Jaminan dalam pembiayaan di LKS

KEDUDUKAN JAMINAN  DALAM PEMBIAYAAN BANK SYARIAH SEBAGAI PENERAPAN PRINSIP

PRUDENTIAL BANKING

  1. Pendahuluan

Perbankan syariah sebagaimana perbankan  konvensional lainnya tunduk dengan aturan perbankan Indonesia yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penilaian kesehatan bank syariah sama hal keadaannya dengan bank konvensional seperti CAR 8 % (Keputusan Direktur BI NO 23/67/kep/dir tanggal 28 februari 1991. dan Alma ( aset dan liability management) dan kelancaran aktiva produktif .

Pengaturan resiko wajib dilakukan oleh perbankan syariah, mengikuti ketentuan Bassel II managemen resiko perbankan. Walaupun perbankan syariah tidak sepenuhnya memiliki resiko suku bunga (interest risk)akan tetapi bank syariah memiliki resiko-resiko lain pada umunya. Risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah risiko kredit (asset non bagi hasil, dan asset sistim bagi hasil (asset variable) ,risiko pasar (risiko harga ekuitas,risiko nilai tukar, risiko harga komoditas, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi dan lain-lain. Dimana risiko-risiko ini harus diminimalisir oleh manajemen guna mengingkatkan kinerja bank syariah . Untuk itulah diperlukan pengelolaan resiko oleh perbankan syariah perlu mendapatkan perhatian maksimal guna mengingkatkan performa  perbankan syariah.

Tahun 2009, dimana kondisi krisis keuangan global masih mengungkung, diperlukan strategi khusus bagi perbankan syariah di Indonesia untuk menghadapinya. Walaupun basic pembiayaan perbankan syariah mayoritas masih didominasi oleh pembiayaan UKM, bukan berarti hal ini tidak perlu diberikan streesing point perhatian. Pembiayaan yang masih berbasis konsumtif harus diarahkan pada porsi pembiayaan berbasis investasi atau produktif, sehingga portofolio aktiva produktif perbankan syariah menjadi lebih ideal.

B. Pembahasan

a. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan urat nadi penghidupan dari live circlenya sebuah industri perbankan terlebih perbankan syariah. Akan tetapi penyaluran pembiayaan yang dilakukan harus memenuhi prinsip kehati-hatian dan penerapan prinsip syariah. Pembiayaan di Bank syariah seharusya berbeda dengan konvensional, bank syariah memiliki pendekatan yang berbeda dalam penempatan komposisi ideal portofolio aktiva produktif bank syariah.  sebagai berikut:

  1. Perhatian terhadap keterkaitan dengan sektor Riil

Prinsip dasar perbankan syariah selain melarang transaksi riba, juga melarang transaksi yang didasarkan pada motif spekulasi artinya harus selalu berkaitan dengan kegiatan riil. Dalam berbagai referensi dijelaskan bahwa system ekonomi syariah secara ideal adalah berbasis equitas, oleh karena itu aktiva produktif bank syariah seharusnya lebih didominasi oleh pembiayaan yang bersifat equity financing yaitu musyarakah dan mudharabah yang lebih dikenal sebagai pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (profit sharing). Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini memiliki keterkaitan langsung dengan sektor riil karena pembiayaan bank langsung ditujukan pada kegiatan ekonomi riil yang diharapkan memberikan nilai tambah yang apat dibagi hasilkan. Pembiayaan yang berdasarkan debt financing atas dasar jual beli yaitu murabahah yang terdiri dari bai al-salam, bai al-isthisna, dan ijarah wa iqtina pada dasarnya juga terkait langsung dengan sektor riil. Namun dampak nilai tambah ekonomi yang ditimbulkan lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil. Aktiva produktif lainnya adalah surat-surat berharga (marketable securities) termasuk didalamnya penyertaan modal, sertifikat IMA , Pasar Uang Antar Bank Syariah(PUAS) tidak memiliki keterkaitan dengan sector riil namun secara tidak langsung aktiva tersebut juga memberikan dampak bagi perkembangan pasar keuangan syariah yang dapat mendorong sektor riil. Sedangkan SWBI pada dasarnya tidak memberikan dampak langsung bagi sektor riil karena dana yang diserap oleh bank sentral tersebut tidak disalurkan pada pembiayaan apapun kecuali dalam rangka mengendalikan jumlah uang beredar. Pertimbangan penempatan pada SWBI adalah untuk menjaga posisi alat likuid dengan tingkat risiko penempatan yang serendah-rendahnya.

  1. Optimalisasi Fungsi Intermediasi

Sebagai lembaga intermediasi keuangan bank syariah seharusnya dapat berperan dalam menyalurkan pembiayaan semaksimal mungkin baik dalam bentuk pembiayaan dengan basis bagi hasil maupun dengan prinsip jual beli. Penempatan yang terlalu besar dalam penyertaan modal pada lembaga keuangan syariah, surat-surat berharga, antar bank dan SBI syariah mengurang peran intermediasi bank untuk memberikan pembiayaan bagi investor atau defisit spending unit.

  1. Pola ideal Pembiayaan syariah

Secara umum perekonomian atas dasar prinsip syariah mendorong terciptanya sistem ekonomi yang didasarkan pada pembiayaan berbasis ekuiti dan hanya dalam proporsi kecil pada pembiayaan berbasis kredit. Artinya pola utama pembiayaan bank syariah yang paling dianjurkan adalah mudharabah dan musyarakah, sedangkan pola pembiayaan sekunder yang juga diperkenankan secara syariah adalah berbasis jual beli yaitu murabahah, salam, istisna,ijarah.

  1. Pembiayaan yang memberikan kemashlahatan masyarakat.

Perbankan syariah diharapkan dapat berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu harus memberikan perhatian dalam penyediaan fasilitas pembiayaan perbankan bagi koperasi, usaha kecil dan menengah serta sektor pertanian.

Selain itu fungsi pembiayaan juga mengatasi over likuiditas dari bank, pembiayaan mempunyai fungsi –fungsi lain yaitu :[1]

  1. Pembiayaan dapat memajukan arus tukar menukar barang dan jasa.
  2. Pembiayaan dapat mengaktifkan alat pembayaran yang idle hal ini sesuai dengan fungsi intermediary bank
  3. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat potensi ekonomi yang ada yanng dapat menggairahkan usaha dan meningkatkan produktifitas dari usaha yang dikelola oleh nasabah.

Dalam proses penerapan prinsip kehati-hatian, bank sebelum mengelontorkan pembaiayaan pada pihak ketiga atau nasabah sering menggunakan konsep pembiayaan yaitu :

  1. Prinsip 5 C yaitu Charakter, Capacity,Capital, condition of Economy, dan Collateral ( Jaminan)[2]
    1. Character adalah pertimbangan utama dalam proses pembiayaan . Karakter nasabah yang baik akan menjadi pertimbangan utama pembiayaan, akan tetapi untuk mengetahui secara pasti karakter nasabah diperlukan pengumpulan data dari berbegai pihak di lingkungan tempat tinggal, pergaulan atau data dari lembaga pembiayaan lain.
    2. Capacity atau kememampuan nasabah menjalankan usahanya dan mengembalikan pembiayaan. Kemampuan ini sangat penting untung menentukan besar kecilnya penghasilan usaha sekaligus mengetahui kemampuan bayar nasabah terhadap cicilan  dari pengembalian pembiayaan yang akan diberikan. Informasi ini dapat digali dari data keuangan usaha.
    3. Capital. Permodalan yang dimaksud adalah berapa besar modal yang digunakan dalam menjalankan usaha. Selain itu digunakan data langsung mengenai aset yang dimiliki berdasarkan pengamatan langsung ke lokasi atau laporan keuangan
    4. Condition of Economy adalah situasi dan kondisi ekonomi yang berkaiatan erata dengan usaha yang dijalankan oleh nasabah baik dalam skala mikro mapun makro.
    5. Collateral atau jaminan adalah harta pihak ketiga (nasabah) yang diikat sebagai jaminan bilamana terjadi wanprestasi.

Selain  penerapan prinsip 5 P juga diperlukan penerpan Prinsip  5 yaitu Party (golongan), Purpose, Payment, Profitability dan Protection.[3]

  1. Party ( golongan ) adalah mencoba menggolongkan calon nasabah pembiayan  kedalam kelompok tertentu menurut carakter, capacity dan capital nya.
  2. Purpose ( tujuan ) adalah penggunaan pembiayaan yang diajukan sesuai dengan tujuan yang sebenarnya
  3. Payment adalah kemampuan dan kekuatan calon nasabah pembiayaan untuk membayar kembali pembiayaan yang diberikan sekaligus cara dan jangka waktu pembiayaannya
  4. Profitability atau kemampuan mendapatkan keuntungan . Yang dimaksud bukan hanya keuntungan yang diperoleh nasabah dari usahany melainkan juga keuntungann yang akan didapatkan olegh bank apabila nasabah tersebut menggunakan fasilitas lain di bank tersebut.
  5. Protection yaitu perlindungan terhadap pembiayaan dengan meminta jaminan atau asuransi.

Selain itu dalam proses pembiayaan diperlukan analisa dari factor eksternal dari usaha calon nasabah antara lain :[4]

  1. Tren usaha artinya  penilaian usaha yang akan dibiayai dianalisa dengan mengetahui kondisi makro usaha teresebut atau tren usaha yang sedang berkembang.
  2. Peluang Bisnis. Artinya sejauh mana usaha calon nasabah pembiayaan dapat berkembang dan menghasilkan keuntungan atau pendapatan bagi nasabah
  3. Reputasi Bisnis Perusahaan. Poin ini diperlukan untuk mengetahui sejauhmana kredibilitas usaha calon nasbah serta pengalaman usaha calon nasabah
  4. Reputasi Manajemen. Reputasi mamanajemen yang baik akan menjadikan usaha calon nasabah dapat berkembang dengan maksimal dan memperkuat penilaian terhadap kredibilitas perusahaan.

b. Pengertian Jaminan

Jaminan atau yang lebih dikenal sebagai agunan adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga.

Jaminan dalam pembiayaan memilki dua fungsi yaitu Pertama, untuk pembayaran hutang seandainya terjadi waprestasi atas pihak ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. Kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaaan yang akan diberikan kepada pihak debitur. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijaminkan.

Jaminan  dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya harta yang ditanggungkan saja, melainkan hal-hal lain seperti kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur. Untuk  jaminan jenis ini, diperlukan kemampuan analisis dari officer pembiayaan untuk menganalisa circle live usaha debitur serta penambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan  yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. [5]

Menurut Prof soebekti jaminan yanng bai dapat dilihat dari :[6]

1.   Dapat membantu memperoleh pembiayaan bagi pihak ketiga

  1. Tidak melemahkan potensi pihak ketiga untuk menerima pembiayaan guna meneruskan usahanya.
  2. Memberikan kepastian kepada bank untuk mengeluarkan pembiayaan dan mudah diuangkan apabila terjadi wanprestasi .

Kedudukan jaminan dalam pembiayaan sebagai penguat bagi bank untuk menggelontorkan pembiayaan pada pihak ketiga diperbolehkan dalam fiqih. Pemnjaminan ini dikategorikan sebagai Rahn.

Rahn yaitu menahan  barang sebagai jaminan atas utang diperbolehkan dengan dasar hukum :[7]

  1. Al-qur’an  ( Qs.  Al Baqarah 283

” Jika kamu dalam perjalanan ( dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh penulis, maka hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang ( oleh yang berpiutang)…

  1. Hadits
    1. Hadits  . Hadits riwayat Bukhori  dan al-muslim dari Aisyah r.a berkata:

” Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang yahudi dan nabi menggadaikan sebuah baju beji kepadanya ”

  1. Hadits nabi riwayat al-Syafi’i Al Daraquthni dan Ibnu majah dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda :

” Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.”

  1. Ijma Para ulama sepakat membolehkan akd Rahn asalkan barang yang digadaikan adalah sepenuhnya hak milik pihak ketiga.

Dan pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya nilai barang gadai tersebut. Namun ulama madzab Hambali berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai.

Jaminan dalam pembiayaan bank syariah menempati posisi pendukung atau penguat bagi bank untuk memberikan pembiayaan bagi pihak ketiga. Akan tetapi sebaiknya jaminan bukanlah syarat mutlak pemberian pembiayaan melainkan sebagai penguat dari penilaian analisa kemampuan bayar dari pihak ketiga yang diperoleh dari penilaian aset dan usaha yang dijalankan oleh pihak ketiga ( debitur).

  1. Penilaian / taksasi ( Appraisal ) jaminan

Jaminan yang diberikan selanjutnya perlu dilakukan appraisal guna mengetahui seberapa besar nilai harta yang dijaminkan. Penilaian atau appraisal didefinisikan sebagai proses menghitung atau mengestimasi nilai harta jaminan. Proses dalam memberikan suatu estimasi didasarkan pada niali ekonomis suatu harta jaminan baik dalam bentuk properti berdasarkan hasil analisa fakta-fakta obkjektif dan relevan dengan menggunakan metode yang berlaku.

Barang jaminan dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu :

  1. tangible ( berwujud) seperti tanah, kendaraan, mesin, bangunan dll
  2. Intangible ( tidak berwujud) seperti hak paten, Franchise, merk dagang, Hak cipta dll
  3. Surat-surat berharga.

Adapun dasar penilaian sebuah jaminan di dasarkan atas beberapa hal yaitu :

  1. Nilai pasar ( Market Value) yaitu perkiraan jumlah uang yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu properti pada tanggal penilaian anatar pembel yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual dalam suatu transaksi bebas ikatan yang penawarannya diakukan secara layak diama kedua belah pihak masing-masing mengetahui dan bertindak hati-hati tanpa paksaan
  2. Nilai baru ( reproduction) adalah nilai baru atau baya penggantian baru adalah perkiraan jumlah uang yang dikeluarkan untuk pengadaan pembangunan / penggantian properti baru yang meliputi baiaya, upah buruh dan biaya-biaya lain yang terkait.
  3. Nilai Wajar (Depreciated Replacement cost) adalah perkiraan jumlah uang yang diperoleh dari perhitungan biaya reproduksi baru dikurangi biaya  penyusutan yang terjadi karena kerusakan fisik, kemunduran ekonomis dan fungsional
  4. Nilai Asuransi adalah nilai perkiraan jumlah uang yang diperoleh dari eral perhitungan biaya pengganti baru dari bagian-bagian properti yang perlu diasuransikan dikurangi penyusutan karena kekurangan fisik
  5. Nilai Likuidasi adalah perkiraan jumlah uang yang diperoleh dari transaksi jual beli properti dipasar dalam waktu terbatas dimana penjual terpaksa menjual.
  6. Nilai buku adalah niali aktiva yang dicatat dalam pembukuan yang dikurangi dengan akumulasi penyusutan atau pengembalian niali-nilai aktiva.

Kedudukan jaminan atau kolateral bagi pembiayaan memiliki karakteristik khusus. Tidak semua properti atau harta dapat dijadikan jaminan pembiayaan, melainkan harus memenuhi unsur MAST yaitu:[8]

  1. Marketability yakni adanya pasar yang cukup luas bagi jaminan sehingga tidak sampai melakukan banting harga
  2. Ascertainably of value yakni jaminan harus memiliki standar harga tertentu
  3. Stability of value yakni harta yang dijadikan jaminan stabil dalam harga  atau tidak menurun nilainya
  4. Transferability yaitu harta yang dijaminkan mudah dipindah tangankan baik secra fisik maupun yuridis
  5. Secured yakni barang yang dijaminkan dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal sesuai dengan hukkum dan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi wanprestasi.

Selanjutnya Jaminan akan diikat dengan hukum pengikatan. Hal ini mengacu pada surat edaran Bank Indonesia ( SE-BI) No 4/248/UPPK/PK tanggal 16 Maret 1972 disebutkan untuk benda-benda yang tidak bergerak memakai lembaga jaminan hipotik , Hak Tanggungandan fiducia.

Hipotik adalah hak kebendaan atas benda tetap tertentu milik orang lain yang secara khusus diperikatkan untuk memberikan suatu tagihan , hak untuk didahulukakn di dalam mengambil pelunasan eksekusi atas barang tersebut. Dasar hukum pengikatan ini adalah kitab undang-Undang Hukum perdata pasal 11162.

Pengikatan / Hipotik akibat perikatan pokok dapat berakir apabila pertama karena pembayaran, kedua penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan dan penitipan ketuga pembaruan hutang keempat penjumpaan hutang atau kompensasi kelima pencampuran hutang, keenam pembebasan hutang ketujuh musnahnya barang yang terhutang kedelapan pembatalan kesembilan berlakunya suatu syarat batal kesepuluh lewat batas waktu.

Hapusnya Hipotik akibat perikatan pokok dilakukan oleh kantor pertanahan atas permintaan debitur yang biasa disebut dengan Roya.

Selain itu Hipotik dapat berakir bila penetapan hakim dan pelepasan hipotik oleh si penghutang.

Sedangkan hak tanggungan adalah jaminan atas tanah untuk pelunasan hutang tertentu, yang memeberikan kedudykan yang diutamakan kepada kreditur terhadap kreditur-kreditur lain.Hak tanggungan memberikan hak preference pda pemegang terhadap krediturnya yang lain yaitu diutamakan dalam pengembalian hutangnya dari penjualan barang harta jaminan yang dilelang. Dasar hukum pengikatan ini adalah UU no 4 tahun 1996 tangal 9 april 1996 mengenai hak tanggungan.

Hapusnya hak tanggungan sesuai dengan pasal 18 Undang-undang hak tanggungan yaitu :

    1. hapusnya hutang yang dijamin dengan hak tanggungan
    2. Dilepasnya hak tanggungan oleh pemagang hak tanggungan
    3. Pembersihan Hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh ketua pengadilan negeri
    4. Hapusnya hak tanah yang dibebani oleh hak tanggungan.

Pengikatan yang lain adalah fiducia. Yang dimaksud fiducia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas daisar kepercayaan bahwa benda yang dimilikinya tersebut dalam kepemilikan benda. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No.42 tahun 1999. Pemasngan fiducia hanya bisa dilakukanoleh pemilik barang bergerak yang dijadikan jaminan yang dilakukan dihadapan notaris.apabila dibuat dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat barang jaminan. Akta fiducia didaftarkan di kantor kanwil kehakiman setempat dan dapat digunakan untuk mengajukan permohonan eksekusi.

Dalam fiducia ada beberapa unsur antara lain :

    1. Hak jaminan
    2. Benda bergerak
    3. Benda tidak bergerak khususnya bangunan
    4. Tidak bisa dibebani hak tanggungan
    5. Sebagai agunan
    6. Untuk pelunasan hutang.

Sedangkan hapusnya fiducia disebabkan oleh hapusnya perikatan pokok yaitu perjanjian atau pengakuan hutang yang mendahuluinya antara lain hapusnya hutang, pelepasan hak atas jaminan fidusia dan musnahnya barang yang menjadi objek jaminan fiducia.

  1. Ongkos atas barang Jaminan

Keberadaan jaminan dalam pembiayan di perbankan syariah tidak dapt dinafikan sangat diperlukan atau menempati posisi yang cukup penting. Jaminan memberikan secure tersendiri terhadap bank atas nasabah pembiayaan dan dapat dijadikan benchmark plafon jumlah pembiayaan yang akan diberikan.

Keberadaan barang jaminan sangat diperlukan menurutMuhammad taqi usmani dalam bukunya An Introduction to Islamic Finance mengatakan bahwa jaminan dalam transaksi murabahah pun sangat diperlukan akan tetapi persoalannya adalah apakah barang jaminan harus diberikan fee charged yang harus ditanggung oleh pihak nasabah ?. Terdapat beberapa pendapat bahwa fee bisa satja dibebankan atas jaminan karena diperlukan usaha untuk mencatat secara tertulis atau memerlukan proses administrasi yang menggunakan jasa pihak-pihak lain. Akan tetapdapati dilain sisi terdapat pendapat tidak membebankan fee atas barang jaminan.[9]

F. Resiko Kredit di Perbankan Syariah

Resiko  didefinisikan sebagai bentuk-bentuk peristiwa yang mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang atau sebuah institusi untuk mencapai tujuannya. Resiko dalam termonilogi Bank Indonesia adalah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bank.Eddie Cade menjelaskan resiko sebagai ” exposure to uncertainty of outcome ”. Dari definisi ini cade membedakan resiko menjadi dua yaitu resiko murni yang hanya punya hubungan satu arah yaitu kebawah dan resijo spekulatif yang mempunyai hubungan dua arah. [10]

Resiko murni adalah seperti solvency risk dan liquidity risk,  sedangkan interset risk dan price risk merupakan resiko yang mempunyai dua arah. Adapun credit risk dan operasional risk dapat menjadi resiko murni namun juga dapat menjadi resko spekulatif.

Resiko adalah sisi berlawanan dengan tujuan bank yang ingin mendapatkan keuntungan. Untuk itu diperlukan upaya yang sisitematis untuk mengelola resiko yang secara sunnatullah ada.

Salah satu cara mengelola resiko adalah dengan manajemen resiko yang dipahami sebagai suatu metode logis dan sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi , menentukan sikap, menetapkan solusi serta melakukan monitor dan pelaporan resiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.

Dalam manejemen resiko diperlukan langkah-langkah anatara lain[11]

    1. Identifiksdi dsn pemetaan resiko
    2. Kuantifikasi, melakukan peringkat resiko
    3. Menegaskan profil  resiko dan rencana manajemen resiko
    4. Solusi resiko/ implementasi tindakan terhadap resiko
    5. Pemantauan dan kaji ulang resiko dan pengkontrolan.

Pada dasarnya resiko melekat pada seluruh aktivitas bank. Jenis-jenis resiko yang ada dalam perbankan adalah : Resiko kredit, resiko pasar, resiko operasional, resiko konsentrasi kredit, resiko suku bunga , resiko bisnis, resiko strategik, resiko reputasional. Pada bagian ini saya hanya akan menjelaskan resiko crediit  atau pembiayaan yang dikandung oleh bank syariah.

Perbankan syariah memilki resiko kredit yang sedikit berbeda dengan konvensional berkaitan dengan banyaknya variasi produk pembiayaan yang ada di dalam bank syariah. Dari beberapa jenis pembiayaan antaralain,murabaha, mudharaba, musyaraka, istisna, ijarah, salam, maka yang terkecil resikonya adalah murabaha. Sdangkan berdasarkan penelitian khan dan ahmed(2001) resiko terbesar ada dalam pembiayaan musharakah.[12]

Akan tetapi resiko dalam murabahahpun sangat tergantung kepada jangka waktu pada masing-masing pembiayaan yang dilakukan, juga credit rangking dan fasilitas juga bidang bisnis yang dijalankan.

Resiko kredit adalah eksposur sebagai akibat  kegagalan pihak lawan memenuhi kewajibannya. Resiko ini dapat terjadi akibat penyaluran pinjaman yang tidak sesuai dengan aturan yang ada atau melebihi batas maksimal pemberian kredit, keslahan taksasi jaminan, kegagalan officer dalam menganalisa pembiayaan, ataupun karena kinerja debitur yang buruk.

Karena resiko kredit timbul akibat penyimpangan kinerja portfolio kredit dari niulai yang diharapkan maka sebagian resiko kredit dapat dideversifikasi. Resiko yang dihadapi oleh para debitur adalah akibat dari systematic risk. Untuk itu bank diharapkan mampu lebih mengawasi debitur yang sifat pasarnya lokal adan sempit atau memiliki barang yang tidak likuid.

Perbankan syariah yang memiliki banyak varian pembiayaan seharusnya memiliki strategi dan management resiko yang lebih baik hal ini berkaitan dengan uniknya dan bebedanya sistem pembiayaan di bank syariah yang bebasis bagi hasil dan margin.

DAFTAR PUSTAKA

Budi Untung, Kredit Perbankan Di Indonesia, Yogyakarta: Andi, 2002

DSN –Mui, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI,Jakarta : BI-MUI, 2006.

Ferry N. Idroes, Manajemen Resiko Perbankan Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta Pt. Rajagrafindo, 2008

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta : Kencana, 2005

Mufti Muhammad Taqi Usmani, An Introduction To Islamic Finance, Pakistan :Maktaba Ma’ariful Qur’an 2002

Muchdarsyah Sinungun, Manajemen Dana Bank ed II,Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2000

Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003

Robert Tampubolon, Manajemen Resiko Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial, Jzkarta: Pt. Elek Komputindo, 2004,

Soebekti, Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Bandung : Alumni,

Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan syariah, Jakarta : Zikrul Hakim, 2003

Tariqullah Khan, Credit risk managemen, A framework for Islamic banking,  makalah), Jakarta : BI Proceding International Konference on Islamic Banking 2003

Veithsal Rivai et al, Bank dan Financial Institution Management conventional and sharia syestem, Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2007


[1] Veithsal Rivai et al, Bank dan Financial Institution Management conventional and sharia syestem, Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2007 h. 445.

[2] Muchdarsyah Sinungun, Manajemen Dana Bank ed II,Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2000,h. 242.

[3] Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta : Kencana, 2005, h. 59.

[4] Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan syariah, Jakarta : Zikrul Hakim, 2003, h. 139

[5] Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003 h. 281

[6] Prof Soebekti, Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Bandung : Alumni, h. 29.

[7] DSN –Mui, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI,Jakarta : BI-MUI, 2006. h.150-152

[8] Budi Untung, Kredit Perbankan Di Indonesia, Yogyakarta: Andi, h. 58

[9] Mufti Muhammad Taqi Usmani, An Introduction To Islamic Finance, Pakistan :Maktaba Ma’ariful Qur’an 2002, 129-131

[10] Robert Tampubolon, Manajemen Resiko Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial, Jzkarta: Pt. Elek Komputindo, 2004, h.20

[11] Ferry N. Idroes, Manajemen Resiko Perbankan Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta Pt. Rajagrafindo, 2008 h. 7-11

[12] Dr. Tariqullah Khan, Credit risk managemen, A framework for Islamic banking,  makalah), Jakarta : BI Proceding International Konference on Islamic Banking 2003 h. 267

About these ads

About rindaasytuti

saat ini tercatat sebagai mahasiswa pascasarjana UIN Jakarta. Dan sekaligus pengajar di STAIN Pekalongan View all posts by rindaasytuti

2 responses to “Jaminan dalam pembiayaan di LKS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: