MORAL DAN PERILAKU EKONOMI

Perangkat nilai dasar adalah impilakasi dari asas filsafat sistem yang dijadikan sebagai kerangka konstruksi sosial dan tingkah laku dari sebuah sistem, yaitu tentang organisasi kepemilikan, pembatasan tingkah laku individual, dan norma tingkah laku dari para pelaku ekonomi. Dalam kapitalisme yang menganut azas laissez faire hak kepemilikan perorangan adalah absolut dan tanpa batas, terjaminnya kebebasan memasuki segala macam kegiatan ekonomi dan transaksi menurut persaingan bebas, dan norma-norma individual yang ditarik dari individualisme dan utilitarianisme dimana tiap komoditas dianggap baik secara moral dan ekonomi sepanjang dapat dijual dan menghasilkan keuntungan. Dalam marxisme hak milik hanya untuk kaum proletar yang diwakili oleh kaum diktator, distribusi faktor-faktor produksi harus ditetapkan oleh negara.

Sistem ekonomi Islam berangkat dari kesadaran tentang etika. hal inilah yang membedakan dari sistem ekonomi lain, seperti kapitalisme dan sosialisme, cendrung mengabaikan etika sehingga aspek nilai tidak begitu nampak. Nilai dan akhlak dalam muamalah dan ekonomi Islam berpijak pada empat nilai berikut, yaitu: Rabbaniyah (ketuhanan), Akhlaq, kemanusian, dan pertengahan. Nilai-nilai merupakan ciri khas yang melekat di dalam ekonomi Islam.  Turunan dari nilai-nilai tersebut memiliki dampak bagi seluruh segi ekonomi dan muamalah Islam yang mencakup harta, produksi, konsumsi dan distribusi.

Raafik Isaa Beekun[1] dalam bukunya yang berjudul Islamic Bussines Ethics menyebutkan paling tidak ada sejumlah parameter kunci sistem etika Islam. Menurutnya,     berbagai tindakan ataupun keputusan disebut etis bergantung pada niat individu yang  melakukannya. Allah Maha Kuasa mengetahui apapun niat kita sepenuhnya secara sempurna. Niat baik yang diikuti tindakan yang baik akan dihitung sebagai ibadah.  Niat yang halal tidak dapat mengubah tindakan haram menjadi halal. Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk percaya dan bertindak berdasarkan apapun keinginannya, namun tidak dalam hal tanggungjawab dan keadilan. Percayakan kepadaAllah SWT memberi individu kebebasan sepenuhnya dari hal           apapun atau siapapun kecuali Allah.

Keputusan yang menguntungkan kelompok mayoritas ataupun minoritas secara langsung bersifat etis dalam dirinya.etis bukanlah permainan mengenai jumlah. Islam mempergunakan pendekatan terbuka terhadap etika, bukan sebagai sistem yang tertutup, dan berorientasi diri sendiri. Egoisme tidak mendapat tempat dalam ajaran Islam. Keputusan etis harus didasarkan pada pembacaan secara bersama-sama antara Al-Qur’an dan alam semesta.

Tidak seperti sistem etika yang diyakini banyak agama lain, Islam mendorong umat manusia untuk melaksanakan tazkiyah melalui partisipasi aktif dalam kehidupan ini. Dengan berperilaku secara etis di tengah godaan ujian dunia, kaum Muslim harus mampu membuktikan ketaatannya kepada Allah SWT.

Nilai-nilai, etika[2] dan moral[3] Islam sebagai implikasi dari asas Tauhid, khilafah , dan keadilan, dimana setiap individu perlu berperilaku sesuai dengan ajaran Islam atau mewujudkan perilaku homo islamicus. Artinya moral (akhlak) menjadi pegangan pokok dalam menentukan apakah suatu perbuatan itu baik atau buruk. Moralitas Islam dibangun di atas postulat keimanan (rukun iman) dan postulat ibadah. Kepercayaan kepada Allah merupakan intisari dari keimanan dan mendasari semua rukun iman. Esensi keimanan kepada Allah adalah tauhid, yaitu pengakuan bahwa Allah adalah satu-satunya sumber sekaligus tujuan dari seluruh kehidupan. Implikasi dari tauhid dalam ekonomi Islam memiliki sifat-sifat transendental.

Implementasi nilai, etika dan moral ekonomi Islam  adalah sebagai berikut:

  1. Konsep Kepemilikan

Pemilikan dalam Islam terletak pada pemilikan kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi. Seorang muslim yang tidak memproduksi manfaat dari sumber daya yang             diamanatkan oleh Allah SWT padanya akan kehilangan hak atas sumber-    sumber tersebut, seperti hak atas pemilikan tanah atau lahan.

Hadits Nabi Muhammad SAW:

Barangsiapa menghidupkan sebidang tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Dan tidak berhak memilikinya orang yang sekedar memagarinya dengan tembok setelah tiga tahun.”

Al-Qur’an dalam berbagai ayatnya menegaskan bahwa kekayaan dan kemakmuran merupakan karunia Allah SWT. Pemilikan yang bersifat perorangan juga tidak dibolehkan atas sumber-sumber ekonomi yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat orang banyak. Sumber-sumber tersebut menjadi milik umum atau negara.

Dalam hadist nabi dikatakan;

Semua orang Islam berserikat dalam tiga hal: dalam hal air, rumput                        api, dan garam.” (HR. Abu daud dan Ahmad).

Hadist tersebut juga dikaitkan dengan empat macam barang tambang seperti minyak bumi, serta barang kebutuhan pokok kehidupan manusia pada waktu dan kondisi tertentu.  Masuk dalam kategori ini termasuk air minum, hutan, laut dan isinya, udara dan ruang angkasa.

Dalam Al-Qur’an; 8:1 berbunyi:

Mereka bertanya kepadamu perihal anfal. Katakanlah bahwa anfal           adalah untuk Allah dan Nabi.”

Anfal adalah barang-barang bebas yang diperoleh tanpa mengusahakannya, atau tambahan yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan.

Segala sesuatu yang dikembalikan Allah kepada nabi-Nya dari penduduk kota adalah untuk Tuhan, Nabi, sanak famili, anak yatim, orang          miskin, dan musafir sehingga semua itu tidak hanya diperoleh secara             bergantian oleh orang kaya di antara kamu.” (QS. 59; 6-9)

  1. Konsep Keseimbangan

Konsep keseimbangan  berkaitan dengan tujuan yang bersifat jangka panjang yakni kebaikan dunia dan akhirat. Disamping itu juga terkait dengan kebebasan individu dan kepentingan umum yang harus dipelihara, growth with equity tampil dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Atau dengan kata lain keseimbangan antara hak dan kewajiban.[4]

Menurut Saefudin, konsep keseimbangan ini dapat dilihat pengaruhnya dalam berbagai aspek tingkah laku ekonomi Islam seperti kesederhanaan (moderation), berhemat (parsimony), dan menjauhi pemborosan (extravagance).

Kesederhanaan berarti menjauhi konsumerisme, sebagaimana yang disinyalir dalam ayat al-Qur’an:

Hai anak-anak adam, pakailah perhisanmu ketika hendak sholat.   Makan             dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya      Allahtiada        mengasihi orang berlebih-lebihan dan melampaui batas.”             (QS. 7:31).

Apabila suatu keseimbangan ini terganggu maka akan terjadi ketimpangan-ketimpangan sosial-ekonomi dalan kehidupan masyarakat maka harus ada tindakan mengembalikan keseimbangan semula. Kelaparan, kemiskinan ditengah-tengah kekayaan (poverty in the midst of plenty), kelangkaan tenaga kerja dan lain-lain yang terjadi akibat terganggunya keseimbangan.

Dalam keadaan demikian Khalifah Umar bin Khattab berkata: ”Bila aku mempunyai waktu lebih banyak di masa mendatang, aku akan mengadakan redistribusi kekayaan dengan mengambil kelebihan dari yang kaya dan memberikan kepada yang miskin.”

  1. Konsep Keadilan

Keadilan adalah nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama risalah para rasul. Terminologi keadilan disebutkan dalam beberapa istilah antara lain ’adl, qisth, mizan, hiss, qasd. Sedangkan kezaliman adalah zulm, itsm, dhalal, dan lainnya.

Dengan berbagai muatan makna adil secara garis besar didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana  terdapat kesamaan perlakuan dimata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati paembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.[5]

Konsep keadilan dalam Islam dimaknai sebagai kebebasan bersyarat akhlak Islam. Kebebasan akan mengakibatkan ketidak-seimbangan antara pertumbuhan dengan hak-hak istimewa bagi segolongan kecil untuk mengumpulkan kekayaan berlimpah[6], mempertajam gap antara si kaya dan si miskin, dan akhirnya dapat menghancurkan tatanan sosial.[7] Oleh karenanya keadilan harus diterapkan dalam semua fase kegiatan ekonomi, baik dalam prosuduksi, konsumsi, dan lain-lain

Implementasi dari nilai-nilai tersebut dalam kerangka kerja yang diturunkan menjadi nilai-nilai instumental konsep ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

  1. Pelembagaan Zakat

Zakat adalah kewajiban atas harta kekayaan menurut ketentuan Islam. Distribusi hasil pengumpulan zakat harta ditujukan kepada delapan kelompok (asnaf), sebagaimana yang difirmankan dalam QS.9:60, yang artinya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-   orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak. orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai      sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui             lagi Maha Bijaksana.”[8]

Zakat memainkan peran yang signifikan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan. Secara sosial ekonomi, zakat dapat memberikan dampak bagi terciptanya keamanan dan menghilangkan pertentangan kelas yang disebakan oleh perbedaan pendapatan yang tajam.

Implementasi pengelolaan zakat tidak taerbatas pada suatu komunitas muslim kecil, namun melingkupi suatu negara. Zakat tidak semata-mata bermakna ritual tetapi memiliki keterkaitan erat dengan kondisi suatu masyarakat dalam satu negara. Dengan pelembagaan seperti ini maka efektifitas maupun optimalisasi zakat akan lebih terjamin. Dalam pemikiran yang lebih ideal, pelembagaan zakat harus dipahami sebagai upaya untuk profesionalisasi pengelolaan zakat sebagai sebuah sistem distribusi kekayaan dan pendapatan yang nyata. Dalam pengertian yang lebih luas pelembagaan zakat juga bermakna perlunya komitmen yang kuat dan langkah yang konkret dari negara dan masyarakat untuk menciptkan suatu sistem distribusi kekayaan dan pendapatan secara sistemik dan permanen.

Zakat merupakan salah satu instrumen pendapatan negara pada awal pemerintahan Islam. [9]Pelaksanaan zakat oleh negara akan menunjang terbentuknya keadaan ekonomi yakni peningkatan produktifitas yang dibarengi dengan pemerataan pendapatan serta peningkatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Perintah untuk menggunakan dana zakat menjadi aset produktif disinyalir dalam sebuah hadist Nabi Muhammad Saw yang berbunyi:

”Perdagangkanlah harta anak yatim itu sehingga tidak habis termakan zakat.”

Betapa pentingnya membayar zakat, kata zakat dalam al-Qur’an selalu dirangkaikan dengan sholat sebanyak 82 kali. Hal ini menunjukkan betapa lembaga zakat ini bermanfaat dalam membangun masyarakat yang harmonis. Khalifah Abu Bakar Siddiq R.A berani mengambil resiko akan memerangi orang Islam yang tidak membayar zakat walaupun mendirikan sholat.

  1. Pelarangan Riba

Hakekat pelarangan riba dalam Islam adalah suatu penolakan atas resiko yang dibebankan kepada satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya dijamin keuntungannya. Larangan riba dengan segala macam bentuknya oleh al-Qur’an berupa kecaman dan ancaman dapat dilihat dalam beberapa ayat seperti:

”Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata ;”Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengahramkan riba; maka orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah; orang yang mengulangi (mengambil riba), maka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

”Allah menghapuskan (berkat) riba dan menyuburkan sedekah; dan Allah tidak menyuakai (mengasihi) tiap orang  dalam kekafirannya lalu berbuat dosa.”

Larangan riba tidak hanya dalam Islam saja, Taurat dan injilpun tercantum larangan riba. Di dalam ajaran kristen larangan riba tidak hanya ditujukan bagi penganut kristen tetapi juga bagi penganut agama lain. Seorang pembaharu kristen – Marthin Luther – tidak merasa cukup hanya dengan melarang bunga sedikit maupun banyak, tetapi juga melarang semua kontrak dagang yang menjurus pada pembungaan uang , menjual dengan harga lebih mahal jika  dibayar kemudian dari harga tunai.

Secara empirik riba mengandung kemudharatan, karena mengambil keuntungan tanpa adanya risiko yang menyertainya. Hal ini menyebabkan peminjam tidak memperoleh keuntungan yang seimbang dengan tingkat bunga yang harus dibayar. Berbeda apabila kita menggunakan sistem profit and loss sharing, dimana pemodal turut serta dalam mengambil bagian baik untung maupun kerugiannya.

Lord Keynes berkesimpulan sama mengenai bunga, menurutnya:

”Individu-individu tidak menyimpan dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan tetapi dengan tujuan untuk membentuk modal, sehingga bertambahlah kegiatan dunia spekulasi dengan tidak mengingat besarnya suku bunga, karena keuntungan yang diperoleh lebih besar bila mereka mengeksploitir simpanannya. Sebab itu suku bunga tidak ditetapkan kecuali kelaziman belaka. Penyimpanan akan senantiasa berjalan terus meski bunga turun sampai nol.”

  1. Kerjasama ekonomi

Kerjasama merupakan karakter perilaku masyarakat ekonomi yang berdasar pada nilai-nilai keadilan. Baik kerjasama produksi, konsumsi, maupun distribusi barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerja sama adalah Qiradh atau yang kita kenal dengan mudharabah.

Qiradh dikenal dalam dunia ekonomi dengan penyertaan modal tanpa beban bunga, tetapi berdasarkan profit & loss sharing dari proyek usaha unit kegiatan ekonomi yang disepakati bersama.

  1. Jaminan Sosial

Jaminan sosial adalah menjamin tingkat kualitas hidup yang minimum bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurut Saefudin jaminan sosial tersebut sejalan dengan tujuan-tujuan menurut syariat Islam, yaitu:

  1. Keuntungan dan beban sebanding dengan  manfaat. Tidak ada kewajiban yang dibebankan tanpa diimbangi dengan pemberian hak yang sehubungan dengan kewajiban tersebut.
  2. Manfaat dari sumber-sumber harus dapat dinikmati oleh semua makhluk
  3. Tidak ada saling membebankan kerusakan atau biaya-biaya eksternal.
  4. Negara harus menyediakan dana untuk menjamin kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi.
  5. Pengeluaran sosial adalah hak sah dari orang-orang yang miskin dan malang[10]

  1. Peran Negara

Negara adalah pemilik manfaat sumber-sumber sekaligus produsen, distributor dan lembaga pengawasan ekonomi melalui lembaga hisbah. Hisbah adalah institusi peran negara yang pernah ada pada zaman nabi Muhammad Saw sebagai lembaga pengawas ekonomi yang menjamin tidak adanya perkosaan atau pelanggaran aturan moral dalam pasar monopoli, perkosaan terhadap hak konsumen, keamanan dan kesehatan kehidupan ekonomi. Apabila campur tangan negara dalam pengawasan moral ekonomi pasar individu maupun masyarakat makin kuat, maka makin berkuranglah campur tangan langsung dari negara terhadap kegiatan ekonomi.

Peran negara dibutuhkan dalam instrumentasi dan fungsionalisasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam aspek legal, perencanaan dan pengawasannya dalam pengalokasian, pendistribusian sumber-sumber maupun dana, pemerataan pendapatan dan distribusi kekayaan serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.


[1] Rafika Isaa Baekun dalam artikel Agustianto, Etika Produksi dalam Islam, Niriah.com, Oktober, 2008.

[2] Pengertian etika adalah code of set principles wich people live, yakni seperangkat kaidah atau prinsip yang mengatur hidup manusia. Dalam pengertian yang lebih luas, etika diartikan sebagai The systematic study of the nature of value concept, good, bad, ought, right, wrong, etc. and of the general principles which justifyus in applying them to anything; also called moral, lihat dalam Sonny Keraf dan Robert Haryono Imam, Etika Bisnis : Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur, Yogyakarta; Kanisius, 1995.

[4] Artikel, AM. Saefudin, Filsafat,  Nilai dasar, Nilai Instrumental dan Fungsional konsep ekonomi Islam, JKTTI- NO. 1-I/1997 – Feb 1998, h. 43

[5] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, Ekonomi Islam, Jakarta, Rajawali Press, h. 59

[6] QS. 57;20

[7] QS. 104;  1-3

[8] Al-Qur’an dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, Jakarta, 1971. (1) Orang Fakir adalah orang yang amat susah hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. (2) Orang miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekuarangan. (3) Pengurus Zakat adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan harta zakat. (4) Muallaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. (5) Memerdekakan budak adalah mencakup juga untuk melepaskan orang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. (6) Orang-orang yang berhutang adalah orang yang berhutang untuk kepentingan yang bukan ma’siat dan tidak sanggup membayarnya. adapaun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangya dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. (7) Sabilillah adalah untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. menurut ahli tafsir ada yang berpendapat bahwa fii sabilillah adalah orang yang mendirikan sekolah, rumah sakit, dll. (9) Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan ma’siat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

[9] Lihat masa-masa awal pemerintahan Islam, mulai dari masa kekhalifahan Abu Bakar al-Shiddiq, Umar bin Khatab, Ustman bin Affan, hingga Ali bin Abi thalib. Selain zakat terdapat sumber-sumber lain penerimaan negara.

[10] Lihat AM. Syaifudin, Filsafat, Nilai Dasar, Nilai Instrumental dan Fungsionalisasi Konsep Ekonomi Islam, JKTTI-No.1/Des 1997-Feb 1998 h. 45

About rindaasytuti

saat ini tercatat sebagai mahasiswa pascasarjana UIN Jakarta. Dan sekaligus pengajar di STAIN Pekalongan View all posts by rindaasytuti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: