tindakannya.

“ Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar”

Internalisasi nilai-nilai ibadah yang dilakukan oleh manusia, dari responden yang diteliti berpendapat bahwa nilai tersebut akan masuk dan terejawantahkan oleh dalam prilaku bila memang ibadah tersebut dilakukan dengan baik dan meresap dalam hati dan diri manusia. Sebagaimana perkataan responden “S”

“ memang idealnya kalo kita melakukan ibadah sholat dan ibadah lainnya secara khusuk mungkin akan terlihat dalam perbuatan. Tapi toh pada faktanya kebanyakan kita melakukan ibadah hanya mengugurkan kewajiban , dan banyak orang yang telah melakukan rukun islam semuanya hingga haji toh kelakuannya masih korupsi dan melakukan hal-hal yang dilarang agama.”

Kenyataan ini juga diamini oleh Amsyari sebagaimana yang dikutip oleh chablullah dalam disertasinya. bahwasannya ajaran spiritualisasi agama yang hanya membatasi Islam hanya untuk ritual dan itupun secara pelan-pelan diabaikan pelaksanaanya ( shalatpun makin jarang, berdoa kalo ada kesulitan, puasa kalau tidak sakit maag) (Chabullullah Wibisonio ,2002:172)s

Akan tetapi, dalam penelitian Chablullah Wibisono pula diungkapkan bahwasannya tidak selalu terdapat pengaruh signifikan positif antara aqidah dengan kinerja yang religius. Dengan kekokohan aqidah di dalam jiwa manusia akan mengangkatnya dari materialisme yang rendah dan mengarahkannya kepada kebaikan , kemuliaan, kebajikan, ketentraman yang tercermin pada kinerja. (Chabullullah Wibisonio :2002)

  1. HUBUNGAN RELIGIUSITAS INVESTOR MUSLIM TERHADAP PERILAKU INVESTASI DI PASAR MODAL

Masyarakat Pekalongan yang notabene pengusaha dan pedagang merupakan masyarakat yang sangat plural dan adaptif terhadap perubahan. Kondisi perekonomian yang menyebabkan kelesuan dalam bidang perdagangan, menstimulasi masyarakat kelas menengah atas untuk mencari alternatif investasi guna memutar kakayaan yang dimilikinya.

Berinvestasi merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan merupakan cara untuk meningkatkan standar hidup keluarga yang lebih baik di masa depan. Investasi juga bermanfaat untuk menghadapi risiko-risiko yang disebabkan karena suatu musibah yang mungkin terjadi. Masyarakat yang tidak siap dalam menghadapi risiko, tidak jarang harus menjual aset-aset produktif yang dimanfaatkan untuk mencari nafkah pada saat mengalami suatu musibah yang memerlukan dana yang besar. Sementara dalam jumlah yang signifikan, Investasi merupakan salah satu sumber dana yang dapat dipergunakan untuk memajukan usaha-usaha produktif.

Berinvestasi sebagai upaya manusia di dalam memenuhi kebutuhannya sangat dipengaruhi oleh motivasi atau motif yang melatar belakanginya. Perilaku Investasi adalah segala tindakan manusia yang berkaitan dengan kegiatan investasi baik karena dorongan organisme serta hasrat-hasrat psikologinya maupun karena pengaruh masyarakat atau kebudayaannya.

Bukanlah hal baru bagi masyakarat pemilik capital besar Pekalongan untuk berinvestasi di Pasar Modal bahkan sebelum didirikannya PIPM (Pusat informasi Pasar Modal) di Pekalongan. Anak-anak pedagang yang sukses yang menimba ilmu di luar kota, memberikan pengetahuan baru bagi keluarganya untuk mencoba berinvestasi dibidang lain selain batik yakni melalui saham, reksadana dan obligasi ataupun unit link. Disamping itu polarisasi dengan masyarakat kota terutama Jakarta, Bali dan kota besar lainnya melalui kontak perdagangan, membuat pengetahuan masyarakat atas Pekalongan terbuka terhadap kemungkinan untuk mensplit dan membentuk portfolio investasi alternatif guna meningkatkan kemakmuran hidup dan memperbesar kapital yang dimiliki.

Investor muslim pekalongan melakukan perdagangan di pasar modal dengan cara melalui broker perusahaan investasi yang ada di Pekalongan dan sekitarnya atau kota lain seperti Jakarta. Saat ini di pekalongan  terdapat 3 perusahaan sekuritas dan memiliki investor 186. Setiap bulan terlihat perkembangan transaksi perdagangan di pasar modal kota pekalongan meningkat. Tren peningkat volume perdagangan ini dapat mengisyaratkan bahwasannya masyarakat pekalongan semakin aware terhadap transaksi perdagangan pasar modal disamping investasi dalam perdagangan lainnya seperti batik. ( lihat tabel). Disamping itu Pekalongan dari data yang ada memiliki volume nasabah tertinggi dibandingkan kota –kota disekitarnya . maka kemudian di dirikan PIPM di Pekalongan yang mana organisasi ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang transaksi perdagangan di Pasar modal sekaligus memberikan tempat bagai sekuritas untuk membuka ruang transaksi di kantor ini.

Dalam ekonomi islam dikenal pasar modal syariah dan instrumen investasi syariah berupa saham dan obligasi. Dimana salah satu instrumen investasi halal adalah saham-saham yang tergabung Jakarta Islamic Index. Dari beberapa responden yang peneliti ajak wawancara di dapatkan fakta bahwa  beberapa responden mengetahui dengan baik adanya pasar modal syariah dan instrumen syariah di pasar modal.

Lalu apakah keagamaan responden berpengaruh pada perilaku transaksi  investor dipasar modal , mulai dari teknik bertransaksi dan pemilihan instrumen investasi? Benarkan secara otomatis investor muslim akan memilih instrumen syariah saja dalam portfolio investasinya?

Berkaitan dengan perilaku investasi di pasar modal, Praktik dan aktivitas keagamaan (religiusitas) investor tidak seratus persen mendorongnya untuk memilih instrumen yang digariskan halal (saham JII, obligasi halal) yang ada di pasar modal. Terlihat dalam kutipan penyartaan salah satu responden “ D” berikut:

“ saya tahu dan paham ada saham halal JII, namun pemilihan saham yang saya investasikan itu berdasarkan pertimbangan untung saja, tidak mesti yang ada dalam JII. Saya kadang beli saham lembaga keuangan bank konvensional, selama menguntungkan. Saya melakukan investasi dalam pasar modal itu kan untuk cari untung , jadi saya akan memilih saham-saham yang mendatangkan keuntungan. Dan kalo pertimbangan pemilihan saham ya ikut saja pandangan pengamat, tren , saya tidak terlalu ribet dengan fundamental perusahaan.”

Dari pernyataan dia atas terlihat bahwa tidak secara signifikan perilaku keagamaan yang dimiliki investor menuntunnya untuk memilih saham-saham yang halal secara syariah, melainkan lebih banyak di dasarkan pada motif keuntungan dan rasionalitas ekonomi. Padahal Investor secara benar mengetahui ada saham-saham halal, dan mengabaikan cara halal berinvestasi.

Pengamalan keagamaan secara ritual semata tidak dapat mengukur religiusitas seseorang, karena religiusitas seseorang adalah pemaknaan yang dalam hakikat ibadah yang tercermin dalam sikap, tingkah laku dalam berbagai sendi kehidupan. Kesan ini peneliti dapatkan dari jawaban dari responden yang termasuk religius dan memahami dengan baik ekonomi islam. Menurutnya, kadar religiusitas seseorang tidak dapat dihitung berdasarkan pengamalan ibadah saja, akan tetapi pada internalisasi nilai-nilai ibadah ke dalam diri dan tercermin dalam tingkah laku.

“dulu saya ya memilih saham hanya menggunakan perspektif untung saja, tapi seiring dengan ilmu ekonomi islam yang miliki dan usia serta aktivitas keagamaan saya lebih memilih untuk mendasarkan langkah saya sesuai dengan ekonomi islam. Religiusitas seseorang tidah bisa diukur dari tingkat  praktek ibadah ritual saja, buktinya teman-teman saya juga sampai saat ini masih banyak yang tidak mengindahkan nilai-nilai ekonomi islam dalm investasinya di pasar modal, padahal mereka tahu dan mereka menjalankan ibadah secara baik. Buat saya, religiusitas ini lebih kepemaknaan nilai- nilai islam dengan benar dan sadar ihlas menjalankan dalam setiap sendi kehidupan termasuk dalam pasar modal”

Masuk pada makna investasi di sektor keuangan memang dekat dengan motivasi spekulasi. Data menyebutkan hampir mayoritas investor indonesia bertransaksi di pasar modal dengan spekulasi, dimana mereka menggunakan analisis fundamental perusahaan dalam menilai saham, akan tetapi mengikuti analisa teknikal semata berdasarkan chart dan pengamatan tren.

Selain pemilihan instrumen investasi yang harus halal, Islam melarang transaksi di pasar modal dengan cara short selling , margin trading , insider trading,  spekulasi dan ribawi. Hal ini disadari dan diketahui oleh salah satu responden investor. Dalam mengeliminir agar investasinya tidak jatuh dalam spekulasi, salah satu investor berinisial “S” , adalah dengan berinvestasi di pasar modal dalam jangka panjang, artinya bahwa terdapat jangka waktu cukup lama dalam memegang saham yang dimiliki. Dan pemilihan saham di dasarkan pada fundamental perusahaan bukan sekedar menggunakan analisis tehnikal semata. Apa yang dilakukannya ini akan menghindarkan dirinya dari gharar dan spekulasi dan menjamin kehalalan investasinya di pasar modal. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak “S”

“ dalam bertransaksi di pasar modal, dalam pemilihan saham saya lebih menggunakan tehnik fundamental, saya tidak tergiur untuk bermain shortselling untuk meraih capital gain, karena buat saya itu melanggar yang diajarkan oleh islam. Saya lebih suka memegang saham dalam waktu yang cukup lama, artinya selama saya melihat perusahaan itu punya fundamental yang baik, ketika saham perusahaan itu turun saat tertentu belum tentu saya akan menjualnya, karena saya yakin saham perusahaan yang saya pilih akan mendatangkan keuntungan. Tapi kalo melihat temen-temen saya yang lain, banyak pengusaha muslim pekaloangan yang bermain kok di pasar modal dan mereka mengetahui saham syariah, tapi ya.. mereka masih saja memilih saham-saham lain yang menguntungkan .. yang pentingkan saya sudah sering mengingatkan ,, terserah kepada mereka..”

Transaksi di pasar modal memang sarat dengan nuasa spekulasi dan menjadi sekat yang sangat tipis antara transaksi spekulatif dan investasi beberapa ciri perbedaan antara investasi dan spekulasi adalah :

Pertama, Investor mendasari keputusan investasinya pada informasi yang terpercaya tentang faktor-faktor fundamental ekonomi dan perusahaan itu sendiri melalui kajian yang seksama. Sementara spekulan bertujuan untuk mendapatkan gain yang biasanya dilakukan dengaupaya goreng menggoreng saham.

Kedua, spekulasi sesungguhnya bukan merupakan investasi, meskipun di antara keduanya ada kemiripan. Perbedaan yang sangat mendasar di antara keduanya terletak pada ’spirit’ yang menjiwainya, bukan pada bentuknya. Para spekulan membeli sekuritas untuk mendapatkan keuntungan dengan menjualnya kembali secara (short term). Sedangkan para investor membeli sekuritas dengan tujuan untuk berpartisipasi secara langsung dalam bisnis yang lazimnya bersifat long term.

Ketiga, Spekulasi  adalah kegiatan game of chance sedangkan bisnis adalah game of skill. Seorang dianggap melakukan kegiatan spekulatif apabila ia ditenggarai memiliki motif memanfaatkan ketidak pastian tersebut untuk keuntungan jangka pendek. Dengan karakteristik tersebut, maka investor yang terjun di pasar perdana dengan motivasi mendapatkan capital gain semata-mata ketika saham dilepas di pasar sekunder, bisa masuk ke dalam golongan spekulan

Keempat, spekulasi telah meningkatkan unearned income bagi sekelompok orang dalam masyarakat, tanpa mereka memberikan kontribusi apapun, baik yang bersifat positif maupun produktif. Bahkan, mereka telah mengambil keuntungan di atas biaya masyarakat, yang bagaimanapun juga sangat sulit untuk bisa dibenarkan secara ekonomi,sosial,maupun,moral.
Kelima, spekulasi adalah outcome dari sikap mental ‘ingin cepat kaya’. Jika seseorang telah terjebak pada sikap mental ini, maka ia akan berusaha dengan menghalalkan segala macam cara tanpa mempedulikan rambu-rambu agama dan etika.Karena itu, ajaran Islam secara tegas melarang tindakan spekulasi ini, sebab secara diametral bertentangan dengan nilai-nilai illahiyah dan insaniyyah.

Menurut Syafi’i Antonio, bertransaksi atau jual beli saham memang mengandung unsur spekulatif, tetapi dapat diminimalisir melalui disclosure, menghindari insider trading, short selling, dan intervensi hak tertentu. Sementara berfluktuasinya harga saham tidak menjadi masalah karena dapat disamakan dengan jual beli rumah, mobil, emas yang harganya juga berfluktuasi.(Syafi’’I Antonio; 2002)

Selain spekulasi ada unsur-unsur lain yang mesti diwaspadai seperti risiko, ketidak pastian  atau gharar di pasar modal harus dibedakan secara jelas. Berkaitan dengan gharar, Vogel dan Hayes  menyatakan bahwa gharar sama dengan riba. Vander Heidjen mengatakan ketidak pastian (uncertainty) di masa depan digolongkan menjadi tiga yaitu risk, structural uncertainty dan unkownables. Risk itu memiliki preseden historis dan dapat dilakukan estimasi probabilita untuk hasil yang mungkin muncul.

Menurut Achsien transaksi gharar timbul karena dua sebab, yaitu kurangnya informasi (pengetahuan) sehingga tidak memiliki skill, dan adanya objek. (Farida: 2003: 24) Dengan demikian risiko pada dasarnya tidak dapat dihindari, akan tetapi risiko yang diperbolehkan harus melibatkan pengetahuan – sebagai game of skill, bukan game of chance. Konsekuensi logisnya harus memahami dan menguasai manajemen risiko.

Menurut Chapra, untuk mencegah agar spekulasi tidak berkembang, seorang investor hendaknya mengambil saham yang telah dibeli, melakukan pembayaran secara penuh saat serah terima dan niat memegang saham untuk periode yang tidak terbatas. Dengan perilaku tersebut di atas maka akan terbentuk pasar modal yang mengedepankan perilaku rasional dalam harga saham sesuai dengan tingkat deviden dan ekspektasi yang wajar. Sebab kenyataan yang ada ketidakwajaran dalam fluktuasi harga disebabkan spekulasi yang didukung oleh margin trading.

Seorang responden ”F” dan ”D” dalam praktek keagamaannya selalu melakukan sholat wajib dan terkadang sholat sunnah. Dalam pandangan peneliti investor ini cukup religius dimana responden melaksanakan rukun islam hampir secara penuh kecuali haji, dan memiliki pengetahuan tentang pasar modal syariah dan ekonomi Islam cukup baik, akan tetapi dalam tindakannya di pasar modal terlihat motif keuntungan masih mendominasi, hal ini terlihat dari pernyataannya sebagai berikut:

” saya tahu dengan baik produk syariah dan  ekonomi islam, tapi dalam penyusunan portfolio investasi saya, saya tidak selalu mengacu pada JII, saya pernah pilih saham lembaga keuangan konvensional dan perusahaan lain. Dan untuk menghindari kerugian saya kadang melakukan hedging, short selling, yang pasti kan saya ingin menghindari kerugian dan memaksimalkan untung.”

” yang saya tahu produk syariah adalah saham JII,dan mengerti dan faham transaksi halal yang digariskan, yaitu tidak boleh melakkukan short selling, margin trading dan hanya menggunakan saham syariah, tapi, kadang-kadang saya juga menyusun portfolio investasi saya pada saham-saham diluar JII. Dan saya menggunakan teknik fundamental untuk pemilihan saham dan tehnikal untuk bertransaksi harian. Kalo lama atau tidaknya memagang saham, ya tergantung, kadang seminggu atau 3 hari, seiring dengan itu saya tidak menggunakan margin trading, kalo short selling kadang-kadang.”(wawncara dengan responden)

Bertransaksi di sektor keuangan memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan dengan transaksi dibidang rril.  Hal ini sesuai dengan tingkat imbal hasil yang tinggi (NO  risk No Gain). Mohammad Ali Elgari secara lebih spesifik memahami resiko sebagai  Al-kharaju bi al-dhaman diartikan sebagai hak atas pendapatan adalah berdasarkan tanggung jawab untuk menanggung kerugian (entitlement to revenue is based on corresponding liability for bearing loss). Al-ghunmu bi al-gurtm adalah sebagai keuntungan terkait dengan risiko kerugian (profit is linked loss)( Mohammad Ali Elghari: 2003: 12)

Risiko menurut Ibn Taymiyyah (7728H/1328) dalam Suwailem menyatakan sebagai berikut:

Risk fall in two categories; commercial risk where one would buy a commodity in order to sell it for profit, and rely on Allah for that. Thisk risk is necessary for merchant, and although one might occasionally lose, but this is the nature of commerce. The other type of risk is that of gambling, which impliies eating wealth for nothing; this what Allah say and his Messenger (peace be upon him) have probihated. ( Sami al Suwailem; 1999: 55)

Dalam memberikan patokan sejauh mana risiko yang dapat ditoleransi seseorang dalam transaksi invesatsi syariah para ahli fiqh memberikan beberapa syarat sehingga resiko tersebut dapat ditoleransi. Menurut suwailem ada tiga risiko yang dapat dikategorikan sebagai tolerable risk:

  1. Dapat diabaikan
  2. Tidak dapat dihindarkan
  3. Tidak diinginkan dengan sengaja

Syarat pertama dapat mengindikasikan bahwa tingkat kemungkinan dari kegagalan sangatlah kecil sehingga potensi dari kegagalan sangat terbatas. Semakin besar potensi kegagalan maka tingkat kepastian akan keberhasilan menjadi menurun. Syarat kedua mengindikasikan bahwa tingkat penambahan dari suatu aktifitas transaksi tidak dapat diwujudkan tanpa adanya kesiapan untuk menanggung risiko. Sedangkan syarat ketiga mengisyaratkan bahwa tujuan dari suatu transaksi ekonomi adalah normal untuk menciptakan nilai tambah, bukan untuk menanggung risiko, sehingga risiko bukan suatu yang menjadi keinginan dari suatu transaksi keuangan dan investasi.

Peneliti selanjutnya mencoba mengintegrasikan apakah keuntungan yang diperoleh dari pasar modal dizakati tersendiri?Zakat perusahaan adalah disamakan dengan zakat niaga 2,5 %, demikian pula zakat saham. Dari jawaban yang didapatkan semua responden menjawab bahwa mereka tidak memisahkan zakat dari saham atau transaksi  yang mereka lakukan dipasar modal, akan tetapi mereka mengeluarkannya bercampur dengan harta yang lain dengan porsi 2,5 %.

Dari jawaban responden mengenai pengamalan keagamaan, mayoritas investor muslim dalam penelitian cukup religius dan memiliki pengetahuan tentang investasi dan pasar modal syariah cukup baik. Berdasarkan wawancara dengan sumber data,  juga didapatkan pengetahuan bagi peneliti, bahwa investor muslim pekalongan cukup memiliki pengetahuan tentang pasar modal syariah dan instrumen investasi yang halal menrut ketentuan DSN. Namun dalam bertransaksi “motif keuntungan” masih menjadi pijakan pertama dan terkadang menutupi ketaatan mereka untuk memilih jalur yang sesuai dengan syariah, walaupun praktek religius mereka cukup baik.

Fakta ini dapat diambil nilai bahwa dalam berbisnis dan bertransaksi ekonomi, kesalehan seseorang dalam ibadah tidak dapat menjadi garansi atas kesalehannya dalam berbisnis.

Agama akan berpengaruh secara signifikan bilamana nilai-nilai ibadah ritualdan nilai keimanan benar-benar terinternalisasi dalam hati dan keniatan seseorang untuk menjadi hamba yang saleh secara kaffah. Dalam penelitian lain juga dijelaskan bahwa bukan agama yang menjadi dasar seseorang memilih transaksi di bank syariah akan tetapi lebih motif ekonomi. Disamping itu kemapanan ekonomidan kemapanan usia lah yang ternyata banyak nasabah memilih bank syariah.

Disamping itu hasil penelitian ini juga mandapatkan kenyataan yang sama sebagaimana Penelitian guntur subadja, menyatakan bahwa nasabah yang usianya diatas 45 tahun akan lebih memilih jalur syariah dibandingkan dengan nasabah yang usianya dibawah 45 tahun. Artinya usia seseorang yang sejalan dengan kematangan religiusitas dan kemapanan ekonomi, akan lebih cenderung tidak terlalu melihat keuntungan material semata juga keamanan “spiritual”. (Guntur Subagdja: 2005),

Disisi lain pendidikan juga mempunyai peranan penting dalam pemilihan instrumen investasi syariah, semakin banyak informasi yang diketahui tentang instrumen investasi berbasis syariah maka peluang investor memilih instrumen investasi syariah lebih besar. (Amat Yunus: 2004)

Penelitian Else Fernanda memberikan penegasan pada kesimpulan-kesimpulan sebelumnya dengan menambahkan bahwa pengetahuan investor Raksa dana syariah lebih tinggi dibandingkan dengan investor reksa dana konvensional.(Else Fernanda:, 2005)

KESIMPULAN

Dari keseluruhan pembahasan penelitian ini menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

  1. Pemahaman keagamaan dan keimanan yang dimiliki oleh investor muslim pekalongan cukup baik, artinya secara garis besar mereka mempercayai rukun iman dan memandang bahwa manusia harus berusaha dengan dirinya sendiri untuk menentukan nasibnya. Pengaruh faham rasionalitas sebagaimana pemahaman qadariyah banyak dimiliki oleh para investor. Investor pekalongan cukup religius, hal ini terlihat dari mayoritas melaksanakan ibadah wajib, puasa, dan mengeluarkan zakat dari harta yang dimiliki termasuk keuntungan yang diperoleh dari investasinya di pasar modal.

Investor muslim pekalongan yang bermain di pasar modal, merupakan investor kelas menengah yang telah memberikan porsi tersendiri dari harta yang dimiliki, sehingga lepas dari kegiatan  atau usaha riil yang telah digeluti sebelumnya. Investasi di pasar modal merupakan alternatif pengembangan harta yang dipilih oleh investor muslim yang mayoritas pedagang atau pengusaha. Investasi di pasar modal dapat menjadi alternatif usaha yang dapat mendukung keberlangsungan harta ketika usaha riil yang mereka geluti sedang merosot.

  1. Praktek keagamaan (ibadah ritual) yang dilakukan oleh seseorang ternyata tidak selalu sebanding dengan perilaku investasinya di pasar modal. Pelaksanaan ibadah ritual seseorang tidak bisa menjamin atas perilaku ekonomi terutama investasi seseorang di pasar modal akan sesuai dengan konsep halal ekonomi islam. Motif mencari keuntungan dan rasionalitas ekonomi merupakan motif terbesar yang dapat mempengaruhi perilaku investasi investor.
  2. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya (Lukman Hakin, Azhar Arsyad) yang menyimpulkan bahwasannya religiusitas berpengaruh positif pada etos kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Ghafar b. Ismail dan Moh. Sahruddin B. Sakharani Aman “ The conditional CAPM and Cross Sectional Evidence of Return and Beta For Islamic Unit Trust in Malaysia.”, IIUM Journal Economic management vol 11 N0.1 2003

Adam Kuper dan Jessica Kuper, Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial, (terj), Jakarta: Grafindo Persada, 2000

Adam Nathif Abdul kadeer, “Islamic Bonds; Your Guide to Issuing  Structurinch and Investing sukuks”, Euromoney Books, London, 2003.

Adiwarman A Karim, Ilmu ekonomi Islam; Bagaimana seharusnya?, Ulasan atas buku, The Future of Economic; An Islamic Perspective, Landscape Baru Perekonomian Masa Depan, Jakarta, SEBI, 2001

Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islami, The International Institute of Islamic Thought Indonesia, Jakarta, 2002

Abraham H. Maslow, Motivasi dan Kepribadian ; Teori Motivasi dengan Pendekatan hierarki Kebutuhan Manusia, terj. PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1994

Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam jilid 1, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995

Agustianto, Etika Produksi dalam Islam, Niriah.com, Oktober, 2008

Ahmad Zaenal Abidin, Hubungan Religiusitas dan Tingkah Laku Prososial Mahasiswa Undip, Jakarta : Fakultas  Psikologi  UI, 2000

Ajat Sudrajat, Etika Protestan dan Kapitalisme Barat Relevansinya dengan Islam di Indonesia, Jakarta : Bumi Aksara 1994

Anthony Giddens , Sociology of Religion , Cambridge: Polity Press,1989

AM.Saefudin, Filsafat, Nilai Dasar, Nilai Instrumental dan Fungsionalisasi Konsep Ekonomi Islam, JKTTI-No. 1-I/Des 1997-Feb 1998

Azhar Arsyad,  Pemahaman Teologi dan Implikasinya terhadap manajemen kinerja : Tinjauan terhadap Dimensi Budaya Kerja pada lembaga-lembaga Pendidikan Keagamaan Negeri di Sulawesi Selatan, Disertasi IAIN,  Jakarta : Perpustakaan PPS IAIN Jakarta, 1999

Aziz Budi Setiawan, Obligasi (Suukok) Syariah: Alternatif Pendanaan Korporasi,artikel,2004 diunduh tanggal 22Juli 2009

Bukhari Ibra, Artikel, Tantangan Investasi Syariah di Pasar Modal, http//Bukhari Ibra.wordpress.com

Chablulah Wibisono, Pengaruh motivasi Terhadap kinerja Karyawan Sub Sektor Industri Manufaktur di BATAMINDO Batam, Disertasi Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2002

Clifford Geertz, Perubahan Sosial dan Modernisasi ekonomi di Dua kota di Indonesia dalam Taufiq Abdullah ed, Agama, Etos Kerja dan Perkembangan ekonomi,  Jakarta : LP3ES, 1986

Dawam Raharjo, Manifestasi Nilai-Nilai Islam dalam Kegiatan Ekonomi dan Kewiraswastaan, Equilibrium; Jurnal Ekonomi & Kemasyarakatan, Vol. 2 No.2 januari – April 2006

Dawam Raharjo, “Islam dan Transformasi social-Ekonomi, Yogyakarta, Lembaga Sosial, Agama dan Filsafat (LSAF), cetakan I

Dewan Syariah Nasional MUI-Bank Indonesia, Himpunan Fatwa DSN MUI, Edisi ke-3, 2006

Doni Rekro Harijani, Etos Kerja Perempuan Desa: Realisasi Kemandirian dan Produktivitas Ekonomi, Yogyakarta : Philosophy Press, 2001

Farida Rahmawati, Analisis Portfolio Saham Syariah Pada BEJ, tesis, Jakarta,: PSTTI-UI,  2003

Fauzan Saleh, Membangun Kesalehan individu dan Sosial untuk kesejahteraaan Yang humanis dalam buku Agama sebagai Kritik Sosial di tengah Arus Kapitalisme Global ed Asror Yusuf ,Yogyakarta: IRCISOD, 2006

Frank E vogel dan Samuel Hayes, Islamic Law and Finance; Religion, Risk, and Return, Khwer Law International, Netherlands, 1998

Frans Magnis Suseno, Etika Umum, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral, Yogyakarta: Kanisius , 1979

Harvey Cox, The Sacular City, New York, MacMillan, 1978.

Hulwati, Transaksi Saham di pasar Modal Indonesia; Perspektif Hukum Islam, UII Press, Yogyakarta, 2001

Ibrahim Warde, Islamic Finance in The Global Economy, Eidenburgh University Press, 2001

Joachim Wach, Sociology of Religion , The University of Chicago Press, 1948

Koentjaraningrat et, al, Kamus Istilah Antropologi, Jakarta : Pusat Bahasa Diknas, 2003.

Koentjaraningrat Pengantar Antropologi Jilid I,  Jakarta : Rineka Cipta , 1996

Leong G. Sciffman & Leslie Lazar Kanuk, Consumer Behaviour, terj Prentice Hall, 1999

Lukman Al Hakim, Religiusitas dan Etos Kerja Dalam Peningkatan Ekonomi Umat ( Studi pada Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat). Disertasi IAIN Jakarta : Perpustakaan PPS IAIN Jakarta, 2008

Masyhuri, Teori Ekonomi dalam Islam, Yogyakarta, Kreasi Wacana,2005

Mahmud syaltut, Al-Islam Aqidah wa Al-Syariah ,mesir: dar Al-Qalam, 1966

Milton Rokeach, Belief, Attitude and Values ,San Fransisco: Jossey Bas, inc 1969

Mohammad Sobary, Kesalehan dan Tingkah Laku ekonomi, penerjemah Hartono Hadikusumo Yogyakarta : Bentang Budaya , 1995

Mozer Kahf, Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam penerjemah Machnun Husein Yogyakarta : PT Tiara Wacana 1995

M. Umer Chapra, The Future of Economics : An Islamic Perspective,(terj), Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam: Jakarta : Tazkia Cendikia, 2001

M Yusuf Asry, Pemahaman Keagamaan dan Etos Kerja Ekonomi dalam masyarakat Islam di kabupaten Bantul Yogyakarta, jurnal multikultural dan multireligius harmoni, vo VII no.28 , 2008

Mustafa Edwin Nasution,et al, Pengenalan Esklusif Ekonomi Islam, Jakarta :Kencana, 2006

Munif Suratmaputra, Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali; Maslahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002

Munrokhim Misanam dan Lili Liana, Bunga Bank , Bagi Hasil dan Religiusitas : Suatu Investigasi Loyalitas  Nasabah Terhadap Perbankan Syariah , Jurnal Sinergi Vol I , 2007

M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi ; Islamisasi Ekonomi Kontemporer, Risalah Gusti, 1999

M. Syafi’’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Gema Insani press, Jakarta, 2002

Mohammad Obaidullah, Islamic Risk Management; Toward Greater ethics and Efficiency”, International Journal of Islamic Financial Services, Vol. 3, no. 4

Mohammad Ali Elghari, “Credit Risk in  Islamic Banking and Finance,” Jurnal of Economic Studies, vol. 10, no.2, Maret 2003

Notoatmodjo, Konsep Perilaku; Pengertian Perilaku, Bentuk Perilaku, dan Domain  Perilaku, ( artiket) 2007.

Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an; Tafsir Maudhu’I atas pelbagai persoalan Umat, Jakarta; Mizan, 1997

PT.BEI,, Buku Panduan Indeks Harga Saham Bursa Efek Indonesia, Jakarta :PT. Bursa Efek Indonesia,2008

Peter Salim, Kamus Umum Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta : Modern English, 1991

Rizma Fitri, Korelasi Religiusitas dengan Etos kerja Pegawai Tetap ( studi kasus pegawai di lingkungan IAIN Sunan Ampel), jurnal of Indonesia Islam Community Research Vol IX no. 3 Desember 2007

Roland Robertson ed, Agama dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis penerjemah Achmad Fedyani Saifuddin ,Jakarta: Cv Rajawali 1992

Rusli Karim, Dua Paradigma Pembangunan; Perspektif Islam, Prismma, 1994, XXIII, no. II,

Ruqoiyah Waris Masqood, Harta dalam Islam PanduanAl-Qur’an dan al-hadits dalam mencari dan Membelanjkan Harta dan kekayaan Jakarta: Lintas Pustaka, 2003

Sami al Suwailem, “toward an Objective Measure of Gharar in Exchange,”, journal of Islamic economic Studies, Vol. 7, no.1&2, 1999

Suad Husnan, Dasar-Dasar Teori Portfolio dan Analisis Sekuritas, Yogyakarta :AMP YKPN, 2001

Syamsuddin, Kehidupan Keagamaan dan Etos Kerja Pedagang Madura : Studi Kasus di kodya Yogyakarta , Yogyakarta:P3M IAIN Sunan Kalijaga

Syed Omar Syed Agil, “Rationality in Economic Theory, A Critical Appraisal”, dalam Reading Micro Economics, An Islamic Perspective, Sayyid Taher, dkk (editor), Malaysia: Longman, 1992,

Sonny Keraf dan Robert Haryono Imam, Etika Bisnis : Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur, Yogyakarta; Kanisius, 1995.

Sofiniyah Ghufron, dkk, Sistem Keuangan dan Investasi Syariah, h. 17-18, Jakarta, Renaisan, 2005

Sofyan S Harahap, Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam, Pustaka Quantum2001

Taufik Abdullah ed, Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi Jakarta : LP3ES 1986

Tim Pusat pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII bekerja sama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam, Jakarta, 2008

Taqiyuddin An-nabhani, Membangun sistem ekonomi Islam alternatif: perspektif Islam Suarabaya: Risalah Gusti, 1996

Thariqullah Khan & Habib Ahmed, risk Management; an Analysis of issues in Islamic Financial Industry, Jeddah, Islamic Reseacrh and training Institute, IDB, 2001

The Accounting & Auditing Organization for Islamic Institutions (AAOIFI), Sharia Standards, No. 17, Manama, Bahrain, 2003

Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal.1.

Umer Chapra, The Future of Economic; An Islamic Perspective,Jakarta: SEBI, 2000

Zainal Abidin Ahmad, Dasar-dasar Ekonomi Islam , Jakarta:Bulan Bintang ,1979

Zaki Fuad, Wawasan Ekonomi Islam Tentang Pemenuhan Kebutuhan dan Distribusi Pendapatan, Jakarta : Perpustakaan PPS UIN Jakarta, 2005

Zuber Hasan, Introduction to Microeconomics, An Islamic Prespective, Malaysia Practice Hall, cetakan I, 2006


REKSA DANA SYARIAH

REKSADANA SYARIAH

  1. A. PENDAHULUAN

Salah satu instrument investasi yang saat ini dikenal di Indonesia selain Deposito, saham, obligasi atau efek lain adalah Reksa dana. Reksa dana dipahami   sebagai suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam bentuk portfolio efek oleh suatu manajer Investasi. Dalam Definisi Bapepam (1997:128) Reksa dana merupakan sekumpulan saham-saham, obligasi atau sekuritas lainnya yang dimiliki oleh kelompok investor dan dikelola oleh perusahaan investasi profesional. Adapun Secara umum Reksadana atau mutual fund, atau unit trust adalah wahana investasi premium yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk berinvestasi dalam bentuk portfolio efek yang nantinya tercermin dalam nilai NAB ( Nilai Aktiva Bersih)pada reksa dana terbuka. [1]

Nilai saham Reksa Dana Terbuka[2] ditentukan berdasarkan Nilai Asset Value (Nilai Aktiva Bersih). NAB merupakan nilai total dari portfolio Reksa Dana dibagi dengan jumlah saham yang diterbitkan setelah terlebih dahulu dikurangi dengan biaya manajemen dari Reksa Dana.   Nilai Akiva Bersih atau Net Asset Value merupakan alat ukur kinerja Reksa Dana. Dimana ia adalah harga wajar dari portfolio suatu Reksa Dana (aktiva) dikurangi kewajiban-kewajiban yang ada kemudian dibagi jumlah unit penyertaaan. Aktiva atau portfolio Reksa Dana terdiri dari obligasi, kas,deposito, SBPU,SBI, Surat berharga komersial, saham, right dan efek lainnya. Sedangkan  kewajiban Reksa Dana terdiri dari fee manajer investasi, fee bank kustodian, pajak, fee broker. Besarnya NAB/NAV  Reksa Dana  befluktuatif tiap hari tergantung perubahan nilai efek dari portfolio.  Meningkatnya nilai NAV berarti naiknya nilai investasi pemegang saham/unit penyertaan begitu pula sebaliknya.

Adapun yang dimaksud dengan Management Fee (biaya pengelolaan) adalah  Biaya  yang merupakan bagian dari rata-rata NAV dengan porsi tertentu tergantung jenis Reksa Dana. Biaya pengelolaan paling besar umumnya diterapkan pada Reksa Dana Saham sedangkan biaya terkecil diterapkan pada Reksa Dana Pasar Uang. Semakin besar Dana yang dikelola biasanya akan menurunkan management feeManagement fee meliputi trustee fee, brokers commisions, auditor fees, government tax, independent values, dan cost for modification of trust deed. Management fee Ratio di hitung dengan formulasi: (Iggi, Achsien, 2000,67)

MER= NAV/ME

Dimana :

MER   = Management Expense Ratio

NAV   = Net Asset Value

ME      = Management Expenses

Seiring dengan perkembangan sistim financial Islam, muncul instrumen investasi yaiyu Reksa dana syariah.. Reksa Dana syariah diperkenalkan pertama kali pada tahun 1955 oleh National Commercial Bank di Saudi Arabia dengan nama Global Trade equity dengan kepitalisasi sebesar 150 juta dolar Amerika. Terdapat hampir 45 Reksa Dana Syariah di dunia yang dikelola oleh investment banker dunia seperti Citibank, Deutsche Bank, Robert Flemming  UBS, Solomon Brothers dengan total  kapitalisasi kurang lebih sekitar 800 miliar dolar Amerika Serikat. ( data tahun 2002).

Di Indonesia Reksa dana syariah diterbitkan pada tahun 1997 dua tahun setelah kelahiran undang-undang No 8 tahun 1995 tentang pasar modal yang salah satu babnya menjelaskan tentang Reksa Dana. Walaupun  Reksa Dana muncul pada tahun 1995 akan tetapi media ini mulai aktif berjalan pada tahun 1996.[3] Sedangkan  Reksa dana syariah yang pertama kalinya adalah Reksa dana syariah Danareksa saham pada Juli 1997.

Saat ini di Indonesia terdapat 13 Perusahaan Manajemen Investasi yang mengeluarkan reksa dana syariah. Terdapat 20 jenis reksa dana syariah  dari 398 reksa dana yang ada di Indonesia dengan total  NAB Rp. 933,3 miliar atau hanya 1,5 % dari total NAB Reksa dana yang ada di Indonesia.( data Feberuari 2008).[4]

Sebagai salah satu instrumen investasi, reksa dana syariah memiliki kriteria yang berbeda dengan reksa dana konvensional pada umumnya. Dimana perbedaan ini terletak pada pemilihan instrumen investasi dan mekanisme investasi yang harus berpedoman pada sumber Al-Qur’an dan Hadits serta hukum islam yang lainnya. Reksa dana syariah beroperasi berlandaskan pada fatwa DSN No.20 DSN-MUI/IV/2001 [5]tentang pedoman dan pelaksanaan investasi reksa dana syariah butir 1,2,3 dan Bab Iv tentang pemilihan dan Pelaksanaan Investasi pasal 10.Selain itu dasaran hukum lain adalah Keputusan ketua BAPEPAM dan LK nomor Kep-314 Bl 2007 tanggal 31 Agustus 2007 peraturan No.JLK1 tentang ” Kriteria dan penerbitan Daftar efek Syariah”angka 2 hurufe butir 4b.

Mekanisme transaksi Reksa Dana dalam konsep Fiqih Muamalah berjalan menggunakan akad Wakalah yaitu antara investor dengan Manajer Investasi. Dan Mudharabah antara Manajer Investasi dengan Perusahaan

Perbedaan lain antara Reksa Dana syariah dan Reksa Dana konvensional adalah keseluruhan proses manajemen portofolio, Screeninng (penyaringan), valuation (penilaian), strategi, controlling hingga benchmarking harus selalu dalam koridor yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam penyusunan portfolio investasinya, Reksa Dana syariah hanya dapat menempatkan dananya ke dalam instrumen-instrumen investasi yang terbebas dari riba dan praktek-praktek tidak halal menurut syariah.[6] Pada instrumen pasar modal, Reksa Dana Syariah hanya menempatkan dananya pada emiten atau perusahaan atau pihak-pihak  penerbit instrumen investasi yang tidak melakukan usaha-usaha yang bertentangan dengan prinsip kehalalan syariah seperti riba, perjudian, pornografi, minuman haram (alkohol), babi, dan hiburan yang bertentangan dengan syariah dan lain-lain. Sebagaimana firman Allah SWT  di dalam Al-Qur’an surat Al-Imron ayat 130 dan An-Nisa ayat 29, yang berbunyi :

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.“

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kalian.”(QS. An-Nisa’:29)

Untuk itu, fungsi dan tugas seorang manajer investasi pada Reksa Dana syariah menjadi lebih luas daripada manajer investasi Reksa Dan konvensional yaitu menyusun strategi portofolio [7]yang baik agar menghasilkan return optimal dan outperform dibandingkan dengan Reksa Dana lain, dengan tetap menjamin kehalalan proses investasi yang dilakukan.

Di Indonesia, instrumen–instrumen keuangan dan pasar modal yang sesuai dengan prinsip–prinsip syariah masih sangat terbatas. Sarana investasi Reksa Dana syariah di pasar modal terbatas pada saham-saham yang tercantum dalam Jakarta Islamic Index (berupa 30 saham yang dikategorikan halal sesuai keputusan DSN), Instrumen Obligasi syariah dan  instrument pasar uang seperti deposito mudharabah bank-bank Syariah dan Sertifikat Bank Indonesia syariah.[8]

Hal ini dapat menjadi kendala bagi Reksa Dana Syariah untuk mendapatkan return yang optimal. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Rothchild (1996) yang mengatakan “limitating choices based on non-fiancial criteria is destrimental to financial gains of portfolio performance” (Rothchild, 1996).

Penelitian Iggi H Achsien tentang perbandingan kinerja antara Reksa Dana syariah dan Reksa Dana konvensional di Malaysia memberikan kesimpulan berbeda dengan Rothchild. Dari penelitian Iggi Achsien disimpulkan bahwa keterbatasan sarana investasi ternyata tidak menyebabkan kinerja Reksa Dana Syariah (Islamic Mutual Fund) di Malaysia menjadi underperform dibandingkan Reksa Dana konvensional.  (Untuk lebih jelas baca  buku Iggi H. Achsien, “Investasi  Syariah di Pasar Modal”).[9]

Berbeda halnya dengan Iggi, penelitian tentang perbandingan kinerja antara reksa dana syariah dan reksa dana konvensional  di Indonesia yang dilakukan oleh Penulis ( Rinda Asytuti)  pada tahun 2001-2002, membuktikan bahwa minimnya sarana investasi yang sesuai syariah  mengakibatkan kesulitan bagi kinerja reksa dana syariah pada tahun tersebut untuk memberikan return optimal dibandingkan dengan reksa dana konvensional. Dengan menggunakan pendekatan Sharpe, Treynor dan Jensen, Penulis menghitung kinerja dengan menggunakan risk adjusted return dan non risk adjusted return, didapatkan fakta bahwa Untuk kasus reksa dana berimbang syariah dan reksa dana saham Dana reksa syariah menunjukkan hasil yang berbeda dari penelitian Iggi Ahsien. Ternyata, keterbatasan instrumen investasi  menyebabkan kinerja Reksa dana syariah masih underperformed dibandingkan dengan reksa dana konvensional. Dengan pendekatan Jensen, kinerja PNM syariah lebih kecil bila dibandingkan seluruh Reksa Dana konvensional dalam penelitian, terlebih lagi Danareksa Syariah Berimbang adalah Reka Dana yang paling underperformed.[10]

B. PEMBAHASAN

1. Datuk DR. Syech Othman Alhabshi : Islamic Fund in Malaysia ( presented at The Fund management Industry Conference 1995) .

Malaysia sebagai salah satu negara yang menyadari bahwasannya Malaysia dapat menjadi salah satu negara maju dalam financial Islam. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan dunia financial dan investasi islam di Malayasia, sekaligus di dukung oleh komitmen dari pemimpin negara baik secara politik ,sosial dan ekonomi.

Bangunan sistim  financial islam di Malaysia adalah pertama, kerangka syariah berdasarkan Al-Qur’an, hadits dan hukum syariah  sebagai acuan norma basic pengembangan dan operasional islamic financial sistim. Kedua, Pendirian entitas bisnis financial islam oleh masyarakat untuk mengakomodir kebutuhan ekonomi. Ketiga, Pendirian BIMB pada tahun1983 sebagai bank syariah pertama di Malaysia.

Prinsip –prinsip syariah Keuangan Islam : a. landasan utama dari syariah atau hukum islam sebagaimana dikemukakan AL-ghazali dan Ibn Qayyim adalah : Tujuan syariah adalah untuk menjadikan kemakmuran bagi seluruh umat manusia yaitu melalui perlindungan terhadap kepercayaan, kehidupan, keintelektualan, kemakmuran dan kesehatan. Hal-hal yang dapat menjamin lima hal tersebut adalah diperbolehkan. Sedangkan Ibm Qayyyim mengatakan bahwa tujuan dari shariah adalah kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat. Kesejahteraan meliputi keseluruhan keadilan, keberkahan, kehidupan dan kemakmuran.Hal-hal yang menjauhkan dari keadilan, keberkahan, kesejahteraan dan kemakmuran bukan lah inti dari shariah.

Pernyataan Al-Ghazali dan Ibn Qayyim di atas menjelaskan bahwasannya Islam adalah agama yang sempurna yang concern kepada kesejahteraan manusia, pembangunan berkeadilan, dan pencegahan terhadap kekerasan dan kejahatan dalam segala aspek termasuk di dalamnya adalah bisnis dan ekonomi. Ekonomi Islam menekankan kepada pemerataan pendapatan, distribusi yang adil dan kesejahteraan dan kesejajaran. Prinsip keadilan, pemerataan dan keberkahan ini dapat dijadikan landasan dalam bertransaksi dalam kapital market mapun financial market.

Landasan ini adalah asas untuk muslim berusaha dalam memenuhi kebutuhannya untuk dunia dan akhirat. Dimana,kebutuhan dunia terkorelasi dengan kebutuhan ekonomi, pendirian lembaga ekonomi seperti bank, asuransi, pasar financial dan capital market dengan menggunakan asa-asas syariah adalah sebuah kewajiban. Salah satu produk investasi adalah islamic unit trust ( reksa dana syariah).

PRINSIP-PRINSIP  REKSA DANA SYARIAH

a. Pemilihan portfolio investasi yang sesuai dengan syariah. Dimana pemilihan portfolio efek harus di dasarkan pada prinsip keuangan islam yaitu menghindarkan diri dari riba, gharar dan maysir dan transaksi –transaksi yang batil yang dilarang oleh shariah sebagaiman firman Allah dalam Al-Qur’an: QS an-Nisaa ayat 29” Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan harta sesamu secara batil, kecuali dengan perniagaan yang berlangsung secara suka-sama suka di antara kamu, ….”

b. Larangan Riba.

Islam melarang riba sudah diketahui bersama, dan pelarangan ini bukan saja untuk muslim tetapi juga dilarang dalam ajaran lain selain Islam. Walaupun masih terdapat perbedaan pandangan terhadap bunga akan tetapi pelarangan riba telah tercantum jelas di dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 275-276, 278-290.

Walaupun ayat diatas tidak menjelaskan jelas perbedaan antara riba dan usury akan tetapi dalam kristen dan yahudi dijelaskan bahwasannya bunga adalah ” jika kamu harus meminjamkan uang dan kamu meminta kelebihan beberapa dari jumlah uang yang dipinjam”

c. Larangan gharar. Gharar atau transaksi yang tidak jelas adalah bagian dari sistim judi. Judi adalah sebuah permainan tentang kesempatan, yaitu dimana tidak ada kemungkian untuk memprediksi keuntungan. Gharar dipahami sebagai transaksi yang tidak jelas. Hadits-hadits berikut dapat dijadikan rujukan untuk pemahaman lebih jauh mengenai Gharar.”Rasulullah s.a.w melarang jual beli dengan hasah dan penjualan gharar.” (HR. Muslim) dan hadits  “Dilarang menjual ikan dalam laut, yang seperti itu gharar (HR. Ibn Hambal)

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Gharar adalah sesuatu yang mengandung ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian. Transaksi atau akad semacam ini dilarang dalam Islam.

d. Larangan investasi pada makanan dan minuman yang tidak halal.  Alqur’an telah menjelaskan bahwa barang yang haram adalah khamar, babi, darah, bangkai. Dan Al-Qur’an memberikan landasan kepada manusia untuk memilih makanan dan minuman selain yang dilarang dengan tetap mengedepankan prinsip maslahah.

e. Prinsip keseimbangan. Syariah menekankan kepada umatnya untuk menjaga keseimbangan dalam segala hal yang dilakukan. Di dalam semua aspek hukum yang berkaiatan dengan tingkah laku manusia, muslim harus bersikap membangun ( seimbang)  bukan perusak termasuk juga dalam makanan dan minuman. Landasan ini dapat dijadikan acuan bagi muslim terutama dalam bertransaksi di pasar modal sehingga terhindar dari sikap serakah dan melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh syariah.

f. prinsip etika. Etika ini merupakan hal yang ditekankan dalam shariah. Islam bukan hanya membahas tentang bagaiman etika dan moral yang baik akan tetapi juga memberikan giudlines tentang hal –hal yang dapat mencegah tindakan yang tidak etis dan  bermoral dalam berbagai aspek. Hal-hal yang jelas-jelas tidak diperbolehkan adalah insider trading, manipulasi pasar yang seringkali terjadi karena keserakahan manusia.

g. kepemilikan penuh. Artinya shariah melarang kita bertindak curang, dan menjual barang yang tidak kita miliki. Seperti prilaku short selling yang biasa terjadi di pasar modal.

TRANSAKSI FINANCIAL TRADISIONAL

Sebelum kedatangan Eropa, Inggris, Belanda dan Portugese ke Malaysia, terdapat transaksi tradisional di Malayasi yang sesuai dengan syariah. Walaupun tidak ada lembaga intermediate antara suplier atau defisit unit dan surplus unit, akan tetapi mereka meminjamkan uang diantara mereka tanpa bunga dan melakukan perdagangan sistim barter baik dalam negeri mapun di dunia internasional. Mekanisme yang dilakukan adalah mudharabah dan musyarkah ( sharing keuntungan antara pemilik kapital dan pedagang ).

Praktik ini kemudian menghilang ketika kedatangan bangsa Inggris ke Malaysia. Dimana ekonomi berbasis uang mulai menggejala dalam sistim keuangan. Akan tetapi masyarakat pedesaan tetap tidak ingin menginvestasikan uangnya di dalam bank yang berbasis bunga akan tetapi lebih memilih untuk haji dan investasi disebuah daerah. Hingga akhirnya Profesor Ungku Azis mendorong berdirinya Management haji dan keuangan pada tahun 1962. Lembaga ini mengumpulkan uang dari masyarakat untuk berbagai keperluan termasuk di dalamnya untuk mengurus penguburan.

PROSPECT FINANCIAL ISLAM MASA DEPAN.

Pertama dengan berdirinya bank Islam , Asuransi Takaful, Reksa dana , Baitul mal, Bank Rakyat sebagai bentuk dari pengembangan Islamic financial system membuat islamic fund berkembang sangat pesat.

Kedua, Banyak masyarkat muslim yang memiliki perusahaan berkomitment untuk melaksanakan bisnis sesuai dengan syariah dan menjadi bagian dari pengembangan Islamic financial system.,

Ketiga , pendirian bank islam, asuransi dll di negara tetangga seperti Brunei dan Indonesia  akan dengan semestinya memperbesar size investasi di masa yang akan datang.

ANALISIS

Dalam melakukan kegiatan investasi dan produksi, Islam  mengedepankan nilai-nilai moral di samping utilitas ekonomi. [11]Bahkan sebelum itu, Islam menjelaskan mengapa produksi harus dilakukan. Menurut ajaran Islam, manusia adalah khalifatullah atau wakil Allah di muka bumi dan berkewajiban untuk memakmurkan bumi dengan jalan beribadah kepada Nya. Dalam QS Al-An’aam (6) ayat 165 Allah berfirman: Dialah yang mengangkatmu menjadi khalifah di muka bumi, dan meninggikan setengah dari kamu daripada yang lain beberapa derajat, supaya Dia mencobaimu tentang apa-apa yang diberikannya kepadamu………” Pernyataan senada juga terdapat pada  QS Yunus (10) ayat 14. Islam juga mengajarkan bahwa sebaik-baik orang adalah orang yang banyak manfaatnya bagi orang lain atau masyarakat. Fungsi beribadah dalam arti luas ini tidak mungkin dilakukan bila seseorang tidak bekerja atau berusaha. Dengan demikian, berinvestasi, bekerja dan berusaha, menempati posisi dan peranan yang sangat penting dalam Islam. Sangatlah sulit untuk membayangkan seseorang yang tidak bekerja dan berusaha, terlepas dari bentuk dan jenis pekerjaannya, dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifatullah dan bisa memakmurkan bumi serta bermanfaat bagi masyarakat.

Pada prinsipnya Islam juga lebih menekankan berproduksi demi untuk memenuhi kebutuhan orang banyak, bukan hanya sekadar memenuhi segelintir orang yang memiliki uang, sehingga memiliki daya beli yang lebih baik. Karena itu bagi Islam, produksi yang surplus dan berkembang baik secara kuantitatif maupun kualitatif, tidak dengan sendirinya mengindikasikan kesejahteraan bagi masyarakat. Apalah artinya produk yang menggunung jika hanya bisa didistribusikan untuk segelintir orang yang memiliki uang banyak.

Sebagai modal dasar berproduksi, Allah telah menyediakan bumi beserta isinya bagi manusia, untuk diolah bagi kemaslahatan bersama seluruh umat manusia. “(Dia) yang mengadakan bumi untukmu sebagai tikar dan langit sebagai atap dan Dia menurunkan hujan dari langit, lalu ditumbuhkanNya dengan air itu buah-buahan untuk rezeki bagimu; sebab itu janganlah kamu adakan bagi Allah beberapa sekutu, sedang kamu mengetahuinya (QS 2:22). Firman Allah senada terdapat pula pada QS 15:20, QS43:10, QS 20:53, QS 7: 10, QS 67:15 dan masih banyak lagi).

Bertolak dari penjelasan di atas, dalam melakukan kegiatan investasi,  Islam tidak hanya melihat optimalisasi atau bahkan maksimalisasi hasil akhirnya. Niat awal dan proses yang kemudian dijalani  harus tetap di jalur syar’i. Salah satu pedoman dasar tertuang dalam QS an-Nisaa ayat 29” Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan harta sesamu secara batil, kecuali dengan perniagaan yang berlangsung secara suka-sama suka di antara kamu, ….”

Persoalannya adalah, bagaimana yang dimaksud bertransaksi secara benar menurut syariat, dan tidak jatuh pada kategori, “memakan harta sesama secara batil.”  Koridor syariah telah menentukan aturan, suatu transaksi yang dalam hal ini dipresentasikan dalam proses jual beli, dikatakan sah secara syar’i bila seluruh  rukun dan syaratnya dipenuhi.

Rukun akad jual beli menurut mayoritas ulama ada tiga, (Ibrahim, 2002, hal.111-120)  yakni:

  1. Aqid, adalah mereka yang mengadakan akad, ialah penjual dan pembeli.
  2. Ma’qud ‘alaihi atau objek akad, yaitu berupa tsaman (bayarannya) dan mutsaman (komoditasnya, atau barangnya).
  3. Shighat atau pernyataan yang terdiri dari ijab kabul.

Syariat Islam menetapkan dalam setiap akad harus terwujud ridhaiyyah atau kondisi suka sama suka. Landasan syariahnya yaitu Alquran (QS An Nisaa ayat 29). Kemudian hadis Rasulullah yang diriwayatkan Ibnu Majah: “Innama al bai’u ‘an taradhin” (Hendaklah jual beli itu dengan suka sama suka). Terakhir adalah ijma’ atau kesepakatan para mujtahid tentang keharaman mengambil harta orang lain kecuali pemiliknya rela. Beberapa cendekiawan Fiqh kontemporer di antaranya Prof.Dr Mustafa Ahmad Az-Zarqa (Al-Madkhal al Fiqh al-Am, vol. I hal. 467) merumuskan asas ridhaiyyah sebagai berikut: “Asas yang berlaku untuk memperoleh harta orang lain atau menghalakan hak orang  lain ialah kerelaan pemiliknya,baik dengan cara perdagangan dan tukar menukar atau pemberian dan pelepasan hak secara suka rela dan kemauan sendiri”.

Selain asas ridho, transaksi yang dibenarkan oleh Syariah adalah kehalalan barang dan  terhindar dari gharar, riba, dan Maysir. Riba secara bahasa bermakna ziyadah yang artinya tambahan. Secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun secara teknis, sebagaimana diungkapkan Syafii Antonio (2001, hal.37), riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Badr ad-Din al-Ayni, pengarang Umdatul Qari Syarah Shahih al-Bukhari menjelaskan  “Prinsip utama riba adalah penambahan. Menurut syariah, riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.” sedangkan Imam an-Nawawi dari Mazhab Syafi’i: Imam Nawawi menjelaskan bahwa salah satu bentuk riba yang dilarang Al-Qur’an dan As-Sunnah adalah  penambahan atas harga pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman.

Adapun landasan pelarangan riba adalah  “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (QS. 3: 130)

“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka

telah melarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (QS. 4: 161)

Praktek lain yang harus dihindari adalah Maysir dan Gharar. Maysir atau judi menurut Ibrahim Hosen adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan oleh dua orang atau lebih. Dalam al-Qur’an surat al-Baqarah: 219, disebutkan:

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.”

Sedangkan Gharar dipahami sebagai transaksi yang tidak jelas. Hadits-hadits berikut dapat dijadikan rujukan untuk pemahaman lebih jauh mengenai Gharar.

“Rasulullah s.a.w melarang jual beli dengan hasah dan penjualan gharar.” (HR. Muslim)

Dilarang menjual ikan dalam laut, yang seperti itu gharar (HR. Ibn Hambal).

2. Shariah supervison of Islamic mutual fund dibahas dalam tulisan Yusuf Talal delorenzo ( dipresentasikan di Annual Harvard Forum on Islamic fianance ke 4)

Supervisi shariah di dalam reksa dana syariah adalah sebuah kebutuhan yang wajib. Dimana Reksa dana syariah menjadi wahana investasi halal bagi umat Islam untuk menghidupi diri dan keluarganya. Kehalalan Produk Reksa dana syariah adalah dengan memenuhi semua aturan dan mekanisme operasional yang sesuai dengan norma syariah, yaitu halal dalam pemilihan instrumen investasi, terbebas dari  riba, gharar, dan maysir.

Untuk itu keberadaan supervisi syariah sebagai bagian dari prinsip kontrol dan pelaksanaan syariah compliance perlu di tingkatkan. Keberadaan supervisi syariah dapat dijadikan sebagai pendekatan advokasi terhadap konsumen, yang dapat dijadikan landasan atas garansi pelaksanaan kaidah islam dalam berinvestasi. Garansi ini dapat memberikan return positif bagi MI dimana investor akan semakin yakin akan kehalalan investasi yang dilakukannya.

Keberadaan supervisi syariah dapat disejajarkan pada keberadaan auditor internal ataupun eksternal keuangan yang akan menjamin pelaksanaan peraturan berdasarkan undang-undang. Supervisi Syariah membawa dua job pokok yaitu pengawasi syariah compleance dalam management juga dapat menjadi perwakilan investor dalam perusahaan akan pemenuhan asas syariah.

Menurut Yusuf  Talal Delorenzo, tugas supervisi syariah tidak hanya terbatas pada screening dan menyeleksi equities portfolio investasi akan tetapi lebih dari itu yakni pada  proses purifikasi portfolio moral dan fiskal, purifikasi portfolio seleksi stock, portfolio monitoring: monitoring management, monitoring fee, monitoring dokumentasi keuangan, monitoring industry, product developmet, advokasi konsumen, membuat laporan secara teratur.

Purifikasi ini bukan berarti hanya zakat atau purifikasi harta dari hal- hal yang dilarang atau tidak halal atau sebagaimana prilaku kebanyakan masyakat muslim yang membersihkan harta seperti dengan infak, shodaqah atau menyedekahkan pendapatan non halal untuk kedermawanan. Akan tetapi yang dimaksud dengan purifikasi fiskal oleh dewan syariah adalah mengontrol terhadap seluruh pendapatan managemen yang kemungkinan masih tercampur dengan bisnis yang tidak sesuai syariah ataupun pendapatan dari bunga dan  berikut uang yang diinvestasikan agar sesuai dengan aturan-aturan syariah. Terlebih tugas purifikasi ini untuk menyakinkan kepada investor bahwa pendapatan yang diterima oleh investor benar-benar halal dari berbagai aspek.

Selain purifikasi fiscal dalam tubuh perusahaan investasi, tugas yang tidak kalah penting bagi dewan pengawas syariah adalah purifikasi moral. Bila purifikasi fiskal adalah pembersihan seluruh pendapatan dari pendapatan non halal dan pendapatan lain yang tidak sesuai dengan norma syariah, maka  purifikasi moral adalah pembersihan tingkah laku dari personel dan investor  yang berkecimpung dalam investasi maupun team management dengan menggunakan standarisasi nilai-nilai yang digariskan oleh Islam. Untuk menjalankan fungsi ini Dewan pengawas syariah harus masuk secara mendalam terhadap proses manajemen investasi dan rapat-rapat pemegang saham.

Tugas lain dewan pengawas syariah adalah purifikasi portfilio investasi. Tugas manajer investasi untuk membuat portfolio investasi agar menghasilkan return optimal bagi reksa dana seringkali dapat memberikan ruang untuk terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah.[12]

Selain investasi pada saham-saham yang listed yang sesuai dengan syariah seperti DOW JOWNS Islamix index tidak tertutup kemungkinan berinvestasi pada saham yang diluar itu.Untuk itu tugas menjadi dewan syariah adalah menyeleksi stock dan instrumen investasi yang sesuai dengan syariah. Sering kali guidliness syariah ini tidak secara otomatis masuk ke dalam software yang ada.

Terlebih pada itu selain melakukan screning portfolio investasi, tugas dewan syariah adalah memantau mekanisme atau operasional dalam tubuh management dengan tetap mengkontrol prilakku agar sesuai dengan etika dan moral islam.

Etika perusahaan sendiri tidak memiliki kriteria yang dapat diquantisir nilainya, akan tetapi merupakan tugas dewan pengawas syariah adalah menekankan pelaksanaan etika investasi (etikal investing) dalam tubuh perusahaan melalui pemenuhan tanggung jawab social perusahaan, tanggung jawab sosial investasi, investasi kepercayaan dan investasi .

Tugas yang tidak kalah penting Dewan Pengawas syariah setelah screening stock adalah melakukan monitoring stock. Hal ini dilakukan karena dalam dunia bisnis sangat jarang  keadaan akan berlangsung sama, Sebagai perusahaan yang tidak didasarkan pada  bunga, maka Fund managemen sebaiknya memiliki return minimal 15 %. Alasan inilah yang kadang mesti diwaspadai oleh DPS untuk melakukan monitoring terhadap stock/saham yang diinvestasikan agar sesuai dengan syariah.

Tugas manajer investasi untuk membuat portfolio investasi agar mencapai return maksimal seringkali memberikan ruang untuk tergelincirnya investasi pada hal-hal yang tidak sesuai dengan syariah. Untuk itulah tugas DPS selalu melakukan monitoring terhadap portfolio.

ANALISIS

Keberadaan Dewan Pengawas syariah dalam sebuah perusahaan investasi yang mempunyai produk reksa dana syariah adalah sebuah kemestian. Walaupun saat ini tidak semua perusahaan investasi memiliki DPS yang aktif dalam pengelolaan investasi dalam tubuh management, akan tetapi pelaksanaan prinsip syariah dalam portfolio investasi adalah wajib.

Ide tugas DPS yang kompleks sebagaimana yang ditulis oleh Profeesor Yusur Talal Delarezo, penulis sangat menyetujuinya. Dimana peran DPS tidak hanya pada purifikasi porfolio investasi[13] akan tetapi lebih jauh terlibat dalam monitoring  tubuh managemen. Langkah ini dilakukan agar perusahaan investasi dapat memeberikan garansi akan kehalalan return yang dihasilkan melalui purifikasi dan screening syariah dari semua lini. Revitalisasi peran dewan pengawas syariah adalah salah satu pelaksanaan prinsip good corporate governance.[14] Dimana hal tersebut sangat krusial dilakukan terutama dalam lembaga bisnis syariah.

Menurut Lielwellyn (1999) terdapat tiga element untuk mewujudkan sisitim keuangan yang kokoh, mampu stabil dan efisien dalam rentang kondisi pasar. Pertama,  sistim keuangan harus memilki fleksibilitas untuk menghadapi perubahan di dalam pasar. Kedua, sistim keuangan harus memilki kapasitas untuk mengatasi gangguan keuangan yang muncul yang disebabkan gangguan eksternal. Ketiga, sistim keuangan harus memilki stabilitas internal. Disebutkan pula beberapa factor penyebab instabilitas pasar keuangan seperti instabilitas ekonomi makro, infrastuktur pendukung yang lemah, tidak adanya disiplin pasar dan kelemahan pengawasan dan pengaturan.

Dewan Pengawas syariah merupakan alat kontrol yang wajib bekerja maksimal untuk memberikan ketenangan bagi investor akan kehalalan investasi dan kesesuaiannya dengan syariah. Dengan tugasnya ini DPS dapat menjadi konsumen advokat perusahaan investasi yang memiliki produk instrumen investasi syariah atau reksa dana syariah.

3. Professor Kabir Hasan dan Said Elfakhani ’ Performance of Islamic mutual fund  yang dipresentasikan di Annual Research Forum 2005 di kairo.

Seiring dengan perkembangan isitim financial islam pada awal tahun 1990 an muncul islamic mutual fund atau reksa dana syariah. Pada tahun 2005 terdapat 126 reksa dana syariah dengan dana kelolaan mencapai 4 triliun dollar Amerika. Dengan menggunakan benchmark DJI DOWN JONES ISLAMIX INDEKS, FTSE Global Islamic Indeks, Kuala Lumpur Syariah Indeks di Malaysia, maka kinerja reksa dana syariah dapat diperbandingkan dengan kinerja reksa dana syariah konvensional.

Reksa dana syariah pada saat penelitian dilakukan notabene merupakan salah satu industri yang sedang berkembang. Terdapat 82 % equity fund, 12% Balanced fund, dan 2 persen sukuk. 126 Reksa dana syariah terdiri dari :35 global equity fund, 10 Amerika equity fund, 5 eropa equity fund,5 Asia equity fund, 29 malaysia equity fund, dan 13 equity fund dari arab Saudi dan Kairo dan 8 dari Afrika Selatan

Perkembangan Reksa dana syariah cukup menggembirakan , Pada tahun 2000, jumlah reksa dana syariah tumbuh dari 8 pada ahun 1992, menjadi 92 pada tahun 1995 dengan aset 5 triliun dolar Amerika. Pertumbuhan Reksa dana syariah mengalami masa sulit pada tahun 2001-2002.

Dalam tulisannya  Prof Kabir dan Said Elfakhani menjelaskan bahwa reksa dana syariah dan reksa dana konvensional memiliki persamaan dalam beberapa sisi. Akan tetapi reksa dana syariah memiliki peraturan spesifik dimana keseluruhan proses investasi yang dilakukan harus sesuai dengan nilai-nilai syariah, termasuk di dalamnya penyusunan portfolio investasi/efek yang harus di tempatkan pada instrumen (saham, obligasi, Pasar uang, deposito) yang halal menurut syariah dan terbebas mekanismenya dari riba, gharar, maysir. Selain itu perusahaan investasi juga menjauhkan diri dari praktek-prakter terlarang, seperti hedging, transaksi dengan menggunakan instrumen berbasis bunga, insider trading, margin on trading. Namun beberapa pendapat masih memperbolehkan pendapatan yang sedikit tercampur dengan bunga, asalkan pendapatan bunga tersebut nantinya di bersihkan dengan cara mengeluarkan zakat-atau purifikasi.

Dalam strukturalnya Reksa dana syariah memiliki mekanisme kontrol atau pengawasan yang berbeda dengan konvensional. Selain pengawasan dalam pelaksanaan mekanisme trading dan keuangan, reksa dana syariah juga diawasi ketat oleh Dewan Pengawas syariah. DPS dalam tugasnya akan mengawasi keseluruhan proses management, investasi (asset allocation, fund management,dan pelaksanaan zakah)  agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam tulisannya pula kedua penulis membeberkan fakta akan kinerja Reksa dana syariah yang ada di dunia pada saat itu. Dengan menggunakan pendekatan  sharpe, treynor dan Jensen, keduanya membandingkan kinerja reksa dana syariah dibandingkan dengan benchmark yang sesuai dengan sifat reksa dana masing-masing. Penelitian dilakukan dengan menggunakan 3 pendekatan ini dengan pertimbangan ketiganya mempertimbangkan tingkat resiko dan tingkat keuntungan.

Penelitian pengukuran kinerja reksa dana syariah bukanlah hal pertama yang dilakukan oleh akademisi. Sebelumnya banyak penelitian yang dilakukan seperti Iggi ahsien di Malaysia, Rinda Asytuti di Indonesia, Luther ,Matako dan Corner ( 1992) membandingkan kinerja ethical funds dengan benchmarkingnya menemukan bahwa ethical fund outperforme.

Dengan menggunakan 46 reksa dana syariah yang dibagi menjadi 8 sektor berdasarkan daerah dan  jenis investasi yaitu : Global equity fund, european equity fund, asian equity fund, American Equity fund, Malaysian equity fund, Emerging market equity fund, Emerging market south Africa,small cap technology fund. Dengan menggunakan data mulai 1 agustus 1997 sampai 31 desember 2002.

Adapun benchmark yang dipakai adalah Islamic Market Index dan S&P 5oo Composite Index, U.S, Treasurry Bill, Kuala Lumpur Stock Exchange Syariah Index untuk Malaysian equity Fund. Dow Jones Islamic Index untuk Smal cap fund, FTSE  untuk Europe, American, South Africa, Global dan Pasific Basin.  risk free.

Penilaian kinerja ini mengguanakan pendekatan Sharpe, Treynor dan Jensen  dengan rumus :

Sharpe=(Rp-Rf) / σ

Dimana

σp= √∑( Rp- E (Rp))²

n-1

Treynor = (Rp-Rf)/ β

Dimana

β im = Covim  / σ²m                                                                            

Dan Jensen dengan menggunakan pendekatan risk adjusted return sebagaimana di rumus CAPM. Alfa menunjukkan outperformed atau underperfomed sebuah portfolio atas benchmarknya.

( Rp-Rf)=α+ β (Rm-Rf)

Dengan menggunakan pendekatann sharpe,maka data penelitian yang dapat dihasilkan adalah :

  1. Dari sharpe ratio yakni return per unit berbanding dengan total resiko, terlihat bahwa Emerging market fund, American fund, Sout Africa fund memiliki ratio yang lebih besar. Sedangkan Malaysian Fund, Global Fund,Asian fund, European Fund dan technology memiliki rasio negative.
  2. 8 Kategori reksa dana tadi ketiga dibandingkan dengan Islamic Index terdapat 4 reksa dana yang baik yaitu Emerging Market, European fund, malaysian Fund, American fund. Sedangkan ketika dibandingkan dengan S&P 500 Global Fund, terdapat 4 kategori yang baik yaitu Emerging market,Technology,  South Africa fund dan American Fund
  3. Hanya Asian Fund yang memiliki rasio sharpe yang kecil dan selalu berada dibawah benchmarknya.
  4. 29 fund outperformed dibandingkan benchmarknya, 12 fund outperformed dibandingkan S&P500, 11 fund sepadan dengan benchmarknya,dan Asian Fund memiliki kinerja terburuk dibawah benchmarknya.Dari seluruhnya Emerging Market dan technologylah yang memilki kinerja terbaik.

Dengan menggunakan pendekatan treynor didapatkan hasil bahwasannya semua sample mempunyai kinerja yang baik kecuali malaysian fund dan asian fund. Sedangkan dalam pendekatan Jensen diketahui bahwa seluruhnya mempunyai kinerja lebih baik bila dibandingkan masing-masing benchmarknya, S&P500.

ANALISA.

Dari tulisan Professor Kabir Hasan dan Said Elfakhani, tentang Kinerja Reksa Dana syariah di dunia dengan menggunakan sample 46 reksa dana dengan menggunakan data 1 Agustus 1997 hingga 31 Desember 2007 terlihat mayoritas reksa dana memiliki kinerja lebih baik dibandingkan dengan benchmarknya kecuali Asian fund.

Dalam pengukuran kinerja reksa dana syariah masih mengggunakan pendekatan yang sama dengan pengukuran reksa dana pada umumnya yaitu sharpe, Treynor dan Jensen. Dimana dari ketiga pendekatan tersebut selalu memperhitungkan resiko yang dikandung oleh instrumen.

Dalam reksadana syariah terdapat sejumlah risiko yang dibedakan atas sumber penyebabnya. Menurut Achsien (2000, hal. 82-82) macam-macam risiko itu antara lain:

  1. Risiko politik dan ekonomi: Risiko yang berasal dari perubahan kebijakan ekonomi dan politik yang berpengaruh  pada kinerja bursa dan perusahaan sekaligus, sehingga akhirnya membawa efek pada portofolio yang dimiliki suatu reksadana.
  2. Risiko pasar: Risiko yang berasal dari variabilitas return karena fluktuasi dalam keseluruhan pasar sehingga berpengaruh pada semua sekuritas.
  3. Risiko inflasi: Risiko yang berasal dari menurunnya daya beli akibat terjadinya inflasi.
  4. Risiko nilai tukar: Risiko ini dapat terjadi bila terdapat sekuritas luar negeri dalam portofolio reksadana.
  5. Risiko spesifik: Risiko yang melekat pada setiap sekuritas yang dimiliki. Di samping dipengaruhi pasar secara keseluruhan, setiap sekuritas mempunyai nilai risiko sendiri-sendiri.
  6. Risiko menurunnya nilai unit penyertaan (NAV): Nilai NAV akan dipengaruhi dari harga efek-efek yang menyusun portofolionya. Ini berkaitan dengan kemampuan manajer investasi reksadana dalam mengelola dananya.
  7. Risiko likuiditas:  Penjualan kembali (redemption) sebagian besar unit penyertaan oleh investor kepada fund manager secara bersamaan dapat menyulitkan manajemen perusahaan dalam menyediakan dananya. Tentu saja risiko ini hanya terjadi pada perusahaan reksadana yang sifatnya terbuka (open-end funds). Risiko ini dikenal juga sebagai redemption effect.

Risiko dalam The American Herritage Dictionary didefinisikan sebagai “the possible of suffering harm or loss“. Dalam buku-buku investasi risiko berarti ketidakstabilan return yang diukur oleh simpangan baku (deviasi standar) dari distribusi return portfolio. Parameter yang juga digunakan untuk menghitung risiko investasi deviasi standar (akar variance) dan Beta. Teori Portfolio Modern mengasumsikan investor sebagai risk aversion (penghindar risiko) artinya investor akan lebih memilih portfolio investasi dengan simpangan baku lebih kecil. Untuk mendapatkan risiko lebih kecil Teori Portfolio Modern Harry Markowitz mengajarkan bagaimana mengkombinasikan instrument-instrumen investasi (portfolio) agar menghasilkan return maksimal dari risiko tertentu atau memperoleh keuntungan tertentu dengan risiko minimal. Diversifikasi investasi dimaksudkan untuk menghilangkan risiko atau mengeliminir risiko. Menurut teori Capital Asset Priciping Model (CAPM) Markowitz, risiko investasi dibedakan menjadi dua yaitu risiko yang tidak sistematis (unsystematic risk) adalah risiko yang dapat dihilangkan dengan cara diversifikasi investasi dan risiko sistematis (systematic risk) adalah risiko yang tidak dapat dihilangkan melalui diversifikasi. Risiko sistematis sering pula disebut dengan risiko pasar (market risk) disimbolkan dengan beta. Risiko tidak sistematis menyangkut risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor yang ada dalam intern perusahaan seperti konflik internal perusahaan, perubahan manajemen, pemogokan dan lain-lain yang dapat diantisipasi dengan diversifikasi. Sedangkan risiko sistematis menyangkut risiko yang disebabkan faktor-faktor diluar perusahaan dan di luar jangkauan investor misalnya kebijakkan pajak pemerintah, kuota, suku bunga dan sebagainya. Penjumlahan kedua risiko ini dinamakan dengan risiko total. Untuk itu Langkah bijak yang harus dilakukan adalah meletakkan dananya tidak dalam satu jenis instrument investasi (sebagaimana bunyi pameo investasi “jangan meletakkan telur dalam satu keranjang”).

Standart Deviasi

Ilustrasi Pengurangan risiko dengan diversifikasi Gambar II-1( Husnan,162,1998)

0

Standar Deviasi

Sebenarnya cara yang bermanfaat menghitung risiko adalah dengan cara mempertimbangkan dan menghitung seluruh probabilitas negatif dari suatu hasil invetasi. Akan tetapi cara ini tidak efektif dilakukan. Penghitungan risiko akan lebih mudah dan efektif dilakukan dengan cara menghitung simpangan baku yaitu mengestimasi kemungkian perbedaan return nyata (riil) dari ekspektasi return. Dalam Reksa Dana deviasi standar dihitung dengan rumus (Ross, 242, 2000):

σp= √∑( Rp- E (Rp))²                                                                       (2.1)

n-1

Deviasi standar tidak hanya mengukur simpangan atau disperse ke bawah (keuntungan yang kurang dari expected return) akan tetapi juga  simpangan  atau disperse ke atas (keuntungan yang melebihi expected return). Dalam hal ini yang dimaksud dengan risiko adalah tingkat simpangan ke bawah. Apabila distribusi probabilitas keuntungan terdistribusi secara normal maka risiko berbanding lurus dengan tingkat (ukuran) simpangan atau deviasi standart. Untuk menghitung deviasi standard dari probabilitas keuntungan dapat ditempuh dengan dua cara yaitu Ex-ante dan Ex-post. Cara Ex-ante artinya memprediksikan apa yang akan terjadi (deviasi standar)  dimasa mendatang tanpa menggunakan data masa lalu. Cara ini ditempuh dengan terlebih dulu menetapkan probabilitas dari suatu kejadian yang akan terjadi di masa mendatang. Cara menghitungnya digunakan rumus: (Ross, 242, 2000 )

n

σ= √ ∑( Ri- E (Ri)) ² . Pi                                                                  (2.2)

i=1

Sedangkan cara ex-post adalah menghitung standard deviasi dari keuntungan yang diharapkan dengan menggunakan data historis atau data masa lalu. Dengan cara ini akan didapatkan rata-rata deviasi standar dari masa lalu, Untuk menghitungnya digunakan rumus: (Ross, 242, 2000 )

n

σ = √ ∑(Ri- -E (Ri)) ² . Pi                                                                  (2.3)                                                    i=1

n-1

BETA

Beta adalah covarian relative terhadap varian portfolio pasar (Sharped dan Alexander, 1997:281). Beta yang merupakan ukuran risiko yang berasal dari hubungan antara tingkat pengembalian suatu saham dengan tingkat pengembalian pasar disebut dengan beta investasi atau beta saham.  Dalam membentuk suatu portfolio investasi para analis sekuritas melakukan diversifikasi dengan cara risiko portfolio yang diukur dengan standar deviasi sebagian besar akan tergantung dengan nilai beta dari sekuritas-sekuritas yang membentuknya. Beta juga merupakan koefisien regresi  antara dua variable  yaitu kelebihan tingkat keuntungan portfolio pasar (excess return to market portfolio) dan kelebihan tingkat keuntungan suatu saham (excess return of stock). Portfolio pasar dalam teori CAPM mendapat tempat khusus. CAPM mengasumsikan bahwa portfolio pasar berada pada efesien set dan semua investor memiliki portfolio pasar yang dikombinasikan dengan sejumlah pinjaman dan pemberian pinjaman bebas risiko (E(Rm)-Rf). Portfolio pasar dapat dipergunakan sebagai standar evaluasi kinerja umum dari suatu portfolio investasi.

Dalam teori CAPM, setiap investor memiliki portfolio pasar dan memberikan perhatian terhadap simpangan baku karena hal ini akan mempengaruhi kemiringan CML (Capital Market Line) dan besarnya investasi pada portfolio pasar. Kontribusi sekuritas terhadap simpangan baku portfolio tergantung pada besarnya kovariannya dengan portfolio pasar. Hubungan antara covarian dan ekspektasi return disebut dengan Security Market Line (SML)

Hubungan antara risiko suatu sekuritas dengan pasar dapat dilakukan dengan menggunakan kefisien beta sebagi pengganti kovarian sekuritas. Untuk menghitung koefisien beta digunakan formulasi (Sharpe dan Alexander,1997,275)

β im = Covim  / σ²m                                                                          (2.4)

Apabila beta pasar  =1 maka rata-rata tertimbang dari seluruh asset harus sama dengan satu,. Hal ini terjadi jika pasar  adalah suatu portfolio dari semua asset yang ada di pasar ekonomi.

Konsep beta CAPM Willian Sharpe bukanlah tanpa cacat. Pada kenyataannya portfolio yang memiliki beta tinggi tidak secara otomatis menghasilkan return yang lebih tinggi dibandingkan dengan portfolio yang memiliki beta kecil pada saat bullish.  Akan tetapi beta dapat dijadikan variable pengukur rata-rata return saham bila kondisi pasar efisien.

COVARIANCE

Koefisien korelasi adalah menunjukkan bagaimana suatu variable bergerak  bersama dengan variable lainnya. Koefisien korelasi selalu berada dianatara -1 dan nilai + 1. Nilai -1 menunjukkkan korelasi negatif yang berarti jika salah satu sekuritas yang lain memiliki return yag relatif tinggi, maka sekuritas lain berjalan sebaliknya. Demikian pula sebaliknya bila nilai koefisien suatu sekuritas bernilai satu. Sharpe dan alexander merumuskan covariance suatu portfolo dengan indeks pasar dengan formulasi (Sharpe dan Alexander,1997,188):

COV im= ρi.σi σm                                                    (2.5)

dimana :

Covim   = Covariance antara portfolio dengan indeks pasar

Ρi   = Koefisien korelasi anatara return portfolio dengan return indeks        pasar

σi        = Deviasi standar portfolio

σm      = Deviasi standar pasar

Risk Free Rate (Tingkat bebas risiko)

Risk free rate adalah suatu tingkat suku bunga atau pendapatan yang dihasilkan dari instrumen  investasi yang memiliki risiko terkecil seperti deposito bank, Sertifikat bank Indonesia ataupun surat berharga pemerintah seperti obligasi ,obligasi  BUMN, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.

Risk free rate penting diperhatikan sebagai benchmark (tolak ukur) kinerja suatu instrumen investasi  atau sebagai salah satu bagian dari suatu portfolio investasi seperti Reksa Dana.  Naik turunnya nilai suku bunga dalam hal ini  SBI ataupun deposito maupun obligasi pemerintah lainnya akan berakibat langsung  pada pendapatan investasi yang dilakukan terutama Reksa Dana.

4. Abd. Ghafar b. Ismail dan Moh. Sahruddin B. Sakharani Aman “ The conditional CAPM and Cross Sectional Evidence of Return and Beta For Islamic Unit Trust in Malaysia.”( IIUM Journal Economic management vol 11 N0.1 2003

Tulisan ini bertujuan untuk melihat hubungan antara return dan beta dalam reksa dana syariah di Malaysia sebagaimana teori CAPM dengan menggunakan regerssi analisis. Disampinng itu tulisannya  ditujukan juga untuk menganalisa apakah beta dapat digunakan sebagai market risk baik( R adjusted) dalam market yang positif ataupun market negative.

Teori CAPM yang digulirkan oleh sharpe dan  litner dan Mossin adalah satu-satunya model yang sering dipake untuk menghitung pengaruh beta dengan return Reksa dana. Dalam hubungannya dengan beta dan return dalam saham, penelitian yang dilakukan oleh  Heston( 1999) menunjukkan terdapat korelasi positif i yang sgnifikan antara return dan beta dan korelasi negatif dengan size.

Sedangkan penelitian Fama dan Frenc (1992) di US Stock Return membuktikan hal yang berbeda dimana tidak terdapat korelasi positif signifikan antara retun dan beta. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Strong   Xu (!997) di UK Stock Market. Adapun Pattengil dan  Fletcher (2000) menyatakan bahwa terdapat relasi significant anatar return dan beta bilamna pasar dalam keadaan baik, akan tetapi bila pasar turun atau anjlok tidak terdapat korelasi positif yang signifikan antara beta dan return. Penelitian ini juga didukung oleh Hodosima.

Walaupun CAPM seringkali dipakai untuk menghitung return di saham, akan tetapi untuk ranah reksa dana tidak semua menggunakannya. Beberapa  yang menggunakan model CAPM dalam reksa dana adalah Sharpe, Jensen, Firth, Koh, Chin, Kee, Fletcher, Hodosima dan Konimura.

Reksa dana syariah di Malaysia di mulai 1971 dengan  adanya Asia UT Amanah bhakti fund yang ada dalam perusahaan Asia Unit Trust Benhard. Hingga juni 1997 terdapat 15 unit trust di Malaysia dengan dana kelolaan sebersar 770.72 miliar ringgit. Dalam penelitian ini yang menjadi sample untuk mengukur peranan beta dan corelasinya terhadap return adalah 12  unit trust. Adapun Teori yang dipakai adalah teori portfolio selection Markowitz yang selanjutnya dikembangkan oleh sharpe, treynor dan litner , mossin untuk mengukur kinerja sebuah investasi yang dikenal dengan teori CAPM (Capital Aset Pricing Model). Dalam ranah reksa dana terbukti bahwa dalam penelitian yang dilakukan kepada 34  unit trust tahun 1954-1963, mengindikasikan adanya korelasi signifikan antara return dan beta. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Jensen.

Adapun hasil penelitian yang didapat adalah bahwa penulis untuk kasus reksa dana di malaysia, temuan mendukung hasil penelitian Hodosima dan Kanimura (2000)  bahwa tidak ada korelasi signifikan antara return dan beta.

5. . Forte dan F Migleatta dalam tulisannya Islamic mutual funds as-faith based fund in socially responsible context” .Boccony university Milan.

Berbicara tentang sosial responsible investment (SRI) seringkali agak sulit dijabarkan.Terlebih ketika agama dimasukkan sebagai bagian dari SRI ini. SRI  di kenal dalam dua dekade terakir. Ketika diperkenalkan tahun 1920, SRI adalah bentuk investasi yang mengindahkan kepentingan lingkungan dan moral.

Di Eropa pada saat itu memiliki dana kelolalaan sebesar 1,15 triliun euro atau sebesar 10-15 % dari keseluruhan investasi. SRI yanng ada saat itu  94 %berbentuk investasi kedermawanan ( charity), pensiun, dan gereja. Tidak hanya di eropa SRI juga berkembang di Amerika dengan dana kelolaan 2,9 Triliun dollar atau 9,4 % dari seluruh investasi .

Menurut Wilson, Investor muslim yang melalukan skreening atas investasi yang dilakukan terutama dalam Reksa dana syariah yaitu dengan hanya menempatkan portfolio investasi yang tidak mengandung riba, gharar dan maysir sesuai dengan al-Qur’an dan Hadits, dapat dikategorikan sebagai SRI. Menurut data Falaika setiap tahun pertumbuhan reksa dana syariah mencapai 12-15 % tahun dengan dana kelolaan saat ini adalah 16 miliar dolar Amerika.

Tetap yang menjadi kesulitan adalah mendefinisikan SRI, terutama ketika agama dimasukkan sebagai indikator. Untuk itulah Forte dan Miglietta tertarik untuk memaparkan lebih lanjut tentang SRI dan Reksa dana syariah sebagai bagian dari investasi yang berporos atas kepercayaan dalam kaitannya dengan SRI.

Kemunculan SRI di Eropa tepatnnya di Inggris, pada dasarnya diawali oleh gereja yang menghindari investasi di dalam efek yang tidak halal (mengandung dosa dalam paradigma gereja) . Akan tetapi baru tahun1960 para pakar keuangan moralis menyebarkan instrument investasi berbasis kepercayaan atau berlandaskan pada nilai-nilai gereja. Pada perkembangannya investasi jenis ini dikenal dengan investasi yang beretika ( etikal investment) atau investasi yang memilki tanggung jawab social.

Cowton berusaha mendefinisikan SRI sebagai investasi yang mengindahkan nilai-nilai moral, sosial dan etika dalam menyusun portfolio investasinya . Akan tetapi yang kemudian menjadi persoalan adalah betapa sulitnya mengkuatifisir nilai etika dan moral, karena masing-masing negara memiliki persepsi sendiri misalnya tentang HAM. Sedangkan EUROSIF mendefinisikan SRI adalah investasi yang beretika dimana memiliki tujuan moral, konsen terhadap sosial dan tidak hanya return akan tetapi 3P yaitu people, planet dan profit.

Dari definisi-definisi diatas, maka SRI dapat di simpulkan sebagai : Pertama, bahwa SRI memiliki tugas moral dimana investasi semestinya dapat mempertemukan antara kebutuhan manusia dan tanggung jawab sosial. Kedua SRI,adalah investasi yang memiliki nilai lebih dimana SRI dapat mengurangi pencemaran, tindakan pelanggaran hak asasi manusia, kerusakan lingkungan dan praktik-praktik kecurangan bisnis juga bisnis haram.

Selanjutnya Forte memaparkan tentang prinsip investasi syariah yang tidak hanya mengedepankan pencapaian keuntungan akan tetapi juga pelaksanaan investasi berdasarkan prinsip prinsip syariah, kehalalan investasi, dan terhindar dari praktek-praktek riba, gharar  dan Maysir.

Dalam kaitannya dengan reksa dana syariah terdapat 3 langkah yang ditempuh adalah pertama, memilih aset alocation atau menyusun portfolio investasi.Kedua, instrumen dan strategi.Ketiga distribusi income dan purifikasi (zakah). Purifikasi dilakukan karena kemungkinan tercampurnya pendapatan halal dan non halal yang ada dalam return yang dihasilkan.

Untuk pengawasan terhadap kesusuaian syariah, maka dalam perusahaan investasi yang menerbitkan reksa dana syariah harus terdapat badan / lembaga pengawasan syariah ( DPS).

Dalam tulisan ini akhirnya di dapatkan kesimpulan bahwa Reksa dana syariah berbeda dengan SRI pada umumnya. Karena pada Reksa dana syariah tidak hanya bekerja menghasilkan return yang tidak bertentangan dengan kepentingan sosial, etika akan tetapi lebih dari itu reksa dana syariah berjalan dengan menggunakan landasan nilai-nilai agama islam yang memiliki norma-norma tersendiri.

ANALISIS

Pengertian investasi cukup banyak ragamnya. William F. Sharpe (1990, hal. 1) dalam bukunya Investment menyatakan bahwa investasi berarti pengorbanan nilai saat ini yang pasti, untuk nilai mendatang yang mungkin tidak pasti. Sedangkan Jones (1996, hal. 6) menulis bahwa investasi adalah satu komitmen dana pada satu atau beberapa aset yang akan dipegang selama beberapa waktu mendatang. Selain itu,  investasi juga dapat didefinisikan sebagai satu wahana penempatan dana, sehingga dana tersebut terjaga nilainya dari gerusan inflasi, bahkan meningkat dan atau memberikan imbal hasil yang positif (Kertonegoro, 1996, hal. 5).

Investasi berdasarkan konsep Islam sesungguhnya tidak berbeda dengan konsep konvensional secara filosofis. Namun tentu saja ada perbedaan dalam operasionalnya. Perbedaan investasi secara Islam  dengan investasi konvensional, yang paling fundamental adalah (Gunawan Yasni, 2003):

  • Investasi Syariah mempunyai substansi entitas investasi yang sesuai syariah Islam.
  • Investasi Syariah mempunyai cara mentransaksikan  substansi entitas investasi yang sesuai dengan syariah Islam.
  • Sementara investasi konvensional, dalam kedua hal itu mengacu  pada hukum positif dan kelaziman dalam komunitas investasi secara umum.

Manakala seorang investor muslim hendak memilih satu bentuk investasi tertentu. Ia harus memperhatikan beberapa hal penting, antara lain:

  • Klasifikasi substansi, antara lain:
  • Tidak memproduksi barang haram. Termasuk bukan Lembaga Keuangan Konvensional.
  • Rasio utang dengan modal < 30%
  • Pendapatan bunga  < 15%  dari pendapatan usaha riilnya.
  • Rasio kas/aktiva tidak sama dengan 100%.
  • Cara masuk ke substansi entitas investasi harus transparan.
  • Manajemen Aktiva investasi tersebut harus berkualitas
  • Investor juga harus memperhatikan perkiraan risk dan return dari investasi tersebut
  • Lingkungan investasi harus sesuai dengan aturan yang berlaku.
  • Tingkat likuiditasnya harus bagus.

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mengedepankan etika dam moral dalam tinjauan syariah dalam melakukan sesuatu termasuk di dalamnya investasi. Islam mengajarkan manusia untuk tidak membuat kerusakan di bumi akan tetapi memiliki fungsi sebagai khalifah. Selain itu Islam mengajarkan untuk menyeimbangkan kepentingan dunia dan akhirat, tidak bersifat tamak dan serakah dan selalu memperhatikan kepentingan orang lain.

Etika sering dikaitkan dengan moral. Dalam bahasa latin Yunani Etika berasal dari kata A thikos yang diterjemahkan dengan” mores” yang berati kebiasaan. Aristoteles menyebutkan etika ini dalam bukunya “Ethique A nicomaque” sebagai “mores” yang juga berarti kebiasaan. Kata moral ini mengacu pada baik dan buruknya manusia terkait dengan tindakan, sikap dan ucapannya. [15]

Etika  bisnis adalah aplikasi pemahaman kita tentang apa yang baik dan benar untuk beragam institusi,  teknologi, transaksi , aktivitas dan usaha yang di sebut dengan bisnis. Etika bisnis berarrti bertumpu pada kesetiaan sikap etis dan komitmen moral untuk tidak berbuat curang, merugikan orang lain, Negara dan masyarakat, mengancam lingkungan serta kebudayaan  yang telah ada.

Etika bisnis merupakan elemen yang wajib dimunculkan dalam kegiatan transaksi yang disebut bisnis. Seiring dengan peningkatan peradaban manusia dan semakin ketatnya persaingan, terkadang bahkan tidak jarang pengusaha melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan. Praktik kecurangan seperti insider trading, windsows dressing, penipuan, manipulasi data keuangan, penyuapan terhadap birokrasi, monopoli, serta kolusi dan nepotisme sering dilakukan.

Islam melalui ajaran-ajarannya telah menetapkan kerangka moral dan etika sebagai acuan manusia dalam menjalani perannya di muka bumi. Ethical investment sendiri tercermin dalam konsep zakah, infak dan shadaqah juga niali-nilai kehalalan investasi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’anul Karim

Achsien, Iggi H., Investasi Syariah di Pasar Modal, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama , 2000

Arifin, Ali., Membaca Saham, Yogyakarta : Andi, 2000

Asytuti, Rinda,  Analisis Perbandingan Kinerja Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional pada periode 2002-2003, Tesis PSKTTI-UI, Jakarta, 2003.

Bapepam, Dana dan Investasi, Jakarta : Capital Market Society of Indonesia, 1997

BEJ, Paduan Pemodal Seri I Investasi di Pasar Modal, Jakarta : PT. Bursa Efek Jakarta, 1999

Chapra, Umer, Sistem Moneter Islam, Jakarta: PT. Gema Insani Press, 2000

Fabozzi, Frank, Manajemen Investasi Buku Dua, Jakarta : Salemba Empat, 2000

Hanafi, Mamduh dan Husnan, Suad, Prilaku Harga Saham Perdana: Pengamatan di Bursa Efek Jakarta selama 1990, Manajemen Usahawan Indonesia, Nopember, 1991

Hayes, Samuel L, Vogel Frank, E,  Islamic Law And Finance; Religion, Risk, and Return ; Netherland, Kluwer Law International, 1998

Henny,A., Pengujian Standar CAPM dan Perluasannya: Pengamatan di BEJ, Thesis tidak dipublikasikan, Program Studi MM-UGM, Yogyakarta, 1995

Husnan,Suad, Dasar-Dasar Teori Portfolio dan Analisis Sekuritas, Yogyakarta: AMP YKPN, 2001

Jaffe, Ross, Westerfield, Corporate Finance,New York: MacGraw-Hill, 2002

Jogiyanto,H.M, Dr, Teori Portfolio Dan Analisis Investasi, Yogyakarta: BPFE, 2000

Jurnal Pasar Modal Indonesia, Jakarta.

Majid, Zafar Syed N, Islamic mutual fund, www.

Mannan, Abdul, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Yogyakarta, PT.Dana Bhakti Wakaf

Manurung Haymans Adler, Lima Bintang Untuk Agen Penjual REKSA DANA, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2002

Metwally, M M, Teori dan Model Ekonomi Islam (terj), Jakarta: PT. Bangkit Daya Insanna, 1995

Miller ,M.H.,and Scholes, M., Rates of Return in Relation to Risk: A Re-Examination of Some Recent Finding.,in Jensen(ed)Studies in Theory of Capital Markets, New York: Pager, 1972

Murthada Muthahari, Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba (terj), Bandung: Pustaka Hidayah, 1995

Noer, Ipandia Ridjani, Aplikasi CAPM: Studi Kasus BEJ, Skripsi FE-UGM, Yogyakarta, 1997

Petty, J, William, Arthur J. Keown, David F Scott, Jr, John D, Martin,Basic Financial Management terjemah Chaerul D. Djakman, Jakarta : Salemba Empat,1999

Pratomo, Eko dan Ubaidillah Nugraha, Reksa Dana : Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum

Pudjiastuti. Enny dan Husnan, Suad, Stabilitas Beta: Pengamatan di BEJ, Manajemen dan Usahawan Indonesia, Desember, 1993

Rahman, Afzalur, Doktrin Ekonomi Islam (terj), Yogyakarta, PT.Dana Bhakti Wakaf,1995

Saeed, Abdullah, Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and its Ontemporery Interpretation, (terj), Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003

Setyanto,Budi, Menyusun portofolio investasi optimal Reksadana Batasa Syariah dengan metode markowitz, , Tesis PSKTTI-UI, Jakarta, 2003.

Sharpe, William, Gordon J Alexander., Investasi, Jakarta : PT. Prenhallindo, 1997

Sistompul, Asril,. Reksadana : Pengantar dan Pengenalan Umum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000


[1] Walter Up gradegrave dalam bukunya “investing in Mutual Funds” (1996:6) mendefinisikan Reksa Dana sebagai

A Mutual Fund is essentially a company that poll money from investor likes you and hires an investment adviser ( usually known as the portfolio manager or fund manager ) to buy stocks, bonds, money –market instruments, or a combination of all three of these securities with that pool of money. When you invest in a find, you purchase shares that represent ownership of the securities in the fund. These shares also  entitle you to a share of the income and profits ( or. Yes, it happens, losses) that those securities generate. “. Amy L. Doumini dan Peter D Kinder dalam bukunya ” Ethical Investing” mendefiniskan Reksa Dana sebagai berikut :

A  mutual fund pool its share holders’ resources under professional management for specific purpose. The fund managers define the purpose when they start the fund and describe it in the fund’s prospectus.The purpose may be nebulous, like providing high income. Or it may be as specific as investing in companies returning from the brink of bankruptcy or in particular government securities”

[2] Reksa Dana sebagai media investasi telah lebih dahulu diperkenalkan di Amerika dengan nama “investment Trust”, “Mutual Fund”, “Investment fund”. Menurut sifatnya,  Reksa Dana dibagi menjadi dua yaitu Reksa Dana terbuka (Open End Investment) dan Reksa Dana tertutup (Close End Investment). Reksa Dana terbuka adalah Reksa Dana yang dapat menawarkan dan membeli kembali saham-saham dari pemodal sampai dengan sejumlah yang telah dikeluarkan (Undang-undang Pasar Modal pasal. 19). Pemegang saham atau unit penyertaan pada Reksa Dana terbuka dapat menjual kembali saham penyertaan setiap saat apabila diinginkan.

Reksa Dana terbuka merupakan Reksa Dana yang sangat populer di Amerika dibandingkan dengan instrument investasi seperti saham dan obligasi karena Reksa Dana jenis ini di nilai lebih likuid.

Sedangkan pada Reksa Dana tertutup, pemegang saham tidak dapat menjual kembali sahamnya pada perusahaan Reksa Dana penerbit. Apabila pemegang Reksa Dana hendak menjual sahamnya, proses jual beli saham hanya dapat dilakukan di Bursa Efek tempat Reksa Dana tersebut dicatat. Dengan demikian jumlah lembar saham yang beredar untuk Reksa Dana tertutup ini tidak berubah. Sedangkan harga dari saham Reksa Dana ini berubah–ubah dipengaruhi permintaan dan penawaran, sama halnya dengan fluktuasi harga saham perusahaan publik lainnya. Untuk itu harga pasar tidak selalu sama dengan NAB per sahamnya, adakalanya lebih besar dari NAB per saham (at premium) atau lebih kecil dari NAB per sahamnya (at discount).

Di Amerika, Reksa Dana tertutup dipahami dengan Reksa Dana yang memiliki sejumlah saham tertentu dan biasanya terdaftar di pasar modal.  Alokasi investasi Reksa Dana ini ditempatkan pada obligasi, saham dan convertible bond atau gabungannya dari perusahaaan perusahaan tertentu untuk mendapatkan return dan capital gain. Dalam usaha mencapai return, Reksa Dana tertutup lebih berpeluang besar untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi di bandingkan dengan Reksa Dana Terbuka karena beberapa hal yaitu pertama, keputusan yang dilakukan oleh manajer investasi tetap terlindungi dalam artian menajer investasi tidak perlu was-was dengan gonjang-ganjing yang terjadi pada pasar saham di bursa karena tidak terdapat kewajiban untuk membeli kembali saham-saham yang dijual investor. Kedua,  kesempatan peningkatan investasi lebih besar. Ketiga, kemudahan untuk mendapatkan pinjaman. Kestabilan Reksa Dana tertutup ini membuat lembaga-lembaga keuangan lebih bersedia memberi pinjaman

[3] Pertumbuhan Reksa Dana di Indonesia sejak diperkenalkan tahun 1996, cenderung lebih lambat dibandingkan dengan negara lain. Namun, tahun 2002, Dana kelolaan Reksa Dana meningkat tajam menjadi 46,6 triliun rupiah dari tahun sebelumnya 2001 sebesar 8 triliun rupiah. Untuk itu, tahun 2002 dapat dikatakan sebagai tahun emas Reksa Dana. (majalah CFO Indonesia,2003,13)

[4] Reksa dana Syariah yang ada saat ini adalah PNM Investment Management: Reksa Dana PNM Amanah Syariah , Reksa Dana PNM Syariah, PNM Amanah Syariah Terproteksi,PNM Ekuitas Syariah, Danareksa Investment Management: Reksa Dana Danareksa Indeks Syariah (DINAR) ,Reksa Dana Syariah Berimbang, AAA Securities: Reksa Dana AAA Amanah Syariah Fund, Reksa Dana AAA Syariah Fund, Bank Syariah Mandiri:BSM Investa Berimbang, Mandiri Investa Atraktif Syariah, IPB :IPB Syariah ,Capital :Capital Syariah Flexi, Trimegah Sekuritas: Trimegah Syariah Berimbang,Trim Syariah Saham, Medali: Medali Syariah Forti :Fortis Pesona Amanah BNI Asset Management: BNI DanaSyariah, BNI Dana Plus Syariah , BNI Dana Syariah Terproteksi , Batasa Capital: Reksa Dana Batasa Syariah, Reksa Dana Dompet Dhuafa-Batasa Syariah,Il-Hajj Syariah Fund dan Lautandhana: Lautandhana Syariah. ( Data tahun 2007)

[5] Walaupun secara mekanisme operasional, menghitungan kinerja , reksa dana syariah masih menggunakan teoti keuangan konvensional, akan tetapi perbedaan mendasar pada sisi purifikasi syariah dan syariah compliance adalah sebuah kehasurasn untuk itu di PT MI , keberadaan DPS adalah wajib untuk memantau operasionala Reksa dana syariah sehingga tetap dalam koridor hukum syariah. Shariah supervison of Islamic mutual fund dibahas dalam tulisan Yusuf Talal delorenzo ( dipresentasikan di Annual Harvard Forum on Islamic fianance ke 4)

[6] Investasi yang dilakukan oleh seorang muslim adalah investasi yang dilakukan berdasarkan Al-Qur’an dan Haditas dan terhindar dari Riba, gharar dan Maysir. Etika investasi muslim dibahas juga oleh Datuk Dr Syech Othman Alhabshi dengan judul Islamic Fund in Malaysia ( presented at The Fund management Industry Conference 1995)

[7] Penyusunan portfolio investasi pada reksadana syariah menggunakan teori Markowitz. ( lihat tulisan dan menggunakan teori CAPM ( The capital Aset Pricing Model )untuk menghitung kinerja  seperti yang dibahas dalam tulisan Abd. Ghafar b. Ismail dan Moh. Sahruddin B. Sakharani Aman “ The conditional CAPM and Cross Sectional Evidence of Return and Beta For Islamic Unit Trust in Malaysia.”( IIUM Journal Economic management vol 11 N0.1 2003

[8] Criteria saham halal Klasifikasi substansi, antara lain:Tidak memproduksi barang haram. Termasuk bukan Lembaga Keuangan Konvensional.,Rasio utang dengan modal < 30 %,Pendapatan bunga  < 15%  dari pendapatan usaha riilnya, Rasio kas/aktiva tidak sama dengan 100%.

[9] Penelitian tentang perbandingan kinerja reksa dana syariah dan konvensional ini juga dilakukan oleh Professor Kabir Hasan dan Said Elfakhani ’ Performance of Islamic mutual fund  yang dipresentasikan di Annual Research Forum 2005 di kairo.

[10] Rinda Asytuti, Perbandingan kinerja reksa dana syariah dan reksa dana konvensional dalam menghasilkan return optimal tahun2001-2002 , Jakarta, tesis Ui. 2003

[11] Islamic mutual fun atau reksa dana syariah adalah sarana investasi seorang muslim yang menyeimbangkan antara kebutuhan ukhrawi dan utilitas ekonomi secara bersamaan. Reksa dana syariah dengan aturan syariah yang diberlakukan dalam penyusunan portfolio dipahami sebagai investasi yang menggunakan paradigma ethika dan region secara simultan. Fenomena ini dijelaskan oleh G. Forte dan F Migleatta dalam tulisannya Islamic mutual funds as-faith based fund in socially responsible context” .Boccony university Milan.

[12] Target yang ketat dan tuntutan dari pemegang saham dapat menimbulkan resiko terjadinya konflik keagenan. Permasalahan agency muncul ketika kepengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikan. Dengan kata lain, dewan komisaris dan direksi sebagai agent dalam suatu perusahaan mempunyai kepentingan yang berbeda dengan pemegang saham. Khusus di Indonesia, karena struktur kepemilikan perusahaan yang sangat terkonsentrasi, maka masalah agency cost dapat timbul dari perbedaan kepentingan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas/stakeholders. Karena kewajiban fidusiari inilah maka dewan komisaris, direksi atau pemegang saham pengendali perusahaan dilarang untuk mengambil keutungan dari orang yang memberi kepercayaan yakni pemegang saham minoritas dan stakeholder lainnya seperti kreditur melalui transaksi yang tidak wajar dan tidak adil.

[13] Tugas manajer innvestasi adalah melakukan pertama, menentukan kebijakkan investasi , kedua, membuat kebijakkan investasi, ketiga memilih strategi portofolio, keempat allocation asset yaitu  proses pembagian dana dalam berbagai macam aset. Secara umum, keputusan dalam alokasi asset ini meliputi empat tahap: pertama, Jenis aset yang dipertimbangkan untuk investasi, kedua, Proporsi untuk setiap jenis aset dalam portofolio, ketiga, batasan yang dizinkan untuk perubahan proporsi, keempat. sekuritas spesifik apa yang dibeli untuk mengkonstruksi portofolio yang efisien. Dan kelima melakukan pengukuran kinerja. Eko Priyo P, 2002, 84)

[14] Finance Committee on Corporate Governance Malaysia mendefinisikan corporate governance sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan kegiatan perusahaan kearah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Adapun tujuan akhirnya adalah meningkatkan kemakmuran pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya[14]. Definisi ini menekankan bahwa sebaik apapun suatu struktur corporat governance namun jika prosesnya tidak berjalan sebagaimana mestinya maka tujuan akhir melindungi kepentingan pemegang saham dan stakeholders tidak akan pernah tercapai. Herwidayatmo, Implementasi Good Corporate Governance untuk Perusahaan Publik di Indonesia, Jakarta, Usahawan no. 10 th xxix oktober 2000 h.5

[15] Aristoteles menempatkan etika sebagai moral, akan tetapi franzmagnis soseno membedakan etika dari moral. Etika baginya adalah penyelidikan filsafat tentang kewajiban-kewajiban manusia serta tentang baik dan buruk . Sedangkan moral adalah ajaran-ajaran baik berbentuk lisan mapun tulisan. Lihat lebih lanjut Frans Magnis Suseno,Etika Umum, Masalah-masalah pokok Filsafat Moral, Yogyakarta: Kanisius , 1979 h. 12-13.


Jaminan dalam pembiayaan di LKS

KEDUDUKAN JAMINAN  DALAM PEMBIAYAAN BANK SYARIAH SEBAGAI PENERAPAN PRINSIP

PRUDENTIAL BANKING

  1. Pendahuluan

Perbankan syariah sebagaimana perbankan  konvensional lainnya tunduk dengan aturan perbankan Indonesia yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penilaian kesehatan bank syariah sama hal keadaannya dengan bank konvensional seperti CAR 8 % (Keputusan Direktur BI NO 23/67/kep/dir tanggal 28 februari 1991. dan Alma ( aset dan liability management) dan kelancaran aktiva produktif .

Pengaturan resiko wajib dilakukan oleh perbankan syariah, mengikuti ketentuan Bassel II managemen resiko perbankan. Walaupun perbankan syariah tidak sepenuhnya memiliki resiko suku bunga (interest risk)akan tetapi bank syariah memiliki resiko-resiko lain pada umunya. Risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah risiko kredit (asset non bagi hasil, dan asset sistim bagi hasil (asset variable) ,risiko pasar (risiko harga ekuitas,risiko nilai tukar, risiko harga komoditas, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi dan lain-lain. Dimana risiko-risiko ini harus diminimalisir oleh manajemen guna mengingkatkan kinerja bank syariah . Untuk itulah diperlukan pengelolaan resiko oleh perbankan syariah perlu mendapatkan perhatian maksimal guna mengingkatkan performa  perbankan syariah.

Tahun 2009, dimana kondisi krisis keuangan global masih mengungkung, diperlukan strategi khusus bagi perbankan syariah di Indonesia untuk menghadapinya. Walaupun basic pembiayaan perbankan syariah mayoritas masih didominasi oleh pembiayaan UKM, bukan berarti hal ini tidak perlu diberikan streesing point perhatian. Pembiayaan yang masih berbasis konsumtif harus diarahkan pada porsi pembiayaan berbasis investasi atau produktif, sehingga portofolio aktiva produktif perbankan syariah menjadi lebih ideal.

B. Pembahasan

a. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan urat nadi penghidupan dari live circlenya sebuah industri perbankan terlebih perbankan syariah. Akan tetapi penyaluran pembiayaan yang dilakukan harus memenuhi prinsip kehati-hatian dan penerapan prinsip syariah. Pembiayaan di Bank syariah seharusya berbeda dengan konvensional, bank syariah memiliki pendekatan yang berbeda dalam penempatan komposisi ideal portofolio aktiva produktif bank syariah.  sebagai berikut:

  1. Perhatian terhadap keterkaitan dengan sektor Riil

Prinsip dasar perbankan syariah selain melarang transaksi riba, juga melarang transaksi yang didasarkan pada motif spekulasi artinya harus selalu berkaitan dengan kegiatan riil. Dalam berbagai referensi dijelaskan bahwa system ekonomi syariah secara ideal adalah berbasis equitas, oleh karena itu aktiva produktif bank syariah seharusnya lebih didominasi oleh pembiayaan yang bersifat equity financing yaitu musyarakah dan mudharabah yang lebih dikenal sebagai pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (profit sharing). Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini memiliki keterkaitan langsung dengan sektor riil karena pembiayaan bank langsung ditujukan pada kegiatan ekonomi riil yang diharapkan memberikan nilai tambah yang apat dibagi hasilkan. Pembiayaan yang berdasarkan debt financing atas dasar jual beli yaitu murabahah yang terdiri dari bai al-salam, bai al-isthisna, dan ijarah wa iqtina pada dasarnya juga terkait langsung dengan sektor riil. Namun dampak nilai tambah ekonomi yang ditimbulkan lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil. Aktiva produktif lainnya adalah surat-surat berharga (marketable securities) termasuk didalamnya penyertaan modal, sertifikat IMA , Pasar Uang Antar Bank Syariah(PUAS) tidak memiliki keterkaitan dengan sector riil namun secara tidak langsung aktiva tersebut juga memberikan dampak bagi perkembangan pasar keuangan syariah yang dapat mendorong sektor riil. Sedangkan SWBI pada dasarnya tidak memberikan dampak langsung bagi sektor riil karena dana yang diserap oleh bank sentral tersebut tidak disalurkan pada pembiayaan apapun kecuali dalam rangka mengendalikan jumlah uang beredar. Pertimbangan penempatan pada SWBI adalah untuk menjaga posisi alat likuid dengan tingkat risiko penempatan yang serendah-rendahnya.

  1. Optimalisasi Fungsi Intermediasi

Sebagai lembaga intermediasi keuangan bank syariah seharusnya dapat berperan dalam menyalurkan pembiayaan semaksimal mungkin baik dalam bentuk pembiayaan dengan basis bagi hasil maupun dengan prinsip jual beli. Penempatan yang terlalu besar dalam penyertaan modal pada lembaga keuangan syariah, surat-surat berharga, antar bank dan SBI syariah mengurang peran intermediasi bank untuk memberikan pembiayaan bagi investor atau defisit spending unit.

  1. Pola ideal Pembiayaan syariah

Secara umum perekonomian atas dasar prinsip syariah mendorong terciptanya sistem ekonomi yang didasarkan pada pembiayaan berbasis ekuiti dan hanya dalam proporsi kecil pada pembiayaan berbasis kredit. Artinya pola utama pembiayaan bank syariah yang paling dianjurkan adalah mudharabah dan musyarakah, sedangkan pola pembiayaan sekunder yang juga diperkenankan secara syariah adalah berbasis jual beli yaitu murabahah, salam, istisna,ijarah.

  1. Pembiayaan yang memberikan kemashlahatan masyarakat.

Perbankan syariah diharapkan dapat berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu harus memberikan perhatian dalam penyediaan fasilitas pembiayaan perbankan bagi koperasi, usaha kecil dan menengah serta sektor pertanian.

Selain itu fungsi pembiayaan juga mengatasi over likuiditas dari bank, pembiayaan mempunyai fungsi –fungsi lain yaitu :[1]

  1. Pembiayaan dapat memajukan arus tukar menukar barang dan jasa.
  2. Pembiayaan dapat mengaktifkan alat pembayaran yang idle hal ini sesuai dengan fungsi intermediary bank
  3. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat potensi ekonomi yang ada yanng dapat menggairahkan usaha dan meningkatkan produktifitas dari usaha yang dikelola oleh nasabah.

Dalam proses penerapan prinsip kehati-hatian, bank sebelum mengelontorkan pembaiayaan pada pihak ketiga atau nasabah sering menggunakan konsep pembiayaan yaitu :

  1. Prinsip 5 C yaitu Charakter, Capacity,Capital, condition of Economy, dan Collateral ( Jaminan)[2]
    1. Character adalah pertimbangan utama dalam proses pembiayaan . Karakter nasabah yang baik akan menjadi pertimbangan utama pembiayaan, akan tetapi untuk mengetahui secara pasti karakter nasabah diperlukan pengumpulan data dari berbegai pihak di lingkungan tempat tinggal, pergaulan atau data dari lembaga pembiayaan lain.
    2. Capacity atau kememampuan nasabah menjalankan usahanya dan mengembalikan pembiayaan. Kemampuan ini sangat penting untung menentukan besar kecilnya penghasilan usaha sekaligus mengetahui kemampuan bayar nasabah terhadap cicilan  dari pengembalian pembiayaan yang akan diberikan. Informasi ini dapat digali dari data keuangan usaha.
    3. Capital. Permodalan yang dimaksud adalah berapa besar modal yang digunakan dalam menjalankan usaha. Selain itu digunakan data langsung mengenai aset yang dimiliki berdasarkan pengamatan langsung ke lokasi atau laporan keuangan
    4. Condition of Economy adalah situasi dan kondisi ekonomi yang berkaiatan erata dengan usaha yang dijalankan oleh nasabah baik dalam skala mikro mapun makro.
    5. Collateral atau jaminan adalah harta pihak ketiga (nasabah) yang diikat sebagai jaminan bilamana terjadi wanprestasi.

Selain  penerapan prinsip 5 P juga diperlukan penerpan Prinsip  5 yaitu Party (golongan), Purpose, Payment, Profitability dan Protection.[3]

  1. Party ( golongan ) adalah mencoba menggolongkan calon nasabah pembiayan  kedalam kelompok tertentu menurut carakter, capacity dan capital nya.
  2. Purpose ( tujuan ) adalah penggunaan pembiayaan yang diajukan sesuai dengan tujuan yang sebenarnya
  3. Payment adalah kemampuan dan kekuatan calon nasabah pembiayaan untuk membayar kembali pembiayaan yang diberikan sekaligus cara dan jangka waktu pembiayaannya
  4. Profitability atau kemampuan mendapatkan keuntungan . Yang dimaksud bukan hanya keuntungan yang diperoleh nasabah dari usahany melainkan juga keuntungann yang akan didapatkan olegh bank apabila nasabah tersebut menggunakan fasilitas lain di bank tersebut.
  5. Protection yaitu perlindungan terhadap pembiayaan dengan meminta jaminan atau asuransi.

Selain itu dalam proses pembiayaan diperlukan analisa dari factor eksternal dari usaha calon nasabah antara lain :[4]

  1. Tren usaha artinya  penilaian usaha yang akan dibiayai dianalisa dengan mengetahui kondisi makro usaha teresebut atau tren usaha yang sedang berkembang.
  2. Peluang Bisnis. Artinya sejauh mana usaha calon nasabah pembiayaan dapat berkembang dan menghasilkan keuntungan atau pendapatan bagi nasabah
  3. Reputasi Bisnis Perusahaan. Poin ini diperlukan untuk mengetahui sejauhmana kredibilitas usaha calon nasbah serta pengalaman usaha calon nasabah
  4. Reputasi Manajemen. Reputasi mamanajemen yang baik akan menjadikan usaha calon nasabah dapat berkembang dengan maksimal dan memperkuat penilaian terhadap kredibilitas perusahaan.

b. Pengertian Jaminan

Jaminan atau yang lebih dikenal sebagai agunan adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga.

Jaminan dalam pembiayaan memilki dua fungsi yaitu Pertama, untuk pembayaran hutang seandainya terjadi waprestasi atas pihak ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. Kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaaan yang akan diberikan kepada pihak debitur. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijaminkan.

Jaminan  dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya harta yang ditanggungkan saja, melainkan hal-hal lain seperti kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur. Untuk  jaminan jenis ini, diperlukan kemampuan analisis dari officer pembiayaan untuk menganalisa circle live usaha debitur serta penambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan  yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. [5]

Menurut Prof soebekti jaminan yanng bai dapat dilihat dari :[6]

1.   Dapat membantu memperoleh pembiayaan bagi pihak ketiga

  1. Tidak melemahkan potensi pihak ketiga untuk menerima pembiayaan guna meneruskan usahanya.
  2. Memberikan kepastian kepada bank untuk mengeluarkan pembiayaan dan mudah diuangkan apabila terjadi wanprestasi .

Kedudukan jaminan dalam pembiayaan sebagai penguat bagi bank untuk menggelontorkan pembiayaan pada pihak ketiga diperbolehkan dalam fiqih. Pemnjaminan ini dikategorikan sebagai Rahn.

Rahn yaitu menahan  barang sebagai jaminan atas utang diperbolehkan dengan dasar hukum :[7]

  1. Al-qur’an  ( Qs.  Al Baqarah 283

” Jika kamu dalam perjalanan ( dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh penulis, maka hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang ( oleh yang berpiutang)…

  1. Hadits
    1. Hadits  . Hadits riwayat Bukhori  dan al-muslim dari Aisyah r.a berkata:

” Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang yahudi dan nabi menggadaikan sebuah baju beji kepadanya ”

  1. Hadits nabi riwayat al-Syafi’i Al Daraquthni dan Ibnu majah dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda :

” Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.”

  1. Ijma Para ulama sepakat membolehkan akd Rahn asalkan barang yang digadaikan adalah sepenuhnya hak milik pihak ketiga.

Dan pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya nilai barang gadai tersebut. Namun ulama madzab Hambali berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai.

Jaminan dalam pembiayaan bank syariah menempati posisi pendukung atau penguat bagi bank untuk memberikan pembiayaan bagi pihak ketiga. Akan tetapi sebaiknya jaminan bukanlah syarat mutlak pemberian pembiayaan melainkan sebagai penguat dari penilaian analisa kemampuan bayar dari pihak ketiga yang diperoleh dari penilaian aset dan usaha yang dijalankan oleh pihak ketiga ( debitur).

  1. Penilaian / taksasi ( Appraisal ) jaminan

Jaminan yang diberikan selanjutnya perlu dilakukan appraisal guna mengetahui seberapa besar nilai harta yang dijaminkan. Penilaian atau appraisal didefinisikan sebagai proses menghitung atau mengestimasi nilai harta jaminan. Proses dalam memberikan suatu estimasi didasarkan pada niali ekonomis suatu harta jaminan baik dalam bentuk properti berdasarkan hasil analisa fakta-fakta obkjektif dan relevan dengan menggunakan metode yang berlaku.

Barang jaminan dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu :

  1. tangible ( berwujud) seperti tanah, kendaraan, mesin, bangunan dll
  2. Intangible ( tidak berwujud) seperti hak paten, Franchise, merk dagang, Hak cipta dll
  3. Surat-surat berharga.

Adapun dasar penilaian sebuah jaminan di dasarkan atas beberapa hal yaitu :

  1. Nilai pasar ( Market Value) yaitu perkiraan jumlah uang yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu properti pada tanggal penilaian anatar pembel yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual dalam suatu transaksi bebas ikatan yang penawarannya diakukan secara layak diama kedua belah pihak masing-masing mengetahui dan bertindak hati-hati tanpa paksaan
  2. Nilai baru ( reproduction) adalah nilai baru atau baya penggantian baru adalah perkiraan jumlah uang yang dikeluarkan untuk pengadaan pembangunan / penggantian properti baru yang meliputi baiaya, upah buruh dan biaya-biaya lain yang terkait.
  3. Nilai Wajar (Depreciated Replacement cost) adalah perkiraan jumlah uang yang diperoleh dari perhitungan biaya reproduksi baru dikurangi biaya  penyusutan yang terjadi karena kerusakan fisik, kemunduran ekonomis dan fungsional
  4. Nilai Asuransi adalah nilai perkiraan jumlah uang yang diperoleh dari eral perhitungan biaya pengganti baru dari bagian-bagian properti yang perlu diasuransikan dikurangi penyusutan karena kekurangan fisik
  5. Nilai Likuidasi adalah perkiraan jumlah uang yang diperoleh dari transaksi jual beli properti dipasar dalam waktu terbatas dimana penjual terpaksa menjual.
  6. Nilai buku adalah niali aktiva yang dicatat dalam pembukuan yang dikurangi dengan akumulasi penyusutan atau pengembalian niali-nilai aktiva.

Kedudukan jaminan atau kolateral bagi pembiayaan memiliki karakteristik khusus. Tidak semua properti atau harta dapat dijadikan jaminan pembiayaan, melainkan harus memenuhi unsur MAST yaitu:[8]

  1. Marketability yakni adanya pasar yang cukup luas bagi jaminan sehingga tidak sampai melakukan banting harga
  2. Ascertainably of value yakni jaminan harus memiliki standar harga tertentu
  3. Stability of value yakni harta yang dijadikan jaminan stabil dalam harga  atau tidak menurun nilainya
  4. Transferability yaitu harta yang dijaminkan mudah dipindah tangankan baik secra fisik maupun yuridis
  5. Secured yakni barang yang dijaminkan dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal sesuai dengan hukkum dan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi wanprestasi.

Selanjutnya Jaminan akan diikat dengan hukum pengikatan. Hal ini mengacu pada surat edaran Bank Indonesia ( SE-BI) No 4/248/UPPK/PK tanggal 16 Maret 1972 disebutkan untuk benda-benda yang tidak bergerak memakai lembaga jaminan hipotik , Hak Tanggungandan fiducia.

Hipotik adalah hak kebendaan atas benda tetap tertentu milik orang lain yang secara khusus diperikatkan untuk memberikan suatu tagihan , hak untuk didahulukakn di dalam mengambil pelunasan eksekusi atas barang tersebut. Dasar hukum pengikatan ini adalah kitab undang-Undang Hukum perdata pasal 11162.

Pengikatan / Hipotik akibat perikatan pokok dapat berakir apabila pertama karena pembayaran, kedua penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan dan penitipan ketuga pembaruan hutang keempat penjumpaan hutang atau kompensasi kelima pencampuran hutang, keenam pembebasan hutang ketujuh musnahnya barang yang terhutang kedelapan pembatalan kesembilan berlakunya suatu syarat batal kesepuluh lewat batas waktu.

Hapusnya Hipotik akibat perikatan pokok dilakukan oleh kantor pertanahan atas permintaan debitur yang biasa disebut dengan Roya.

Selain itu Hipotik dapat berakir bila penetapan hakim dan pelepasan hipotik oleh si penghutang.

Sedangkan hak tanggungan adalah jaminan atas tanah untuk pelunasan hutang tertentu, yang memeberikan kedudykan yang diutamakan kepada kreditur terhadap kreditur-kreditur lain.Hak tanggungan memberikan hak preference pda pemegang terhadap krediturnya yang lain yaitu diutamakan dalam pengembalian hutangnya dari penjualan barang harta jaminan yang dilelang. Dasar hukum pengikatan ini adalah UU no 4 tahun 1996 tangal 9 april 1996 mengenai hak tanggungan.

Hapusnya hak tanggungan sesuai dengan pasal 18 Undang-undang hak tanggungan yaitu :

    1. hapusnya hutang yang dijamin dengan hak tanggungan
    2. Dilepasnya hak tanggungan oleh pemagang hak tanggungan
    3. Pembersihan Hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh ketua pengadilan negeri
    4. Hapusnya hak tanah yang dibebani oleh hak tanggungan.

Pengikatan yang lain adalah fiducia. Yang dimaksud fiducia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas daisar kepercayaan bahwa benda yang dimilikinya tersebut dalam kepemilikan benda. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No.42 tahun 1999. Pemasngan fiducia hanya bisa dilakukanoleh pemilik barang bergerak yang dijadikan jaminan yang dilakukan dihadapan notaris.apabila dibuat dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat barang jaminan. Akta fiducia didaftarkan di kantor kanwil kehakiman setempat dan dapat digunakan untuk mengajukan permohonan eksekusi.

Dalam fiducia ada beberapa unsur antara lain :

    1. Hak jaminan
    2. Benda bergerak
    3. Benda tidak bergerak khususnya bangunan
    4. Tidak bisa dibebani hak tanggungan
    5. Sebagai agunan
    6. Untuk pelunasan hutang.

Sedangkan hapusnya fiducia disebabkan oleh hapusnya perikatan pokok yaitu perjanjian atau pengakuan hutang yang mendahuluinya antara lain hapusnya hutang, pelepasan hak atas jaminan fidusia dan musnahnya barang yang menjadi objek jaminan fiducia.

  1. Ongkos atas barang Jaminan

Keberadaan jaminan dalam pembiayan di perbankan syariah tidak dapt dinafikan sangat diperlukan atau menempati posisi yang cukup penting. Jaminan memberikan secure tersendiri terhadap bank atas nasabah pembiayaan dan dapat dijadikan benchmark plafon jumlah pembiayaan yang akan diberikan.

Keberadaan barang jaminan sangat diperlukan menurutMuhammad taqi usmani dalam bukunya An Introduction to Islamic Finance mengatakan bahwa jaminan dalam transaksi murabahah pun sangat diperlukan akan tetapi persoalannya adalah apakah barang jaminan harus diberikan fee charged yang harus ditanggung oleh pihak nasabah ?. Terdapat beberapa pendapat bahwa fee bisa satja dibebankan atas jaminan karena diperlukan usaha untuk mencatat secara tertulis atau memerlukan proses administrasi yang menggunakan jasa pihak-pihak lain. Akan tetapdapati dilain sisi terdapat pendapat tidak membebankan fee atas barang jaminan.[9]

F. Resiko Kredit di Perbankan Syariah

Resiko  didefinisikan sebagai bentuk-bentuk peristiwa yang mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang atau sebuah institusi untuk mencapai tujuannya. Resiko dalam termonilogi Bank Indonesia adalah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bank.Eddie Cade menjelaskan resiko sebagai ” exposure to uncertainty of outcome ”. Dari definisi ini cade membedakan resiko menjadi dua yaitu resiko murni yang hanya punya hubungan satu arah yaitu kebawah dan resijo spekulatif yang mempunyai hubungan dua arah. [10]

Resiko murni adalah seperti solvency risk dan liquidity risk,  sedangkan interset risk dan price risk merupakan resiko yang mempunyai dua arah. Adapun credit risk dan operasional risk dapat menjadi resiko murni namun juga dapat menjadi resko spekulatif.

Resiko adalah sisi berlawanan dengan tujuan bank yang ingin mendapatkan keuntungan. Untuk itu diperlukan upaya yang sisitematis untuk mengelola resiko yang secara sunnatullah ada.

Salah satu cara mengelola resiko adalah dengan manajemen resiko yang dipahami sebagai suatu metode logis dan sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi , menentukan sikap, menetapkan solusi serta melakukan monitor dan pelaporan resiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.

Dalam manejemen resiko diperlukan langkah-langkah anatara lain[11]

    1. Identifiksdi dsn pemetaan resiko
    2. Kuantifikasi, melakukan peringkat resiko
    3. Menegaskan profil  resiko dan rencana manajemen resiko
    4. Solusi resiko/ implementasi tindakan terhadap resiko
    5. Pemantauan dan kaji ulang resiko dan pengkontrolan.

Pada dasarnya resiko melekat pada seluruh aktivitas bank. Jenis-jenis resiko yang ada dalam perbankan adalah : Resiko kredit, resiko pasar, resiko operasional, resiko konsentrasi kredit, resiko suku bunga , resiko bisnis, resiko strategik, resiko reputasional. Pada bagian ini saya hanya akan menjelaskan resiko crediit  atau pembiayaan yang dikandung oleh bank syariah.

Perbankan syariah memilki resiko kredit yang sedikit berbeda dengan konvensional berkaitan dengan banyaknya variasi produk pembiayaan yang ada di dalam bank syariah. Dari beberapa jenis pembiayaan antaralain,murabaha, mudharaba, musyaraka, istisna, ijarah, salam, maka yang terkecil resikonya adalah murabaha. Sdangkan berdasarkan penelitian khan dan ahmed(2001) resiko terbesar ada dalam pembiayaan musharakah.[12]

Akan tetapi resiko dalam murabahahpun sangat tergantung kepada jangka waktu pada masing-masing pembiayaan yang dilakukan, juga credit rangking dan fasilitas juga bidang bisnis yang dijalankan.

Resiko kredit adalah eksposur sebagai akibat  kegagalan pihak lawan memenuhi kewajibannya. Resiko ini dapat terjadi akibat penyaluran pinjaman yang tidak sesuai dengan aturan yang ada atau melebihi batas maksimal pemberian kredit, keslahan taksasi jaminan, kegagalan officer dalam menganalisa pembiayaan, ataupun karena kinerja debitur yang buruk.

Karena resiko kredit timbul akibat penyimpangan kinerja portfolio kredit dari niulai yang diharapkan maka sebagian resiko kredit dapat dideversifikasi. Resiko yang dihadapi oleh para debitur adalah akibat dari systematic risk. Untuk itu bank diharapkan mampu lebih mengawasi debitur yang sifat pasarnya lokal adan sempit atau memiliki barang yang tidak likuid.

Perbankan syariah yang memiliki banyak varian pembiayaan seharusnya memiliki strategi dan management resiko yang lebih baik hal ini berkaitan dengan uniknya dan bebedanya sistem pembiayaan di bank syariah yang bebasis bagi hasil dan margin.

DAFTAR PUSTAKA

Budi Untung, Kredit Perbankan Di Indonesia, Yogyakarta: Andi, 2002

DSN –Mui, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI,Jakarta : BI-MUI, 2006.

Ferry N. Idroes, Manajemen Resiko Perbankan Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta Pt. Rajagrafindo, 2008

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta : Kencana, 2005

Mufti Muhammad Taqi Usmani, An Introduction To Islamic Finance, Pakistan :Maktaba Ma’ariful Qur’an 2002

Muchdarsyah Sinungun, Manajemen Dana Bank ed II,Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2000

Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003

Robert Tampubolon, Manajemen Resiko Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial, Jzkarta: Pt. Elek Komputindo, 2004,

Soebekti, Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Bandung : Alumni,

Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan syariah, Jakarta : Zikrul Hakim, 2003

Tariqullah Khan, Credit risk managemen, A framework for Islamic banking,  makalah), Jakarta : BI Proceding International Konference on Islamic Banking 2003

Veithsal Rivai et al, Bank dan Financial Institution Management conventional and sharia syestem, Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2007


[1] Veithsal Rivai et al, Bank dan Financial Institution Management conventional and sharia syestem, Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2007 h. 445.

[2] Muchdarsyah Sinungun, Manajemen Dana Bank ed II,Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2000,h. 242.

[3] Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta : Kencana, 2005, h. 59.

[4] Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan syariah, Jakarta : Zikrul Hakim, 2003, h. 139

[5] Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003 h. 281

[6] Prof Soebekti, Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Bandung : Alumni, h. 29.

[7] DSN –Mui, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI,Jakarta : BI-MUI, 2006. h.150-152

[8] Budi Untung, Kredit Perbankan Di Indonesia, Yogyakarta: Andi, h. 58

[9] Mufti Muhammad Taqi Usmani, An Introduction To Islamic Finance, Pakistan :Maktaba Ma’ariful Qur’an 2002, 129-131

[10] Robert Tampubolon, Manajemen Resiko Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial, Jzkarta: Pt. Elek Komputindo, 2004, h.20

[11] Ferry N. Idroes, Manajemen Resiko Perbankan Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta Pt. Rajagrafindo, 2008 h. 7-11

[12] Dr. Tariqullah Khan, Credit risk managemen, A framework for Islamic banking,  makalah), Jakarta : BI Proceding International Konference on Islamic Banking 2003 h. 267


GOOD CORPORATE GOVERNANCE IN ISLAMIC BANKING


IMPLEMENTASI SYARIAH DI PASAR MODAL

A.Pendahuluan

Perkembangan perbankan Syariah memberi warna besar pada pengembangan institusi keuangan dan non keuangan, instrumen investasi dan lain-lain. Saat ini telah hadir lembaga seperti asuransi, pegadaian, koperasi, BPR, MLM, instrumen investasi seperti SWBI, IMA, Reksadana, Obligasi dan bahkan SUN (masih dalam proses) yang menggunakan mekanisme syariah.

B. I. . Investasi dalam pandangan Islam
Islam mengedepankan nilai-nilai moral di samping utilitas ekonomi. Bahkan sebelum itu, Islam menjelaskan mengapa produksi harus dilakukan. Menurut ajaran Islam, manusia adalah khalifatullah atau wakil Allah di muka bumi dan berkewajiban untuk memakmurkan bumi dengan jalan beribadah kepada Nya. Dalam QS Al-An’aam (6) ayat 165 Allah berfirman: “Dialah yang mengangkatmu menjadi khalifah di muka bumi, dan meninggikan setengah dari kamu daripada yang lain beberapa derajat, supaya Dia mencobaimu tentang apa-apa yang diberikannya kepadamu………” Pernyataan senada juga terdapat pada QS Yunus (10) ayat 14. Islam juga mengajarkan bahwa sebaik-baik orang adalah orang yang banyak manfaatnya bagi orang lain atau masyarakat. Fungsi beribadah dalam arti luas ini tidak mungkin dilakukan bila seseorang tidak bekerja atau berusaha. Dengan demikian, berinvestasi, bekerja dan berusaha, menempati posisi dan peranan yang sangat penting dalam Islam. Sangatlah sulit untuk membayangkan seseorang yang tidak bekerja dan berusaha, terlepas dari bentuk dan jenis pekerjaannya, dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifatullah dan bisa memakmurkan bumi serta bermanfaat bagi masyarakat.

Disampaikan pada seminar “ Upaya Umat membumikan syariah “ diselenggarakan oleh HMPS D3 Perbankan Syariah ,Senin, 26 Maret 2007

Selain produksi, Islam juga memberikan ajaran tentang konsumsi dan investasi Pengertian investasi cukup banyak ragamnya. William F. Sharpe (1990, hal. 1) dalam bukunya Investment menyatakan bahwa investasi berarti pengorbanan nilai saat ini yang pasti, untuk nilai mendatang yang mungkin tidak pasti. Sedangkan Jones (1996, hal. 6) menulis bahwa investasi adalah satu komitmen dana pada satu atau beberapa aset yang akan dipegang selama beberapa waktu mendatang. Selain itu, investasi juga dapat didefinisikan sebagai satu wahana penempatan dana, sehingga dana tersebut terjaga nilainya dari gerusan inflasi, bahkan meningkat dan atau memberikan imbal hasil yang positif (Kertonegoro, 1996, hal. 5).
2.1. Proses Investasi

Transaksi Langsung

Sumber: Kertonegoro (1996,hal 5)

Dalam berinvestasi, Islam tidak membatasi umatnya untuk memilih jenisnya. Akan tetapi Islam memberikan batasan norma yang mesti dipatuhi. Beberapa hal yang tidak diperbolehkan dalam berinvestasi :
A. Riba.
Riba menurut al-Jurjani adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan, yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat transaksi (akad) (Zuhdi, 1994:102). Riba direpresentasikan dengan compound interest (bunga)
Pengertian senada disampaikan oleh jumhur ulama sepanjang sejarah Islam, dari berbagai mazhahib fiqhiyyah. Di antaranya sebagai berikut (Syafii Antonio, 2001, 38-41):
1. Badr ad-Din al-Ayni, pengarang Umdatul Qari Syarah Shahih al-Bukhari: “Prinsip utama riba adalah penambahan. Menurut syariah, riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.”
2. Imam Srakhsi dari Mazhab Hanafi: “Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (atau padanan) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.”
3. Raghib al-Asfahani: “Riba adalah penambahan atas harta pokok”
4. Imam an-Nawawi dari Mazhab Syafi’i: Imam Nawawi menjelaskan bahwa salah satu bentuk riba yang dilarang Al-Qur’an dan As-Sunnah adalah penambahan atas harga pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman.
5. Qatadah:“Riba jahiliah adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila datang saat pembayaran dan si pembeli tidak mampu bayar, ia memberikan bayaran tambahan atas penangguhan.”
Syara’ telah melarang riba dengan larangan yang sangat tegas, berapapun jumlahnya, baik sedikit maupun banyak. Berikut ayat-ayat yang melarang riba:
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (QS. 3: 130)
“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah melarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (QS. 4: 161)

B. Maysir
Maysir atau judi menurut Ibrahim Hosen adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan oleh dua orang atau lebih. Dalam al-Qur’an surat al-Baqarah: 219, disebutkan:
“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.”
C. Gharar.
Gharar dipahami sebagai transaksi yang tidak jelas. Hadits-hadits berikut dapat dijadikan rujukan untuk pemahaman lebih jauh mengenai Gharar.
“Rasulullah s.a.w melarang jual beli dengan hasah dan penjualan gharar.” (HR. Muslim)
“Dilarang menjual ikan dalam laut, yang seperti itu gharar (HR. Ibn Hambal)
Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Gharar adalah sesuatu yang mengandung ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian. Transaksi atau akad semacam ini dilarang dalam Islam.
Selain itu Islam juga memberikan batasan : (Gunawan Yasni, 2003):
• Investasi Syariah mempunyai substansi entitas investasi yang sesuai syariah Islam.
• Investasi Syariah mempunyai cara mentransaksikan substansi entitas investasi yang sesuai dengan syariah Islam.
• Sementara investasi konvensional, dalam kedua hal itu mengacu pada hukum positif dan kelaziman dalam komunitas investasi secara umum.
D. Halal.
Manakala seorang investor muslim hendak memilih satu bentuk investasi tertentu. Ia harus memperhatikan beberapa hal penting, antara lain: ( Kriteria Investasi Islam menurut Fatwa DSN)
• Klasifikasi substansi, antara lain:
 Tidak memproduksi barang haram. Termasuk bukan Lembaga Keuangan Konvensional.
 Rasio utang dengan modal < 30%. Menetapan batasan rasio utang ini bertujuan untuk meminimalisisr gharar dan maysir.
 Pendapatan bunga < 15% dari pendapatan usaha riilnya.
 Rasio kas/aktiva / piutang tidak lebih dari 50 %.
• Cara masuk ke substansi entitas investasi harus transparan.
• Manajemen Aktiva investasi tersebut harus berkualitas
• Investor juga harus memperhatikan perkiraan risk dan return dari investasi tersebut
• Lingkungan investasi harus sesuai dengan aturan yang berlaku.
• Tingkat likuiditasnya harus bagus.

2. Jenis-jenis Instrumen Investasi Syariah
Berdasarkan akad-akad yang telah dijelaskan di atas, para ahli ekonomi Islam kemudian melakukan inovasi untuk mengembangkan produk-produk investasi yang Islami. Jenis-jenis instrumen investasi yang telah dikembangkan di Indonesia dan digunakan sebagai sarana dan wahana investasi perusahaan reksadana syariah, dijelaskan sebagai berikut (Tim IBI, 2001, hal. 277):
A. SWBI dan IMA
Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) adalah instrumen penitipan jangka pendek bank yang merupakan ekses dari likuiditas. Jangka waktu penitipannya 1 minggu, 2 minggu dan maksimal 1 bulan. Nominal penitipannya minimal sebesar Rp 500 juta dan selebihnya kelipatan Rp 50 juta. Atas penempatan dana tersebut, BI memberi bonus yang mengacu pada tingkat indikasi imbalan IMA di PUAS.
Investasi Mudarabah Antarbank (IMA) merupakan instrumen Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS). Jangka waktu maksimumnya 90 hari. Sertifikat ini diterbitkan oleh Bank Syariah dan Unit Syariah bank konvensional. Untuk sertifikat ini, pengalihan jual hanya boleh dilakukan oleh bank penerbit. Sedangkan bank pembeli tidak boleh mengalihkan kepada pihak berikutnya. Imbalan dibayarkan setiap awal bulan sebesar realisasi tingkat imbalan deposito investasi mudharabah pada bank penerbit.
b. Deposito Mudharabah
Merupakan satu bentuk simpanan di perbankan syariah dengan akad bagi hasil. Bank syariah menetapkan akad mudharabah untuk deposito ini. Dalam hal ini deposan bertindak sebagai shahibul maal dan bank syariah selaku mudharib. Penerapan mudharabah terhadap deposito dikarenakan terdapat kesesuaian di antara keduanya. Misalnya akad mudharabah mensyaratkan adanya tenggang waktu antara penyetoran dan penarikan agar dana itu bisa diputarkan. Tenggang waktu ini merupakan salah satu deposito, bahkan di dalam deposito terdapat pengaturan waktu, seperti 30 hari, 90 hari dan sebagainya.
Pada deposito syariah, ada satu jenis yang pemilik dananya menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pihak bank. Syarat tertentu itu biasanya merupakan arahan investasi yang dibolehkan oleh pemilik dana. Deposito demikian disebut deposito mudharabah muqayyadah.
c. Obligasi Syariah
Berbeda dengan konsep umum obligasi, obligasi syariah bukan merupakan utang berbunga tetap, tetapi lebih merupakan penyertaan dana yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Landasan traksaksinya bukan akad utang piutang melainkan penyertaan. Obligasi sejenis ini lazim dinamakan muqaradhah bond (muqaradhah merupakan nama lain dari mudharabah, ahli Irak sering mengunakan istilah yang pertama sementara kaum Hijaz menggunakan yang kedua).
Dalam bentuknya yang sederhana obligasi syariah diterbitkan oleh sebuah perusahaan sebagai pengelola (mudharib) dan dibeli oleh investor (shahib al maal). Dana yang terhimpun dapat disalurkan untuk pengembangan usaha lama atau pembangunan suatu unit baru yang benar-benar berbeda dari usaha lama. Bentuk alokasi dana yang khusus (specially dedicated) dalam syariah dikenal dengan istilah mudharabah muqayyadah. Atas penyertaannya investor berhak mendapatkan nisbah keuntungan tertentu yang dihitung secara proporsional dan dibayarkan secara periodik.
Dengan melihat penjelasan di atas istilah yang tepat untuk obligasi syariah adalah shahadatu ististmar (investment certificate) atau mudharabah bond. Dengan menamai sertifikat investasi maka kita akan mengesampingkan asosiasi bunga tetap yang melekat pada obligasi biasa. Demikian juga dengan memberikan imbuhan mudharabah sebelum bond akan menjadikan instrumen ini benar-benar profit sharing based dan bukan fixed pre-determined return.
Obligasi syariah bermanfaat sebagai instrumen keuangan/investasi jangka panjang dalam waktu tertentu untuk melaksanakan kegiatan komersial dan dapat saling dipertukarkan antarpihak. Ini bisa terjadi karena syariah bonds bukanlah surat hutang tetapi investasi di pasar modal syariah. Secara natural obligasi syariah mempunyai proses balancing/hedging sendiri antara cost dan income dalam penerbitannya karena returnnya didasarkan pada konsep bagi hasil, bagi kontribusi dan bagi risiko. (Gunawan Yasni, 2003).
Obligasi syariah mampu me-leverage out cost of fund, yang artinya bisa menjadikan biaya dana itu variabel. Dalam konteks obligasi syariah yang akan dikeluarkan pemerintah pada 2004, maka biaya bunga obligasi konvensional pemerintah yang selama ini membebani APBN dapat diminimalkan dan diganti dengan bagi hasil yang menyesuaikan dengan kinerja kegiatan komersialnya. Jika kinerjanya baik bagi hasilnya juga besar dan jika kinerjanya kurang baik, bagi hasilnya juga kecil. Dengan demikian beban APBN menjadi moderat dan tidak berlebihan. Selain dari itu semua, bagi hasil obligasi syariah pemerintah dari waktu ke waktu dapat menjadi salah satu tolok ukur signifikan atas keberhasilan kinerja pemerintah yang berkeadilan.
d. Saham-saham JII
Tidak semua saham yang tercatat di Bursa Efek Jakarta dapat dipakai sebagai instrumen investasi syariah. Alhamdulillah sejak Juli tahun 2000, BEJ telah menyusun Jakarta Islamic Index (JII). Saham-saham yang masuk dalam JII adalah saham-saham dari perusahaan yang dianggap sudah menjalankan bisnis secara syariah. Saham yang masuk JII sudah melewati satu penyaringan ketat. Seleksinya dilihat dari dua segi:
Pertama dilihat dari industrinya, yakni bukan satu perusahaan yang menghasilkan produk-produk yang bertentangan dengan syariah Islam. Dengan alasan itu, saham dari perusahaan yang memproduksi minuman beralkohol, berkaitan dengan perjudian, kegiatan usahanya berbau maksiat, dan lembaga keuangan konvensional tidak bisa masuk dalam JII.
Kedua dilihat dari sisi keuangannya, yakni dengan melihat rasio hutang atas aset, rasio piutang atas aset, rasio interest income atas pendapatan perusahaan. Penilaian saham ini dilakukan setiap enam bulan. Dari 30 jenis saham yang masuk JII tersebut, selama 7 kali proses skrining, tercatat hanya ada 16 saham yang terus menerus masuk dalam indeks syariah itu.
3. Pasar Modal Syariah
Pasar Modal adalah pasar yang mempertemukan pihak-pihak yang memerlukan dana jangka panjang dan mereka yang menyediakan dana tersebut yang biasa disebut dengan Bursa Efek.
Investasi keuangan menurut syari’ah dapat dikaitkan dengan perdagangan atau kegiatan usaha baik berbentuk produk, asset ataupun jasa. Syari’ah memberikan dasaran bahwasannya berinvestasi harus terkait langsung sengan suatu asset atau kegiatan usaha yang menghasilkan manfaat . Berkaitan dengan pasar modal maka investasi yang dapat dilakukan adalah membeli saham perusahaan baik non publik ataupun publik.
Investasi di saham perusahaan publik dapat dilakukan melalui pembelian saham pada pasar perdana mapun pasar sekunder. Skim yang dapat dilakukan melalui skim mudharabah maupun musyarakah.
Investasi yang dapat dilakukan dipasar modal adalah:
A. Pembelian Saham. Saham yang dapat dibeli adalah saham-saham yang sesuai dengan kreteria DSN sebagai mana telah diungkapkan di atas. Adapun kaidah-kaidah syari’ah yang dapat dipenuhi dalam instrumen saham adalah :
a. akad yang digunakan adalah musyarakah/ mudharabah jika ditawarkan secara terbatas
b. Revenue atau hasil yang ditawarkan berupa bagi Hasil bukan Rate atau kupon.
c. Emiten adalah perusahaan halal dan islami menurut kreteria DSN
d. Semua akad pada pasar perdana berbasis transaksi riil (underlying asset jelas) bukan untuk membayar hutang
e. Tidak boleh spekulasi, gharar dan maysir

B. Pembelian Obligasi Pembiayaan usaha syari’ah
Obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emitten kepada investor dengan kewajiban memberikan bagi hasil serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
Iwan Pontjowinoto mendefinisiskan Obligasi Syariah adalah suatu kontrak perjanjian tertulis jangka panjang untuk membayar kembali pada waktu tertentu beserta seluruh manfaat secara periodic menurut akad.
Obligasi Syariah berdasarkan Fatwa DSN No.32/DSN-MUI/iX/2002. Menurut M. Al-amin , Instrumen Obligasi Syariah dapat diterbitkan dengan menggunakan prinsip mudharabah, ijarah, musyarakah, slam, istisna tergantung dengan emiten.
Emiten yang telah menerbitkan Obligasi syariah diantaranya adalah :
EMITEN JENIS OBLIGASI NILAI EMISI PERINGKAT INDIKASI RETURN WAKTU PENERBITAN
Indosat Mudharabah 175 M AA+ 15, 75 % 2002
Berlian Laju Tanker Mudharabah 60 m A- 14,75% 2003
Bank Bukopin Sya Mudharabah 45 m BBB ++ 13,75 % 2003
BMI Mudharabah 200 m BBB- 17 % 15-7-2003
Ciliandra Perkasa Mudharabah 60 m BBB 17, 7 0 % 26-9-2003
BSM Mudharabah 200m BBB 13 % 31-10-2003
Perkebunan Nusantara VII Mudharabah 75 m BBB+ 13,87 %
Matahari Putra Prima Ijarah 150 m A+ 13,80 % 6 mei 2004

E. Reksadana Syari’ah
Reksa Dana syariah adalah Reksa Dana yang pengelolaan dan kebijakkan investasinya mengacu pada syariat Islam. Reksa Dana syariah hanya menginvestasikan dananya pada saham-saham atau obligasi perusahaan yang produk dan pengelolaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Beberapa ketentuan yang disyaratkan oleh Dewan syariah nasional dalam fatwanya adalah :
a. Reksa Dana syariah hanya dapat berinvestasi pada instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah. Bila di investasikan pada saham adalah melalui penawaran umum dan pembagian deviden yang didasarkan pada tingkat laba usaha. Sedangkan bila ditempatkan pada deposito maka hanya ditempatkan pada deposito bank-bank syariah dan surat utang yang sesuai dengan syariah.
b. Jenis usaha emiten harus sesuai dengan syariah yaitu bebas dari judi, riba, makanan haram dan barang-barang yang merusak moral
c. Reksa Dana Syariah tidak boleh melakukan penawaran palsu, penjualan yang belum dimiliki, insider trading serta berinvestasi pada perusahaan yang tingkat hutangnya lebih besar daripada modal atau Debt to equity rationya lebih besar dari 30%, perusahaan yang tergantung pada pendapatan bunga lebih 15 % dan perusahaan yang jumlah piutangnya 50 % dari nilai pasar saham. Portfolio Saham yang sesuai syariah saat ini direpresentasikan oleh Jakarta Islamic Index (JII) dan Obligasi Mudharabah (Indosat)
Penghasilan investasi yang diterima oleh Reksa Dana Syariah adalah:
a. Dari saham berupa deviden yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba baik dibayarkan tunai mapun dalam bentuk saham
b. Dari obligasi syariah berupa bagi hasil yang diterima secara periodic dari laba emiten
c. Dari surat berharga pasar uang yang sesuai dengan syariah berupa bagi hasil yang diterima oleh issuer
d. Dari deposito syariah berupa bagi hasil yang diterima dari bank-bank syariah.
Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Syariah harus tetap menjamin agar produk tetap sejalan dengan prinsip dan kaidah Islam, terhindar dari Riba, Gharar dan Maysir.
Secara formal kelembagaan, pasar modal syariah baru saja diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003, meski aktivitas transaksinya belum ada. Namun upaya ke arah terbentuknya pasar modal syariah sebenarnya sudah cukup lama dilakukan. Misalnya ketika Bursa Efek Jakarta (BEJ) menyusun Jakarta Islamic Index (JII), sejak Juli 2000. Indeks ini mengacu pada 30 saham dari emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah Islam. Sebanyak 30 saham itu merupakan hasil saringan ketat yang berlangsung dalam beberapa tahap. Dengan adanya JII ini, keyakinan investor untuk mengembangkan investasi secara syariah diharapkan semakin meningkat.
Jauh sebelum itu, reksadana syariah justru telah memulai kegiatannya. Sejak pertengahan 1997 telah tersedia portofolio investasi berbasis syariah yang dikelola oleh PT Danareksa Investment Management (DIM). Instrumen investasi berbasis syariah ini adalah berupa Reksa Dana Saham.
Saat ini di pasar modal Indonesia menurut data akhir tahun 2006 terdapat 17 perusahaan yang menerbitkab obligasi syariah melalui pasar domestik dengan total nilai emisi sebesar Rp. 2.21 triliun yakni 2.23 % dari total nilai emisi obligasi korporasi yang berjumlah rp. 96.13 %. Sementara itu sampai saat ini terdapat 23 Reksa Dana Syariah dengan total NAB (Nilai Aktiva Bersih) pada tanggal 9 Februari 2007 sebesar Rp. 733,8 Miliar atau sekitar 1.31 % dari total NAB seluruh Reksa Dana Rp 56.06 triliiun .
Bila dibandingkan dengan perkembangan industri keuangan syariah secara global, maka perkembangan instrumen investasi pasar modal di Indonesia masih lambat dibandingkan Malaysia. Berdasarkan data yang dirilis oleh International Islamic Financial Market ( IIFM) saat ini mengelola asset sebesat USD 300 Miliar dan diprediksi akan terus tumbuh sebesar 15 % -20 % pertahun selama akhir decade ini. Keadaan ini akan terus tumbuh seiring dengan adanya dana Timur Tengah yang siap diinvestasikan ke dalam instrumen syariah mencapai USD 1, 3 Triliun.
Kesempatan ini mendorong para praktisi syariah terus mempush pemerintah untuk menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Disamping itu terdapat pertimbangan strategis lainnya yakni :
a. Diversifikasi sumber pembiayaan fiskal dalam rangka optimalisasi manajemen portfolio dan risiko utang pemerintah
b. Menciptakan benchmark instrumen keuangan syariah baik pasar modal domestik maupun internasional
c. Mendorong pertumbuhan dan meningkatkan peran pasar keuangan berbasis syariah di Indonesia
Berkaitan dengan Sukuk yang akan digulirkan oleh pemerintah. Maka para praktisi lembaga keuangan dan pasar modal dapat menaruh harapan cerah dengan adanya penambahan instrumen investasi berlandaskan syariah. Yang pada akhirnya dapat memacu pengembangan dan kinerja lembaga keuangan syariah dll. Sehingga syariah lebih dapat diterapkan dalam berbagai sector. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Achsien Iggi H., Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah. Edisi Pertama. Penerbit Gramedia, Jakarta, 2000.

Anderson, D.R., D,J. Sweeney, T.A. Williams, An Introduction to Manageent Science: Quantitative Approaches to Decision Making, Eight Edition, West Publishing Company, 1994.

Antonio, M. Syafi’i, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Gema Insani, Jakarta, 2001.

Asytuti, Rinda, Analisis Perbandingan Kinerja Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional pada periode 2002-2003, Tesis PSKTTI-UI, Jakarta, 2003.

Bapepam, Panduan Reksa Dana, Bapepam, jakarta, 1997.

, and Capital Market Society, Mengapa Harus Reksa Dana, Bapepam, Jakarta, 1997.

Bashir, B.A., Portfolio Management on Islamic Bank ‘Certainty Model’, Journal of Banking and Finance 7, 1993.

Bodie, Zvi, A. Kane, A.J. Marcus, Investments, Third Edition, Irwin, USA, 1996.

Chapra, M. Umer. Towards Just Monetary System. Limited Editon. Islamic Foundation, United Kingdom, 1995.

Crouhy, Michael, D. Galai, R. Mark. Risk Management, McGraw Hill, Singapore.

Culp, Christopher L., The Risk Management Process: Business Strategy and Tactics, John Wiley & Sons, 2001


PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM BISNIS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP AKUNTABILITAS PEMERINTAH

A. Pendahuluan
Keberlangsungan eksistensi perusahaan tidak hanya diukur oleh performa keuangan, peningkatan keuntungan akan tetapi juga performa internal perusahaan (etika dan good corporate governance) dan performa kepedulian sosial perusahaan.
Kasus kebocoran gas MIC di Bhopal India tahun 1984, Union Carbide Amerika yang menyebabkan kematian 2000 orang meninggal dan 200.000 orang luka parah, merupakan salah satu kejahatan sosial sebuah korporasi terbesar pada tahun itu yang menyebabkan kerugian jiwa dan cacat seumur hidup bagi penderitanya. Akibat kasus ini Union Carbide mengalami kerugian yang sangat besar yang mengguncangkan keberadaan perusahaan tersebut. Kejahatan korporasi dibidang lain berupa kecurangan bisnis seperti kasus ENRON Corporation, World Com dan Merrill Lynch pada kurun tahun 2002. Pada tahun 1990 an kasus kejahatan bisnis juga dilakukan oleh Prudential Securities dan Nasdaq .
Kejahatan bisnis tidak hanya terjadi di Amerika, Indonesia kasus ini sering terjadi dan bahkan tidak dapat menyeret pelakunya ke meja hijau. Pengucuran kredit fiktif dan illegal, kasus money loundring, monopoli, suap dan kolusi adalah hal yang amat lumprah terjadi dalam bisnis. Benarkan bisnis jauh dari etika dan selalu mengedepankan keserakahan? Benarkah bisnis hanya mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya dengan mengesampingkan faktor moral, etika, kepedulian pada orang lain dan lingkungan?.Agaknya kita dapat sangat mafhum bila bisnis juga tak pandang teman. Bisnis hanya mengejar keuntungan materi semaksimal mungkin untuk menyenangkan pemilik modal (shareholder) yang sering mengesampingkan kepentingan stakeholder di lingkungan bisnis tersebut.
Kejahatan bisnis seperti menghindari pajak, memberikan sumbangan kampaye politik, membuang limbah sembarangan, tidak melaporkan keuntungan, kolusi dengan pejabat terkait dalam berbagai hal untuk memuluskan tujuan , acap kali terjadi dan kadang melibatkan pihak eksekutif maupun legeslatif. Sehingga tindakan hukum tidak dapat diperlakukan dengan baik bagi mereka. Contoh tergamblang adalah kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Illegang loging terbaru di Ketapang yang merugikan Negara ratusan triliun rupiah.
Tulisan ini ingin mengupas tentang peranan etika dan good corporate governance perusahaan sebagai langkah awal peningkatan akuntabilitas institusi yang berkaitan.
B. Pembahasan
Etika dalam Bisnis
Etika sering dikaitkan dengan moral. Dalam bahasa latin Yunani Etika berasal dari kata A thikos yang diterjemahkan dengan” mores” yang berati kebiasaan. Aristoteles menyebutkan etika ini dalam bukunya “Ethique A nicomaque” sebagai “mores” yang juga berarti kebiasaan. Kata moral ini mengacu pada baik dan buruknya manusia terkait dengan tindakan, sikap dan ucapannya.
Etika bisnis adalah aplikasi pemahaman kita tentang apa yang baik dan benar untuk beragam institusi, teknologi, transaksi , aktivitas dan usaha yang di sebut dengan bisnis. Etika bisnis berarrti bertumpu pada kesetiaan sikap etis dan komitmen moral untuk tidak berbuat curang, merugikan orang lain, Negara dan masyarakat, mengancam lingkungan serta kebudayaan yang telah ada.
Etika bisnis merupakan elemen yang wajib dimunculkan dalam kegiatan transaksi yang disebut bisnis. Seiring dengan peningkatan peradaban manusia dan semakin ketatnya persaingan, terkadang bahkan tidak jarang pengusaha melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan. Praktik kecurangan seperti insider trading, windsows dressing, penipuan, manipulasi data keuangan, penyuapan terhadap birokrasi, monopoli, serta kolusi dan nepotisme sering dilakukan.
Runtuhnya ekonomi Indonesia pada tahun 1997 merupakan ledakan dari penyakit ekonomi yang mengabaikan etika dan goog corporate governance dalam perekonomian. Sebelum krisis, perekonomian Indonesia dibangun Soeharto dengan konsep trickle down effect (menetes ke bawah) artinya hanya membuka lebar akses kredit bagi pengusaha besar dan meneteskan segelintir kue untuk rakkyat (UKM). Kenyataan ini tidak memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat. Kekayaan hanya bertumpu pada segelintir orang yakni keluarga cendana dan kroninya. Rakyat merasa ditindas dan diacuhkan hak-haknya. Maka tak heran ketika krisis moneter melanda Indonesialah yang terhempas paling keras dan hingga saat ini belum bisa bangkit.
Kebutuhan akan kondisi perekonomian yang stabil dan pro rakyat kecil merupakan dambaan dan impian bagi kebanyakan rakyat kini. Akan tetapi hingga saat ini kondisi itu baru dalam mimpi. Masyarakat Indonesia masih harus membenahi banyak lubang dari baju yang disebut reformasi. Pemerintah sebagai kekuatan yang mengatur sudah seharusnya memberikan keadilan dan pemerataan pendapatan bagi rakyatnya. Memberikan akses ekonomi bagi rakyat kecil untuk berusaha bukan hanya kepada korporat yang telah nyata-nyata merugikan Negara hingga saat ini tidak ada satu pun yang di adili.
Ada tiga keadilan dalam etika bisnis yaitu :
a. Distributive justice yakni adanya distribusi yang memadai dan adil dalam masyarakat. Artinya sumber daya yang ada di Negara ini adalah sepenuhnya milik rakyat Indonesia bukan milik segelintir orang. Maka tugas pemerintah untuk melakukan pemeratan, baik pendapatan, kesempatan berusaha, makanan , perumahan dan jaminan sosial.
b. Retributive Justice. Keadilan ini adalah keadilan pada sisi hukum Artinya semua orang memiliki hak dan posisi yang sama di mata hukum. Siapapun yang melakukan kesalahan harus mendapatkan hukuman yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada.
c. Compensatory Justice. Keadilan ini dimaksudkan bahwasannya semua orang berhak dihormati atas harta benda yang dimilikinya. Bila seseorang telah merugikan orang lain secara materi, maka orang tersebut wajib membayar kerugian tersebut.
Dalam bisnis etika dan moral mutlak diperlukan. Pemerintah merupakan institusi yang dapat menekankan dan mempresure pelaksanaan etika dan moral dalam bisnis. Pemerintah hingga saat ini belum memberikan prestasi yang membanggakan dalam pelaksanaan etika dan moral dalam bisnis. Kebiasaan korupsi, suap, kolusi dan manipulasi masih mengakar kuat di semua eleman masyarakat dan birokrasi merupakan penghambat besar bagi tercitanya kegiatan bisnis yang fair dan adil.
Kebutuhan besar atas modal asing(Foreign Invesment Direct) juga mendorong pemerintah tidak tegas menyikapi persoalan pelanggaran hukum oleh perusahaan asing maupun dalam negeri seperti pencemaran lingkungan, pembalakan liar (illegal loging), kebocoran gas dan bahkan rendaman Lumpur Lapindo. Perusahaan asing sering melaksanakan standar etika yang longgar di Negara berkembang dibandingkan dengan di negaranya sendiri.
Pelanggaran etika bisnis di negara ini masih dipandang sebagai hal yang wajar dilakukan karena didukung oleh mental-mental korup. Walaupun saat ini terdapat komisi persaingan usaha akan tetapi keberadaannya belum memberikan dampak positif yang signifikan untuk mengurangi kecurangan, tindak penipuan, dan bahkan penyuapan.
Menyoal tentang penyuaapan konferensi Malta (1994) menegaskan bahwa yang dianggap dengan penyuapan adalah semua tindakan yang bersifat improbity atau dishonesty. Batasan itu tidak hanya melanggar hukum namun juga kepantasan atau improper.
Di Amerika, penyuapan dilarang didasarkan perundang-undangan “ Foreign Corrupt Practices Act/FCPA ” yang ditanda tangani oleh presiden Jimmy Carter ada tanggal 20 Desember 1977 dan menjatuhkan perkara ini sebagai perkara pidana. UU ini diterapkan pada kasus Lockhead Aircraft Corporation tahun 1972 yang melibatkan perdana menteri Jepang Tanaka. Gambaran ini jarang kita jumpai di Indonesia.
Korupsi dana BLBI yang menghilangkan uang Negara ratusan triliun rupiah, kasus bank mandiri, KPU , kasus jamsostek dan lain-lain hingga detik ini belum ada yang mendapatkan hukuman. Belum lagi kasus korupsi yang ada di dalam pemerintahan atau BUMN. Harian Kompas tanggal 27 Juli 2005 mencatatkan berdasarkan temuan Tim Investigasi Korupsi, korupsi yang terjadi di BUMN sebesar 2,2 triliun.
Saat ini pemerintah, perusahaan swasta menyadari perlunya perbaikan nilai-nilai moral dan etika dalam organisasi dan praktik bisnis yang disebut dengan good corporate governance. Good corporate governance mutlak diperlukan guna pembenahan secara internal dan structural untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, manipulasi dan nepotisme.Sedangkan pada sector bisnis good corporate Governance juga dapat menimalkan pelanggaran etika dan moral, peningkatan kinerja organisasi baik eksternal maupun internal.
Good Corporate Governance sebagai implikasi pelaksanaan etika dan moral
Good corporate governance dipahami sebagai kepemerintahan atau penyelenggaraan kepemerintahan atau organisasi yang bersih dan efektif sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Good corporate governance meliputi political governance, economic governance seperti peningkatan dan pemerataan pendapatan, penciptaan kesejahteraan, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dan peningkatan kualitas hidup. Administrative governance meliputi tahapan admistrasi pemerintahan yang efisien, efektif dan bersih.
Good corporate governance adalah penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
a. Landasan hukum, berarti keputusan pemerintah dituangkan sebagai peraturan atau hukum
b. partisispasi maksimal dari semua stakeholder memberikan hak keterlibatan dan peran semua stakeholder dalam proses pengambilan keputusan
c. prinsip hukum dan aturan, diartikan semua keputusan pemerintahan dituangkan dalam bentuk peraturan yang adil dan mampu memayungi semua lapisan masyarakat
d. prinsip transparansi, semua. penyelenggaran Negara / organisasi harus terbuka baik dalam kebijakkan dan pembuatan keputusan
e. prinsip responsitivitas bahwa aparatur harus bertindak responsive terhadap tututan dan keluhan dari masyarakat baik langsung mapun tidak langsung
f. orientasi konsensus yaitu pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat yang menyangkut kepentingan rakyat
g. keadilan dan kewajaran dimaknai distribusi tugas dan hak harus dilakukan secara adil dan wajar sesuai dengan peraturan yang ada
h. efisiensi dan efektivitas, diartikan sebagai keharusan untuk pemerintah berjalan seefisien mungkin dan bekerja secara efektif sehingga didapatkan hasil yang maksimal
i. Prinsip akuntabilitas berarti setiap pelaksanaan tugas dan penggunaan sumber-sumber dana, pelaksanaan wewenang harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan terbuka kepada rakyat
j. Prinsip visi strategis, berarti semua pelaksanaan tugas pemerintahan harus selalu mengacu pada visi misi yang ditetapkan.
Pelaksanaan good corporate governance (GCG) ini tidak hanya berlaku dalam organisasi kepemerintahan tetapi dalam bidang industri dan bisnis juga mesti dilakukan. Prinsip–prinsip GCG dalam bidang bisnis telah banyak diterapkan. Sebuah organisasi internasional the organization for economic Cooperation and Developmet (OECD) menetapkan beberapa prinsip GCG untuk dunia bisnis agar dapat menembuhkan iklim investasi yang kondusif .
Prinsip-prinsip GCG yang ditetapkan oleh OECD mencakup hal-hal yaitu landasan hukum, hak pemegang saham dan fungsi pokok kepemilikan perusahaan, perlakuan adil terhadap pemilik saham, peranan stakeholder dalam penerapan GCG, prinsip transparansi dalam pengungkapan informasi mengenai perusahaan dan tanggungjawab managemen perusahaan.
Dari definisi atas pada prinsipnya good corporate governance meliputi empat aspek yaitu akuntability, fairness (kewajaran), transparency dan responsibility. Penerapan etika dan GCG di dalam dunia bisnis dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan tetap menjalankan kewajaran dan tanggungjawab social, lingkungan dan hukum. Karena eksistensi perusahaan tidak hanya terkait dengan performa financial akan tetapi tak dapat dipungkiri responsibility social dan lingkungan hidup juga menambah value of the firm.
Corporate Sosial Responsibility Sebagai Implimentasi Good Corporate Governance Dalam Bisnis
Nilai sebuah perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja keuangan sebagai tanggungjawab kepada shareholder (pemilik saham) sebagai mana konsep manajemen keuangan pada umumnya, akan tetapi kosistensi kepedulian kepada stakeholder dari perusahaan seperti karyawan, lingkungan dan masyarakat, merupakan sebuah keharusan yang mesti dijalankan.
Sebagai bentuk penerapan etika dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosialnya mapun lingkungan hidup disekitar perusahaan, digalakkan gerakan community development sebagai bagian dari corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab social perusahaan.
Definisi CSR perusahaan adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan, dan masyarakat setempat untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Disisi lain CSR dapat juga diartikan sebagai komitmen usaha untuk bertindak secara etis bergenerasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan kualitas hidup karyawan, komunitas lokal dan masyarakat umum secara luas.
Corporate Social Responsibility biasa dikenal sebagai tangggung jawab social perusahaan adalah bagian yang sangat penting selain good corporate Government (GCG) dalam perusahaan. Salah satu dari empat prinsip GCG adalah responsibility selain fairness, transparency, accountability.
Responsibilitly pada CSR lebih menekankan pada stakeholders-driven concept yakni memberikan penekanan signifikan pada stakeholders perusahaan dan memelihara nilai tambah yang ditumbuhkan yang berkesinambungan.
Stakeholders perusahaan dapat didefinisiskan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan termasuk didalamnya adalah karyawan, pelanggan, konsumen, pemasok, masyarakat dan lingkungan sekitar termasuk pemerintah sebagai regulator.
Dalam CSR perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggungjawab yang bersifat single bottom line yakni nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam neraca laporan keuangan saja. Tanggung jawab perusahaan lebih berpijak triple bottom lines yakni finansial, masyarakat dan lingkungan sosial.
Lebih lanjut tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR memiliki bentuk yang beraneka ragam. Berbagai macam kegiatan dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengimplementasikan CSRnya, mulai dari pemberian beasiswa, pendidikan gratis, kepedulian lingkungan, community development dan lain-lain
Menurut Tursiana Setyohapsari dalam wawancaranya dengan majalah “MIX Marketing” mengatakan bahwasannya CSR bukan hanya sekedar kegiatan charity saja, akan tetapi akan lebih efektif bisa CSR perusahaan mempunyai program jelas dan berkesinambungan.
Terdapat lima kriteria penting dalam menjalankan program CSR bagi perusahaaan. Pertama, Sustainable empowerment artinya perusahaan harus mampu melakukan program CSR yang bersifat empowerment yang bertujuan memberdayakan beneficiary self-reliant secara ekonomis maupun sosial. Kedua strategic alliance dengan organisasi nirlaba. Kemitraan adalah faktor penting dalam membangun obyektifitas misi dan visi sebuah program CSR. Ketiga employee participation. Program CSR perusahaan dapat berjalan dengan baik bila berhasil menggalang partisipasi aktif karyawan perusahaan yang bersangkutan. Keempat, sebuah program CSR harus mampu membangun buffer sosial dan politik bagi perusahaan. Artinya perusahaan harus mampu membangun jaringan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan bisnis perusahaan. Kelima, program CSR yang dibangun harus high-profile, artinya program CSR yang dibangun harus stand out, yang mudah dilihat, didengar dan diingat orang. Hal ini berarti program CSR juga wajib didukung oleh kemampuan PR yang kuat.
Phlip Kotler dan Lee lebih lanjut mengidentisikasi enam pilihan program yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu:
1. Couse Promotion dalam bentuk memberikan kontribusi dan atau penggalangan dana untuk meningkatkan ke sadaran akan masalah-masalah sosial tertentu seperti , HIV, Narkoba
2. Couse related marketing yakni bentuk kontribusi perusahaan dengan cara menyisihkan seperkian persen dari keuntungan perusahaan untuk donasi sosial, untuk masalah , waktu atau produk tertentu
3. Corporate social marketing, disini perusahaan membantu pengembangan maupun implementasi dari kampaye dengan focus untuk merubah prilaku tertentu yang negatif
4. Corporate Philanftrophy adalah inisiatif perusahaan dengan memberikan kontribusi secara langsung atau disebut amal.
5. Community Volunteering. Dimana perusahaan dalam aktivitas CSRnya mendorong karyawannya atau partner bisnisnya dengan sukarela bergabung ikut untuk membantu masyarakat setempat.
6. Socially practice, responsible business dimana perusahaan mengadopsi dan melakukan praktik bisnis tertentu yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas komunitas dan melindungi lingkungan.
Kesadaran perusahaan untuk melaksanakan program corporate Social Responsibilitynya sudah mulai diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Para praktisi bisnis mulai menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kwantitas produk yang terjual, indahnya laporan keuangan, tingginya harga saham perusahaan, akan tetapi indahnya hubungan kerja antar karyawan dan perusahaan, dukungan masyarakat terhadap eksistensi perusahaan menjadi faktor yang perlu diperhatikan.
Tercatat sejumlah perusahaan besar mulai merancang program CSR nya tidak sebatas charity atau sumbangan insedental ketika terdapat bencana, tetapi lebih terkootdinir dengan baik dan didukung oleh komitmen dana yang memadai.
Kuky Permana Direktur Eksekutif PT Indocement Tunggal Perkasa menyatakn bahwa hanya perusahaan yang melaksanakan CSR dengan baik yang dapat bertahan dalam jangka panjang. Terlebih program CSR harus didukung oleh setiap bagian dari perusahaan yang terlibat, dan dilakukan disetiap tahapan produksi sehingga lingkungan dan masyarakat tidak terganggu.
Disisi lain program CSR tidak hanya dilakukan untuk memberikan keuntungan satu sisi yakni lingkungan sosial dan masyarakat, akan tetapi program CSR oleh beberapa perusahaan juga dijadikan sarana untuk mendongkrak Citra perusahaan yang merupakan bagian dari strategi bisnis.
C. PENUTUP
Penguatan struktur ekonomi Negara dan praktek bisnis seharusnya memegang teguh etika bisnis. Implementasi etika dapat terwujud dengan pelaksanaan Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility. Karena value of the firm tidak hanya bergantung pada kinerja keuangan akan tetapi kepedulian terhadap kepentingan stakeholder akan memeberikan nilai tambah bagi perusahaan tersebut dalam menjalankan bisnisnya. Pelaksanaan GCG di dalam bisnis, dengan sendirinya akan mendukung akuntabilitas pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Dyah Hasto Palupi, Bagaimana Seharusnya CSR? , majalah MIX edisi 16, 30 Oktober 2006
Frans Magnis Suseno,Etika Umum, Masalah-masalah pokok Filsafat Moral, Yogyakarta: Kanisius , 1979 h. 12-13.
John Piers, Nizam Jim, Etika Bisnis dan Good Corporate Governance, Jakarta, Pelangi Cendikia, 2007
Lies Hendiani, CSR untuk kemaslahatan Perusahaan, Majakah MIX, edisi 16, 30 oktober 2006
Mahmud Ali Abdul halim, Fiqih Responsibility Tanggung Jawab Muslim dalam Islam,Jakarta: Gema Insani Press, 1998
Miranty Abidin, CSR di Indonesia, Majalah MIX, edisi 16 30 Oktober
M. Syifaullah, Corporate Social Responsibility PT Antam tbk, 2006
Muhammad, Etika Bisnis Islam, Yogyakarta: AMP YKPN, 2004
Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, Jakarta; Indeks, 2004
Republika, Liputan Khusus CSR, Jakarta. sabtu, 28 April 007
Sumardy, Branded CSR, majalah Mix, edisi 16, 30 Oktober 2006
Tom Morris, If Aristotle Ran General Motor: The New Soul Business (terj)., Bandung: Mizan , 2003
Umer M. Chapra dan Habib Ahmed, Corporate Governance in Islamic Instituition, Occasional Paper No 6 Jaddah 2002.


Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.